Jessica Trisna Febriantika, Ismunarno, Tindak Pidana Persetubuhan, Terhadap Anak, Putusan Hakim, Undang-Undang Perlindungan
{"title":"ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MANDAILING NATAL NOMOR: 185/PID.SUS/2019/PN.MDL TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK","authors":"Jessica Trisna Febriantika, Ismunarno, Tindak Pidana Persetubuhan, Terhadap Anak, Putusan Hakim, Undang-Undang Perlindungan","doi":"10.20961/recidive.v11i2.67448","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67448","url":null,"abstract":"Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan ketepatan putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang mana instrumen penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl yakni tidak diterapkannya Pasal 81 (1) dan 82 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Hakim Nomor: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl dan Putusan Hakim yang dijatuhkan tersebut sudah tepat karena terdapat beberapa unsur Pasal yang didakwakan tidak terbukti. Sehingga, terdakwa Drs. Ayunas Rangkuti dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut diputus tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga Hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum.Kata kunci: Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Putusan Hakim, Undang-Undang Perlindungan Anak Abstract: This study aims to find out the contents of the Judge's Decision Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the accuracy of the decision. This research is a normative legal research. The types and sources of data used include primary and secondary legal materials. The data collection technique used is a literature study, where the instrument of this research is Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, then the analytical technique used is deductive syllogism. The results show that the contents of the Judge's Decision Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl, namely the non- applicability of Articles 81 (1) and 82 (1) of Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in Judge's Decisions Number: 185/Pid.Sus/2019/PN.Mdl and the Judge's Decision that was handed down was correct because there were several elements of the article that were charged with not being proven. Thus, the defendant Drs. Ayunas Rangkuti in the case of the crime of sexual intercourse against the child was decided not legally and convincingly guilty so that the Judge acquitted the defendant of all charges by the Public Prosecutor.Keywords: Crime of Sexual Intercourse Against Children, Judge's Decision, Child Protection Act","PeriodicalId":282960,"journal":{"name":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","volume":"122 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123139786","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Kharisma Salsa Bila, Sulistyanta, Kata Kunci, Orang Dengan, Gangguan Jiwa, Perlindungan Hukum, Korban Tindak
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI","authors":"Kharisma Salsa Bila, Sulistyanta, Kata Kunci, Orang Dengan, Gangguan Jiwa, Perlindungan Hukum, Korban Tindak","doi":"10.20961/recidive.v11i1.67443","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67443","url":null,"abstract":"Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui perlindungan hukum berupa bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologi yang diberikan kepada ODGJ yang menjadi korban penganiayaan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan yatu data primer dan data sekunder. Teknk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen ata studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh RSJD Surakarta kepada ODGJ sebagai korban penganiayaan berupa perlindungan hukun preventif seperti upaya kesehatan jiwa promotif dan preventif, selain itu terdapat perlindungan hukum represif berupa upaya kesehatan jiwa kuratif dan rehabilitatif. Perlindungan hukum yang diberikan pada ODGJ masih terus diupayakan secara maksimal walaupun masih mengalami beberapa kekurangan dan kendala. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan perlindungan hukum oleh RSJD Surakarta diataranya muncul dari pihak keluarga, masyarakat, rumah sakit, maupun ODGJ itu sendiri.Kata Kunci: Orang Dengan Gangguan Jiwa, Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana.Abstract: This research aims to find out the legal protection in the form of psychosocial and psychological rehabilitation assistance provided to people with mental disorders who are victims of persecution. This research is empirical research that is descriptive and uses a qualitative approach. The type of data used is primary data and secondary data. Data collection techniques in this research uses interview techniques and document studies or literature studies. Data analysis techniques use qualitative data analysis with interactive methods. The results showed that the legal protection provided by Regional Mental Hospital dr. Arif Zainudin Surakarta to people with mental disordes as a victim of persecution in the form of preventive protection such as promotive efforts and preventive efforts, there are represive protection in the form of curative efforts and rehabilitative efforts. The legal protection provided to people with mental disorders is still being pursued to the maximum even though it still experiences some shortcomings and obstacles. The obstacles faced in fulfilling legal protection by Regional Mental Hospital dr. Arif Zainudin Surakarta included emerging from the family, the community, hospitals, and victims itself.Keywords: People with Mental Disorders, Legal Protection, Crime Victims","PeriodicalId":282960,"journal":{"name":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127181529","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENERAPAN HUKUM PIDANA PADA PENYIDIKAN KEPOLISIAN UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER-TERRORISM","authors":"Alfendo Yefta Argastya, ,. Supanto","doi":"10.20961/recidive.v11i1.67425","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67425","url":null,"abstract":"Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pidana dalam mengakomodasi kejahatan cyber-terrorism di Indonesia serta penerapan hukum pidana yang dilakukan kepolisian dalam proses penyidikan untuk menangani kejahatan cyber-terrorism. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis dengan metode penalaran logika deduktif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Untuk penunjang bahan hukum, dilakukan wawancara dengan pihak Subdit V/Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. Hasil penelitian diperoleh bahwa tindak pidana cyber-terrorism belum dirumuskan ke dalam peraturan perundang- undangan. Dalam mengantisipasi tindak pidana cyber-terrorism penyidik menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme. Dalam penelitian ini juga dilakukan inventarisasi instrumen hukum yakni KUHP, UU Pendanaan Terorisme, dan UU Telekomunikasi. Tetapi instrumen tersebut tidak bisa diterapkan pada tindak pidana cyber-terrorism. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana cyber-terrorism menggunakan instrumen hukum UU ITE dan UU Terorisme dalam jangka waktu sementara.Kata Kunci: Cyber-terrorism, Penyidikan, Pengaturan Hukum Pidana, Penerapan Hukum Pidana oleh Penyidik.Abstract: This research aims to determine the regulation of criminal law in accommodating cyber-terrorism crimes in Indonesia and the application of criminal law by the police in the investigation process to deal with cyber-terrorism crimes. This research is a normative legal research, with a perspective using primary and secondary legal materials which are analyzed using deductive logic reasoning methods. The technique of collecting legal materials used is literature study. To support legal material, interviews were conducted with the SubDirectorate V/Siber of the Directorate of Special Criminal Investigation at the Central Java Police. The results showed that the crime of cyber-terrorism has not been formulated into legislation. In anticipating criminal acts of cyber-terrorism, investigators use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law. In this study, an inventory of legal instruments was also carried out, namely the Criminal Code, the Terrorism Financing Act, and the Telecommunications Law. However, this instrument cannot be applied to criminal acts of cyber-terrorism. Investigators in conducting investigations into criminal acts of cyber-terrorism use the legal instruments of the ITE Law and the Terrorism Law for a temporary period.Keywords: Cyber-terrorism, Investigation, Criminal Law Regulation, Application of Criminal Law by Investigators","PeriodicalId":282960,"journal":{"name":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128503853","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA MALICIOUS DISTRIBUTION (ANCAMAN PENYEBARAN) KONTEN PORNOGRAFI DI INDONESIA","authors":"Annisa Rahayu, ,. Sulistyanta","doi":"10.20961/recidive.v11i1.67437","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67437","url":null,"abstract":"Abstrak: Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh jawaban atas dampak dari malicious distribution terhadap konten pornografi korban dikaji dari perspektif viktimologi. Selain itu juga untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang berhak didapatkan oleh korban berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif dengan sifat penelitian hukum deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan cara studi pustaka, serta teknik analisis bahan hukum secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, tersebarnya konten pornografi korban membuat korban mengalami post-traumatic stress disorder (PTSD), depresi, dan berbagai gangguan mental lainnya. Korban juga kesulitan berkehidupan sosial karena perasaan malu dan tidak ada dukungan dari lingkungan sosial. Ditambah ancaman yang diperoleh dari pelaku, membuat korban mengalami ketakutan dan kerugian secara materi. Namun, mayoritas korban enggan untuk melapor sebab sistem hukum Indonesia yang belum memihak korban dan masyarakat yang cenderung melakukan labelling terhadap korban dengan sebutan-sebutan tak pantas dan menyalahkan korban (victim blaming). Perlindungan hukum terhadap korban sudah terakomodasi dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, diperlukan undang-undang yang secara spesifik mengatur mengenai berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tidak hanya bertumpu pada penegakan hukum kepada pelaku, namun juga berfokus pada pemulihan korban.Kata kunci: perlindungan hukum; korban; malicious distribution; konten pornografi.Abstract: The purpose of this study is to get answers to the impact of malicious distribution on victim pornographic content is studied from a victimological perspective. In addition, to find out the form of legal protection that is entitled to be obtained by victims based on laws and regulations in Indonesia. This type of research is normative with descriptive legal research properties. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials, by way of literature studies, as well as qualitative legal material analysis techniques. The result of this study is, the spread of pornographic content of victims makes victims experience post-traumatic stress disorder (PTSD), depression, and various other mental disorders. Victims also have difficulty with social life due to feelings of shame and no support from the social environment. Plus the threats obtained from the perpetrator, making the victim experience fear and loss materially. However, the majority of victims are reluctant to report because the Indonesian legal system has not sided with victims and people who tend to label victims with inappropriate designations and victim blaming. Legal protection of victims has been accommodated in the Criminal Code, Pornography Law, Information and Electronic Transactions Law, and Witness and Victim Protection Law. How","PeriodicalId":282960,"journal":{"name":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125248499","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAGANG GARAM NDANG NDUT","authors":"Theodore Sibarani, ,. Hartiwiningsih","doi":"10.20961/recidive.v11i2.67447","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67447","url":null,"abstract":"Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendapatkan jawaban atas pemecahan masalah terhadap putusan hakim ditinjau dari pertimbangan hukum dari unsur yang memberatkan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian adanya keadilan putusan majelis hakim sesuai dengan nilai keadilan berdasarkan nilai moral dan Pancasila.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan jenis dan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahaan yang diteliti diantaranya menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, serta menggunakan bahan hukum sekunder yaitu berupa jurnal hukum, buku-buku hukum, artikel hukum, pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual dengan disertai menggunakan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme serta dengan pola berpikir deduktif.Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati dilihat dari unsur yang memberatkan, tidak digunakan sebagai alasan pemberat untuk memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Hal ini didasarkan atas perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek dagang atas garam konsumsi berioduim merek Ndang Ndut tanpa izin edar resmi dari lembaga yang berwenang. Namun, unsur yang memberatkan tersebut tidak menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana kepada terdakwa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan pidana bersyarat selama 3(tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan. Seharusnya, Majelis Hakim memberikan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan pemberian sanksi pidana penjara, maka masyarakat sekitar mendapat rasa tenang, aman, nyaman, serta tidak khawatir terdakwa melakukan kejahatan pemalsuan kembali. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan kodrat sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diberikan akal budi dan kemampuan untuk meneladani dan menjalankan nilai-nilai kebenenaran dan kebaikan serta memperlakukan sesama sebagai bagian dari warga masyarakat dengan cara menghargai dan menghormati hak dan kewajiban orang lain.Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Pemalsuan Merek Dagang; Tinjauan Yuridis. Abstract: The study aimed at understanding and finding of problem solving on judge’s decision viewed from law perspective from burdensome side. It is conducted to ensure the judge’s decision fair vased on the value of fairness based on moral value and Pancasila.It is prescriptive normative law study with type and source of primary and secondary law materials taken from relevant literature related to the problems tudied, such as constitution, judge’s decision, law article, expert’s opinion of law relating to the problem. The study uses approach of constitution, cases, and concep","PeriodicalId":282960,"journal":{"name":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115665416","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PEMBINAAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DI YAYASAN PEMBINAAN ANAK NAKAL BHINA PUTERA","authors":"Salma Mutiarani, '. Subekti","doi":"10.20961/recidive.v11i1.67441","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67441","url":null,"abstract":"Abstrak: Perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak harus diperhatikan secara khusus dan penjatuhan sanksinya berbeda dengan orang dewasa. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu pembinaan. Salah satu perilaku melanggar hukum yang dilakukan Anak yaitu melakukan tindak pidana persetubuhan dengan sesama anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera untuk Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara hakim tunggal yang memutus Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skh dan wawancara di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera serta data sekunder yang diperoleh dari jurnal dan referensi lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk pembinaan yang ada di Yayasan Pembinaan Anak Nakal Bhina Putera yaitu pembinaan pendidikan, kepribadian, dan keterampilan yang berguna dan bermanfaat untuk Anak serta sesuai dengan kebutuhan Anak.Kata Kunci: Anak; Tindak Pidana; PembinaanAbstract: Children's unlawful behavior must be given special attention and the imposition of sanctions is different from that of adults. Children as perpetrators of criminal acts need training. One of the behaviors that violate the law by children is committing the crime of sexual intercourse with other children. This study aims to determine the form of coaching that exists at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation for Children as perpetrators of the crime of sexual intercourse. This research is an empirical legal research which is descriptive in nature. The type of data used is primary data obtained from interviews with the single judge who decided on Decision Number 01/Pid.Sus-anak/2021/PN Skh and interviews at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation as well as secondary data obtained from journals and other references. The results of this study indicate that the form of coaching that exists at the Bhina Putera Naughty Child Development Foundation is the development of education, personality, and skills that are useful and beneficial for the child and in accordance with the child's needs.Keywords: Children; Criminal act; Treatment","PeriodicalId":282960,"journal":{"name":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","volume":"413 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124428847","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Alvina Khusnul Khotimah, Winarno Budyatmojo, D. Lukitasari
{"title":"Penerapan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial","authors":"Alvina Khusnul Khotimah, Winarno Budyatmojo, D. Lukitasari","doi":"10.20961/recidive.v11i3.67461","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67461","url":null,"abstract":"ABSTRACT: This study describes and examines why the problems, whether how the regulation of defamation as a criminal act in positive criminal law in Indonesia and The Decision of The State Judge of Sukoharjo Number 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh accordance with Article 45 Verse (3) Law On Electronic Information and Transactions (ITE LAW) and accordance with the principle of justice. This research is normative legal research which is descriptive. In nature the data used in this research is primary data which is The Decision of The State Judge of Sukoharjo Number 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh and secondary data including primary legal materials and secondary. The data collection techniques used is a literature study. Technical analysis used is ag qualitative method. The results show that the regulation on defamation in Indonesia is regulated in Article 310 to Article 321 of the Criminal Code and Article 27 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016. Sukoharjo District Court Judge’s Decision Number 87//Pid.Sus/2019/PN.Skh was accordance with Article 45 paragraph (3) of Law No. 19 of 2016 where in judge decision the judge gave a criminal sentence of 6 (six) months in the form of a conditional sentence. However, the judge made a decision based on several considerations of facts, juridical and non juridical considerations. In addition, the judge uses a conditional decision with the aim that punishment isn’tt merely to give revenge to the defendant but to improve the defendant for the better and prevent other crimes from occurring.Keywords: cyber crime regulation, defamation as cyber crime, judge’s consideration ABSTRAK: Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum pidana positif di Indonesia. Kedua, apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dan asas keadilan.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh dan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang pencemaran nama baik di Indonesia diatur di dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 87/Pid.Sus/2019/PN.Skh telah sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 dimana dalam putusannya hakim memberikan penjatuhan pidana 6 (enam) bulan berupa pidana bersyarat. Namun, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan beberapa pertimbangan fakta, pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu hakim menggunakan putusan bersyarat dengan tujuan agar pemidanaan bukan semata-mata unt","PeriodicalId":282960,"journal":{"name":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131294456","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"EFEKTIVITAS PEMBINAAN KETERAMPILAN DALAM MENGURANGI RESIKO RESIDIVIS NARAPIDANA DI RUTAN KLAS II BOYOLALI","authors":"Mohammad Arizal Pratama, Rehnalemken Ginting","doi":"10.20961/recidive.v11i2.67445","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67445","url":null,"abstract":"Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait pelaksanaan pemberian pembinaan keterampilan di Rutan Kelas II Boyolali serta peran pembinaan keterampilan dalam mengurangi resiko residivis khususnya di Rutan Klas II Boyolali. Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana hasil penelitian diperoleh berdasarkan wawancara dengan responden. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan keterampilan di Rutan Kelas II Boyolali terdiri dari pembinaan keterampilan umum dan keterampilan khusus seperti kegiatan olahraga, kerajinan, pertanian dan perkebunan, dan perawatan fasilitas Rutan. Rutan Kelas II Boyolali telah memfasilitasi narapidana berkaitan dengan pembinaan keterampilan dengan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga. Namun peran tersebut kurang efektif dalam mengurangi resiko residivis karena Rutan tidak memiliki anggaran khusus untuk melakukan pembinaan keterampilan sehingga hanya menggunakan anggaran yang ada. Diperlukan pembaruan pengaturan terkait anggaran terhadap pelaksanaan pembinaan keterampilan di rutan, mengingat pada praktiknya rutan juga melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan pihak rutan dapat mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaannya.Kata Kunci: Implementasi; Pembinaan Keterampilan; Residivis; RutanAbstract: This article aims to examine and analyze implementation of the provision of skills development, and also the role of skills development in reducing the risk of recidivists, especially at the Rutan Kelas II Boyolali. The research used is descriptive empirical research method. The approach used is a qualitative approach in which the research results are based on respondent interviews. The data sources used consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques used are interviews and literature study. The data analysis technique used qualitative analysis methods. Based on the results of research conducted by the author, it can be concluded that the implementation of skills development at the Rutan Kelas II Boyolali consists of developing general skills and special skills such as sports activities, crafts, agriculture and plantations, and maintenance of detention facilities. Besides, Rutan Kelas II Boyolali has facilitated inmates with regard to skills development by collaborating with third parties. However, this role is less effective in reducing the risk of recidivists because the detention center does not have a special budget to carry out skills development so that it only uses the e","PeriodicalId":282960,"journal":{"name":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133643414","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"RATIO LEGIS PENGATURAN REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 114/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Lbo)","authors":"Virginia Viona Verariza, Rehnalemken Ginting","doi":"10.20961/recidive.v11i1.67426","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67426","url":null,"abstract":"Abstrak: Penelitian ini mengkaji ratio legis rehabilitasi dan kesesuaian memerintahkan rehabilitasi selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo pada tanggal 20 Oktober 2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunkan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research). Teknik analisa bahan hukum yang digunakan penulis adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa ratio legis pengaturan rehabilitasi dalam Tindak Pidana Narkotika adalah sesuai dengan wilayah kajian politik hukum Indonesia yaitu peraturan perundang undangan yang memuat politik hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan, serta pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi dari politik hukum Indonesia. Keberadaan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang memuat unsur untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia agar terbebas dari maraknya penyalahgunaan Narkotika.Kata Kunci: Rehabilitasi, Penyalahgunaan Narkotika, Ratio LegisAbstract: This study examines the ratio legis of rehabilitation and the imposition of rehabilitation for 6 (six) months which is calculated with a prison sentence of 1 (one) year based on Article 103 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics in the decision of Limboto District Court Number 114/Pid.Sus/2020/PN Lbo on October 20, 2020.This research is a prescriptive normative legal research. The approach used is the legal approach and the case approach. The types of research source data consists of primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques using literature study or document study (library research). The technique of analysis of legal material used by the author is a qualitative analysis method. The qualitative analysis used is descriptive and prescriptive. The results of the study indicate that the ratio legis of rehabilitation sanctions arrangements in Narcotics Crime falls within the scope of study of Indonesian legal politics, namely laws and regulations that contain legal politics, the factors that influence and determine a legal politics, whether it will be, are being, or have been determined, as well as the implementation of laws and regulations which are the implementation of Indonesian legal politics. The existence of Article 103 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics which contains matters to achieve the ideals of the Indonesian Nat","PeriodicalId":282960,"journal":{"name":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","volume":"125 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121615505","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PELAKSANAAN HAK PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG TERJANGKIT COVID-19 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KENDAL","authors":"Dytia Shafa Fauziyah, ,. Sulistyanta","doi":"10.20961/recidive.v11i1.67436","DOIUrl":"https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67436","url":null,"abstract":"Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal serta hambatan yang dihadapi oleh aparat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal. Penelitian ini merupakan penetilian empiris, bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian lapangan dan studi pustaka yang dianalisis dengan metode kualitatif dengan metode interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kesehatan terhadap Narapidana yang terjangkit Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal belum maksimal, dikarenakan tidak semua prosedur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 dan Instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 belum dilaksanakan dengan baik. Tidak maksimalnya pelaksanaan hak kesehatan tersebut juga dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal dalam kondisi overcrowded, terbatasnya SDM tenaga kesehatan, dan kurangnya sarana dan prasarana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal.Kata Kunci: Kesehatan, Narapidana, Covid-19 Abstract: This research aims to describe the implementation of health services for prisoners infected with Covid-19 in second class A Kendal Penitentiary and the obstacles faced by officers at second class A Kendal Penitentiary. This research is an empirical research, descriptive in nature using a qualitative approach. The types of data used are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out using field research methods and literature studies which were analyzed using qualitative methods with interactive methods. The results showed that the implementation of health rights for prisoners infected with Covid-19 at the second class A Kendal Penitentiary was not optimal, because not all procedures in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH.02.UM.06.04 of 2011 and the Director's Instructions General of Corrections Number PAS-08.OT.02.02 of 2020 has not been implemented properly. The non-optimal implementation of the right to health is also due to several obstacles faced by the second class A Kendal Penitentiary second class A Kendal Penitentiary in an overcrowded condition, limited human resources for health workers, and the lack of facilities and infrastructure within the second class A Kendal Penitentiary.Keywords: Health, Prisoners, Covid-19","PeriodicalId":282960,"journal":{"name":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"120971084","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}