{"title":"UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS TERGUGAT PERKARA CERAI GUGAT","authors":"Kadek Ramadana, Vikram Desta, Saputra Widjaja, Mukianto Law, Firm Graha, Kuda Mas, Suite202, Jl. Sukarjo, Wiryopranoto No, 8D, Hukum Peninjauan, K. Kata, Verzet Kunci Verstek, Peninjauan Kembali, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Kadek Ramadana Analisis Putusan, Vikram Desta Perkara Cerai, Saputra Gugat Nomor, Pdt, Pa.Clp","doi":"10.38156/wplr.v2i1.81","DOIUrl":"https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.81","url":null,"abstract":"Islam telah mengatur secara ketat mengenai larangan perceraian, namun berbanding terbalik dengan fakta yang ada. Berdasarkan data dan evaluasi, setidaknya terdapat 4 faktor penyebab perceraian, yaitu ekonomi, komunikasi yang buruk, pihak ketiga atau perselingkuhan, dan sosial dan budaya. Selain itu, tidak sedikit perceraian dilakukan berdasarkan Putusan Verstek, salah satunya adalah Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 3479/Pdt.G/2021/PA.Clp. Berdasarkan hal tersebut, Penulis telah memetakan menjadi 2 permasalahan, yaitu bagaimana ketentuan perundang-undangan mengenai relaas panggilan kepada tergugat oleh pengadilan, dan bagaimana upaya hukum tergugat. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam melakukan analisa. Bagi tergugat yang merasa telah dirugikan segala haknya, dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, dalam hal Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Namun, apabila belum melebihi tenggang waktu, tergugat dalam mengajukan Upaya Hukum Banding dilanjutkan dengan tingkat Kasasi. Penulis, secara pribadi, menyarankan supaya bagi siapapun yang kedudukannya selaku tergugat, harus memperhatikan tenggang waktu putusan berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan tenggang waktu untuk diajukannya Upaya Hukum Peninjauan Kembali.","PeriodicalId":298052,"journal":{"name":"Wijaya Putra Law Review","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125128851","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TINJAUAN DISKURSUS PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN AJARAN KONSTITUSIONALISME","authors":"Hario Danang Pambudhi","doi":"10.38156/wplr.v2i1.82","DOIUrl":"https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.82","url":null,"abstract":"Diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa mencuat tatkala muncul banyak gelombang demonstrasi dari para kepala desa. Hal tersebut menimbulkan masalah terkait dengan pembatasan kekuasaan jabatan publik dan dampaknya terhadap semangat demokratisasi desa. Penelitian ini berusaha untuk menelisik diskursus tersebut dari perspektif ajaran konstitusionalisme dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konsep yang menggunakan data sekunder sebagai basis analisis. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa diskursus perpanjangan masa jabatan kepala desa tidak sesuai dengan semangat pembatasan kekuasaan yang diturunkan dari konstitusi. Hal ini didasarkan oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menyasar pada dua aspek, yaitu regenerasi kepemimpinan dan antisipasi penyalahgunaan kekuasaan.","PeriodicalId":298052,"journal":{"name":"Wijaya Putra Law Review","volume":"77 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131987850","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"URGENSI PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP PELAKU PENCURIAN","authors":"Muhamad Chaidar, Arief Syahrul Alam","doi":"10.38156/wplr.v2i1.90","DOIUrl":"https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.90","url":null,"abstract":"Untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang hasil pencurian. Jenis penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Sanksi pidana daripada tindak pidana pencucian uang itu sendiri tercantum dalam Pasal-pasal di atas, yaitu : 1). Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif) “setiap orang yang menempatkan, mentrasnfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”, 2). Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku aktif )”, 3). Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 (pelaku pasif).","PeriodicalId":298052,"journal":{"name":"Wijaya Putra Law Review","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127838186","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TINJAUAN YURIDIS PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI","authors":"Fikri Hadi, Suwarno Abadi, Farina Gandryani","doi":"10.38156/wplr.v2i1.92","DOIUrl":"https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.92","url":null,"abstract":"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt/G/2022/PN Jkt. Pst terkait gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Partai Prima kepada Komisi Pemilihan Umum berimplikasi terhadap penyelenggaran Pemilu 2024. Sebab pada salah satu amar putusannya memerintahkan untuk menunda pelaksanaan Pemilu. Walaupun pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum melakukan banding, namun putusan tersebut perlu dikaji dari sudut pandang hukum yang menjadi latar belakang penulisan artikel ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan kasus, konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Jakarta Pusat dalam memutus perkara tersebut melanggar kompetensi absolut yang seharusnya menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu serta Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, putusan tersebut melanggar Konstitusi yang mengamanatkan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Di samping itu putusan tersebut bersifat erga omnes, berlawanan dengan konsep putusan perdata yang seharusnya hanya mengikat para pihak. Dari analisis tersebut, maka putusan tersebut cacat secara hukum dan harus dikatakan batal demi hukum. Oleh sebab itu, langkah tepat bila Komisi Pemilihan Umum mengajukan banding atas putusan tersebut.","PeriodicalId":298052,"journal":{"name":"Wijaya Putra Law Review","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122452915","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PEMULIAAN HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA","authors":"Dwi Fitri Annisa Febrianti","doi":"10.38156/wplr.v2i1.83","DOIUrl":"https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.83","url":null,"abstract":"Filsafat kebangsaan berfungsi sebagai dasar bagi setiap bangsa.Bangsa dan kehendak rakyat diwujudkan dalam filosofi itu. Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum materil karena mengharuskan setiap peraturan yang bertentangan dengannya segera dicabut jika bertentangan. Dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila disebut sebagai Undang-Undang Dasar Pemerintahan. Hal ini menjadi acuan bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang juga diperlukan untuk menjaga keberlakuan aturan hukum tersebut. Demikian pula kewajiban pejabat pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam parameter pendelegasian wewenang, yang dapat mengakibatkan terbentuknya hubungan hukum antara pemberi dan penerima wewenang. Dalam penelitiannya, Hukum Tata Pemerintahan dipandang dalam konteks tugas pemerintahan dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Ini mencakup aspek hukum kehidupan organisasi pemerintah seperti pemerintah negara bagian dalam hal hubungan hukum antara lembaga negara dan berbagai kompetensi hukum kelembagaan pemerintah negara bagian; susunan pemerintahan daerah menurut undang-undang yang mengatur tentang otonomi daerah; dan akibat hukum bagi organisasi pemerintah di desa dan kecamatan. Ini juga berkaitan dengan aspek penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan oleh tindakan pemerintah atau antara pemerintah dan warga negara yang dilindunginya.","PeriodicalId":298052,"journal":{"name":"Wijaya Putra Law Review","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114291253","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"NEGARA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA","authors":"Fikri Hadi","doi":"10.38156/wplr.v1i2.79","DOIUrl":"https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79","url":null,"abstract":"Konsep Negara Hukum merupakan konsep universal yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Secara umum, tipe negara hukum terbagi menjadi dua yakni negara hukum Rechtsstaat dan negara hukum The Rule of Law. Kedua tipe negara hukum mempunyai karakteristik tersendiri, namun mempunyai persamaan yakni terkait perlindungan Hak Asasi Manusia. Artikel ini akan membahas mengenai Negara Hukum Indonesia dari sudut pandang tipe Rechtsstaat dan The Rule of Law serta membahas mengenai konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, peraturan konseptual dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Negara Indonesia memenuhi syarat sebagai negara hukum berdasarkan indikator tipe Rechtstaat maupun The Rule of Law. Sedangkan terkait konsep Hak Asasi Manusia berdasarkan Negara Hukum Indonesia ialah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dan Pemerintah yang berdasarkan konsep gotong royong dan asas kerukunan. Inilah yang menjadi ciri khas Negara Hukum Indonesia atau disebut juga Negara Hukum Pancasila.","PeriodicalId":298052,"journal":{"name":"Wijaya Putra Law Review","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127508682","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Nobella Indradjaja, Muhammad Azzamul Abid, Vika Andarini
{"title":"PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAN WACANA PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DALAM PERSPEKTIF AZAS DEMOKRASI INDONESIA","authors":"Nobella Indradjaja, Muhammad Azzamul Abid, Vika Andarini","doi":"10.38156/wplr.v1i2.73","DOIUrl":"https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.73","url":null,"abstract":"Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan setelah Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ternyata belum berkembang menjadi sarana untuk membentuk perubahan sosial ke arah yang diinginkan. Pengalaman praktik ketatanegaraan tidak mengarah pada penguatan sistem pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serentak. Hasil dari penulisan makalah ini menemukan bahwa, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, diperlukan proses pembuatan kebijakan berbasis bukti dengan data yang solid dan simulasi implementasi. Dengan cara ini, dapat disadari beban pelaksanaan pemilihan federal sejak awal dan mempertimbangkan langkah-langkah minimalisasi risiko jika terjadi masalah. Kebutuhan untuk menilai persoalan integritas penyelenggara atau peserta pemilu parlemen juga tak kalah pentingnya. Misalnya, dengan mengefektifkan sistem rekrutmen sehingga ke depan pemilu parlemen yang jujur bisa diselenggarakan sekaligus.","PeriodicalId":298052,"journal":{"name":"Wijaya Putra Law Review","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126366195","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Chamdani Chamdani, Nobella Indradjaja, Joko Ismono
{"title":"TINJAUAN FILOSOFIS BAB IV KETENAGAKERJAAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA","authors":"Chamdani Chamdani, Nobella Indradjaja, Joko Ismono","doi":"10.38156/wplr.v1i2.76","DOIUrl":"https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.76","url":null,"abstract":"Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tinjauan filosofis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya pada Bab IV Ketenagakerjaan yang secara spesifik terkait dengan perubahan-perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui secara jelas dan sistematis tentang tinjauan filosofis dan problematika dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khusus klaster ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain dan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data pendamping lain (data sekunder) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan menggunakan logika berpikir deduktif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Dalam konteks tinjauan filosofis peraturan perundang-undangan di Indonesia maka dapat dipahami bahwa didalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mempertimbangkan cita-cita dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber pada Pancasila dan UUD RI 1945. Bahwa perubahan peraturan tentang ketenagakerjaan yang secara filosofi untuk memberikan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja adalah hal sulit diterima karena secara substansi lebih menguntungkan pengusaha atau pemberi kerja dan menurunkan (mendegradasi) kesejahteraan pekerja serta bertolak belakang dengan filosofi dan tujuan negara.","PeriodicalId":298052,"journal":{"name":"Wijaya Putra Law Review","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133876554","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Rahmadi Mulyo Widianto, Farhan Saleh, Khusnul Yaqin
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT BERAKREDITASI INTERNASIONAL DI INDONESIA","authors":"Rahmadi Mulyo Widianto, Farhan Saleh, Khusnul Yaqin","doi":"10.38156/wplr.v1i2.77","DOIUrl":"https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.77","url":null,"abstract":"Kesehatan merupakan salah satu hak asasi setiap orang yang termuat dalam konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai pelaksanaan dari hak tersebut, Pasal 30 ayat 1 huruf b UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun hal ini menjadi problematika bagi rumah sakit di Indonesia terakreditasi internasional terkait pemilihan layanan kesehatan yang harus terikat pada ketentuan di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini ialah Apakah rumah sakit di Indonesia khususnya yang sudah berakreditasi internasional dapat memilih layanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat serta perlindungan hukum bagi rumah sakit yang sudah berakreditasi internasional dari tekanan politik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seyogyanya rumah sakit yang sudah mempunyai standar akreditasi Internasional, untuk bisa berkompetisi di tingkat global, memang sebaiknya fokus dengan layanan kesehatan unggulan yang mereka miliki, sejalan dengan teori keadilan distributif. Pemerintah harus memberikan perlindungan kepada rumah sakit berakreditasi internasional agar dapat mengembangkan pelayanan kesehatannya tanpa harus berobat ke luar negeri.","PeriodicalId":298052,"journal":{"name":"Wijaya Putra Law Review","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134000705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KESEJAHTERAAN DAN PENERAPAN KEADILAN BAGI PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN","authors":"Nurhamida Fithri","doi":"10.38156/wplr.v1i2.74","DOIUrl":"https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.74","url":null,"abstract":"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada November 2020 memiliki tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dalam negeri. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memunculkan pro kontra di masyarakat terutama pada klaster ketenagakerjaan, yang dianggap menjadi ancaman bagi masyarakat, salah satunya keadilan bagi para pekerja terkait sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Artikel ini merupakan hasil dari penelitian yang berkaitan dengan Keadilan dan Kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam Undang-Undang cipta kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan teori yang digunakan untuk mengalisisis kajian ini adalah teori keadilan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil kajian menunjukkan bahwa adanya keseimbangan keadilan dan kesejahteraan masyarakat dalam undang-undang cipta kerja, Undang-Undang tersebut juga dapat mendorong produktivitas kerja mengingat produktivitas kerja Indonesia masih tertinggal dibanding beberapa negara lain.","PeriodicalId":298052,"journal":{"name":"Wijaya Putra Law Review","volume":"142 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121714156","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}