Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja最新文献_第5页

COMPLIANCE GAINING DALAM PERSUASI KOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TERKAIT PEMBANGUNAN PASAR ATAS 联合国高级武吉市政府关于市场发展的沟通说服和公共政策的步法

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pub Date : 2019-10-15 DOI: 10.33701/JIPWP.V45I2.575

Melani Rahmadanty, Ernita Arif, Aidinil Zetra

{"title":"COMPLIANCE GAINING DALAM PERSUASI KOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TERKAIT PEMBANGUNAN PASAR ATAS","authors":"Melani Rahmadanty, Ernita Arif, Aidinil Zetra","doi":"10.33701/JIPWP.V45I2.575","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I2.575","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kota Bukittinggi menerapkan strategi compliance gaining dalam mempersuasi masyarakatnya, ketika menetapkan kebijakan publik yang telah diputuskan terkait pembangunan pasar atas. Lima langkah aktivitas yang diterapkan, yaitu rewarding, punishing, expertise, personal commitments dan impersonal commitments telah mampu menciptakan kepatuhan para pedagang yang menjadi korban kebakaran pasar atas. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pembangunan kembali pasar atas yang sebelumnya sempat diwarnai demonstrasi besar-besaran bisa diselesaikan dengan baik. Hal ini terjadi karena, Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki persuasi komunikasi yang baik dalam hal menyampaikan kebijakan publik yang diambilnya, baik itu terkait pembangunan kembali pasar atas maupun relokasi sementara pasar penampungan. Kekecewaan masyarakat pada awalnya dapat diatasi, karena mereka mempunyai pemerintahan yang sangat mau menampung aspirasi rakyatnya dan memiliki sistem kinerja yang sangat baik. Karena, pada dasarnya kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati, demi kebaikan dan kemajuan Kota Bukittinggi.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126470021","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) PERTAHANAN PADA IBU KOTA BARU REPUBLIK INDONESIA

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pub Date : 2019-10-15 DOI: 10.33701/JIPWP.V45I2.692

Agus Subagyo, Udaya Madjid

引用次数: 0

KESERAGAMAN POLA PEMBANGUNAN SEBAGAI POTRET KETIDAK OTONOMAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA 建筑模式的一致性是农村政府管理农村资金不自主的表现

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pub Date : 2019-05-31 DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.340

Rudiana M.Si, Dian Fitriani Afifah

{"title":"KESERAGAMAN POLA PEMBANGUNAN SEBAGAI POTRET KETIDAK OTONOMAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA","authors":"Rudiana M.Si, Dian Fitriani Afifah","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.340","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.340","url":null,"abstract":"Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki otonomi dalam menyelenggarakan pemerintahan nya. Otonomi desa menjadi bias karena desa diposisikan sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Peran desa sebagai subjek pembangunan memiliki pengertian bahwa desa mampu merencanakan, membiayai, dan melaksanakan tata pemerintahan. Hadirnya Dana Desa telah membawa semangat perubahan bagi desa, karena desa dituntut untuk dapat mengelola Dana Desa demi menciptakan desa yang mandiri dan sejahtera. Mandiri tidak berarti desa menjadi bagian yang terpisahkan dari pemerintah tingkat atas, baik pusat ataupun daerah. Faktanya, pengelolaan Dana Desa baik pada desa tradisional ataupun modern tidak menciptakan desa yang mandiri, karena pemerintah tingkat atas hanya menjadikan desa sebagai target atau lokasi proyek (objek pembangunan). Praktek-prektek penyeragaman pola pembangunan terhadap penggunaan Dana Desa telah menegasikan prinsip penggunaan Dana Desa yang digunakan sesuai dengan kebutuhan desa, strategi daerah dan tipologi desa. Sehingga penyeragaman pola pembangunan yang terjadi di desa tradisional ataupun desa modern menjadi bukti ketidak otonoman pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125287656","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pub Date : 2019-05-31 DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.351

E. Santoso, Reydonnyzar Moenek, Mohamad Nurpahdi

{"title":"Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bogor","authors":"E. Santoso, Reydonnyzar Moenek, Mohamad Nurpahdi","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.351","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.351","url":null,"abstract":"Abstract \u0000 \u0000Minapolitan development is mostly carried out in Indonesia, including by the Bogor Regency. The development of the Minapolitan area in Bogor Regency has been carried out since 2010, which is based on the Bogor Regency Decree Number 523.31/227/Kpts/Huk/2010 concerning the Establishment of Minapolitan Areas in Bogor Regency, which stipulates the Minapolitan area in Bogor Regency covering 4 sub-districts namely Ciseeng District, Parung, Gunungsindur and Kemang based on aquaculture. The development of minapolitan in Bogor Regency also indicates the existence of problems that need to be resolved. This study seeks to evaluate the development policy of Minapolitan in Bogor Regency. The method used was descriptive qualitative research. The policy evaluation theory used is based on William Dunn's thought for policy evaluation covering 6 dimensions: effectiveness, efficiency, adequacy, distribution, responsiveness, and accuracy. Collection of data through interviews, direct observation, and documentation. The results of the study show that from these 6 dimensions 2 dimensions show good conditions that support the success of policies, namely dimensions of effectiveness and efficiency. While there are 4 dimensions that have weaknesses, namely responsiveness, distribution, adequacy and accuracy of policies. Suggested several things: 1) need to increase monitoring on the provision of the main transportation infrastructure for regional connectivity in wider region; 2) increasing community power through empowerment; 3) increasing the local government facilitation togethe with community efforts in increasing the awareness of millennial generations on the prospects for developing the primary sector in the region; and 4) Need to increase fairness in the distribution of government assistance, as well as facilitation of local governments in maintaining the stability of fish feed prices. \u0000Keywords: policy evaluation, minapolitan, zone development, Bogor Regency","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114233722","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 4

ANALISIS WILLINGNESS TO PAY (WTP) RETRIBUSI PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN CILEUNYI, KABUPATEN BANDUNG

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pub Date : 2019-05-31 DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.321

Ruth Roselin Nainggolan

引用次数: 3

EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF INFORMATION SYSTEMS AND POLICY SYSTEMS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT TO IMPROVE THE QUALITY OF PUBLIC SERVICE IN CILEUNYI DISTRICT, BANDUNG REGENCY 信息系统和政策系统在教育管理中作用的有效性，以提高万隆县慈利尼区公共服务的质量

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pub Date : 2019-05-31 DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.325

A. Rosa

{"title":"EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF INFORMATION SYSTEMS AND POLICY SYSTEMS IN EDUCATIONAL MANAGEMENT TO IMPROVE THE QUALITY OF PUBLIC SERVICE IN CILEUNYI DISTRICT, BANDUNG REGENCY","authors":"A. Rosa","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.325","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.325","url":null,"abstract":"The background of this study includes the still low role of management information systems in improving the quality of public services and education service policies, especially in Cileunyi District, Bandung Regency. The aim is to find out the inhibiting factors, support in improving the quality of public services, education policy services. Qualitative descriptive research method, aims to provide a general description, an explanation of the variables studied in accordance with the focus of research includes the effectiveness of the role of information systems in managing information, producing information, presenting information and inhibiting factors, supporting in improving the quality of public services, education policy services . Using purposive sampling technique, accidental sampling, data collection techniques through in-depth interviews, research documents. The results of the study concluded that management information systems are very instrumental in managing information, producing information, presenting information. Using computer systems and information technology devices can be managed, sent to those who need them quickly, accurately, facilitating the completion of work tasks. Supporters in improving the quality of services including information and communication technology. This finding has maximally improved service to the public, services in determining policies in Education.","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115145757","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM E-PURCASHING TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI E-PURCASHING应用良好治理对防止腐败的影响

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pub Date : 2019-05-31 DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.241

Lati Praja Delmana

{"title":"PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM E-PURCASHING TERHADAP PENCEGAHAN KORUPSI","authors":"Lati Praja Delmana","doi":"10.33701/JIPWP.V45I1.241","DOIUrl":"https://doi.org/10.33701/JIPWP.V45I1.241","url":null,"abstract":"Cases of corruption in Indonesia, especially in the sector of government procurement of goods and services, continue to increase every year. The government has reduce the rate of corruption in the procurement through electronic procurement. But the reality of corruption is still increasing. The authors are interested in building a conceptual framework for good governance and incorporating elements of local culture in electronic procurement to reduce corruption. The principle of good governance in electronic procurement can prevent corruption by applying the principles of participation, transparency, responsiveness, effectiveness, efficiency, equity, strategic objectives, accountability and local cultural values. The purpose of this research is to get a clear and measurable conceptual framework in reducing corruption in government procurement of goods and services. This research method is to use literature review with content analysis. The results of this study are that corruption can be reduced by using electronic procurement if it uses the principles of good governance and there are controlling variables, namely internal supervision, law enforcement and improvement of facilities, infrastructure, leadership commitment and improvement of human resources to carry out electronic procurement according to the rules. ","PeriodicalId":228963,"journal":{"name":"Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja","volume":"164 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114369524","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

ASPEK PEMERINTAHAN dan PERUBAHAN KOMPREHENSIF ERA DIGITAL 政府方面和数字时代的全面变化

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pub Date : 2019-05-31 DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.350

Sadu Wasistiono

引用次数: 1

OPTIMALISASI PELAKSANAAN DANA OTONOMI KHUSUS DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI DI DISTRIK KUALA KENCANA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA 在巴布亚省吉隆坡农村区实行专利性自治的住房计划

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pub Date : 2019-05-31 DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.318

Ira Meiyenti, Agnes Ayfellyne Jitmau

引用次数: 1

Kemampuan Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja Pub Date : 2019-05-31 DOI: 10.33701/JIPWP.V45I1.291

Syaikhul Putra

引用次数: 0