Jurnal Ilmiah Hukum DeJure最新文献

{"title":"PENGATURAN KOMISI YUDISIAL DALAM KONSTITUSI: SUATU PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DAN THAILAND","authors":"Netty SR Naiborhu","doi":"10.35706/dejure.v3i2.6328","DOIUrl":"https://doi.org/10.35706/dejure.v3i2.6328","url":null,"abstract":"ABSTRAK\u0000Dalam tulisan ini, penulis hendak membandingkan keberadaan KY di Indonesia dengan Thailand baik dari segi kedudukannya dalam konstitusi. Mengingat keberadaan konstitusi dapat dikatakan sebagai the rule of the game di mana kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi pada suatu negara. Adapun alasannya penulis: pertama, bahwa berbicara KY ada benang merah dengan salah satu prinsip yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sehingga berbicara dunia peradilan sudah menjadi suatu fakta di berbagai negara manapun; kedua, penulis berpendapat bahwa tradisi hukum yang dilakukan di Thailand setidaknya memiliki kesamaan; ketiga, penulis berasumsi bahwa suatu saat nanti Indonesia dan Thailand sebagai negara anggota ASEAN dan sudah memasuki era Komunitas ASEAN (ASEAN Community) suatu saat nanti masing-masing lembaganya akan berkoordinasi dalam bidang hukum terutama di peradilan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yang disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan Keberadaan KY sebagai suatu lembaga di bidang kekuasaan kehakiman baik di Indonesia maupun Thailand diatur dalam masing-masing konstitusi, yang membedakan antara Indonesia dan Thailand dalam hal rumusan konstitusinya, adapun perbedaan antara KY di Indonesia dengan Thailand yaitu KY di Indonesia tidak membedakan keberadaannya dalam lingkungan badan peradilan manapun. Sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan keberadaan MA. Berbeda dengan Thailand, di mana keberadaan KY dibagi menjadi dua yaitu, Judicial Commission of The Court dan Judicial Commission of Administrative Court. Sehingga masing-masing KY tersebut hanya menjalankan tugas dan wewenangnya di lingkungan peradilannya yang diatur di masing-masing lingkungan peradilan.","PeriodicalId":31484,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Hukum DeJure","volume":"9 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"74742888","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"WEWENANG PRAPERADILAN: MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENETAPAN STATUS TERSANGKA","authors":"S. Rahman","doi":"10.35706/DEJURE.V4I1.1868","DOIUrl":"https://doi.org/10.35706/DEJURE.V4I1.1868","url":null,"abstract":"ABSTRAKPraperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum perkara tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang praperadilan dalam memeriksa dan memutus penetapan status tersangka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengguakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah ruang lingkup wewenang praperadilan terbatas pada Pasal 1 butir 10 Juncto. Pasal 77 KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga Putusan Praperadilan Nomor: 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel yang memerintahkan KPK untuk menetapkan status tersangka melampaui batas wewenang praperadilan.Kata kunci: Wewenang, Praperadilan, Status Tersangka.ABSTRACTPretrial is an institution to review the validity of the criminal case process before the case reaches the stage of examination of the principal case in court. Aim of this study is to find out the authority of the Indonesia pretrial court in examining and deciding the stipulation of suspect status. This research is normative legal research and using statute approach, conceptual approach and cases approach. Based on the analysis this study concluded that since the authority of the pretrial court limited by the rule enacted in article 77 KUHAP and Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014, so the pretrial verdict that stipulated suspect status Number 24/Pid/Prad/2018/PN.Jkt.Sel exceeds the pretrial authority.Keyword: Authority, Pretrial, Suspect Status.","PeriodicalId":31484,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Hukum DeJure","volume":"4 1","pages":"166-177"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45074502","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PRAKTIK KEDOKTERAN: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA","authors":"Veronica Komalawati, M. Kurniawan","doi":"10.35706/DE","DOIUrl":"https://doi.org/10.35706/DE","url":null,"abstract":"ABSTRAK Praktik kedokteran merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan profesional medis terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan dalam suasana saling percaya dan diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani. Menolong sebagai perbuatan kemanusiaan yang bertujuan untuk menyelamatkan, yang dilakukan di bawah kontrol hati nurani dan kehendak bebas, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Metode penulisan ini dalam penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal ( doctrinal ) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma. Hasil pembahasan menjelaskan bahwa didasarkan kompetensinya, kegiatan dokter untuk menolong erat kaitannya dengan otonomi moralnya, yaitu hak dan kebebasannya sebagai pengemban profesi mulia; dan didasarkan kewenangannya, tugas dokter erat kaitannya dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukumnya sebagai tenaga kesehatan profesional. Kata kunci: Kompetensi, Praktik Kedokteran, Kewenangan. ABSTRACT Medical practice is a series of activities carried out by medical professionals to patients who need help in an atmosphere of mutual trust and overwhelmed by all the emotions, hopes, and concerns of human beings. Helping as a humanitarian act which aims to save, which is carried out under the control of the conscience and free will, must be legally accountable. This writing method in this writing by using the type of research is doctrinal legal research (doctrinal) or normative, which examines law as the norm. The results of the discussion explained that based on their competence, the activities of doctors to help were closely related to their moral autonomy, namely their rights and freedoms as bearers of noble professions; and based on their authority, the duty of doctors is closely related to their rights, obligations and legal responsibilities as professional health personnel . Keyword: Competence, Medical Practice, Authority.","PeriodicalId":31484,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Hukum DeJure","volume":"3 1","pages":"147-166"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-05-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69921987","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLUASAN WEWENANG PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21-PUU-XII-2014","authors":"Deddi Diliyanto, Zainal Asikin, D. Amiruddin, M.Hum.","doi":"10.35706/DEJURE.V3I1.1884","DOIUrl":"https://doi.org/10.35706/DEJURE.V3I1.1884","url":null,"abstract":"ABSTRAKRuang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 5 (lima) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Bertumpu pada kategori isu hukum adalah norma kabur, maka instrumen analisis yang digunakan adalah penafsiran hukum historis. Hasil dari penelitian ini adalah wewenang praperadilan diperluas hingga berwenang memeriksa dan memutus tentang: 1). Sah tidaknya penetapan tersangka; 2). Sah tidaknya penggeledahan; dan 3). Sah tidaknya penyitaan. Kemudian dalam praktek peradilan, wewenang praperadilan diperluas lagi sampai dengan tidak berwenangnya penyidik dalam melakukan penyidikan baik terhadap tersangka (subyek hukum).Kata kunci: Praperadilan, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi.ABSTRACTThe scope of pretrial has been limited in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code, but it turns out that the legal development of the last 5 (five) years has broken through these limits and even preceded the discussion of the draft Criminal Procedure Code. The expansion of the scope of pretrial, especially regarding the determination of suspects has begun before the ruling of the Constitutional Court Number 21/PUU-XII/2014 was issued. This research is normative legal research, the approach used in this study is the legislation approach (Statute approach), Conceptual Approach (conceptual approach) and Case Approach (case approach). Relying on the category of legal issues is a vague norm, the analytical instrument used is a historical legal interpretation. The results of this study were that the pretrial authority was extended to the authority to examine and decide on: 1). Whether or not a suspect is valid; 2). Whether or not a search is valid; and 3). Whether or not legitimate foreclosures. Then in judicial practice, pretrial authority is extended to the inability of investigators to conduct investigations of both suspects (legal subjects).Keyword: Pretrial, Authority, Constitutional Court.","PeriodicalId":31484,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Hukum DeJure","volume":"3 1","pages":"28-55"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-05-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69922099","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI LELANG HAK TANGGUNGAN","authors":"Andi Steven Liono","doi":"10.35706/DEJURE.V3I1.1882","DOIUrl":"https://doi.org/10.35706/DEJURE.V3I1.1882","url":null,"abstract":"ABSTRAK Hak Tanggungan memberikan hak bagi Kreditur untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut terhadap debitor yang telah wanprestasi yang dikenal sebagai Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Penolakan pendaftaran peralihan hak melalui lelang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan alasan masih adanya sengketa atas tanah sering menimbulkan gugatan dari pembeli lelang eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap BPN. Metode penulisan ini dalam penulisan ini dengan menggunakan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal ( doctrinal ) atau normatif, yang mengkaji hukum sebagai norma. Hasil pembahasan menegaskan bahwa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan hukum bagi pembeli lelang untuk melakukan permohonan peralihan hak atas tanah yang dibeli walaupun sedang terdapat sengketa tetapi juga peraturan ini dianggap menderogasi sebagian hak dari pembeli lelang. Kata kunci: Lelang, Hak Tanggungan, Perlindungan Hukum. ABSTRACT Mortgage rights provide the right for the creditor to sell the object of the mortgage on his own power through a public auction and take repayment of receivables from the proceeds of the sale to the defaulting debtor known as the Mortgage Execution Auction. The refusal of registration of the transfer of rights through an auction by the National Land Agency (BPN) on the grounds that there is still a dispute over land often results in a lawsuit from the auction purchaser of the execution of Underwriting Rights in the District Court and the State Administrative Court (BPUN). This writing method in this writing by using the type of research is doctrinal legal research (doctrinal) or normative, which examines law as the norm. The results of the discussion confirmed that Minister of Agrarian and Spatial Planning Number 13 of 2017 has provided legal protection for auction buyers to make requests for the transfer of rights to land purchased even though there is a dispute but also this regulation is considered to derogate some of the rights of auction buyers. Keyword: Auction, Mortgage Rights, Legal Protection.","PeriodicalId":31484,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Hukum DeJure","volume":"3 1","pages":"1-16"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-05-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48513725","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALAT BUKTI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG","authors":"Oci Senjaya","doi":"10.35706/DEJURE.V1I1.413","DOIUrl":"https://doi.org/10.35706/DEJURE.V1I1.413","url":null,"abstract":"ABSTRAK Tindak Pidana Pencucian Uang (yang selanjutnya disebut TPPU) adalah modus pelarian sejumlah uang dari hasil kejahatan. Laporan Hasil Analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (yang selanjutnya disebut PPATK) berguna untuk memberikan beberapa laporan rekening mencurigakan yang dimiliki para pejabat negara atau individu. Mereka diduga melakukan kejahatan TPPU yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Laporan ini berbeda dengan laporan dalam tindak pidana terorisme dapat dijadikan alat bukti permulaan yang cukup dalam tingkat penyidikan untuk menjerat seseorang menjadi tersangka. Kajian dalam penelitian ini dititikberatkan mengenai alat bukti dan perkembangannya yang ditinjau secara yuridis dalam penanggulangan TPPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian sebagai jawaban atas isu hukum tetang alat bukti dan perkembangannya ditinjau secara yuridis dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dapat disimpulkan bahwa LHA PPATK masih menjadi polemik perdebatan untuk dijadikan alat bukti dalam konteks yuridis disebabkan belum adanya pengaturan secara legal formal. Sebaliknya, hasil studi perbandingan dari negara Amerika dan Jerman dapat disimpulkan bahwa Laporan Hasil Audit (yang selanjutnya disebut LHA) dapat dijadikan bukti permulaan untuk menjerat seorang tersangka yang patut diduga telah melakukan TPPU yang kemudian dapat ditingkat dalam tahap penuntutan dan persidangan. Proses pembuktian dipersidangan diberlakukan sistem pembuktian terbalik. Oleh karena itu, laporan ini seyogya dapat dicantumkan sebagai alat bukti dalam Pasal 175 RUUKUHAP, selain alat bukti berupa: barang bukti, surat-surat, bukti elektronik, keterangan seorang ahli, keterangan seorang saksi, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim. Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Alat Bukti, Penanggulangan. ABSTRA CT Money Laundering ( hereinafter referred to as TPPU ) is a runaway mode a sum of money from the proceeds of crime. Reports Results of analysis conducted by the Financial Transaction Analysis Reporting Center ( hereinafter referred PPATK ) is useful to provide some report suspicious accounts owned by state officials or individuals . They are suspected of committing crimes of Money Laundering regulated in Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Combating of Money Laundering. This report differs from a report in the criminal act of terrorism can be used as evidence in the beginning stages of the investigation sufficient to ensnare a person becomes a suspect . Studies in this study focused on the evidence and its development are reviewed judicially in the prevention of Money Laundering. This research used normative juridical research. The results of the study in response to a neighbor legal issues and developments are reviewed evidence legally in the prevention of money laundering ( of Money Laundering ) can","PeriodicalId":31484,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Hukum DeJure","volume":"1 1","pages":"79-92"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69922062","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden republik indonesia pasca amandemen uud nri tahun 1945","authors":"Pamungkas Satya Putra","doi":"10.33476/AJL.V7I1.333","DOIUrl":"https://doi.org/10.33476/AJL.V7I1.333","url":null,"abstract":"Hukum memiliki posisi sentral di dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya dapat disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), Pasal 1 ayat (3) dinyatakan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Adapun pemberhentian suatu jabatan negara harus didasarkan kepada pengaturan yang jelas tentang kedudukan hukum seseorang, terlebih pejabat tinggi negara demi menjamin kepastian hukum itu  sendiri.  Presiden  sebagai  Kepala  Negara  dan  Kepala  Pemerintahan  (di Republik   Indonesia)   berperan   penting   di   negara   yang   menganut   sistem presidensil.  Pengkajian  tentang  hal  ini  memang  bukan  yang  pertama  kali dilakukan, akan tetapi di dalam penulisan ini ada upaya untuk lebih dalam memahami Pengaturan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Republik Indonesia. Dalam lintas sejarah ketatanegaraan di Republik Indonesia Presiden Soekarno (tahun 1967) dan Presiden Abdurahman Wahid (tahun 2001) merupakan potret “Pemberhentian Presiden” yang pernah terjadi yang melalui tahapan peraturan negara yang hingga kini dapat menjadi bahan perdebatan panjang dan mungkin akan banyak sekali argumentasi-argumentasi yang dapat dibuktikan dari segi hukum, politik, bahkan moralitas.","PeriodicalId":31484,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Hukum DeJure","volume":"7 1","pages":"76-89"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2016-05-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"69500360","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}