{"title":"TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEDAR OBAT CARNOPHEN YANG TELAH DICABUT IZIN EDARNYA","authors":"Muhammad Naufal Rizky","doi":"10.25139/lex.v4i1.3158","DOIUrl":"https://doi.org/10.25139/lex.v4i1.3158","url":null,"abstract":"Obat Carnophen atau disebut obat Zenith adalah obat yang untuk memperolehnya harus menggunakan dengan resep dokter. Charnophen termasuk dalam kelompok obat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu obat Charnophen tersebut telah dicabut izin edarnya dan dikembalikan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Efek yang dapat ditimbulkan oleh obat tersebut, sehingga ada yang menyalahgunakan sebagai pengganti Narkoba dan banyak oknum yang saat ini melakukan peredaran obat tersebut secara illegal, karena obat tersebut sudah dilarang beredar di pasaran. Untuk melindungi masyarakat dari mengkonsumssi obat tersebut, maka pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan diberikan sanksi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa kepada pelaku pengedar obat Charnophen atau Zenith dapaat dijatuhi sanksi hukuman berdasarkan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Kata Kunci : Tanggungjawab, Pengedar, Obat Carnophen, Dicabut Izin Edarnya","PeriodicalId":319163,"journal":{"name":"Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130289525","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG","authors":"Heri Santosa","doi":"10.25139/lex.v4i1.3154","DOIUrl":"https://doi.org/10.25139/lex.v4i1.3154","url":null,"abstract":"Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi, merupakan permasalahan yang harus segera dicarikan solusinya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan anak dan perempuan yang banyak menjadi korban, karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Tujuannya penelitian ini agar negara semakin melindungi anak-anak korban perdagangan orang dari pelaku perbuatan jahat tersebut sesuai Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Kata Kunci : perlindungan hukum, anak, korban, perdagangan ","PeriodicalId":319163,"journal":{"name":"Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128129694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KONTEN KEKERASAN YANG TERDAPAT DALAM SITUS YOUTUBE","authors":"Nabila Nabila","doi":"10.25139/lex.v4i1.3157","DOIUrl":"https://doi.org/10.25139/lex.v4i1.3157","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak anak atas informasi yang ditayangkan melalui konten situs youtube bagi perkembangan anak dan mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat konten negatif yang memiliki unsur kekerasan dalam situs youtube. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis bahan hukumnya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Banyaknya dampak negatif dari tayangan atau konten yang ditonton didukung dengan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat selama 4 tahun terakir jumlah kekerasan kepada anak terus meningkat. Bentuk perlindungan hukum anak terhadap konten negatif yang memiliki unsur kekerasan dalam situs youtube terdiri dari perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Keywords: Perlindungan Anak, Konten Kekerasan, Youtube","PeriodicalId":319163,"journal":{"name":"Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan","volume":"63 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125947374","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEARIFAN LOKAL DALAM PENGATURAN LARANGAN PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN","authors":"Gatoet Poernomo","doi":"10.25139/lex.v4i1.3156","DOIUrl":"https://doi.org/10.25139/lex.v4i1.3156","url":null,"abstract":"Kajian ini mengenai kearifan lokal dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan. Kajian ini bertujuan untuk (a) mengkaji kearifan lokal dalam pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan, (b) mengkaji pengaturan larangan pembakaran hutan dan lahan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Kearifan lokal diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945, Pasal 1 Angka 30, Pasal 2 Huruf l, Pasal 63 Ayat (1) Huruf t, Ayat (2) Huruf n, Ayat (3) Huruf k UUPPLH; (2) Larangan pembakaran hutan dan lahan diatur dalam UUK, UUPPLH, UUP, dan KUHP.Kata Kunci: kearifan lokal, pembakaran hutan dan lahan","PeriodicalId":319163,"journal":{"name":"Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125775508","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TANGGUNG JAWAB HUKUM BAGI AGEN BANK DALAM MENYEDIAKAN LAYANAN ONLINE PERBANKAN MELALUI SISTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK (PPOB)","authors":"R. Tektona, A. Mubaraq","doi":"10.25139/lex.v4i1.3155","DOIUrl":"https://doi.org/10.25139/lex.v4i1.3155","url":null,"abstract":"Layanan jasa yang diberikan bank kepada masyarakat adalah sistem online payment point dengan menggunakan Pengertian payment point dan manfaatnya merupakan alat cara pembayaran dari masyarakat yang ditujukan untuk keuntungan pihak tertentu biasanya adalah giro milik suatu perusahaan yang pembayarannya dilakukan melalui bank. Terdapat suatu kasus dalam agen layanan online perbankan yang dimiliki oleh suatu bank, salah satunya layanan Bank BTPN yang menggunakan agen dalam memberikan pelayanan terhadap nasabah seperti pembukaan rekening dan pembayaran listrik. Terdapat suatu permasalahan ketika seorang agen ini dalam menjalankan tugasnya sebagai agen memberikan kuasa terhadap orang lain dalam pelaksanaanya sehingga dalam kaitan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dijelaskan dalam prinsip–prinsip perbankan, dimana sistem Payment Point Online Bank (PPOB) adalah sistem yang dijalankan secara online tanpa melalui tatap muka.Kata Kunci :Tinjauan Hukum, Agen Bank, Layanan Online Perbankan ","PeriodicalId":319163,"journal":{"name":"Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan","volume":"100 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121112673","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA JUAL BELI RUMAH DERET DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING BERDASARKAN PPJB","authors":"Subekti Subekti, S. Suyanto","doi":"10.25139/lex.v4i1.3153","DOIUrl":"https://doi.org/10.25139/lex.v4i1.3153","url":null,"abstract":"Berkembangnya bidang usaha properti, khususnya pembangunan rumah deret telah menimbulkan fenomena baru mengenai jual beli rumah deret beserta hak atas tanahnya dengan sistem Pre Project Selling dengan mendasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). PPJB didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata). Jual beli rumah deret yang belum memenuhi syarat-syarat akan menghambat penyelesaian transaksi dalam jual beli rumah deret tersebut. Permasalahan yang kerap muncul dalam jual beli rumah deret yang sedang dibangun oleh pelaku pembangunan berdasarkan PPJB adalah aspek-aspek mengenai konsumen, di mana konsumen berada pada posisi yang dirugikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pada jual beli rumah deret dengan sistem pre project selling berdasarkan PPJB. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini adalah konsumen memperoleh perlindungan hukum internal dan eksternal. Pasal 42 UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menegaskan bahwa rumah deret yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui PPJB jika sudah ada kepastian mengenai keterbangunan perumahan paling sedikit 20% (dua puluh persen), UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Menteri Pekerjaan Uumum Perumahan Rakyar (PUPR) Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem PPJB Rumah.Kata kunci : Rumah Deret, Jual beli, PPJB","PeriodicalId":319163,"journal":{"name":"Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127666900","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TINDAK PIDANA DUNIA MAYA BERUPA VIRUS DAN TROJAN HORSE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK","authors":"Marco Orias","doi":"10.25139/LEX.V3I1.1820","DOIUrl":"https://doi.org/10.25139/LEX.V3I1.1820","url":null,"abstract":"Cybercrime or crime at cyberspace has many forms or shapes, but from that all existing’s forms, hacking is a forms that gets a lot of attention at the UN Congress X in Vienna st hacking is The first crime, also seen from The technical aspects, hacking have excess. First, The man who hacking must be can do other forms of cybercrime with ability to enter into computer system and then broke that system. Second, technically the quality of the hacking result from hacking that more seriously if compared with other forms of cybercrime, such as viruses and The Trojan Horse. Computer media and cyber world becomes most targets that attack by hackers because regarded as media that common owned by all levels of society. As that becomes problem in this research is how an arrangement crime of Virus and The Trojan Horse, and how the law enforcements tackling crime of Virus and The Trojan Horse. Research approach used normative juridical, the collected data both primary and secondary data examine by juridical review with not eliminate other nonjuridical element. This approach leads to laws and regulations as a major study of law and behavior of the perpetrator that wrongly use technology and information as concrete support to strengthening that juridical analysis. Result of research indicated that the role of law enforcement in handling crimes of Viruses and Trojan Horse that exercised so far was still very minimal.This cause many obstacles found by law enforcements, the existing statuary barriers, constraints of investigation, and the resistance of the people themselves.The most important thing is the system verification in order to cope with the crime of Viruses and Trojan Horse through repair or revision of existing statuary barriers, whether Law No.11 Year 2008 and The other regulation that related with The crimes of Viruses and The Trojan Horse.Keyword : Criminal Act, Cyberspace, Viruses, and The Trojan Horse","PeriodicalId":319163,"journal":{"name":"Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122366882","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN PSIKOLOGIS DIDALAM RUMAH TANGGA DARI ORANG TUA","authors":"Yoyok Ucuk Suyono","doi":"10.25139/LEX.V3I1.1814","DOIUrl":"https://doi.org/10.25139/LEX.V3I1.1814","url":null,"abstract":"Domestic violence is a classic problem in the world of law and gender. Althougt the legal umbrella for protecting victim from domestic violence is already existing, namely law number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence, this is not enough to anticipate the violence in this chase the need for attention and legal protection for government, law enforcement officer, and from the community so that everyone who hears, sees, or knows about the occurrence of domestic violence is obligated to take preventive measure and provide assintance. actually what is the cause and what kind of protection for women victim of criminal acts of violence in the hosehold that are regulated in indonesia positive law.keywords: legal protection, domestic violence","PeriodicalId":319163,"journal":{"name":"Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan","volume":"394 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131578491","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KARAKTERISTIK KEPAILITAN BADAN HUKUM KOPERASI","authors":"R. Suharto","doi":"10.25139/LEX.V3I1.1816","DOIUrl":"https://doi.org/10.25139/LEX.V3I1.1816","url":null,"abstract":"This study aims to determine the construction of bankruptcy law associated with the characteristics of cooperative legal entities. The approach used is a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The source of legal material consists of primary legal material and secondary legal material.The results of the study show that cooperative legal entities are activities carried out by a group of people or groups that prioritize family-based activities, cooperation, mutual cooperation based on equality, rights and obligations to achieve common goals, namely the welfare of all members cooperatives This is what gives birth to two dimensions of cooperatives, namely the social dimension and the economic dimension namely achieving prosperity through cooperation and mutual cooperation that works based on the ideal foundation, structural foundation and operational foundation. In the event of bankruptcy, the filing of cooperative bankruptcy should be carried out by the Ministry of Cooperatives after the efforts of guidance and supervision by the Ministry of Cooperatives.","PeriodicalId":319163,"journal":{"name":"Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130094273","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PERUSAHAAN PERGADAIAN","authors":"T. P. Usanti","doi":"10.25139/LEX.V3I1.1815","DOIUrl":"https://doi.org/10.25139/LEX.V3I1.1815","url":null,"abstract":"Preventive legal protection for customers of pawnshop company has been adequately regulated in the Financial Services Authority Regulations, namely regarding the requirements for legal entity forms, ownership and capital. In addition, there are restrictions that must be obeyed by pawnshop company as a form of protection for customers. Whereas repressive protection is a dispute resolution mechanism through the settlement of complaints made by the pawnshop company and dispute resolution through a court or an outside judicial institution, namely through an alternative dispute resolution institution.Keywords: Protection, customers, pawnshop company ","PeriodicalId":319163,"journal":{"name":"Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-08-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123143719","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}