Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum最新文献

筛选
英文 中文
PERAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2077
Ino Susanti, Yudi Yusnandi
{"title":"PERAN PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN IDEOLOGI PANCASILA DALAM MEWUJUDKAN INTEGRITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT","authors":"Ino Susanti, Yudi Yusnandi","doi":"10.24967/jcs.v7i2.2077","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2077","url":null,"abstract":"Kontemplasi akan tidak kokohnya perjuangan melawan penjajah jika hanya bergerak sendiri-sendiri Menghantarkan pada pemikiran perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia yang melahirkan kesadaran kebersamaan sebagaimana tertuang dalam semangat Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Diskursus Wawasan Kebangsaan muncul bersamaan dengan gagasan para pejuang untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa agar bangsa Indonesia memiliki harkat dan martabatnya sendiri sebagai bangsa yang merdeka.Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila pada akhirnya mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan integritas segenap warga negara pada umumnya dalam menjalankan kehidupan berbangsa sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam menyelenggarakan sendi kehidupan bernegara,  dan khususnya bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan suatu kemutlakan yang harus dimiliki sebagai bukti kecakapan profesinya.Ideologi Pancasila sebagaimana terlahir dari nilai-nilai yang terkandung dalam ke lima sila pada akhirnya menjadi payung dari pelaksaan pemahaman terhadap Wawasan Kebangsaan tersebut. Pancasila yang merupakan staatsfundamentalnorm bangsa Indonesia harus dimanifestasikan dalam sikap dan perilaku Penyelenggara  Negara yang dalam hal ini oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar dapat menegakkan kewajibannya sebagai warga negara yang diberi kepercayaan oleh masyarakat yang memilihnya.","PeriodicalId":261785,"journal":{"name":"Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"83 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116831739","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIIL 法律哲学在税法和材料改革中的作用
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1964
Dina Haryati Sukardi, Yonnawati Yonnawati
{"title":"PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIIL","authors":"Dina Haryati Sukardi, Yonnawati Yonnawati","doi":"10.24967/jcs.v7i2.1964","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1964","url":null,"abstract":"Pembaharuan dan perkembangan hukum perdata timbul sebab hukum bersifat dinamis, hal ini juga dipengaruhi juga oleh adanya ilmu filsafat hukum yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban yang semata-mata empiris. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana peranan filsafat hukum dalam pembaharuan hukum keperdataan, Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penulisan yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Filsafat hukum lebih menitik beratkan pada substansi atau materi hukum, hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi tuntutan formal tertentu agar diakui sebagai hukum (legitimasi yuridis). Akan tetapi, pemenuhan aspek formal-prosedural saja tidaklah mencukupi. Masih diperlukan tuntutan lain supaya hukum pantas disebut hukum, yakni aspek substansinya atau isi, yang menjamin agar hukum perdata tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan.","PeriodicalId":261785,"journal":{"name":"Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"18 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131816743","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
AKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH 潘卡西拉民主对地方长官选举的实现
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1937
T. Karsa, R. Rohani
{"title":"AKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH","authors":"T. Karsa, R. Rohani","doi":"10.24967/jcs.v7i2.1937","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1937","url":null,"abstract":"Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan Negara Indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh sila-sila Pancasila atau nilai-nilai luhur Pancasila. Secara luas demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila pada bidang politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa esensi dari prinsip-prinsip Pancasila yang memiliki nilai-nilai yang telah menjadi ideologi bangsa Indonesia dan dasar orientasi bangsa Indonesia harus telah dicapai dalam kehidupan kita. Prinsip demokrasi di Indonesia adalah nilai-nilai yang ditumbuhkan dalam masyarakat, meskipun banyak yang percaya bahwa ini adalah satu-satunya proses demokrasi, yang berkomitmen untuk mengujinya lebih lanjut dengan pemungutan suara (memilih, memutuskan untuk menyetujui Tidak dengan melakukan). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis falsafah pancasila dalam pemilhan kepala daerah dan menganalisis demokrasi pancasila terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dengan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif.","PeriodicalId":261785,"journal":{"name":"Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129338757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA INFORMASI NASABAH 银行对滥用客户信息数据的责任
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1928
Titie Syahnaz Natalia, Ega Anzani
{"title":"TANGGUNG JAWAB BANK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA INFORMASI NASABAH","authors":"Titie Syahnaz Natalia, Ega Anzani","doi":"10.24967/jcs.v7i2.1928","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1928","url":null,"abstract":"Pasal 40 ayat (1) Undang –Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang perbankan memberikan suatu kewajiban bagi Bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41 A, Pasal 42, pasal 43, pasal 44, dan pasal 44 A. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, artinya tidak sembarangan orang yang dapat membuka rahasia bank tersebut seperti yang ditegaskan di dalam undang-undang perbankan. Bentuk dan batasan rahasia bank yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan terkait dan sanksi-sanksi bagi pihak banyak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank tersebut. Sudah banyak peraturan-peraturan baru yang memberikan penafsiran maupun peluasan arti terhadap rahasia bank, sehingga memerlukan perubahan terhadap pasal 40 Undang-Undang Perbankan tentang rahasia bank, sedangkan tanggung jawab pihak bank terhadap pelanggaran rahasia bank dapat saja melalui pidana, perdata, maupun administrasi.","PeriodicalId":261785,"journal":{"name":"Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"93 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132226037","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MILIK PENGHADAP KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK 公证人的责任是将原告的土地权利证书移交给没有权利的人
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1924
Ratu Chairunissa, Mohammad Fajri Mekka Putra
{"title":"TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYERAHAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MILIK PENGHADAP KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK","authors":"Ratu Chairunissa, Mohammad Fajri Mekka Putra","doi":"10.24967/jcs.v7i2.1924","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1924","url":null,"abstract":"Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kewenangan Notaris dalam hal melalukan pengurusan serta penahanan sertifikat hak atas tanah milik penghadap yang dititipkan kepadanya dan tanggung jawab Notaris terhadap penyerahan sertifikat hak atas tanah milik penghadap kepada pihak yang tidak berhak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan koseptual. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris dapat untuk menerima tugas kepengurusan dalam urusan administrasi terkait sertifikat hak atas tanah atas permintaan penghadap dengan mengacu kepada Pasal 16 ayat 1 UUJN. Notaris dapat menahan sertifikat tersebut jika terdapat pembayaran yang belum selesai sebagai hak retensi Notaris. Notaris bertanggung jawab secara pidana, perdata dan administrasi terhadap beralihnya sertifikat hak atas tanah milik penghadaap kepada pihak yang tidak berhak tanpa ada nya surat kuasa.","PeriodicalId":261785,"journal":{"name":"Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133047634","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TURNING POINT HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS CITA HUKUM PENGAYOMAN PANCASILA 至于印尼刑法的惩罚标准,基于潘卡西拉教学法
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1915
A. Firmansyah, Malicia Evendia
{"title":"TURNING POINT HUKUM PIDANA INDONESIA BERBASIS CITA HUKUM PENGAYOMAN PANCASILA","authors":"A. Firmansyah, Malicia Evendia","doi":"10.24967/jcs.v7i2.1915","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1915","url":null,"abstract":"Perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi dan teknologi, telah memberikan dampak yang nyata, bagi tata hubungan manusia di dunia. Karenanya sangat berpengaruh pada perubahan hukum, baik yang bersifat hukum privat maupun hukum publik seperti hukum pidana. Kejahatan juga berkembang sejalan dengan cepatnya, teknologi informasi dan elektronika, sehingga dalam mengantisipasinya, maka setiap negara melakukan penyesuaian dalam pembaharuan hukum pidananya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan Turning point hukum pidana Indonesia yang berbasis cita hukum pengayoman Pancasila. Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa: Turning point hukum pidana Indonesia yang berbasis cita hukum pengayoman Pancasila sebagai sebuah ikhtiar ditengah arus globalisasi dan pluralisme hukum yang ada, berlandaskan pada dua dimensi yang membentuk karakter cita hukum pengayoman Pancasila, yaitu dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan. Muatan dimensi perlindungan dan pertolongan sangat penting dalam pembaruan hukum Pidana Indonesia, yang terutama akan berfungsi sebagai volkgeist (jiwa bangsa) dalam substansi hukum pidana ke depan.","PeriodicalId":261785,"journal":{"name":"Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"183 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122634278","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
TINJAUAN HUKUM STATUS ANAK YANG LAHIR PADA SAAT CALON PASANGAN SUAMI ISTRI HANYA MELAKSANAKAN PROSESI NGIDIH BERDASARKAN ADAT BALI 法律审查了新郎和新娘出生时的孩子的身份状况,他们只按照巴厘岛习俗举行婚礼
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-12-01 DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1845
Nabila Anindya Putri, Liza Priandhini
{"title":"TINJAUAN HUKUM STATUS ANAK YANG LAHIR PADA SAAT CALON PASANGAN SUAMI ISTRI HANYA MELAKSANAKAN PROSESI NGIDIH BERDASARKAN ADAT BALI","authors":"Nabila Anindya Putri, Liza Priandhini","doi":"10.24967/jcs.v7i2.1845","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1845","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Pasal 49 UU Perkawinan menyebutkan “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam melangsungkan perkawinan adat Bali terdapat beberapa prosesi-prosisesi secara adat dan keagamaan yang harus dilaksanakan secara keseluruhan agar perkawinan yang dilangsungkan bisa dikatakan sah sebagai prosesi perkawinan. Tulisan ini memuat keinginan untuk mengetahui posisi dari kedudukan hukum terhadap anak dengan kondisi lahirnya berasal dari orangtuanya yang hanya melakukan perkawinan dengan prosesi ngidih (meminang). Permasalahan yang diambil dalamn penulisan ini yaitu syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat Bali dan kedudukan hukum terhadap anak yang dilahirkan apabila pasangan suami-istri hanya melaksanakan prosesi meminang atau ngidih. Penelitian ini merupakan penitilian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) suatu hasil penelitian tersebut menunjukan perkawinan Adat Bali sahnya perkawinan dilakukan dengan adanya acara sederhana yaitu acara mebyakaonan atau byakaonan hal tersebut berdasarkan yurisprudensi Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Juli 1960, Selain itu menurut hukum adat Bali sahnya suatu perkawinan dengan adanya tri upasaksi (tiga saksi) yaitu bhuta saksi, manusa saksi, dewa saksi. Kedudukan secara hukum anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri yang hanya melaksanakan prosesi ngidih atau meminang dan belum melaksanakan upacara byakaon dan triupasaksi kedudukannya sebagai anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu serta keluarga ibunya. Supaya anak tersebut memiliki hubungan dengan ayah dan keluarga ayahnya harus terdapatnya suatu pengakuan dari ayah dan ibu bahwa anak tersebut merupakan bahwa dia merupakan ayah dari anak tersebut.","PeriodicalId":261785,"journal":{"name":"Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123959351","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG PENDAFTARANNYA SECARA SPORADIK BERDASARKAN PP NO 24 TAHUN 1997 基于1997年PP 24号的《土地权利证书》,该证书具有法律效力
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1984
Ledy Wila Yustini
{"title":"KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG PENDAFTARANNYA SECARA SPORADIK BERDASARKAN PP NO 24 TAHUN 1997","authors":"Ledy Wila Yustini","doi":"10.24967/jcs.v7i2.1984","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1984","url":null,"abstract":"Sebagian besar masyarakat belum menyadari pentingnya pendaftaran tanah, mereka merasa puas dengan pemilikan sebidang tanah yang diakui orang-orang sekitar dan memiliki surat perjanjian bawah tangan sebagai bukti pemilikan, baik surat itu diketahui kepala desa atau tidak sepanjang dalam perjanjian terdapat saksi-saksi yang telah menyaksikan pemindahan hak milik atas tanah itu. Begitu pentingnya pendaftaran tanah yang akan menerbitkan sertipikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga perlu untuk melakukan penelitian terhadap bagaimana kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dilakukan secara sporadik berdasarkan PP No. 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah dapat dilakukan baik secara sistematik ataupun secara sporadik. Penulisan penelitian ini bertujuan menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah. Dengan metode pendekatan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan mengumpulkan data berupa bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer yaitu UUD 1945, UUPA, dan PP No. 24 tahun 1997 serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, artikel dan referensi yang terkait dengan pendaftaran tanah. Didapatkan hasil bahwa kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dilakukan secara sporadik sama dengan kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah yang pendaftarannya dilakukan secara sistematik, yaitu: sebagai alat pembuktian yang kuat menuju ke mutlak.","PeriodicalId":261785,"journal":{"name":"Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"115 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116096593","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 2
MENEROPONG AKSESIBILITAS PEMILU 2024 BAGI PENYANDANG TUNA AKSARA DI INDONESIA 印度尼西亚扫盲盲人士可获得2024年选举许可
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.24967/jcs.v7i2.1983
Ahmad Afandi, Udiyo Basuki, K. Kurnia
{"title":"MENEROPONG AKSESIBILITAS PEMILU 2024 BAGI PENYANDANG TUNA AKSARA DI INDONESIA","authors":"Ahmad Afandi, Udiyo Basuki, K. Kurnia","doi":"10.24967/jcs.v7i2.1983","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1983","url":null,"abstract":"Pemilu merupakan ujung tombak demokrasi, yang mentransformasikan suara rakyat menjadi kursi. Dengan pemilu rakyat dapat memilih siapa yang akan menjadi pemimpin ataupun wakilnya dalam kursi parlemen. Sudah seharusnya rakyat sebagai pemegang demokrasi diberi kemudahan dalam menggunakan hak suaranya. Namun pada ptaktiknya masih terdapat problem tidak aksesibelnya surat suara bagi pemilih penyandang tuna aksara. Diketahui, surat suara DPR dan DPRD yang ada hanya mencantumkan nomor dan logo partai serta nama calon tanpa disertai adanya foto calon. Penelitian ini memaparkan problem yang dihadapi oleh pemilih penyandang tuna aksara berkaitan dengan desain surat suara pemilihan DPR/DPRD dalam pemilihan umum serentak 2019, upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengakomodir hak-hak pemilih penyandang tuna aksara serta efektifitas solusi yang diberikan oleh KPU. Walhasil, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai teropong penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang, yang diharapkan dapat menjadi pemilihan umum yang lebih baik lagi.","PeriodicalId":261785,"journal":{"name":"Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116960223","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA YANG MENCEMARI PEMANDIAN UMUM SEBAGAI SIMBOL SOSIAL 村长努力处理家庭垃圾污染,公共澡堂是社会的象征
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Pub Date : 2022-11-29 DOI: 10.24967/jcs.v7i2.2049
Rahmiati Ranti Pawari, Anis Rindiani, Eko Riyadi
{"title":"UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGANI PENCEMARAN LIMBAH RUMAH TANGGA YANG MENCEMARI PEMANDIAN UMUM SEBAGAI SIMBOL SOSIAL","authors":"Rahmiati Ranti Pawari, Anis Rindiani, Eko Riyadi","doi":"10.24967/jcs.v7i2.2049","DOIUrl":"https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.2049","url":null,"abstract":"Kesadaran Hukum masyarakat akan pengelolaan limbah rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari tergolong masih sangat minim di Desa Zed, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Hal ini dapat dibuktikan di hampir semua tempat pemadian umum yang berada di Desa Zed tercemar oleh hasil limbah rumah tangga. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengatasi masalah ini. Namun upaya-upaya yang di tempuh oleh Pemerintah Desa Zed mengalami jalan buntu, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran akan kebersihan dan kebiasaan masyarakat  dalam membuang limbah rumah tangga di kawasan hutan desa yang mana kawasan tersebut merupakan mata debit air yang mengarah ke pemandian umum. Bila pada musim hujan, sampah yang telah di buang di kawasan hutan desa oleh masyarakat, akan terbawa arus hingga sampai di tempat pemandian umum. Hal ini kemudian memicu persoalan baru bagi masyrakat Desa yang menggunakan fasilitas pemandian umum, misalnya air menjadi bau, keruh dan lain sebagainya. Hal yang akan di analisis dalam penulisan ini adalah kesadaaran hukum terhadap masyarakat dalam pencemaran limbah rumah tangga. Persoalaan yang akan dibahas tidak adanya kesadaran hukum oleh masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga dan keresahan masyarakat terhadap pemandian umum yang tercemar. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif, menunjukan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya sesuai dengan SOP yang ada, tetapi dalam prakteknya masih mengalami kendala karena kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat dalam membuang limbah rumah tangga. Sinergi yang berjalan menyebabkan kurangnya upaya pemerintah dalam menanggulangi kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat terhadap membuang limbah rumah tangga yang mencemari pemandian umum.","PeriodicalId":261785,"journal":{"name":"Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122444286","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书