发布求助
文献互助 智能选刊 最新文献

Syiar Hukum最新文献

筛选
英文 中文
HARMONISASI HUKUM DI ERA GLOBAL LEWAT NASIONALISASI KAIDAH TRANSNASIONAL 通过国内法在全球时代调和法律
Syiar Hukum Pub Date : 2009-05-17 DOI: 10.29313/SH.V11I3.547
Eman Suparman
{"title":"HARMONISASI HUKUM DI ERA GLOBAL LEWAT NASIONALISASI KAIDAH TRANSNASIONAL","authors":"Eman Suparman","doi":"10.29313/SH.V11I3.547","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V11I3.547","url":null,"abstract":"Diawali dari premis bahwa transaksi ekonomi internasional belum diatur secara umum oleh hukum nasional, artikel ini ingin melihat peran perjanjian internasional mengatur globalisasi ekonomi. Artikel ini menyelidiki rezim internasional yang mengatur tentang harmonisasi di era globalisasi melalui nasionalisasi norma transnasional. Dengan melihat konvensi hukum perdata internasional, seperti konvensi hukum acara perdata tahun 1954, perhatian artike ini ditujukan kepada kemungkinan untuk diberlakukan kepada negara-negara anggota ASEAN. Saran penulis adalah ratifikasi norma transnasional di atas merupakan cara paling efektif untuk melaksanakan norma transnasional dalam lingkup nasional","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"11 1","pages":"245-262"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2009-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69905728","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI DALAM KONFLIK BERSENJATA 武装冲突中难民的国际保护
Syiar Hukum Pub Date : 2009-05-09 DOI: 10.29313/SH.V11I1.505
M. Syam
{"title":"PERLINDUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI DALAM KONFLIK BERSENJATA","authors":"M. Syam","doi":"10.29313/SH.V11I1.505","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V11I1.505","url":null,"abstract":"Dalam suatu persengketaan bersenjata antarnegara atau konflik bersenjata dalam suatu negara, penduduk sipil adalah kelompok orang yang harus dilindungi. Dalam kondisi itu tidak sedikit yang harus melintasi batas negaranya untuk mendapatkan perlindungan. Adakalanya mereka ditampung dalam suatu kamp pengungsian yang memang disediakan oleh negara tetangga dan juga ada yang mencari suaka secara individual ke negara lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Komisi pengungsi  mengeluarkan Nansen Passport yang merupakan dokumen perjalanan resmi bagi para pengungsi. Beberapa badan internasional kemudian dibentuk dan pada era PBB dibentuk International Refugee Organization (IRO) dengan mandat melindungi kelompok-kelompok pengungsi, yang kemudian digantikan oleh UNHCR. Tugas UNHCR tidak hanya terikat kepada para pengungsi yang ditentukan oleh Konvensi 1951 saja ( conventions refugees ), tapi juga meluas terhadap mandate refugees. UNHCR juga bisa melakukan upaya pemulangan secara sukarela ( voluntary repatriation ) dan bisa juga berupa pemukiman kembali ( resettlement ).","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"11 1","pages":"51-63"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2009-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69903401","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
KEUANGAN INTERNASIONAL DAN BIAYA PEMBANGUNAN 国际财政和发展成本
Syiar Hukum Pub Date : 2009-05-09 DOI: 10.29313/SH.V11I1.511
Jusuf Anwar
{"title":"KEUANGAN INTERNASIONAL DAN BIAYA PEMBANGUNAN","authors":"Jusuf Anwar","doi":"10.29313/SH.V11I1.511","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V11I1.511","url":null,"abstract":"Keuangan internasional adalah kegiatan usaha dan bagian dari pengetahuan. Fungsi keuangan internasional tersebut semakin transparan dalam kegiatan bisnis di era pasar bebas dan pasar keuangan terintegrasi, seperti lembaga pembiayaan, investasi. Era global membawa implikasi yang signifikan terhadap perdagangan dan investasi, hal itu menyebabkan proses pembayaran dapat melintasi wilayah Negara. Namun, implikasi kepada lembaga keuangan semakin signifikan. Kenyataan itu, maka hukum memiliki peran penting dalam menentukan aturan permainan dan lapangan bermain, sehingga keuangan internasional ini bisa sejalan dengan bunganya.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"11 1","pages":"13-20"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2009-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69903764","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PENGARUH ALIH TEKNOLOGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA 对环境保护法对印尼环境执法的影响
Syiar Hukum Pub Date : 2009-04-09 DOI: 10.29313/SH.V11I1.507
Sri Wartini
{"title":"PENGARUH ALIH TEKNOLOGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA","authors":"Sri Wartini","doi":"10.29313/SH.V11I1.507","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V11I1.507","url":null,"abstract":"Pengalihan teknologi yang berwawasan lingkungan merupakan kebutuhan bagi negara Indonesia dalam rangka penegakan Hukum Lingkungan. Sehingga sangat mendesak untuk tersedianya peraturan yang memadai dalam rangka menentukan kriteria yang jelas mengenai jenis teknologi yang akan dialihkan. Dengan demikian sejak tahap dini pengalihan teknologi tidak akan lepas dari pengawasan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negara dan lingkungannya dari pencemaran dan kerusakan yang ditimbulkan oleh pengalihan teknologi yang tidak berwawasan ligkungan","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"11 1","pages":"1-12"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2009-04-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69903424","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
REFLEKSI KONTRIBUSI HUKUM DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DAN INDUSTRIALISASI 反思法律对自由贸易和工业化的贡献
Syiar Hukum Pub Date : 2009-01-01 DOI: 10.29313/SH.V11I2.542
E. Saefullah
{"title":"REFLEKSI KONTRIBUSI HUKUM DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DAN INDUSTRIALISASI","authors":"E. Saefullah","doi":"10.29313/SH.V11I2.542","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V11I2.542","url":null,"abstract":"Pembangunan hukum, khususnya pembangunan materi hukum, diarahkan pada terwujudnya system hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Pembangunan materi hukum tersebut harus dapat dijadikan dasar untuk menjamin agar masyarakat, antara lain dapat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum. Arah dan pembangunan hukum yang telah digariskan tersebut menghadapkan pembangunan hukum kepada beberapa masalah yang cukup luas dalam menghadapi perdagangan bebas dan industrialisasi. Diakui bahwa karena sangat luas dan kompleknya bidang yang akan diteliti lebih lanjut, maka menetapkan suatu daftar prioritas mengenai bidang-bidang hukum ekonomi yang mendesak, sangat penting, dan perlu segera dilaksanakan. Dalam hal ini ukuran untuk memprioritaskan bidang-bidang hukum yang terdapat dalam putaran Uruguay yang merupakan cikal bakal dan induk kesepakatan yang mengarah kepada liberalisasi atau era perdagangan bebas tampaknya perlu menerapkan ukuran keperluan mendesak (urgent need) dan perubahan yang pokok (fundamental change)","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"11 1","pages":"161-170"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2009-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69904039","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBATASAN PRAKTEK BISNIS 这项技术收购从法律角度来看是对商业实践的限制
Syiar Hukum Pub Date : 2009-01-01 DOI: 10.29313/SH.V11I1.506
M. Mufidi
{"title":"PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBATASAN PRAKTEK BISNIS","authors":"M. Mufidi","doi":"10.29313/SH.V11I1.506","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V11I1.506","url":null,"abstract":"Transfer teknologi, umumnya, melibatkan negara-negara maju sebagai penyedia teknologi dan negara-negara berkembang sebagai penerima teknologi, negara-negara berkembang menginginkan kelancaran arus teknologi, sementara itu, negara-negara maju memberikan keterbatasan dengan perlindungan alasan kekayaan intelektual. Namun alih teknologi merupakan motif bisnis yang lebih, sehingga, hal ini perlu regulasi untuk membatasi bisnis mereka di tingkat nasional dan internasional. Pengaturan internasional telah diupayakan meskipun tidak memiliki karakter penting belum. Padahal, Pemerintah Indonesia tidak memiliki keberanian untuk mengatur pada kepentingan penerima teknologi.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"11 1","pages":"65-86"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2009-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69903307","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN 伊斯兰银行监管机构在印尼的发展:机会与挑战
Syiar Hukum Pub Date : 2009-01-01 DOI: 10.29313/SH.V11I1.510
Neni Sri Imaniyati
{"title":"PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN","authors":"Neni Sri Imaniyati","doi":"10.29313/SH.V11I1.510","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V11I1.510","url":null,"abstract":"Perbankan Islam adalah lembaga keuangan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak 16 tahun yang lalu dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Sistem perbankan ini diatur oleh UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Makalah ini akan memeriksa pengembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia sebelum dan setelah penerapan UU No. 21 Tahun 2008 dan bagaimana Peluang dan Tantangan setelah UU No. 21 Tahun 2008 mulai berlaku ? Peraturan perbankan syariah di Indonesia mulai dari UU No. 7 Tahun 199 yang memperkenalkan prinsip bagi hasil bank. UU No. 10 Tahun 1998 memberikan peluang lebih besar bagi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Namun, perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perbankan konvensional ; akibatnya , hukum khusus untuk mengatur perbankan syariah diperlukan. Hukum Perbankan Islam mengatur bank syariah yang lebih komprehensif daripada di UU No. 10 Tahun 1998 . UU perbankan syariah memberikan kesempatan besar untuk pertumbuhan bank syariah. Selain memberikan kesempatan , Hukum Perbankan Syariah juga memberikan tantangan bagi pelaku bank syariah nasional untuk bersaing dengan bankir asing yang tertarik dalam mengoperasikan sistem perbankan syariah di Indonesia.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"7 20 1","pages":"21-38"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2009-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69903448","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 4
Kejahatan Ekonomi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengaruhnya terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup 危险和有毒废物管理的经济犯罪及其对环境保护的影响
Syiar Hukum Pub Date : 2009-01-01 DOI: 10.29313/SH.V11I2.540
Mella Ismelina Farma Rahayu
{"title":"Kejahatan Ekonomi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengaruhnya terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup","authors":"Mella Ismelina Farma Rahayu","doi":"10.29313/SH.V11I2.540","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V11I2.540","url":null,"abstract":"Biiaya besar eksploitasi limbah berbahaya dan standar persyaratan yang ketat dari negara pengimpor telah menyebabkan praktik pengiriman ilegal limbah berbahaya lintas batas serta penyelundupan limbah berbahaya. Artikel ini membahas isu-isu hukum dan kebijakan terkait pengiriman ilegal dan pembuangan limbah berbahaya. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi negara yang ditargetkan untuk praktek-praktek ilegal. Dalam upaya untuk melindungi lingkungan, Indonesia telah mengadopsi perundang-undangan nasional tentang larangan impor limbah ilegal dan pembuangan limbah. Beberapa hal penting yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak untuk menolak atas pembuangan dan pengiriman limbah berbahaya serta kriminalisasilalu atas perbuatan tersebut..","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"11 1","pages":"113-130"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2009-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69903834","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia 了解进步法律和执法在印尼的作用
Syiar Hukum Pub Date : 2007-05-03 DOI: 10.29313/SH.V9I3.477
Dey Ravena
{"title":"Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia","authors":"Dey Ravena","doi":"10.29313/SH.V9I3.477","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V9I3.477","url":null,"abstract":"Hukum itu untuk manusia, bukan sebaliknya. Paradigma ini harus digunakan saat mempelajari ilmu hukum. Dengan paradigma tersebut maka akan menimbulkan pengaruh ketika belajar ilmu hukum. Seseorang yang mempelajari beragam pendekatan dalam ilmu hukum akan menimbulkan hasil yang berbeda pula. Pengakuan terhadap manusia sebagai subjek utama dalam ilmu hukum akan menimbulkan regulasi yang baik.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"9 1","pages":"190-201"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2007-05-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69907255","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Prospektif Sistem Peradilan di Indonesia 对印尼司法系统的展望
Syiar Hukum Pub Date : 2007-05-03 DOI: 10.29313/SH.V9I3.482
Mochamad Basarah
{"title":"Prospektif Sistem Peradilan di Indonesia","authors":"Mochamad Basarah","doi":"10.29313/SH.V9I3.482","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V9I3.482","url":null,"abstract":"Pengadilan selain dapat dilihat sebagai lembaga penegakan hukum, juga merupakan lembaga ekonomi dan politik. merupakan simbol harapan masyarakat terhadap keadilan. Pengadilan sebagai lembaga penegakan hukum memiliki fungsi penting sebagai simbol negara hukum. Sangat banyak kasus yang terdapat dalam mahkamah agung sehingga perlu dicari solusi untuk mengatasinya melalui klasifikasi kasus, sehingga dapat diselesaikan melalui pengadilan tertentu","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"9 1","pages":"258-269"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2007-05-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69907290","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
首页 上一页 下一页 尾页
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整，为了账户安全，请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们：info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务，方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号：604180095
Book学术官方微信
小红书