Haeruman Jayadi, K. Kaharuddin, Sofwan Sofwan, AD. Basniwati
{"title":"Kewenangan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pidana dan Perdata Berdasarkan Peraturan Derah NTB Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Bale Mediasi","authors":"Haeruman Jayadi, K. Kaharuddin, Sofwan Sofwan, AD. Basniwati","doi":"10.29303/jkh.v7i1.125","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/jkh.v7i1.125","url":null,"abstract":"ujuan dibentuknya Bale Mediasi adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui mediasi demi terciptanya suasana yang rukun, tertib dan harmonis di masyarakat. Oleh karena itu ,masalah yang dibahas adalah sengketa dalam masyarakat yang dapat diselesaikan melalui Bale Mediasi dan prosedur penyelesaian sengketa pada Bale Mediasi. Tujuan dari makalah ini adalah dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat (mediasi) yang dilakukan oleh masyarakat. Metodenya menggunakan Penyuluhan Hukum langsung yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara tim pengabdian dengan peserta penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah dan diskusi dengan menggunakan pendekatan Persuasif, Edukatif, Komunikatif dan Akomodatif.","PeriodicalId":303091,"journal":{"name":"Journal Kompilasi Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-03-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121749248","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pemanfaatan Potensi Bumdes Sbagai Upaya Meningkatkan APBDes di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat","authors":"A. Khair, K. Kafrawi, Sarkawi Sarkawi","doi":"10.29303/jkh.v7i2.123","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.123","url":null,"abstract":"Tujuan dan Manfaat Pengabdian ini adalah: (1) untuk melaksanakan Tri dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu pengabdian kepada masyarakat; (2) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan penyelenggara Pemerintahan desa dalam rangka optimalisasi sumber-sumber PAD untuk peningkatan APBDES. Adapun Manfaatnya adalah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman aparatur penyelengaraan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Salah satu permasalahan dalam peningkatan pembangunan dan pengembangan desa adalah terletak pada Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan atau PAD yang dijadikan sebagai penopang dan pendorong dalam pelaksanaan pemerintahan. Oleh sebab itu solusi yang kami tawarkan adalah melakukan penyuluhan hukum mengenai Pemanfaatan Potensi BUMDES sebagai Daya Ungkit APBDES di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu. Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode : (1) Ceramah yaitu pemberian materi yang berkenaan dengan isu otonomi desa terutama dalam hal peningkatan PAD Desa Sebagaimana diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dalam bentuk ceramah secara langsung kepada peserta dengan alokasi waktu yang telah ditetapkan; (2) Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan Tim Penyuluh mengenai materi yang disampaikan oleh masing-masing penyuluh. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Tim penyuluh; (3) Konsultasi Hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum yang berkaitan dengan BUMDES. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.","PeriodicalId":303091,"journal":{"name":"Journal Kompilasi Hukum","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123528188","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Lembaga-lembaga Negara Sederajat Dalam Struktur Kelembagaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945","authors":"Haeruman Jayadi, AD. Basniwati, Sofwan Sofwan","doi":"10.29303/jkh.v7i2.122","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.122","url":null,"abstract":"Keberadaan kelembagaan negara sebagaimana dikemukakan di atas dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam tataran praktek penyelenggaraan Negara terutama lembaga negara yang berada di tingkat pusat. Lembaga negara yang satu merasa lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada lembaga negara yang lain, dan hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam penyelenggaraan Negara. Hal ini disebabkan salah satunya oleh kekaburan norma UUD 1945 yang tidak mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan lembaga-lembaga negara yang ada. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, maka dalam rangka menemukan jawaban terhadap masalah yang dikemukakan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan pendekatan ini ditemukan bahwa lembaga-lembaga negara yang sederajat berdasarkan UUD 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, BPK, dan KY.","PeriodicalId":303091,"journal":{"name":"Journal Kompilasi Hukum","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128997063","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Johannes Johny Koynja, Rusnan Rusnan, Sarkawi Sarkawi
{"title":"Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara Di Sekolah Menengah Pertama Yadinu Masbagik Kecamatan Masbagik Lombok Timur","authors":"Johannes Johny Koynja, Rusnan Rusnan, Sarkawi Sarkawi","doi":"10.29303/jkh.v7i2.124","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.124","url":null,"abstract":"Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan terkat degnan 4 pilar berbangsa dan bernegara. Indonesia mempunyai pilar-pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya satu tetapi 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD RI 1945, Kebineka tunggal Ikaan, dan NKRI. Konsep ini digagas oleh alm Taufik Kiemas, beliau menggagas konsep ini mengingat empat pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa. Seperti halnya sebuah bangunan dimana untuk membuat bangunan tersebut menjadi kokoh dan kuat, dibutuhkan pilar-pilar atau penyangga agar bangunan tersebut dapat berdiri dengan kokoh dan kuat, begitu halnya juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. 4 pilar tersebut penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita hanya berpikir bahwa Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia, juga sebagai alat pemersatu bangsa, UUD 1945 adalah merupakan konstitusi dalam bernegara. Dua hal ini saja sudah menjadi sesuatu yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan negara, tetapi bagi Almarhum Taufik Kiemas, dua pilar ini belumlah cukup, beliau mengeluarkan gagasan Empat Pilar Berbangsa yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pemikiran almarhum Empat Pilar ini adalah mutlak dan tidak bisa dipisahkan dalam menjaga dan membangun keutuhan bangsa.","PeriodicalId":303091,"journal":{"name":"Journal Kompilasi Hukum","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"117004617","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pajak (Upeti) Majapahit (Wilwatikta) Dalam Meningkatkan Ekonomi Di Era Otonomi","authors":"Yudhi Setiawan","doi":"10.29303/jkh.v7i2.121","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.121","url":null,"abstract":"Di Indonesia sebelum kedatangan bangsa Eropa, kerajaan seperti Majapahit dan Mataram sudah mengenal bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan, maka sering kali mereka menerapkan pajak secara berlebihan. Upeti perorangan ataupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah Indonesia merupakan bentuk pajak pada zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia tumbuh. Upeti tersebut berupa hasil bumi dan pemajakan barang perdagangan. Sebagai imbalannya maka rakyat mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. Di kerajaan Mataram raja-raja sudah melaksanakan hidup swasembada dan otonom. Penyerahan tersebut lebih besar pada kepentingan ekonomi daerah atau kerajaan, membiayai penyelenggaraan pemerintahan setempat, dan membiayai pertanahan dan kekuatan kerajaan.","PeriodicalId":303091,"journal":{"name":"Journal Kompilasi Hukum","volume":"52 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134207053","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Eksistensi Bale Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Lombok Timur","authors":"Suheflihusnaini Ashady","doi":"10.29303/jkh.v7i2.117","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.117","url":null,"abstract":"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah, pertama, mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui Bale Mediasi di Kabupaten Lombok Timur dan kedua, mengetahui hambatan-hambatan Bale Mediasi dalam penyelesaian sengketa di Kabupaten Lombok Timur. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribus: pertama, secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep, metode, preposisi, maupun pengembangan teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum acara. Kedua, secara praktis dapat menjadi rujukan dalam proses legislasi di daerah dan nasional, khususnya yang berkaitan dengan regulasi terhadap penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Bale Mediasi sangat efektif dalam upaya penyelesaian sengketa pada masyarakat Lombok Timur utamanya sengketa keperdataan.","PeriodicalId":303091,"journal":{"name":"Journal Kompilasi Hukum","volume":"600 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114440540","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis","authors":"Ufran Ufran, Rodliyah Rodliyah, L. Parman","doi":"10.29303/jkh.v7i2.115","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115","url":null,"abstract":"Artikel ini membahas kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif viktimolgoi kritis. Ia merupakan fenomena yang mempunyai konsekuensi fisik dan psikologis. Korban kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai stereotipe dan sikap menyalahkan korban ketika mengungkapkan pengalamannya. Persepsi publik tentang derajat kesalahan yang dilakukan korban cenderung masih sangat bervariasi. Banyak korban kemudian dianggap sebagai korban ideal karena posisi mereka yang rentan dan lemah. Sebaliknya, korban juga seringkali dianggap berkontribusi pada viktimisasi yang mereka alami karena berbagai persoalan kontruksi sosial tertentu. Kepelikan ini menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak menerima pengakuan sosial yang layak. Mereka menjadi korban sesungguhnya karena mereka berada pada posisi yang rentan dan tidak bersalah. Bias dalam menentukan derajat kesalahan korban ini menyebakan kekeliruan membebankan tanggung jawab untuk mengakhiri viktimisasi kekerasan lebih sering kepada korban daripada pada pelakunya.","PeriodicalId":303091,"journal":{"name":"Journal Kompilasi Hukum","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133430348","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Sofwan Sofwan, Rusnan Rusnan, Haeruman Jayadi, Johannes Johny Koynja
{"title":"Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Air Bersih Di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima","authors":"Sofwan Sofwan, Rusnan Rusnan, Haeruman Jayadi, Johannes Johny Koynja","doi":"10.29303/jkh.v7i2.110","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.110","url":null,"abstract":"Masyarakat di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima baru saja selesai melakukan pemasangan air bersih di bawah koordinasi Pemerintah Desa, namun untuk pengelolaan air bersih belum ada peraturan desa yang mengatur sebagai pedoman dalam pengelolaan air bersih. Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Mataram melaksanakan kegiatan pengabdian dalam bentuk Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima untuk membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa tentang Pengelolaan Air Bersih. Pelatihan ini dengan metode memandu dan membimbing langsung Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang penyusunan peraturan desa tentang Pengelolaan Air Bersih. Kegiatan pelatihan tersebut telah menghasilkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima setelah nanti dilakukan proses pembahasan dan penetapan serta pengundangan di tingkat desa, dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum untuk pengeloaan air bersih.","PeriodicalId":303091,"journal":{"name":"Journal Kompilasi Hukum","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127094138","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Sosialisasi Peraturan Tentang Badan Usaha Milik Pemerintah Desa Di Desa Jurit Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur","authors":"Minollah Minollah, Galang Asmara","doi":"10.29303/jkh.v7i2.106","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.106","url":null,"abstract":"Tujuan dari Sosialisasi Peraturan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi kepala desa, anggota BPD dan pengelola BUMDes serta masyarakat Desa tentang pengaturan BUMDes, kedudukan dan fungsi dari BUMDes. Sosialisasi dilakukan dengan melakukan penyampaian materi oleh Tim Penyuluh, kemudian dilakukan tanya jawab, diskusi dan arahan teknis tentang pengelolaan BUM Des dan hasil akhir dari sosialisasi para peserta sosialisasi memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang keberadaan BUMDes dan berharap sosialisasi dapat dilakukan kembali secara periodik.","PeriodicalId":303091,"journal":{"name":"Journal Kompilasi Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127861432","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Peningkatan Kesadaran Pelaku UMKM Terhadap Hukum Merek Untuk Menunjang Produk Pariwisata di Desa Duman","authors":"Ahamd Zuhairi, Budi Sutrisno, R. Amalia","doi":"10.29303/jkh.v7i2.105","DOIUrl":"https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.105","url":null,"abstract":"Tujuan dari pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum merek bagi para pelaku UMKM di Desa Duman Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. UMKM di Desa Duman sudah mulai menghasilkan banyak produk-produk lokal yang khusus seperti gula merah, kerupuk, dan jajanan yang bahan bakunya dari hasil pertanian masyarakat setempat. Oleh karena itu, untuk menunjang pariwisata yang meningkat di Lombok, maka produk-produk lokal supaya bisa terserap menjadi pasar yang lebih luas seperti retail modern dan supermarket. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode ceramah dan diskusi bersama peserta. Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan peningkatan kesadaran ini, para pelaku UMKM menyadari bahwa produk-produk UMKM yang banyak berkembang tidak bisa kompetitif di pasar karena belum dibuatkan kemasan yang menarik dan merek yang didaftarkan. Selain itu, pemerintah Desa Duman berkomitmen untuk memfasilitasi produk-produk dihasilkan di desa setempat.","PeriodicalId":303091,"journal":{"name":"Journal Kompilasi Hukum","volume":"208 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114312809","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}