ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)最新文献

筛选

英文中文

STUDI KOMPARATIF TERHADAP ULAMA HANAFIYYAH DAN SYAFI’IYYAH TENTANG WAKAF TUNAI 该研究对HANAFIYYAH和shafi iyyah医生进行了比较

ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW) Pub Date : 2018-06-22 DOI: 10.30983/ALHURRIYAH.V3I1.529

Rahmat Hidayat, Dahyul Daipon

{"title":"STUDI KOMPARATIF TERHADAP ULAMA HANAFIYYAH DAN SYAFI’IYYAH TENTANG WAKAF TUNAI","authors":"Rahmat Hidayat, Dahyul Daipon","doi":"10.30983/ALHURRIYAH.V3I1.529","DOIUrl":"https://doi.org/10.30983/ALHURRIYAH.V3I1.529","url":null,"abstract":"Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wakaf tunai ini.Wakaf tunai telah dipraktekkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Imam Bukhari mengutip pendapat imam Az-Zuhri juga membolehkan wakaf dinar dan dirham. Caranya yaitu menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya untuk wakaf. Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang sebagai pengecualian atas dasar Istihsan bil ‘urfi, karena telah banyak dilakukan oleh masyarakat.Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘uruf” (adat) mempunyai kekuatan yang sama berdasarkan nash. Di sisi lain, dasar hukum yang digunakan oleh ulama Hanafiyyah adalah penetapan hakim dalam menetapkan kebolehan hukum wakaf uang. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyyah mewakafkan uang ada dua pendapat di kalangan mereka. Pertama, membolehkan mewakafkan uang. Kedua, tidak membolehkannya. Adapun alasan mereka yang tidak membolehkan adalah karena cara memanfaatkan uang dengan menghilangkan bendanya dan juga menurut mereka hukum mewakafkan uang terhubung dengan apabila uang tersebut dicuri, maka pihak pengelola uang tersebut tidak wajib mengganti, maka harta wakaf tersebut tidak bisa diambil manfaatnya lagi.","PeriodicalId":223530,"journal":{"name":"ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121621796","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS PUTUSAN DALAM PENGALIHAN TALAK RAJ’I MENJADI TALAK BAIN PERKARA NO.0067/PDT.G/2016/PA.LK. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota) 判决分析(Kab宗教法庭案例研究。50城)

ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW) Pub Date : 2018-06-22 DOI: 10.30983/alhurriyah.v3i1.555

N. Fadhilah, Fajrul Wadi

{"title":"ANALISIS PUTUSAN DALAM PENGALIHAN TALAK RAJ’I MENJADI TALAK BAIN PERKARA NO.0067/PDT.G/2016/PA.LK. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kab. Limapuluh Kota)","authors":"N. Fadhilah, Fajrul Wadi","doi":"10.30983/alhurriyah.v3i1.555","DOIUrl":"https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.555","url":null,"abstract":"Adanya pengalihan talak raj’i menjadi talak bain pada permohonan cerai yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Pati di Kabupaten Limapuluh Kota yang mana pengajuan cerai dilakukan oleh pihak laki-laki. Namun Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut mengabulkan permohonan Pemohon dengan cara mengalihkan permohonan cerai talak raj’inya menjadi talak bain.Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan Majelis Hakim tentang Pengalihan Talak Raj’i Menjadi Talak Bain.Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati dalam memutuskan perkara Nomor : 0067/Pdt.G/2016/PA.LK tentang pengalihan talak raj’i menjadi talak bain adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan secara formilnya. Hakim melakukan penemuan hukum baru dengan cara ijtihad. Dalam mengambil keputusan, hakim menerapkan contra legem, yaitu putusan pengadilan yang mengesampingkan, tidak menggunakan undang-undang sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan. Penjabaran ketentuan ini merupakan pelaksanaan nilai hukum progresif yang mengehendaki hukum yang berkeadilan yang tidak hanya terpaku pada legalistik hukum, karena dalam realitanya undang-undang itu bersifat statis kaku, sedangkan masyarakat itu sendiri bersifat dinamis, berkembang setiap waktu. Tindakan hakim ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.","PeriodicalId":223530,"journal":{"name":"ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW)","volume":"84 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-06-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127025228","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

NIKAH MISYAR (Analisis Maqashid asy-Syari’ah)

ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam (ALHURRIYAH JOURNAL OF ISLAMIC LAW) Pub Date : 2018-06-22 DOI: 10.30983/ALHURRIYAH.V3I1.554

Syahrial Dedi

引用次数: 1

首页上一页