{"title":"Efektivitas Peran Mukim Dalam Sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil","authors":"Azmi Azmi, Isnaini Isnaini, Heri Kusmanto","doi":"10.31289/strukturasi.v1i1.2","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.2","url":null,"abstract":"Secara Yuridis-normatif eksistensi Mukim dengan simbol-simbol politik kedaulatan melekat pada Mukim diakui secara de jure, dengan kata lain keberadaan Imeum Mukim mendapat pengakuan dan pengukuhannya dalam hukum positif, akan tetapi pengakuan ini ternyata tidak sejalan dan selaras secara de facto. Pada dasarnya, keterlibatan Mukim dalam perencanaan strategi pemerintahan gampong dan penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh berperan lebih besar dari pada hanya di akui sebagai unit pemerintahan yang berfungsi menjadi pemangku adat-istiadat semata. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas peran mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, bagaimana strategi penguatan terhadap keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas peran dari Mukim terhadap sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh, Untuk mengkaji strategi penguatan keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil.Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan mengenai efektivitas peran mukim di sistem pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Ada dua yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk melihat efektivitas peranan dari mukim di sistem Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil dan Strategi Penguatan Keberadaan Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil. Responden untuk melihat efektivitas peranan Mukim terhadap sistem Pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 33 Orang, terdiri dari 11 orang Camat, 20 Mukim, 1 Orang tokoh adat dan 1 orang Ulama. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk efektivitas peran Mukim dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil adalah kurang efektif. Strategi yang dapat dilakukan dalam penguatan keberadaan mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil salah satunya memberdayakan lembaga Mukim melalui kemitraan dengan SKPK teknis terkait. Adapun Saran dari peneliti adalah kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Kabupaten Aceh Singkil untuk memberikan anggaran yang cukup dalam operasional Mukim dan memperkuat struktur dari Mukim serta melaksanakan bimtek untuk memperkuat pengetahuan aparatur pemerintah Mukim dan lembaga Mukim","PeriodicalId":242723,"journal":{"name":"Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122278507","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil","authors":"Arief Poedjianto, Warjio Warjio, Isnaini Isnaini","doi":"10.31289/strukturasi.v1i1.93","DOIUrl":"https://doi.org/10.31289/strukturasi.v1i1.93","url":null,"abstract":"This study aimed to evaluate the administration of property in the area of Financial Management Agency of Aceh Singkil Regency which has the function of asset management area. This study used qualitative research methods. Observation is the participation of the data collection methods used to collect research data. The survey results revealed that the evaluation of the procedure of administration of fixed assets, including: accounting, inventory and reporting as well as the completeness of the card inventory of goods, gained an average level of suitability administration of fixed assets for the Government of Aceh Singkil Regency is 57%, which means the administration of fixed assets for the Government Aceh Singkil meet enough criteria in accordance with Regulation No. 19 Year 2016. The obstacles faced in the administration of fixed assets are (1) The lack of work ethic and discipline of user goods (2) The limited data of supporting fixed assets, (3) Lack of education and training related to the management of local goods, (4) The low coordination and commitment of the parties involved in the administration of the fixed assets, and (5) No use of applications in the recording of local goods. ","PeriodicalId":242723,"journal":{"name":"Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125126906","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}