Syiar HukumPub Date : 2012-09-24DOI: 10.29313/SH.V14I2.1471
Eka An Aqimuddin
{"title":"Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Komunisme","authors":"Eka An Aqimuddin","doi":"10.29313/SH.V14I2.1471","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V14I2.1471","url":null,"abstract":"Hukum internasional sesungguhnya dapat dipelajari dan dipahami dalam beberapa pendekatan yang bermacam-macam. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mempelajari hukum internasional adalah filsafat hukum. Salah satu aliran dalam filsafat hukum yang dapat digunakan sebagai pendekatan terhadap hukum internasional yaitu komunisme; yaitu aliran hukum yang menekankan pada perjuangan kelas di dalam masyarakat yang selalu dimenangkan oleh pihak yang berkuasa. Dengan kata lain, hukum sejatinya adalah milik penguasa atau pihak yang dominan terhadap pihak yang lemah. Tulisan ini kemudian hendak menggunakan pendekatan filsafat hukum komunisme untuk mempelajari dan memahami hukum internasional saat ini. Dengan menggunakan pendekatan ini maka hukum internasional dapat dipelajari dan dipahami dalam perspektif berbeda. Selain itu, tulisan ini juga hendak melihat peran dan sumbangsih filsafat komunisme terhadap perkembangan hukum internasional kontemporer.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"1 1","pages":"94-105"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2012-09-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69906895","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Syiar HukumPub Date : 2012-03-18DOI: 10.29313/SH.V14I1.1452
Rio Sufriyatna
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hak-hak Terdakwa Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak","authors":"Rio Sufriyatna","doi":"10.29313/SH.V14I1.1452","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V14I1.1452","url":null,"abstract":"Perlindungan anak dalam komunitas bangsa-bangsa di dunia, merupakan ukuran dari peradaban, karena itu harus diusahakan sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama, dan oleh karena itu perlunya ada jaminan hukum sebagai upaya perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No . 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Adanya kepastian hukum diperlukan untuk mengatur kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah pelanggaran yang membawa konsekuensi negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa anak dengan Undang-Undang . 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, belum mampu melindungi kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum secara efektif , hal itu menjadi penghambat dalam pelaksanaan hak-hak anak sebagai terdakwa. Amanat UU Pengadilan Anak belum sepenuhnya dipahami dan ditaati penegakan Hukum (Penyidik, jaksa, Hakim). Penegakan hukum belum memahami secara spesifik dari Undang-Undang perlindungan Anak serta belum tersedianya berbagai sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam pelaksanaan perlindungan anak-anak, mengingat ketersediaan fasilitas yang memadai tanpa pelaksanaan hak-hak anak tidak bisa maksimal.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"14 1","pages":"66-74"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2012-03-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69906800","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Syiar HukumPub Date : 2012-03-18DOI: 10.29313/SH.V14I1.1451
Arif Firmansyah
{"title":"PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA","authors":"Arif Firmansyah","doi":"10.29313/SH.V14I1.1451","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V14I1.1451","url":null,"abstract":"Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkrit. Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan perlu ditafsirkan terlebih dahulu sehingga dapat diterapkan. Dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar peraturan perekonomian di Indonesia, sehingga Pasal tersebut sangat penting bagi pembentukan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya. Pemahaman terhadap Pasal 33 UUD 1945 tersebut perlu di tafsirkan, sehingga niat dari pembentukan Peraturan tentang perekonomian dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Pasal 33 UUD 1945.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"14 1","pages":"51-65"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2012-03-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69906682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Syiar HukumPub Date : 2012-01-01DOI: 10.29313/SH.V14I2.1475
Tri Setiyadi
{"title":"Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Pasangan USAha Dalam Pembiayaan Modal Ventura Terhadap USAha Kecil Dan Menengah","authors":"Tri Setiyadi","doi":"10.29313/SH.V14I2.1475","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V14I2.1475","url":null,"abstract":"Perjanjian perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha dengan prinsip bagi hasil ini dapat menyimpang dari usaha awal modal ventura. Modal ventura dikenal dengan investasi berisiko tinggi karena perusahaan modal ventura ini tidak mendapatkan jaminan dari perusahaan pasangan usaha, sedangkan dalam perjanjian bagi hasil dimungkinkan untuk mencantumkan klasul jaminan, yang menyimpang dari usaha modal ventura. Pembiayaan bagi hasil yang menggunakan agunan/jaminan dalam investasinya berarti mengurangi risiko yang seharusnya ditanggung perusahaan modal ventura dan terjadi pelimpahan risiko kepada perusahaan pasangan usaha. Dengan adanya risiko yang cukup tinggi terhadap timbulnya kerugian bagi perusahaan pasangan usaha akibat penerapan perjanjian bagi hasil, diperlukan adanya suatu perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian modal ventura.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"14 1","pages":"140-152"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2012-01-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69906550","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Syiar HukumPub Date : 2011-11-28DOI: 10.29313/SH.V13I3.661
Neneng Nurhasanah
{"title":"OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI’AH (DPS) DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH","authors":"Neneng Nurhasanah","doi":"10.29313/SH.V13I3.661","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V13I3.661","url":null,"abstract":"Abstrak Under the organization structure of Syariah Financial Institute, the function of Syariah Supervisory Board is to ensure that practice of Syariah Financial Institute is in line with Syariah Principles. However, the role and function of the Syariah Supervisory Council are not optimum in conducting Syariah Financial Institute’s function. There are clear indications that these are happening in the operation of Syariah Financial Institute. Actually, there is regulation on Syariah Supervisory Board, governing role, task, function and authority of Syariah Financial Institute. The purpose of the regulation is to develop the Syariah Financial Institute on the basis of syari’ah much more faster than it is today. This can be achieved due to the supervisory function of the Syariah Supervisory Board and its role as being a catalyst for a syariah economic development. This article is to examine and analyze the optimum use of the Syariah Supervisory Board’s role in the form of socialization on its existence and role to community, especially depositor. This is important to enable member of society to be an element, who can control the Syariah Supervisory Board’s role in Syariah Financial Institutes.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"13 1","pages":"218-232"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2011-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69906287","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Syiar HukumPub Date : 2011-11-28DOI: 10.29313/SH.V13I3.663
S. Suminar
{"title":"Analisis Hukum Terhadap Pemberian Transfusi Darah Di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit","authors":"S. Suminar","doi":"10.29313/SH.V13I3.663","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V13I3.663","url":null,"abstract":"Blood transfusion has played a very important role for cure and recovery of patient health. However, blood transfusion treatment in hospital is generally unsafe, and even it also threatens the life of patient caused by several factors. The first factor is due to negligence on the part of the medical personnel either prior to or during the blood transfusion. The second one is lack of both medical and non-medical equipement to keep and distribute blood, so that blood is unsafe to be transfused. Actually, under Law No.14 of 2009 Concering Hospital, hospital is obliged to provide the blood transfusion.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"13 1","pages":"247-264"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2011-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69906492","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Syiar HukumPub Date : 2011-06-28DOI: 10.29313/SH.V13I2.657
Achmad Fata'al Chuzaibi
{"title":"SISTEM KONSTITUTIF DALAM UU NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK BAGI UMKM","authors":"Achmad Fata'al Chuzaibi","doi":"10.29313/SH.V13I2.657","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V13I2.657","url":null,"abstract":"Basically, legal protection against trademark is to prevent the act of unfair competition . This can be done by prohibiting another person to commit a breach of trademark law . For this purpose, trademark has been regulated in the Law of the Republic of Indonesia No.15 of 2001 regarding Trademark (referred herewith as Trademark Law ). The role of trademark becomes significantly important in protecting industrial rights in intellectual works, maintaining fair competition, and encouraging fair and free trade. Under Trademark Law No. 15 of 2001 , trademark registration s y stem is based on constitutive system. Trademark Law No. 15 of 2001 sets out requirements, procedures for registration, registration fee and other proceedings. Based on this system , the trade mark owners have the right of registered trade mark by prohibiting other parties from using it without their permission. The trademark registration s y stem , however, is hard for Small and Medium Size Microenterprise to observe, so that prevent it from registering the trade mark. This article provides an analysis of the challenge of the implementation of , constitutive system under Trademark Law No. 15 of 2001 for Small and Medium Size Microenterprise. The point of this article is to point out that, in the light of the trade mark system, the question of the gap between the Small and Medium Size Microenterprise and big business still remains the problem","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"13 1","pages":"157-175"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2011-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69906338","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Syiar HukumPub Date : 2011-06-28DOI: 10.29313/SH.V13I1.648
Ayu Nrangwesti
{"title":"ASPEK YURIDIS NORMATIF TENTANG PILOT PESAWAT UDARA","authors":"Ayu Nrangwesti","doi":"10.29313/SH.V13I1.648","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V13I1.648","url":null,"abstract":"The pilot of the aircraft had the role that was very important in the flight, especially to guarantee the security and the safety of the flight. Therefore, the pilot must know about his authority as the pilot. The authority of this pilot related to the competence certificate and the licence. Giving of the competence certificate and the licence to the pilot of the aircraft must meet certain conditions and was given by certain sides. Legally, the competence certificate and this licence were arranged in several instruments of the national air law and the Internasional air Law. The instrument of this law in part of regulations number 1 in 2009 about the Flight, Chicago convention1944 about the Internasional Civil Aviation, Annex 1 of the Personnel Licensing and Part 20 Civil Aviation Safety Regulation. The role of the pilot as the aircraft guide(the pilot technically) have relation to the role of the pilot as the yuridically manner ( the commander of the aircraft). juridically the role of the pilot related to his authority to take part in playing to combatting crimes that were carried out in the aircraft that was flying. The authority of the pilot as the commander of the aircraft in arranged in the Tokyo Convention 1963.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"13 1","pages":"31-42"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2011-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69906068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Syiar HukumPub Date : 2011-06-28DOI: 10.29313/SH.V13I1.649
M. Mukhlis
{"title":"KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM MEMUTUS DAN MENAFSIRKAN UUD SETELAH AMANDEMEN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR 1945","authors":"M. Mukhlis","doi":"10.29313/SH.V13I1.649","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V13I1.649","url":null,"abstract":"The Amanded of UUD 1945 changed basically the structure and State institutional. the change of the structure State institutional that is, was formed several of the new State institutionals, among them the Yudisial Commission (KY), the Constitutional Court (MK) and the Council of Representative of the Area (DPD). The UUD 1945 amanded unclear defined the State institutional, that is caused the inter-institutional authority dispute . Who right to interpreted the State institutional and what institution that were said as the State institution according to UUD 1945 fourth amanded . The Institution that the Right to interpreted UUD 1945 is the Constitutional Court. The State institutional that were meant in UUD 1945 is People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, DPD, President, The ministry of the State , BPK, , DPRD, the Commission of general election (KPU), the Yudisial Commission, , the central bank, Republic of Indonesia Army, Republic of Indonesia State Police, and the Council of President consideration . The constitutional court had the authority to settle of the inter-institutional authority dispute of the country that his authority was given by UUD 1945.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"13 1","pages":"43-60"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2011-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69906115","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Syiar HukumPub Date : 2010-06-27DOI: 10.29313/SH.V12I3.643
Ida Sugiarti
{"title":"PERBANDINGAN HUKUM INFORMED CONSENT INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT","authors":"Ida Sugiarti","doi":"10.29313/SH.V12I3.643","DOIUrl":"https://doi.org/10.29313/SH.V12I3.643","url":null,"abstract":"Perhaps the most important development in patients’ rights has been that in Indonesia and the United States regarding the doctrine of informed consent. Embracing the Continental European legal system, the doctrine of informed consent in Indonesia is articulated in Law No. 36 of 2009 on Health, Government Regulation No.32 of 1996 on Health Worker, Law No.29 of 2004 on Medical Practice, and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. It is also specifically regulated by Health Ministerial Decree No. 29 of 2008 regarding Medical Action Approval. This doctrine requires physicians to share certain information with patients before asking for their consent to treatment. The Court in the United States of America used the term of informed consent to describe the physicians obligations to provide information. The legal consequences if informed consent is not given, it is considered as an act of abuse (intentionally) to the patient. According to Rule of law in the United States that physicians have to open all the information about all the necessary facts, so that patients can determine appropriate treatment options. Tort Law in Anglo-Saxon legal system, similar to \"act against the law\" in the Continental European legal system. This article examines a comparative study of informed consent in the Indonesian Health Laws and regulations and those of the United States.","PeriodicalId":31505,"journal":{"name":"Syiar Hukum","volume":"12 1","pages":"245-268"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2010-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69905914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}