Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum最新文献

筛选
英文 中文
PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH 解决亚齐地方政党的内部争端
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Pub Date : 2024-01-04 DOI: 10.34304/jf.v12i2.170
Apri Rotin Djusfi, Eza Aulia, Jefrie Maulana
{"title":"PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH","authors":"Apri Rotin Djusfi, Eza Aulia, Jefrie Maulana","doi":"10.34304/jf.v12i2.170","DOIUrl":"https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.170","url":null,"abstract":"Bergabungnya individu-individu dalam suatu partai politik lokal, tidak menutup kemungkinan seiring dengan berjalan waktu berpotensi menimbulkan perselisihan di antara individu-individu tersebut. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelesaian perselisihan internal partai politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka perselisihan diselesaikan melalui arbitrase atau badan peradilan sesuai dengan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, keputusan yang telah diputuskan oleh mahkamah partai politik lokal atau sebutan lain tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Para pihak yang tidak menerima keputusan dari mahkamah partai politik lokal atau sebutan lain dapat mengajukan upaya hukum ke badan peradilan. Tidak adanya penyebutan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal partai politik lokal di dalam peraturan pemerintah tentang partai politik lokal di Aceh menimbulkan tafsir yang berbeda terkait badan peradilan tersebut. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi para pihak dan untuk itulah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh perlu disempurnakan melalui revisi.","PeriodicalId":216287,"journal":{"name":"Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"36 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139450801","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif 在法律实证主义与进步法之间赋予父亲子女监护权
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Pub Date : 2024-01-04 DOI: 10.34304/jf.v12i2.184
Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, Burhanuddin Susamto
{"title":"Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Antara Positivisme Hukum Dan Hukum Progresif","authors":"Anggit Wasesa Praja, Andy Apriansah, Burhanuddin Susamto","doi":"10.34304/jf.v12i2.184","DOIUrl":"https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.184","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada ayah, dimana dalam ketentuan hukum positif menjadi hak asuh ibu. Putusan hakim yang akan dianalisis sesuai keputusan No 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan kasus. Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka dan analisis dokumen. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini berdasarkan pertimbangan hakim menunjukkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ayah karena ibu telah menikah lagi dengan pria lain secara siri sehingga anak ditelantarkan dan keduanya sering mengalami keributan yang menimbulkan efek negatif kepada anak karena ibu menghalangi ayah bertemu dengan anaknya. Sementara hakim yang menggunakan pertimbangan tekstual cenderung memutus hak asuh anak kepada ibu berlandaskan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Putusam hakim Pengadilan Agama No 2722/Pdt.G/2022/PA.Jr apabila ditinjau dari hukum progresif maka putusan tersebut telah mengedepankan kepentingan anak untuk menjaga tumbuh kembangnya dan menghasilkan nilai keadilan bagi anak dan orangtua.","PeriodicalId":216287,"journal":{"name":"Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"27 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139450678","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Analisis Prosedur Pendaftaran Perusahaan Secara Elektronik Melalui Lembaga OSS 通过开放源码软件机构进行公司电子注册程序分析
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Pub Date : 2024-01-04 DOI: 10.34304/jf.v12i2.158
Nafa Mukarromah, Mohammad Fahrul Ilmi, Ach. Fawaid As’ad
{"title":"Analisis Prosedur Pendaftaran Perusahaan Secara Elektronik Melalui Lembaga OSS","authors":"Nafa Mukarromah, Mohammad Fahrul Ilmi, Ach. Fawaid As’ad","doi":"10.34304/jf.v12i2.158","DOIUrl":"https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.158","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman tentang implementasi perizinan berusaha yang terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis elektronik. Namun, ada tantangan yang harus dipertimbangkan, terutama oleh Pemerintah, untuk menentukan apakah sistem online ini cocok untuk diterapkan dalam masyarakat. OSS memberikan banyak keuntungan bagi pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha mereka. Di samping itu, melalui OSS, Pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan pedoman, pembinaan, dan pengawasan guna menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Pendekatan penulisan artikel ini didasarkan pada literatur hukum normatif, teori, dan penelitian terdahulu yang relevan. Penggunaan OSS sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Namun, berdasarkan kenyataan di lapangan, pelaksanaan OSS belum berjalan dengan efektif dan masih memiliki beberapa kekurangan. Beberapa masalah yang terkait dengan implementasi OSS meliputi aspek regulasi, sistem, dan tata kelola. Maka, penelitian lebih mendalam diperlukan guna mengevaluasi kesiapan dan kesesuaian prosedur sistem OSS di Indonesia. \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":216287,"journal":{"name":"Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"55 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"139450705","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia 在印尼活跃的民族原则政治和国家政治批判中,人类贩卖是一种跨国犯罪
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Pub Date : 2023-06-15 DOI: 10.34304/jf.v12i1.107
Dewa Krisna Prasada, Ni Putu Sawitri Nandari, Bagus Gede Ari Rama, Kadek Julia Mahadewi
{"title":"Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia","authors":"Dewa Krisna Prasada, Ni Putu Sawitri Nandari, Bagus Gede Ari Rama, Kadek Julia Mahadewi","doi":"10.34304/jf.v12i1.107","DOIUrl":"https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.107","url":null,"abstract":"Kejahatan transional sudah menjadi ancaman yang berskala besar di setiap negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Kejahatan Transnasional lebih lanjut jikat dilihat dari Deklarasi ASEAN di Manila tahun 2017 mengkategorikan human trafficking sebagai salah satu kejahatan transional. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Dalam kajian ini akan dilihat beberapa permasalahan yang perlu dibahas, antara lain apakah sudah ada ratifikasi trafficking in person atau human trafficking dalam hukum positif di Indonesia? dan bagaimana sanksi terhadap sindikat perdagangan manusia berdasarkan prinsip nasional aktif di Indonesia? Tujuan dari dibuatnya riset mengenai kejahatan transional dalam kejahatan perdagangan manusia ini jika dilihat secara arti luas agar masyarakat tau bentuk-bentuk modus sindikat-sindikat yang memberikan tawaran menjadi TKI yang legal namun dibalik itu terdapat niat jahat. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dari kajian ini yaitu Indonesia sebagai negara hukum sudah meratifikasi beberapa instrument hukum internasional ke dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia).  Dalam penerapan prinsip nasional aktif terhadap pelaku tindakan human trafficking Pasal 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah menentukan bahwa Indonesia memeiliki kewenangan terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksinya.","PeriodicalId":216287,"journal":{"name":"Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134107913","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Tawaran Paradigma Pengembangan Perbankan Syariah Berbasis Hukum Profetik 伊斯兰银行基于专业法律的发展范例
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Pub Date : 2023-06-15 DOI: 10.34304/jf.v12i1.112
Iksan, Munir, Nasrullah, Khairunnisa
{"title":"Tawaran Paradigma Pengembangan Perbankan Syariah Berbasis Hukum Profetik","authors":"Iksan, Munir, Nasrullah, Khairunnisa","doi":"10.34304/jf.v12i1.112","DOIUrl":"https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.112","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tawaran paradigma dalam pengembangan perbankan syariah yang dinilai masih belum sepenuhnya bebas dari praktik riba. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dengan menggunakan analisis kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian ini menawarkan paradigma profetik dalam pengembangan perbankan syariah dengan dua pertimbangan pertama secara teologis pengembangan perbankan syariah tidak boleh menyimpang dari alquran dan hadits bahkan dosanya sama seperti berzina dengan ibu kandung. Kedua, penyatuan pengelolan dan regulasi antara zakat dengan perbankan syariah menjadi alternatif dalam pengembangan perbankan syariah berbasis hukum profetik. Di mana dana zakat dapat dijadikan sebagai sumber anggarannya sekaligus pihak perbankan dapat menjadi amil dalam pengumpulan data zakat Sedangkan perbankan syariah mengelola dana zakat dengan prinsip zakat produktif","PeriodicalId":216287,"journal":{"name":"Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"945 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133678409","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi 以信息技术为基础的综合刑事司法系统(sppti)政策,以打击腐败为基础
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Pub Date : 2023-06-10 DOI: 10.34304/jf.v12i1.138
Tofik Yanuar Chandra, Hajairin
{"title":"Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi","authors":"Tofik Yanuar Chandra, Hajairin","doi":"10.34304/jf.v12i1.138","DOIUrl":"https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.138","url":null,"abstract":"Pemberantasan korupsi pada dasarnya dijalankan melalui tiga agenda utama, yaitu agenda penindakan korupsi, agenda pencegahan korupsi dan agenda pendidikan anti korupsi. Penindakan dan Pencegahan korupsi dapat dilakukan menggunakan peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi. Sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi Informasi (SPPT-TI) merupakan upaya membangun kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam mempercepat, mempermudah proses penanganan perkara tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian untuk mengetahui kebijakan sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi dapat menjadi instrumen pemberantasan korupsi. Metodel penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan teoritis, perbandingan dan pendekatan konseptual. Temuan dalam penelitian ini adalah pertama bahwa Kebijakan pengembangan system peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi merupakan gagasan baru dengan penegasan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dan Polri. Kedua Sistem peradilan pidana berbasis teknologi informasi dapat melibatkan beberapa lembaga seperti Polri, Kejagung, MA, Kemkumham, Kemenko Polhukam, Kemkominfo, Kementerian PPN/Bappenas dan BSSN, beberapa lembaga tersebut akan saling berkordinasi dalam pemberantasan korupsi menggunakan aplikasi pusat pertukaran data (Puskarda) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menko Polhukam No. 47 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Pengembangan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. Sebab permasalahan korupsi masih menjadi masalah yang cukup serius, sehingga diperlukan Inovasi dalam pemberantasan korupsi dengan memaksimalkan semua instrumen hukum yang ada pada berbagai lembaga penegak hukum.","PeriodicalId":216287,"journal":{"name":"Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124489845","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
EKOLOGI MANUSIA: Rekonstruksi Moralitas Tradisi Mbojo-Bima, Samawa, Dan Sasak Dalam Keberlanjutan Lingkungan Hidup NTB 人类生态:在可持续性环境中,对Mbojo-Bima、Samawa和Sasak传统的道德重建
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Pub Date : 2023-06-03 DOI: 10.34304/jf.v12i1.126
Ridwan
{"title":"EKOLOGI MANUSIA: Rekonstruksi Moralitas Tradisi Mbojo-Bima, Samawa, Dan Sasak Dalam Keberlanjutan Lingkungan Hidup NTB","authors":"Ridwan","doi":"10.34304/jf.v12i1.126","DOIUrl":"https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.126","url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini, ingin mengetahui pertama, pola kerusakan lingkungan di NTB, kedua, upaya penegak hukum dalam menanggulangi kerusakan lingkungan di NTB, ketiga, rekonstruksi harmonisasi ekologi manusia, dan moralitas budaya Suku Mbojo-Bima, Suku Samawa, dan Suku Sasak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Analisis heuristic dan interpretative. Hasil temuan menunjukkan, bahwa pola kerusakan lingkungan di NTB adanya peralihan fungsi hutan, perambahan hutan, tambang ilegal, pembalakan liar, aktivitas pertanian, penggunaan herbisida dan pestisida yang berlebihan. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah NTB berupa penyuluhan hukum, identifikasi kawasan hutan, penindakan yang meliputi penangkapan, penahanan, rehabilitasi hutan, dan pembasmian tanaman jagung milik masyarakat setempat. Berangkat dari problem itu khusus pada aspek penegak hukum dan penerapan kebijakan masih dianggap lemah, demi menjaga lingkungan yang berkelanjutan (sustainable environmental) maka penelitian ini menawarkan konsep timbal balik antara lingkungan, alam, dan manusia dengan pendekatan pengembalian (reconstruction) moralitas masyarakat terdahulu baik secara teologis, kultural, maupun historical Suku Mbojo, Sasak dan Samawa. Novelty dari penelitian ini, belum ada yang melakukan kajian dari sudut etika dan filosofis khusus tentang ekologi manusia rekonstruksi moralitas tradisi mbojo, samawa dan sasak dalam keberlanjutan lingkungan hidup di NTB.","PeriodicalId":216287,"journal":{"name":"Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116887915","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia 印尼解决电子商务中的消费纠纷
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Pub Date : 2023-05-17 DOI: 10.34304/jf.v12i1.92
Di Indonesia, Rizky Amelia, I. Sarbini, Sukirman Penyelesaian, Sengketa Konsumen, Dalam E-Commerce Di, Kata Kunci, Indonesia Hasil, Dan Pembahasan, A. Perlindungan, Pra Beli, Pasca Beli, Gambar 1. Alur, Perlindungan Konsumen
{"title":"Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia","authors":"Di Indonesia, Rizky Amelia, I. Sarbini, Sukirman Penyelesaian, Sengketa Konsumen, Dalam E-Commerce Di, Kata Kunci, Indonesia Hasil, Dan Pembahasan, A. Perlindungan, Pra Beli, Pasca Beli, Gambar 1. Alur, Perlindungan Konsumen","doi":"10.34304/jf.v12i1.92","DOIUrl":"https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.92","url":null,"abstract":"Semakin tinggi transaksi perdagangan elektronik maka semakin tinggi juga potensi sengketa konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Untuk aspek perlindungan konsumen Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, namun seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut dinilai tidak cukup menjadi payung perlindungan hukum penyelesaian sengketa konsumen di dalam transaksi e-commerce. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dalam e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasilnya, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan pra beli, sementara untuk pasca beli, apabila terjadi sengketa dapat dilakukan proses penyelesaian sengketa  dengan dua pendekatan utama yaitu Internal Dispute Resolution dan Eksternal Dispute Resolution. \u0000  \u0000 ","PeriodicalId":216287,"journal":{"name":"Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122199617","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Deferred Prosecution Agreement dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi 腐败犯罪的调控条例
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Pub Date : 2023-05-17 DOI: 10.34304/jf.v12i1.96
Putu Eva Ditayani Antari, I. K. B. Satriatama Adnyana
{"title":"Deferred Prosecution Agreement dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi","authors":"Putu Eva Ditayani Antari, I. K. B. Satriatama Adnyana","doi":"10.34304/jf.v12i1.96","DOIUrl":"https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.96","url":null,"abstract":"Corruption is a persistent problem in Indonesia. The impact of corruption is very widespread which results in poverty and inhibits infrastructure development. Law enforcement for perpetrators of corruption in Indonesia still uses minimum and maximum imprisonment and in the form of fines. This resulted in the difficulty of recovering state financial losses due to corruption. So a new paradigm for criminalizing corruption is needed through the concept of the Deferred Prosecution Agreement (DPA). The aims of this study are 1) to find out the legal ratio of DPA application as an enforcement of corruption. 2) to find out the implementation of DPA in corruption crimes in Indonesia. Furthermore, this research method is a normative legal research method. This research method is used to examine studies in the form of books, journals, and regulations related to the author's research. The results of this study indicate that the correct basic concept used in criminal prosecution of corruption in Indonesia is the DPA concept from the UK, where the implementation is through negotiations between the prosecutor and the suspect and then the results of the negotiations are asked for the judge's opinion. Furthermore, after being approved by the judge, it will continue with the implementation of the contents of the DPA. So the concept of DPA is very appropriate to restore losses due to corruption.","PeriodicalId":216287,"journal":{"name":"Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"34 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127917688","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Eksploitasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif 对赛马传统的剥削,从伊斯兰法律的角度和积极的法律
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Pub Date : 2023-05-09 DOI: 10.34304/jf.v12i1.102
Nurfitriani, Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, Zuhrah, Gufran Sanusi
{"title":"Eksploitasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif","authors":"Nurfitriani, Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, Zuhrah, Gufran Sanusi","doi":"10.34304/jf.v12i1.102","DOIUrl":"https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.102","url":null,"abstract":"Penelitian ini tentang tradisi pacuan kuda yang menggunakan anak sebagai joki (joki cilik) di Bima Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang ekploitasi anak yang terjadi pada tradisi pacuan kuda. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris atau sosiological. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan fenomenologi. \u0000Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai joki adalah adanya ekploitasi ekonomi. Dimana anak-anak diarahkan untuk menjadi joki dengan harapan mendapatkan imbalan/upah. Anak-anak melakukan aktivitas sebagai joki menggadaikan nyawa karena hal tersebut sangat berbahaya baik secara fisik maupun psikis anak. Dalam perspektif sejarah, pacuan kuda di Bima tidak menggunakan anak-anak sebagai joki. Namun seiring waktu karena dipengaruhi oleh aktivitas perjudian, anak-anak menjadi pilihan terbaik agar kuda dapat berlari kencang. Keterlibatan anak menjadi joki menyebabkan permasalahan laten di masyarakat. Seperti adanya eksploitasi anak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga hak dasar anak yang lain terabaikan. Berdasarkan analisis perspektif hukum Islam dan Hukum positif diketahui bahwa hak-hak anak yang lalai dalam pemenuhannya adalah: (1) Pendidikan formal yang terbengkalai; (2) rentan mengalami kecelakaan/luka fisik. Orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Menempatkan anak sebagai pekerja sama halnya dengan mengabaikan kewajiban orang tua, serta mendzolimi anak karena memberikan beban berlebihan yang tidak sesuai dengan usianya. \u0000Kata Kunci: Eksploitasi, Anak, Joki, Pacuan Kuda","PeriodicalId":216287,"journal":{"name":"Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126373046","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书