Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan最新文献

Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik 从消费者保护和电子交易的法律角度来看，以现金支付系统

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pub Date : 2022-04-27 DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20217

Indra Kirana, Rahmi Ayunda

{"title":"Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik","authors":"Indra Kirana, Rahmi Ayunda","doi":"10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20217","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20217","url":null,"abstract":"Maraknya sistem belanja Cash On Delivery (COD) di masyarakat sehingga perlu untuk disampaikan kepada pembaca mengenai bagaimana sesungguhnya pengaturan terkait hal tersebut baik menurut UU Perlindungan Konsumen maupun UU Informasi dan Transaksi ELektronik (ITE). Penilitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, buku, dan internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini disusun dengan mengacu kepada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer berupa landasan hukum negara yaitu KUHP perdata, UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Penerjemahan Informasi dan Komunikasi Elektronik. Sedangkan data sekunder bersumber dari dokumentasi pada dokumen yang relevan dan berhubungan dengan pembahasan penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa UU no. 8 tahun 1999 mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pembeli maupun penjual. Dalam pembelian COD pelaku usaha wajib memenuhi kewajibannya dengan memberikannya barang sesuai dengan deskripsi yang disebutkan dan harga yang dibayarkan. Jika tidak pesanan yang dikirim tidak sesuai dengan kedua hal tersebut penjual diwajibkan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi terhadap kerugian yang dihadapi oleh konsumen. Kasus pembatalan sepihak jika dibahas dalam UU Perlindungan Konsumen termasuk ke dalam kewajibam konsumen untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian. Dalam UU ITE Jika terjadi pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh penjual dan merugikan pembeli dapat diselesaikan dengan tiga cara yaitu negosiasi atau mediasi, penyelesaian melalui badan penyelesaian konsumen dan melalui pengadilan.","PeriodicalId":307356,"journal":{"name":"Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121541730","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Doktrin Business Judgment Rules Sebagai Paradigma Pengawasan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pub Date : 2022-04-27 DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20213

V. Hananto

{"title":"Doktrin Business Judgment Rules Sebagai Paradigma Pengawasan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara","authors":"V. Hananto","doi":"10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20213","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20213","url":null,"abstract":"Dalam pengelolaan BUMN terdapat persoalan yang telah berlangsung lama berupa irisan antara rezim korporasi dengan rezim keuangan negara di mana modal BUMN tetap dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara. Hal ini mengakibatkan Direksi BUMN mengalami kesulitan dan keragu-raguan dalam mengambil keputusan bisnis karena dihadapkan pada potensi ancaman pidana korupsi jika dalam proses pengurusan BUMN tersebut timbul kerugian. Terhadap permasalahan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa paradigma pengawasan negara terhadap BUMN harus berubah, yaitu tidak lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (government judgemnet rules), namun berdasarkan paradigma usaha (business judgement rules). Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana doktrin business judgment rules diterapkan sebagai paradigma pengawasan pengelolaan BUMN sehingga dapat menghindarkan ancaman pidana bagi direksi BUMN dalam pengambilan keputusan pengurusan BUMN. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa yuridis normatif yang mengedepankan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan agar dapat terlindungi dengan doktrin BJR, dalam mengambil keputusan bisnis, Direksi BUMN wajib menaati dan melaksanaan seluruh fiduciury duty yang ia emban berupa duty of care, duty to disclosure, dan duty of loyalty.","PeriodicalId":307356,"journal":{"name":"Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan","volume":"116 10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126395780","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Fenomena Konten Dewasa Di OnlyFans Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam onlyfan的成人内容现象从伊斯兰法律的角度来看是重要的

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pub Date : 2022-04-27 DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20214

Fuadi Isnawan

引用次数: 0

Imunitas Wartawan Terhadap Kekerasan dalam Peliputan Berita Demonstrasi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pers 从新闻媒体的角度来看，记者对新闻报道中暴力事件的记者豁免权

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pub Date : 2022-04-27 DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20216

E. Sofwan

{"title":"Imunitas Wartawan Terhadap Kekerasan dalam Peliputan Berita Demonstrasi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pers","authors":"E. Sofwan","doi":"10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20216","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20216","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran wartawan dalam meliput tugas pemberitaan tentang demonstrasi yang sedang berlangsung di Indonesia dan penulis memaparkan sisi-sisi permasalahan terkait kendala dalam peliputan pers dan kekerasan yang dialami oleh wartawan atau wartawan saat pelaporan. di lapangan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun yang bersumber dari informasi buku dan jurnal. Hasil penelitian pertama, kekebalan jurnalis telah dijamin oleh konstitusi, dan oleh undang-undang, maka seorang jurnalis yang menjalankan profesi jurnalistiknya tidak boleh menghalangi siapa pun karena telah dijamin oleh undang-undang pers, kedua, dalam praktiknya, perlindungan hukum diatur. Pasal 8 UU Pers tentang profesi wartawan yang menjalankan tugasnya dalam meliput demonstrasi belum mendapat perlindungan dan kepastian hukum, karena masih banyak wartawan yang menjadi korban kekerasan dan penyitaan media lainnya dalam menjalankan tugasnya sebagai wartawan.","PeriodicalId":307356,"journal":{"name":"Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130948235","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Penegakan Sanksi Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia 从印尼刑法的角度来看，实施欺凌制裁

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pub Date : 2022-04-27 DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20215

Ary Oktaviyanti

{"title":"Penegakan Sanksi Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia","authors":"Ary Oktaviyanti","doi":"10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20215","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20215","url":null,"abstract":"Media Sosial salah satu sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi diantara masyarakat untuk mendapatkan suatu informasi, media sosial sering disalah gunakan untuk melakukan kejahatan dengan mengkritik atau memberi komentar yang menyakiti seseorang. kritik dan komentar yang bersifat negatif sering disebut dengan bullying. bullying termasuk dalam kejahatan karena dapat merugikan dan juga merupakan Tindak Pidana yang termasuk dalam Penghinaan di Media sosial yang merupakan suatu perbuatan negatif yang merugikan pihak tertentu yangadilakukan satu orang atau lebih teryang berupa penghinaan dan bahkan menjelek jelekan tanpa menghiraukan perasaan yang dituju. Pelakuabiasanya mengambil kesempatan untuk menjalankan niatnya, dengan maksud untuk membuat orang lain merasa terganggu ataupun tidak nyaman, dan kadang korban biasanya menyadari penghinaan yg ditujukan dimedia sosial dapat merugikan dan juga menjatuhkan mental yang menerimanya.Media Sosial seharusnya dapat menjadi sebagai sarana yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang banyak yang bertujuan utnuk mendapatkan Informasi, saling bertukar ide berupa teks, gambar, atau video bukan menindas dengan perkataan yang bersifat mengejek atau menghina dengan menyalah gunakan media sosial. Tindakan penghinaan atau bullying di media Sosial tentu akan mengganggu orang yang di bully. ","PeriodicalId":307356,"journal":{"name":"Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124261915","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia 副总统在印尼总统制度中的法律地位和责任

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pub Date : 2022-04-27 DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20211

Heru Riyadi

{"title":"Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia","authors":"Heru Riyadi","doi":"10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20211","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20211","url":null,"abstract":"Pemerintahan Presidensil yang dianut dalam negara Republik adalah sistem Presidensil dimana kepala negara (head of state) sekaligus sebagai kepala pemerintahan (head of government). Wakil Presiden adalah suatu jabatan yang diemban oleh seseorang yang mendapat amanah untuk membantu seorang Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Wakil Presiden merupakan pembantu dari seorang Presiden, Pembantu disini adalah seseorang yang dengan penuh tanggungjawab melakukan segala sesuatu tugas yang diberikan oleh Presiden kepadanya. Permasalahan dalam penelitan ini adalah Pertama, bagaimanakah peranan Wakil Presiden dalam sistim pemerintahan di Indonesia kedua, Bagaimanakah kedudukan hukum dan tanggungjawab Wakil Presiden dalam sistim pemerintahan Republik Indonesia. Metode penelitian normatif kualitatif, hasil penelitian menunjukan peranan wakil presiden sangat penting dalam sistem pemerintahan presidensial dan Kedudukan Wakil Presiden di Indonesia tidak diatur secara tegas, sehingga peranan dan kedudukan Wakil Presiden sangat tergantung kepada kedudukan yang diberikan oleh Presiden. Ketidaktegasan itu membuat kedudukan Wakil Presiden menjadi rancu dengan kedudukan para menteri, karena sama-sama membantu Presiden. ","PeriodicalId":307356,"journal":{"name":"Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130999057","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran 因为《异族通婚法》中没有记载的婚姻契约

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pub Date : 2022-04-27 DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20218

Fira Adhisa Rivanda, Gemala Dewi

{"title":"Akibat Hukum Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Dalam Perkawinan Campuran","authors":"Fira Adhisa Rivanda, Gemala Dewi","doi":"10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20218","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20218","url":null,"abstract":"Salah satu akibat hukum yang berdampak pada kepemilikan harta setelah dilangsungkannya perkawinan adalah harta bersama. Hal ini memberikan permasalahan dalam hal perkawinan tersebut merupakan perkawinan campuran dimana perkawinan ini dapat membatasi hak-hak WNI atas kepemilikan harta, khususnya kepemilikan hak atas tanah. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengesampingan hukum agar tidak terjadinya percampuran harta akibat perkawinan dengan memperbolehkan adanya perjanjian perkawinan yang perlu disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan atau Notaris. Namun, sering terjadi perjanjian perkawinan tersebut tidak dilampirkan pada saat pencatatan perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang timbul sehubungan dengan tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak dicatatkannya perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran tidak mempengaruhi keberlakukan dari perjanjian perkawinan itu sendiri, hanya saja perjanjian perkawinan tersebut tidak memenuhi asas publisitas dimana hal ini dapat berpengaruh kepada pihak ketiga.","PeriodicalId":307356,"journal":{"name":"Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan","volume":"53 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128619237","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Efektivitas Dan Eksistensi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak 巴淡市儿童保护服务在预防儿童暴力方面的有效性和存在

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pub Date : 2022-03-31 DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20340

Tasya Raehan Annisa Putri, Tantimin Tantimin

{"title":"Efektivitas Dan Eksistensi Dinas Perlindungan Anak Kota Batam Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak","authors":"Tasya Raehan Annisa Putri, Tantimin Tantimin","doi":"10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20340","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v13i1.20340","url":null,"abstract":"Hadirnya anak di dalam sebuah keluarga adalah sebuah anugrah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi hadirnya anak sejatinya harus terdapat perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya. Seorang anak yang belum mampu mempertahankan kehidupannya secara mandiri memerlukan pihak-pihak lainnya untuk melakukan perlindungan kepadanya. Perlindungan ini tidak terkecuali kepada pemerintah daerah melalui asas otonomi daerah. Perlindungan anak di Batam kemudian dilegitimasikan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Melalui tulisan ini peneliti berusaha untuk menjelaskan pengaturan dan efektifitas pencegahan kekerasan pada anak di Kota Batam melalui Dinas P3AP2KB. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian empiris atau penelitian socio legal (non doctrinal). Sehingga peneliti dapat menyajikan fakta-fakta secara nyata mengenai perlindungan anak di Kota Batam. Berdasarkan hasil penelitian, kekerasan pada anak mengalami kenaikan dari tahun 2020 dan jenis kekerasan didominasi dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peneliti menyimpulkan bahwa Dinas P3AP2KB belum efektif cukup untuk mengatasi permasalahan di Kota Batam. Perlu adanya pengaturan yang lebih ideal lagi mengenai upaya pencegahan terhadap kekerasan pada anak agar angka kekerasan tersebut dapat menurun atau bahkan hilang.","PeriodicalId":307356,"journal":{"name":"Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-03-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127367544","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pub Date : 2021-12-15 DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15864

Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa, Dian Latifiani

{"title":"Urgensi Pelaksanaan E-Litigasi dalam Persidangan Perkara Perdata pada Masa Pandemi Covid-19","authors":"Siti Amatil Ulfiah, Vena Lidya Khairunissa, Dian Latifiani","doi":"10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15864","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15864","url":null,"abstract":"Pandemi Covid-19 membawa perubahan drastis dalam kehidupan, termasuk dunia peradilan. Praktik persidangan yang sebelumnya dilaksanakan secara konvensional beralih menjadi persidangan online. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik atau E-Litigasi ini dikeluarkan guna mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini akan membahas mengenai perkembangan regulasi dan pelaksanaan sidang E-Litigasi di Indonesia selama pandemi Covid-19 dan keunggulan E-Litigasi dalam persidangan perkara perdata di Indonesia selama pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan tipe pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan sistem E-Litigasi pada penanganan perkara perdata pada masa Pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan. Keunggulan digunakannya sistem E-Litigasi yaitu: pertama, dapat membuat lebih sederhana serta cepat dalam sistem peradilannya. Kedua, beberapa kendala geografis di Indonesia seperti misalnya wilayah yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, dapat diatasi dengan sistem E-Litigasi ini. Ketiga, dikarenakan proses-proses seperti biaya pemanggilan, hadirnya para pihak untuk proses jawab menjawab, proses penunjukkan alat bukti sampai pembacaan putusan ini dilakukan dengan cara elektronik maka akan menekan biaya perkara menjadi lebih murah. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan akan dapat mengalami peningkatan.","PeriodicalId":307356,"journal":{"name":"Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124320069","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Invensi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi 通过加强技术保护和提高创新能力的专利政策

Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Pub Date : 2021-12-15 DOI: 10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15865

Endang Purwaningsih, Evie Rachmawati Nur Ariyanti

{"title":"Kebijakan Paten Melalui Penguatan Perlindungan Invensi Teknologi dan Peningkatan Kemampuan Inovasi","authors":"Endang Purwaningsih, Evie Rachmawati Nur Ariyanti","doi":"10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15865","DOIUrl":"https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v12i2.15865","url":null,"abstract":"Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 Tentang Paten salah satunya ingin memajukan teknologi dan mewujudkan kemandirian teknologi Indonesia, diperlukan kebijakan yang mendukung penguatan perlindungan invensi di bidang teknologi dan kemampuan berinovasi, guna menumbuhkan iklim kondusif. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji kebijakan Paten Indonesia dalam upaya menguatkan perlindungan hukum invensi teknologi dan kebijakan Paten Indonesia dalam meningkatkan kemampuan inovasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian normatif terapan atau penelitian normatif empiris yakni menekankan pada data sekunder didukung hasil pengamatan dan wawancara dengan ahli HKI serta institusi terkait yakni Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI; inventor dan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, UU Paten khususnya Pasal 20 tentang kewajiban untuk melaksanakan paten di Indonesia telah dikuatkan dengan lahirnya UU Cipta Kerja, jadi pelaksanaan Paten harus dilakukan di Indonesia sekaligus supaya friendly terhadap investasi. Bagi UKM dan Perguruan Tinggi digiatkan sosialisasi dan fasilitasi. bagi invensi hasil UMKM, perguruan tinggi dan Litbang terdapat insentif 5 tahun pertama gratis/prodeo tidak membayar biaya tahunan sesuai dengan PermenkumHAM nomor 20 tahun 2020, juga untuk tahun ke-6 dan seterusnya jika memang ternyata paten tersebut belum komersial. Perlu harmonisasi regulasi dan sinergitas stakeholder baik di daerah maupun pusat, industri, kampus, peneliti, maupun UMKM untuk protect and promo. Ditjen KI terus menerus melakukan sosialisasi ke seluruh penjuru tanah air, membantu dan mendorong hasil riset Perguruan Tinggi dan litbang, mendayagunakan fasilitasi bagi invensi UMKM.","PeriodicalId":307356,"journal":{"name":"Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129040417","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 3