Tumou Tou Law Review最新文献

筛选
英文 中文
Efektivitas Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa 警方在处理抗议安排方面的领导成效
Tumou Tou Law Review Pub Date : 2023-09-30 DOI: 10.35801/tourev.v2i1.47561
Roy Liow
{"title":"Efektivitas Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa","authors":"Roy Liow","doi":"10.35801/tourev.v2i1.47561","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.47561","url":null,"abstract":"Unjuk rasa adalah salah satu bentuk instrumen demokrasi di Indonesia yang tentunya dijamin secara konstitusional sebagai suatu hak. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menjaga keamanan dan ketertiban Negara memiliki wewenang (atributif) yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan untuk mengatur secara teknis proses penyelenggaraan unjuk rasa dalam hal ini soal batas waktu penyelenggaraan, disisi lain dalam penerapannya Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum konsisten menerapkan norma-norma yang mengatur soal batas waktu penyelenggaraan unjuk rasa.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135039155","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Tantangan dan Perkembangan Bentuk Contempt of Court: Studi Perbandingan Hukum 挑战与发展的宫廷形式:比较法律研究
Tumou Tou Law Review Pub Date : 2023-09-30 DOI: 10.35801/tourev.v2i1.51530
Alensi Kusuma Dewi, M. Said Karim, Audyna Mayasari Muin
{"title":"Tantangan dan Perkembangan Bentuk Contempt of Court: Studi Perbandingan Hukum","authors":"Alensi Kusuma Dewi, M. Said Karim, Audyna Mayasari Muin","doi":"10.35801/tourev.v2i1.51530","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.51530","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan contempt of court dalam KUHP Indonesia dan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini meliputi pengaturan pada KUHP Indonesia, Thailand dan Federasi Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan hukum terhadap pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia, KUHP Thailand, dan KUHP Federasi Rusia menunjukan adanya persamaan dan perbedaan. Keunggulan KUHP Indonesia yang baru di antaranya: 1) telah mengatur delik-delik pidana yang berkaitan dengan perbuatan misbehaving in court, disobeying court orders, scandalising the court, obstructing justice, dan sub judice rule; 2) pemetaan delik berdasarkan pada empat judul yang membuat delik pidana mudah difahami; 3) diaturnya delik pidana tentang tindakan perusakan gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan merupakan kelebihan yang dimiliki pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia; 4) terdapat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135039154","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif 终止调查和起诉以伸张恢复正义
Tumou Tou Law Review Pub Date : 2023-09-30 DOI: 10.35801/tourev.v2i1.47565
Isyana Kurniasari Konoras
{"title":"Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif","authors":"Isyana Kurniasari Konoras","doi":"10.35801/tourev.v2i1.47565","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.47565","url":null,"abstract":"Penyidikan sebagai tindakan penyidik untuk “mencari dan mengumpulkan bukti” serta “menemukan tersangkanya”, dan Penuntutan oleh Penuntut umum untuk “melimpahkan perkara ke pengadilan” adalah rangkaian atau proses awal yang berpotensi seorang menjadi tersangka dan terpidana. Hukum acara pidana dengan tugas, fungsi, dan kewenangan penyidikan dan penuntutan mewajibkan proses atau tahapan dilaksanakan. Namun, dinamika baru dalam hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) melalui mediasi penal, memungkinkan tindakan penyidikan dan penuntutan dihentikan demi hukum. Mediasi penal dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan pada dasarnya adalah bentuk penguatan masyarakat sipil, sedangkan tindakan penyidikan dan penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atas nama negara. Penyidik maupun penuntut umum adalah personifikasi negara dengan kekuasaan dan kewenangannya yang besar dan tunggal.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"130 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135039151","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Relevansi Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Ke Pengadilan Swiss Tindakan Faktual Pemerintah 帕里岛民气候诉讼与瑞士政府事实行动法院的相关性
Tumou Tou Law Review Pub Date : 2023-07-19 DOI: 10.35801/tourev.v2i1.44128
Arsya Perdana Javaraziqa, Shintiya Permata Puteri
{"title":"Relevansi Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Ke Pengadilan Swiss Tindakan Faktual Pemerintah","authors":"Arsya Perdana Javaraziqa, Shintiya Permata Puteri","doi":"10.35801/tourev.v2i1.44128","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.44128","url":null,"abstract":"Penelitian ini memiliki tujuan berupa menganalisis gugatan terkait  perubahan iklim yang dilakukan warga Pulau Pari ke Pengadilan Swiss. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Swiss sebagai bentuk maladministrasi dari tindakan faktual pemerintah berupa pembiaran dengan tidak adanya pembuatan kebijakan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris (empirical legal research). Pendekatan yang digunakan di dalam ini yaitu dua pendekatan.Pertama berupa pendekatan kasus (case approach)  serta kedua pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga  bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari studi kepustakaan dan penganalisisan secara kualitatif. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim dinilai buruk dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Masyarakat Pulau Pari. Dalam hal ini kebijakan buruk yang dimaksud ialah berupa tidak adanya kebijakan untuk menuntut perusahaan yang menyangkut persoalan mengenai perubahan iklim. Keadaan tersebut mengakibatkan Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten dengan komitmennya dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon yang terkait dengan perubahan iklim. Penelitian ini juga menemukan bahwa maladministrasi dari tindakan faktual berupa pembiaran dalam kasus perubahan iklim masyarakat Pulau Pari ini telah menyalahi salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pengaturan. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintah (UUAP), tindakan faktual dijadikan sebagai objek sengketa yang dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan banyak sekali hambatan.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"43 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139357527","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Dilema Amendemen Konstitusi: Urgensitas Amendemen dan Mempertahankan Konstitusi Demokratis 宪法修正案的困境:修正案的紧迫性和捍卫民主宪法
Tumou Tou Law Review Pub Date : 2022-12-29 DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44711
Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh
{"title":"Dilema Amendemen Konstitusi: Urgensitas Amendemen dan Mempertahankan Konstitusi Demokratis","authors":"Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh","doi":"10.35801/tourev.v1i2.44711","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44711","url":null,"abstract":"Muatan UUD 1945 hasil perubahan yang mengandung prinsip konstitusionalisme sehingga bercorak konstitusi yang demokrasi tetapi disisi lain, aktualisasi UUD 1945 setelah perubahan dalam perjalannnya kemudian dinilai oleh para pakar substansinya masih banyak mengandung problematik konstitusional yang berdampak buruk pada aktivitas penyelenggaraan negara.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa muatan UUD NRI Tahun 1945 sudah sejalan dengan semangat konstitusionalisme tetapi dalam aktualisasinya masih temukan beberapa problematik konstitusional seperti sistem perwakilan (parlemen) yang tidak jelas dan lemahnya peran DPD, terjadinya pergeseran fungsi legislatif kepada presiden dan terakhir adanya dua model pengujian peraturan perundangan undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya melahirkan disharmoni implementasi putusan, sehingga diperlukan amandemen konstitusi terbatas problematik konstitusional","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125560882","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Pemenuhan Hak Dipilih dan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 选举权和宪法权利的履行:宪法法院裁决后的比较研究
Tumou Tou Law Review Pub Date : 2022-12-29 DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44641
Muhammad Abdi Sabri Budahu, A. Kasim, Asri Lasatu, Toar Neman Palilingan
{"title":"Pemenuhan Hak Dipilih dan Hak Memilih sebagai Hak Konstitusional: Studi Komparatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi","authors":"Muhammad Abdi Sabri Budahu, A. Kasim, Asri Lasatu, Toar Neman Palilingan","doi":"10.35801/tourev.v1i2.44641","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44641","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan sebagai dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi No 74/PUU-XVIII/2020 Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait dengan Legal Standing Pemohon. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa argumentasi  kerugian  konstitusional  para  pemohon  seharusnya  Mahkamah  Konstitusi  mempertimbangkan  kembali  terkait  kedudukan  hukum  para  pemohon.  Norma ambang batas (presidential threshold) pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  diajukan  oleh  para  pemohon  sangat berpotensi  menimbulkan  kerugian  konstitusional. Para  pemohon  juga  secara  konkret  telah  terjadi  suatu  peristiwa  hukum  dimana  partai-partai  baru  tidak  dapat  mencalonkan  Presiden  dan  Wakil  Presiden  yang  disebabkan  norma  ambang  batas  Pencalonan  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Diperlukan pengaturan  secara  spesifik  terkait  dengan  penentuan  kualifikasi  legal  standing  perkara  abstrak  dan  perkara  konkret  tehadap  pemohon  dua  perkara  tersebut  agar  dapat  terwujudnya  kepastian  hukum  dalam permohonan  judicial  review.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129498992","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Problema Kontruksi Undang-Undang Bermuatan Pancasila 黄体充电立法有问题
Tumou Tou Law Review Pub Date : 2022-12-29 DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44706
Juhaidy Rizaldy Roringkon
{"title":"Problema Kontruksi Undang-Undang Bermuatan Pancasila","authors":"Juhaidy Rizaldy Roringkon","doi":"10.35801/tourev.v1i2.44706","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44706","url":null,"abstract":"Kedudukan pancasila dapat dipandang dari berbagai sudut pandang, yang dimana salah satu sudut pandang adalah peraturan perundang-undangan. Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, pancasila dapat menjadi peraturan perundang-undangan yang tertinggi jika setiap kedudukannya harus diakui dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang, akan tetapi mengharuskan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Pancasila. Kedudukannya menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sehingga dapat menjadi kendaraan yang terbaik untuk mebawa bangsa kita berkembang dari waktu ke waktu. Pada konteks ini, gagasan regulasi yang menjadi landasan bagi pancasila merupakan hal yang seharusnya tidak dilanjutkan. Karena dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dari segi konstruksi, undang- undang bukanlah tempat yang tepat bagi pengaturan spesifikasi mengenai Pancasila. Sebagai falsafah bangsa,  Pancasila  merupakan hukum tertinggi, sehingga hanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia yang dapat menjadi wadah konstitusional untuk mewadahi dan pengimplementasian Pancasila.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134183488","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi 腐败刑事调查的应用政策
Tumou Tou Law Review Pub Date : 2022-12-29 DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44828
Muhammad Rivai S, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin
{"title":"Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi","authors":"Muhammad Rivai S, Hijrah Adhyanti Mirzana, Audyna Mayasari Muin","doi":"10.35801/tourev.v1i2.44828","DOIUrl":"https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44828","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaanya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.","PeriodicalId":319261,"journal":{"name":"Tumou Tou Law Review","volume":"315 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121114129","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信