El-Dusturie最新文献

{"title":"Analisis Yuridis Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Terhadap Pelaku Kasus Perampokan Di Tengah Masyarakat","authors":"Imam Ramaddaani","doi":"10.21154/el-dusturie.v2i2.7484","DOIUrl":"https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7484","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":295463,"journal":{"name":"El-Dusturie","volume":"3 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140506413","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Stagnasi Penanganan Kasus Terorisme di ASEAN: Kritik terhadap Tumpang Tindih Regulasi dan Kendala Implementasinya","authors":"Rachminawati Rachminawati, Arivania Shafa Nursabila","doi":"10.21154/el-dusturie.v2i2.7138","DOIUrl":"https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i2.7138","url":null,"abstract":"Terorisme merupakan tindak pidana yang dapat menimbulkan efek domino negatif bagi stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut juga tentu berlaku bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi internasional yang mewadahi relasi dan aktivitas negara-negara di Asia Tenggara, tentu juga memiliki concern terhadap isu terorisme yang mungkin mengancam negara anggotanya. Dalam hal ini, semenjak kelahirannya, ASEAN telah membuat berbagai produk hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi kasus terorisme di kawasan Asia Tenggara, seperti ASEAN-US Joint Declaration for Coorperation to Combat International Terrorism 2002, Joint Declaration on Coorperation to Combat Terrorism 2003, ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 2007. Namun, meskipun telah menghasilkan berbagai instrumen hukum yang spesifik mengkaji upaya pencegahan terorisme, tingkat kasus terorisme yang terjadi di ASEAN masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Global Terrorism Database, insiden terorisme di Asia Tenggara mencapai 3.689 kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2019. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa kasus terorisme masih menjadi cucuk yang mengancam eksistensi negara-negara ASEAN. Hal ini tentu menjadi satu permasalahan yang tidak boleh diabaikan oleh negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis bermaksud melakukan analisis dan kajian yuridis normatif terhadap instrumen hukum ASEAN serta organ yang bertugas menangani kasus terorisme serta bertanggung jawab atas pencegahannya, untuk kemudian menemukan jawaban mengapa terjadi stagnasi dalam penanganan kasus terorisme di ASEAN. Berdasarkan analisis, didapat kesimpulan bahwa terdapat setidaknya dua alasan yang menyebabkan stagnasi tersebut. Pertama, produk-produk hukum anti-terorisme di ASEAN belum memberikan mekanisme pembuatan organ atau komite yang jelas, sehingga dalam penanganannya, kasus terorisme ini diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua daripada hal tersebut, terdapat adanya perbedaan regulasi penyelesaian kasus terorisme antar negara anggota ASEAN sehingga mempersulit implementasinya di lapangan. Hal ini tentu membuat penanganan kasus cenderung lebih lama.","PeriodicalId":295463,"journal":{"name":"El-Dusturie","volume":"20 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140508230","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Praktik Mahar Politik Dalam Partai Politik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Kajian Fiqih Siyasah","authors":"Rhandi Anjasuma, David Aprizon Putra, Syafaat Anugrah Pradana","doi":"10.21154/el-dusturie.v2i1.7099","DOIUrl":"https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.7099","url":null,"abstract":"Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, wujud kongkrit berjalannya sistem demokrasi salah satunya ialah pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan secara langsung untuk mengisi jabatan publik. Praktik mahar partai politik merupaka salah satu fenomena permasalahan hukum yang sangat menarik untuk diteliti. Karena politik dianggap menjadi pintu awal karut marutnya pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik mahar partai politik dalam pemilihan kepala daerah yang terjadi dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah mengenai praktik mahar partai politik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) data yang digunakan berfokus pada data sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan pengaturan dan sanksi terhadap mahar politik diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, akan tetapi kata mahar politik dan pembatasan pemberiannya tidak secara rinci dijelaskan. Di dalam perundang-undangan istilah mahar politik dipersamakan dengan kata imbalan. Sementara mahar politik dalam tinjauan fiqh siyasah termasuk ke dalam risywah. Pemberian mahar politik jelas di haramkan dan dilarang dalam hukum Islam. Kegiatan politik bekerjasama dalam hal keburukan atau kejahatan bertentangan dengan norma agama. \u0000 \u0000The Indonesian state adheres to a democratic system, one of the concrete manifestations of the running of the democratic system is the implementation of direct elections of leaders to fill public positions. The practice of political party dowry is one of the phenomena of legal issues that are very interesting to study. Because politics is considered to be the starting point for the chaotic government in Indonesia. This research aims to find out how the practice of political party dowries in regional head elections occurs and how fiqih siyasah reviews the practice of political party dowries. This research is a normative juridical research using a statute approach and conceptual approach. The data used focuses on secondary data and is analysed descriptively qualitatively. The results of this study show that the regulation and sanctions against political dowries are regulated in Law Number 6 of 2020 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, but the word political dowry and restrictions on its provision are not explained in detail. In the legislation, the term political dowry is equated with the word reward. Meanwhile, political dowry in the review of fiqh siyasah is included in risywah. The provision of political dowries is clearly forbidden and prohibited in Islamic law. Political activities cooperate in terms of badness or evil contrary to religious norms.","PeriodicalId":295463,"journal":{"name":"El-Dusturie","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-08-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114254609","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Eksistensi Taqnin dalam Negara Hukum Modern dan Relevansinya dalam Dinamika Legislasi di Indonesia","authors":"Lukman Santoso","doi":"10.21154/el-dusturie.v2i1.6746","DOIUrl":"https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6746","url":null,"abstract":"This study aims to explore the existence of taqnin in the development of modern law and its relevance in the dynamics of legislation in Indonesia. Using doctrinal methods and conceptual approaches, this study finds that taqnin, in the development of modern law, has shifted the old legal regime (ius naturale) to a new legal regime (ius positum), thus encouraging legal change. Its relevance in the legislative process in Indonesia taqnin takes a role in making, discussing, and determining a more dynamic law in a pluralistic society. In the context of making changes in society, the laws resulting from the taqnin process are more capable of realizing the benefit and progress of the people. This study contributes to encouraging the legislative process in Indonesia to produce legal products that are more responsive and transformative.Kajian ini bertujuan untuk menggali eksistensi taqnin dalam perkembangan hukum modern dan relevansinya dalam dinamika legislasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode normatif dan pendekatan konseptual, kajian ini menghasilkan temuan bahwa taqnin dalam perkembangan hukum modern telah menggeser rezim hukum lama (ius naturale) menuju rezim hukum baru (ius positum) sehingga mendorong terjadinya perubahan hukum. Relevansinya dalam proses legislasi di Indonesia taqnin mengambil peran dalam proses pembuatan, pembahasan, dan penetapan hukum yang lebih dinamis di tengah masyarakat majemuk. Dalam konteks fungsi melakukan perubahan masyarakat, hukum yang dihasilkan dari proses taqnin lebih mampu mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umat. Kajian oini berkontribusi dalam mengdorong proses legislasi di Indonesia dalam menghasilkan produk hukum yang lebih responsif dan transformatif.","PeriodicalId":295463,"journal":{"name":"El-Dusturie","volume":"136 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130014016","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia","authors":"Dhimi Setyo Arrivanissa","doi":"10.21154/el-dusturie.v2i1.6080","DOIUrl":"https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.6080","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":295463,"journal":{"name":"El-Dusturie","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131812387","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Urgensi Majelis Ulama Indonesia Membersamai Pemerintah dalam Hukum Internasional","authors":"Fajri Matahati Muhammadin","doi":"10.21154/el-dusturie.v2i1.5344","DOIUrl":"https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5344","url":null,"abstract":"International law is perhaps a field with the least attention from the ‘ulama, despite its major influence in shaping the world order, national laws, and society. An “international identity” heavily affects the mindset and daily lives of humanity including in Indonesia. There are numerous incompatibilities between international law and the Islamic Shari‘ah that may either bring detriments to the society, or potentially serve as a field of da‘wah bi al-‘ilm from which to disseminate Islamic solution towards world problems and benefit the society with it. Applying Al-Attas’s Islamic Worldview and theoretical usul al-fiqh analysis on international law and siyar, this paper emphasizes the necessity of Majelis Ulama Indonesia (MUI) taking an active role in advising the Indonesian government’s participation in international law, especially in treaty-making. I advise a few alternatives for MUI to maximize its role in advising the Indonesian government.Hukum internasional adalah salah satu ranah hukum yang paling sedikit mendapatkan perhatian oleh para ‘alim ‘ulama. Padahal, hukum internasional sangat berpengaruh dalam membentuk tatanan dunia, lalu berdampak pada hukum nasional, kemudian juga membentuk masyarakat. Pasalnya, ‘identitas internasional’ sangat berpengaruh dalam membentuk pola pikir dan kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia. Banyak potensi gesekan antara hukum internasional dan Syariat Islam yang berpotensi membentuk masyarakat yang buruk, tapi juga banyak potensi dakwah bi al-‘ilm dengan menyuarakan solusi-solusi dari Syariat Islam untuk masalah-masalah dunia dan berpotensi membentuk masyarakat yang baik. Makalah ini menekankan urgensi MUI untuk pro-aktif dalam menasehati pemerintah terkait partisipasi dalam hukum internasional, khususnya perjanjian internasional.","PeriodicalId":295463,"journal":{"name":"El-Dusturie","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124203903","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam","authors":"Duwi Handoko, Tat Marlina","doi":"10.21154/el-dusturie.v2i1.5130","DOIUrl":"https://doi.org/10.21154/el-dusturie.v2i1.5130","url":null,"abstract":",","PeriodicalId":295463,"journal":{"name":"El-Dusturie","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129351889","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pembaharuan Hukum Islam","authors":"Rohmad Nurhuda","doi":"10.21154/eldusturie.v1i2.5098","DOIUrl":"https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5098","url":null,"abstract":"Noel J. Coulson mengidentifikasi empat manifestasi historis yang berbeda dari kebangkitan hukum Islam: pertama, penggabungan doktrin siyasah, yang memerlukan kodifikasi (pengelompokan hukum serupa ke dalam buku hukum) hukum Islam ke dalam undang-undang negara. Kedua, Muslim tidak diharuskan mengikuti mazhab tertentu; inilah yang dia sebut sebagai doktrin takhayyur (seleksi), yang menentukan aliran pemikiran mana yang paling banyak diterima. Sebagai poin ketiga, \"doktrin tathbiq\" (penerapan hukum pada peristiwa baru) menyinggung penciptaan hukum sebelum munculnya peristiwa hukum baru. Keempat, ia mendefinisikan proses transformasi hukum dari bentuk tradisional ke bentuk modern sebagai \"doktrin Tajdid\" (reinterpretasi).[1] ","PeriodicalId":295463,"journal":{"name":"El-Dusturie","volume":"148 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123822567","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Fikih Lingkungan Mengenai Tindak Pidana Dalam Pasal 68 Huruf (A) UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air","authors":"Achmad Baihaqi","doi":"10.21154/eldusturie.v1i2.5113","DOIUrl":"https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5113","url":null,"abstract":"The public interest is very oriented to the benefit and refuses damage to the community, nation and state from environmental damage, especially water which is very important for people's lives. 17 of 2019 which states \"every person who intentionally carries out activities that result in damage to water sources and infrastructure and/or water pollution as referred to in Article 25 letters b and d; or carrying out activities that result in the occurrence of Water Destructive Power as referred to in Article 36, shall be punished with imprisonment for a minimum of 3 (three) years and a maximum of 9 (nine) years and a fine of at least Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiahs). ) and a maximum of Rp. 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah).According to Islamic law, it can be implemented because according to the author it is very in line with the objectives of Islamic law (Maqosid Al Shari'ah), because it maintains five things in human interests to maintain religion, preserve the soul, maintain offspring, maintain reason, and maintain property. Even the perpetrators can be sentenced to a maximum sentence (imprisonment and fines) if they are really guilty in accordance with the applicable principles of justice.","PeriodicalId":295463,"journal":{"name":"El-Dusturie","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127274062","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH TERHADAP RELEVANSI KAIDAH FIKIH DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PEMERINTAH","authors":"Tria Ima Susanti","doi":"10.21154/eldusturie.v1i2.5377","DOIUrl":"https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5377","url":null,"abstract":"Abstract: The government will always be faced with situations and conditions where it must determine attitudes or make policies to overcome all problems in the life of the nation and state. The policies issued often lead to pros and cons, and it is not uncommon for people's rejection to be more visible than their acceptance. This is because the majority of the people are not the main group and the first to get points from the benefits of these policies. Whereas in the perspective of Siyasah Syar'iyyah the legitimacy of government policies is based on the benefit of the community. This research is a library research with descriptive analysis approach of the relevance of the rules of fiqh as a foothold in the Siyasah Syar'iyyah to be used as part of the government's policy-making method. The results of the study show that the fiqh rules are very relevant to use because they place the people as the first and foremost group whose interests must be protected, and more importantly to get the value of benefit.  Abstrak: Pemerintah akan selalu dihadapkan pada situasi dan kondisi dimana ia harus menentukan sikap atau membuat kebijakan untuk mengatasi segala problema kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan yang dikeluarkan tidak jarang menimbulkan pro dan kontra, bahkan tidak jarang penolakan masyarakat lebih terlihat daripada penerimaanya. Hal tersebut dikarenakan bahwa mayoritas masyarakat tidak menjadi kelompok utama dan pertama yang akan mendapatkan poin-poin dari kemaslahatan kebijakan-kebijakan tersebut. Padahal dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah legitimasi kebijakan pemerintah adalah berdasar pada kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bersifat library research dengan pemaparan yang bersifat analisis deskriptif terhadap relevansi kaidah-kaidah fikih sebagai pijakan dalam Siyasah Syar’iyyah untuk digunakan sebagai bagian dari metode pengambilan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah fikih sangat relevan untuk digunakan karena menempatkan rakyat sebagai kelompok pertama dan utama yang harus dilindungi kepentingannya, dan yang lebih utama untuk mendapatkan nilai kemanfaatan.  ","PeriodicalId":295463,"journal":{"name":"El-Dusturie","volume":"43 36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128434207","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}