Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics最新文献

{"title":"Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPD) Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar","authors":"Nasional Pemberdayaan, Masyarakat Mandiri, Perdesaan Pnpm, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Islam Riau-Indonesia, Indra Safri, M. Desa, Jurnal Kajian, Ilmu Pemerintahan","doi":"10.25299/jkp.2015.vol1(1).9324","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(1).9324","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan penjelasan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode Kualitatif yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan kesemuanya tidak dapat di ukur dengan angka.  Penelitian ini menggunakan data Primer dan Sekunder yang diperoleh melalui kuisioner dan proses wawancara. Populasi penelitian ini adalah fasilitator yang bekerja pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Riau yang berjumlah 48 orang. Sedangkan sampel ditentukan secara sensus, karena jumlah populasi yang ada relatif sedikit, analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. PNPM Mandiri ialah program nasioanl dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendamping, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa dari indikator perencanaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang dalam proses perencanaannya memiliki kendala banyaknya ketidakhadiran warga dalam proses musyawarah untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan di desa, sementara sisi pelaksanaan keterlibatan masyarakat cukup tinggi dalam hal pelaksanaan kegiatan non fisik dibidang ekonomi melalui keterlibatan masyarakat baik dari segi kesediaan masyarakat meluangkan waktu dan tenaga serta kesediaan masyarakat dalam menyediakan bahan/materi yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan UEP dan SPP, dan dari indikator pemeliharaan program pemberdayaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Tambang masyarakat  terlihat aktif dalam memelihara, menjaga, merawat dari apa yang telah dilakukan atau dilaksanakan, baik dalam memilihara segala prasarana dan sarana, serta kesadaran masyarakat dalam melunasi dana simpan pinjam dari program SPP yang ada secara kontinyu. PNPM Mandiri Perdesaan pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124754807","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan","authors":"Afrizal Afrizal, Detri Karya","doi":"10.25299/jkp.2015.vol1(1).9325","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(1).9325","url":null,"abstract":"Dalam sebuah organisasi termasuk pemerintahan daerah, apapun bentuknya dalam melaksanakan kegiataan tentunya memerlukan sarana dan prasarana pendukung, baik berupa dana, barang maupun sumberdaya manusia. Kegiatan atau aktivitas suatu entitas/organisasi pemerintah, yang sehari-harinya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) akan selalu dijumpai suatu kegiatan yang aktivitasnya melakukan pengadaan (procurement). Evaluasi merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam lingkup metode dan teknik kontrol.  Teknik kontrol tersebut menurut Ndraha dilakukan sebelum, sepanjang dan sesudah suatu kebijakan dilaksanakan.  Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metoda kualitatif merupakan suatu sasaran yang dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi, maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya. Hasil penelitian ini yaitu Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat e-procurement, pada institusi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pelalawan belum memadai.  Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya masyarakat dalam melakukan proses upload/pendaftaran berkas dan mengakses situs http://lpse.pelalawankab.go.id/ .  Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kapasitas server dan jaringan yang disediakan. Serta Masih adanya oknum-oknum yang yang tidak memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan, memperkaya diri sendiri dan menyalahi aturan yang telah ditetapkan.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"216 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122847574","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai","authors":"Syahrul Akmal Latif, Syahrul Akmal Latif","doi":"10.25299/jkp.2015.vol1(1).9328","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(1).9328","url":null,"abstract":"Masalah sampah menjadi permasalahan yang krusial untuk wilayah bertataran Kota di Indonesia, termasuk juga dengan Kota Dumai. Mengacu pada PP No. 19 Tahun 2008 bahwa salah satu tugas Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonormi daerah termasuk masalah pelayanan persamapahan. Melalui Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Sampah kepada Kecamatan di Kota Dumai ditemukan pemasalahan kurangnya efektifitas pelayanan persampahan diwilayah Kecamatan seperti kurang tersedianya TPS, kurangnya sarana pengelolaan masalah sampah dan masih belum terealisasinya pemungutan retribusi untuk setiap wilayah Kecamatan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012. Berdasarkan gejala tersebut makan rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kecamatan Di Bidang Persampahan Di Kota Dumai dan (2)`Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Walikota Dumai Nomor 24 Tahun 2012.Teori yang digunakan adalah teori Evaluasi kebijakan menurut Dunn yang menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan terdiri dari: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan (adequacy), Pemerataan (equity), Responsivitas, Ketepatan (apropriateness). Penelitian ini menggunakan metode penelitian gabungan yaitu menggunakan metode statistik deskriptif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, angket dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menguraikan hasil tanggapan responden melalui angket di dukung dengan hasil wawancara. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 dari hasil perhitungan angket dari seluruh indikator penelitian adalah 12071 (59,82%) yang dikategorikan Cukup Baik. Faktor yang mempengaruhi Pelaksaan Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012 yaitu: (1) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait (2)Tidak adanya Juklak maupun Juknis yang (3) Minimnya sarana dan prasarana (4) Masih banyaknya rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu disarnkan kepada pihak Kecamatan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pelayanan dibidang persampahan sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2012.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114639466","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Menampung Dan Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Pada Bidang Pembangunan Di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai","authors":"Zaini Ali, Muhammad Juli","doi":"10.25299/jkp.2015.vol1(1).9326","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(1).9326","url":null,"abstract":"Fungsi LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai masih tetap  berjalan walaupun belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor; 04 tahun 2007, untuk itu keberadaan LPMK di Kelurahan Bangsal Aceh dalam memerankan fungsinya adalah untuk menciptakan pelaksanaan fungsi LPMK yang optimal, maka LPMK Bangsal Aceh harus terlebih dahulu dapat memantapkan dan memaksimalkan peran dan kedudukan LPMK yaitu sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Agar pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa berjalan lebih optimal dan menyeluruh di wilayah kelurahan Bangsal aceh maka LPMK dituntut untuk lebih memberdayakan fungsi dalam kendala yang dihadapi  sesuai dengan amanat Perda Kota Dumai nomor 04 tahun 2007, tentang Lembaga kemasyarakatan dikelurahan,  dan tentunya harus saling  berkoordinasi dengan pihak Pemerintahan Kelurahan dan masyarakatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang bermaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Kami menilai kurang seriusnya pihak LPMK menaggapi permaslahan ini, karena untuk sama-sama kita ketahui bahwa Ketua LPMK juga sebagai ketua Mesjid dalam artian ada dua tugas yang diemban oleh pak Amin, hal ini tentu akan menyita banyaak waktu ditambah lagi hubungan kerja intern LPMK kurang berjalan dengan baik. Jadi harapan saya LPMK harus dinakhodai oleh orang yang berkomitmen tinggi terhadap lembaga yang dipimpinnya tidak bisa setengah komitmen, kalau mau LPMK ini tetap eksis ’’","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122096181","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaruh Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Terhadap Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan Pekanbaru Barat","authors":"H. Haryadi, Moris Adidi Yogya","doi":"10.25299/jkp.2015.vol1(1).9327","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(1).9327","url":null,"abstract":"Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dan kemudian dibangun pula berbagai daerah otonom melalui pasal 18. Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk pertimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Sebagai daerah otonom penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Berdasarkan penelitian ini maka diperoleh beberapa kesimpulan seperti berikut ini:1) Jumlah kendaraan di Provinsi Riau mengalami peningkatan yang cukup tajam dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2010-2014 adalah sekitar 26.195 unit mobil pertahun dan sekitar 92,912 unit sepeda motor pertahun. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Riau pada rentang tahun 2010- 2014 cukup tinggi dimana pada tahun 2010 sebesar 27%, kemudian mengalami trend penurunan pada pada tahun 2011 sebesar 25%. Selanjutnya pengaruh dari PKB mengalami peningkatan pada tahun 2012 yaitu sebesar 31%, namun menurun kembali pada tahun 2013 sebesar 29%, dan pada tahun 2014 sebesar 32% yang berarti mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya. 2) Selama periode 2010-2014 terdapat sekitar 219.276 sampai dengan 309.215 unit kendaraan bermotor pertahun yang tidak membayar PKB. Pajak yang diperkirakan tidak terpungut berkisar antara sekitar 123 Miliar rupiah sampai dengan 222 Miliar rupiah, dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014. Selanjutnya saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :1) Diperlukan usaha yang sangat sistematis bagi Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk meningkatkan efektifitas penarikan PKB sehingga potensi pajak yang dimiliki dapat dimaksimalkan kemanfaatannya, serta 2) Perlu adanya perbaikan sistem sehingga dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya, yang menjadikan penerimaan PAD dari sektor pajakan kendaraan bermotor akan maksimum, dengan mengoptimalkan samsat keliling serta penambahan UPT - UP diseluruh Provinsi Riau.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126538321","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai","authors":"S. Wahyuni","doi":"10.25299/jkp.2015.vol1(2).9319","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(2).9319","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan kota Dumai antara pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dibidang kebersihan dan pertamanan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode surveyberdasarkan keadaan sebelum dan sesudah terbentuknya peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 yang menggunakan teori evaluasi Menurut Talizuduhu Ndraha, Model Before – After, yaitu: perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan/ perlakuan (treatment). Tolok ukurnya adalah kondisi sebelumnya. Metode penelitian bersifat analisiskuantitatif, data yang diperoleh berdasarkan jawaban kuesioner dari 33 orang responden dan dianalisis dengan mencari nilai rata-rata. Dari hasil penelitian ini ditemukan berdasarkan variabel yang diteliti menunjukkan ada hubungan yangpositif baik terhadap pelaksanaan sebelum maupun sesudah terbitnya peraturan daerah nomor 16 tahun 2008 tersebut dengan hasil 57,33 % Kurang terlaksana. Rekomendasi dari penelitian ini adalah (i) perlunya prosedur atau standarkerja yang bisa diimplementasikan oleh pegawai dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan, (ii) pentingnya kerjasama antara Dinas/ Badan dan Kantor agar tidak terjadi tumpang tindih (Overlapping), tarik ulur pekerjaan serta saling menyalahkan diharapkan dapat dihindari apabila ada kejelasan dari pelaksanaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi terutama dalam hal pelaksanaan bidang kebersihan dan pertamanan.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129500919","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejatan Masyarakat","authors":"Parjiyana Parjiyana, Parjiyana","doi":"10.25299/jkp.2015.vol1(2).9317","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(2).9317","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan di Puskesmas Kota Dumai. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data utama melalui penyebaran angket kepada masyarakat sebagai objek pelayanan, di samping melalui observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data pendukungnya. Adapun Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi objek pelayanan dan petugas Puskesmas sebagai informan pendukung. Dengan menetapkan beberapa indikator dalam melihat pelaksana pelayanan di Puskesmas Kota Dumai, seperti indikator tampilan fisik, reabilitas, responsif, jaminan dan empati, penelitian ini mendapati bahwa implementasi dari keputusan menteri tersebut dalam hal pelayanan di Puskesmas Kota Dumai adalah sudah dapat dikatakan atau masuk ke dalam kategori cukup terlaksana. Hal ini didasari oleh fakta bahwa secara umum pasien di Puskesmas Kota Dumai sudah memberi penilaian terhadap pelayanan di Puskesmas tersebut adalah cukup terlaksana, berdasarkan atas hal-hal seperti pelayanan yang ramah, sopan, cepat tanggap, penuh perhatian, serta tidak membeda-bedakan status sosial. \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131304105","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Tim Intensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Rokan Hulu","authors":"Armiati, Nurman","doi":"10.25299/jkp.2015.vol1(2).9313","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(2).9313","url":null,"abstract":"Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dimana pada pasal 3 ayat (2) Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK.04/1985 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan /atau Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II. Permasalahan dirumuskan dalam pertanyaan penelitian: “Bagaimana Implementasi Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 250 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Intensifikasi  Pajak Bumi Dan Bangunan?”Penulis mencoba menjawabnya melalui penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam implementasi Pembentukan  Tim dan Sekretariat Tim Intensifikasi  Pajak Bumi Dan Bangunan ini dapat disimpulkan: 1) Ukuran dan tujuan kebijakan belum dapat tercapai sesuai dengan target, 2) Sumber-sumber Kebijakan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 3) Aspek Ciri-ciri sifat badan/instansi pelaksana belum secara baik terlaksana dimana KPP Pratama Bangkinang belum mampu memberikan pelayanan khususnya terhadap pemuktahiran data pajak, 4) Komunikasi antar KPP Pratama Bangkinang dan aparat pemerintah kabupaten Rokan Hulu tidak berjalan dengan baik hal ini disebabkan luasnya wilayah kerja KPP Pratama Bangkinang. 5) Sikap aparat pelaksana yang harus ditingkatkan dengan mengadakan pelatihan dan pemotivasian agar setiap  staf dapat melaksanakan  kegiatan secara optimal sesuai  dengan peran, tugas  dan tanggungjawabnya. 6) Tingginya pengaruh aspek sosial, ekonomi dan politik dalam implementassinya.. Pelaksanaan sistem perpajakan ini dalam implementasinya belum terlaksana secara optimal.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"1 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120968219","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaruh Kebijakan Pemberian Insentif Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau","authors":"Gustina S., Monalisa","doi":"10.25299/jkp.2015.vol1(2).9312","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(2).9312","url":null,"abstract":"Penilaian dan analisis kajian yang dilakukan untuk mengetahui manfaat insentif pegawai pelaksana pelayanan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dalam penelitian ini dilakukan penilaian melalui 5 (lima) dimensi insentif yaitu: Kompleksitas Pekerjaan, Semangat kerja, Tanggungjawab, Prestasi Kerja dan pemberian insentif yang berpijak pada Peraturan.  Penilaian dan analisis kajian yang dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam penelitian ini dilakukan melalui 5 (lima) dimensi kualitas pelayanan yaitu: dimensi bukti langsung (tangibles), dimensi kehandalan (reability), dimensi kepekaan/daya tanggap (responsiveness), Jaminan (assurance) dan dimensi kemampuan untuk memahami kebutuhan masyarakat (emphaty). Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisisnya menggambarkan Pengaruh Pemberian insentif terhadap Kualitas Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. Populasi yang dijadikan objek penelitian ini adalah seluruh aparatur pelaksana kegiatan pelayanan dan masyarakat yang berkunjung ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran angket atau kuisioner, pengumpulan literatur kepustakaan, melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek kajian, serta melakukan wawancara secara face to face dengan responden. Dari Hasil Penelitian diketahui bahwa pengaruh pemberian insentif terhadap kualitas pelayanan di Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau menurut analisis regresi linier sederhana adalah 0,737 atau 73,7 dengan taraf signifikansi 0,000 menunjukkan korelasi atau hubungan antara kebijakan pemberian insentif kepada pegawai terhadap kualitas pelayanan publik bernilai “kuat” dan positif.  Artinya, kebijakan pemberian insentif berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116883324","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Dan Pertamanan Kota Dumai Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Izin Bangunan Di Kota Dumai (Studi Di Kecamatan Dumai Timur)","authors":"Z. Zulfikar, Ellydar Chaidir","doi":"10.25299/jkp.2015.vol1(2).9270","DOIUrl":"https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(2).9270","url":null,"abstract":"Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan barang milik Negara/daerah. Inti perubahan yang akan dilakukan antara lain meningkatkan esensi pengelolaan barang milik Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang meliputi mekanisme penggunaan, Sistem pelaporan, pengamanan dan pemeliharaan dan pengawasan serta pengendalian barang. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, mengamanatkan bahwa pengelolaan barang milik Negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak dan apa saja yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian Peraturan tersebut pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak. Hasil penelitian ini diketahui bahwa implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak kurang terimplementasi dengan baik, hambatan ini disebabkan  kurangnya sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Negara, dan ketersediaan sumberdaya aparatur pelaksana baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik Negara.","PeriodicalId":297005,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-04-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126106678","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}