Unnes Political Science Journal最新文献

{"title":"Efektivitas Kebijakan Pelatihan Kerja Pada Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Barat dalam Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta","authors":"Sella Gusmay Dwi Yanti, Ngabiyanto Ngabiyanto, S. Sunarto, T. Wijayanti","doi":"10.15294/upsj.v6i2.64986","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.64986","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelatihan kerja PPKD Jakarta Barat dilihat dari materi, instruktur, dan metode dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelatihan kerja PPKD Jakarta Barat dalam penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode mix method. Dalam penelitian ini salah satu metode lebih dominan terhadap metode lain. Metode yang lebih dominan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Fokus penelitian ini adalah efektivitas pelatihan kerja PPKD Jakarta Barat dan penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Sumber data penelitian ini diperoleh dari responden dan informan dengan menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data penelitian dilakukan dengan triangulasi teknik. Analisis data penelitian ini menggunakan model analisis data interaktif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada angket analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pelatihan kerja efektif dilihat dari instruktur, materi, dan metode. Hasil observasi secara langsung sarana dan prasarana sudah menunjang serta alat dan bahan yang dipakai juga sudah memenuhi kebutuan tiap kejuruan. Efektivitas pelatihan kerja PPKD Jakarta Barat dalam penyerapan tenaga kerja juga efektif di tahun 2019 lebih dari 50% dari jumlah peserta yang lulus dan terserap di pasar kerja baik yang bekerja maupun yang berwirausaha walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021 karena terkendala adanya pandemi COVID – 19.","PeriodicalId":207698,"journal":{"name":"Unnes Political Science Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125471954","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 dalam Mengurangi Tingkat Kemacetan","authors":"Rania Arrum Diani, Nugraheni Arumsari","doi":"10.15294/upsj.v6i2.64402","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.64402","url":null,"abstract":"Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 merupakan sebuah peraturan yang mengatur tentang kebijakan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dishub Provinsi DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya ini memiliki tujuan untuk merekayasa keadaan lalu lintas yang diharapkan dapat mengurai tingkat kemacetan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap di Jalan Jenderal Sudirman, dan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara secara langsung, observasi di lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang telah dijabarkan, sesuai dengan konsep Edward III mengenai variabel keberhasilan implementasi kebijakan pembatasan lalu lintas ganjil-genap yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ketaatan dan sikap para pelaksana yang baik dalam menjalankan tugasnya menjadi salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan, sedangkan yang menjadi penghambat, yakni kurangnya partisipasi masyarakat untuk mensukseskan kebijakan ini.","PeriodicalId":207698,"journal":{"name":"Unnes Political Science Journal","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114839165","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaruh Keberagaman Agama terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Buntu","authors":"S. Fitrianingrum, M. Munadi","doi":"10.15294/upsj.v6i2.63488","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.63488","url":null,"abstract":"Pengaruh Keberagaman Agama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Buntu (Studi Kasus pada Pemilihan Bupati Wonosobo Tahun 2020). Program Studi Ilmu Politik. Fakultas Komunikasi Sosial dan Politik. Universitas Sains Al-Qur’an (UNSIQ). 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pengaruh Keberagaman Agama Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Buntu terhadap Pemilihan Bupati Wonosobo Tahun 2020. Jenis penelitian dikategorikan field research ini bersifat deskriptif analisis, yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang telah disusun, dijelaskan, dianalisis, dan kemudian diperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen untuk mendapatkan data yang mendalam dari narasumber. Permasalahan agama masih menjadi polemik berbagai negara di dunia, semua umat manusia baik individu maupun kelompok memiliki keyakinan keagamaan. Sama halnya masyarakat di Desa Buntu, mereka memiliki keyakinan yang beragam mulai dari islam, katholik, budha, dan kristen. Lalu bagaimana mereka dapat hidup bersama secara berdampingan dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam partisipasi politik, penulis berusaha meneliti tentang bagaimana pengaruh keberagaman agama terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Buntu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan suatu kesimpulan bahwa berdasarkan teori perilaku politik yang difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat Desa Buntu dalam Partisipasi Politik Pemilihan Bupati Wonosobo Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, Media massa dan Media Sosial, Keluarga, dan Situasi keluarga dan Kehadiran orang lain yang terjadi saat pemilihan umum sedang dilaksanakan. Keberagaman agama tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Buntu pada Pemilihan Bupati Wonosobo Tahun 2020 hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai kesadaran penuh dan tinggi terhadap nilai-nilai luhur dari agama yang dipercayai juga sebagai wujud rasa toleransi yang tinggi. Saran penelitian ini adalah pemerintah desa perlu mengadakan sosialisasi mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai wujud hak dan kewajiban dalam partisipasi politik, guna meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, dalam hal ini merupakan pendidikan politik.","PeriodicalId":207698,"journal":{"name":"Unnes Political Science Journal","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123617489","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Ruling Party’s Influences and The Re-Run Elections in Nigeria","authors":"Fatai Gbadebo Adeleke, M. O. Lawal, F. Lanre-Babalola, Temitayo Oluwakemi Akinpelu","doi":"10.15294/upsj.v6i2.62977","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.62977","url":null,"abstract":"Little attention was given to re-run elections in the previous studies; therefore, this study examined how the ruling party influenced the re-run elections in Nigeria. Through mixed-methods, our study discovered that the national ruling party won 93.1% of the re-run elections unlike 53.9% in general elections. Through 3-created models, we found undue influences on election process, institution and enforcement and civil election monitoring. They indirectly appointed, controlled, and determined the postings of major electoral agencies that were directly organized the pre, during and post-elections processes. State’s public facilities and workers were serving their interests and this created a strained relationship between the opposition parties and electoral agencies. Communities in opposition strongholds witnessed low voter-education, limited campaign time, poor registration of voters and inexperienced staff mainly to discourage full participation. Harmonizing the conduct of re-run elections with the general elections is necessary to limit the influence of the ruling party.","PeriodicalId":207698,"journal":{"name":"Unnes Political Science Journal","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130270851","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Kebijakan Jakarta Smart City dalam Mewujudkan Smart Governance pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta","authors":"Mochammad Ari Ramadhani, Eko Handoyo","doi":"10.15294/upsj.v6i2.58254","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.58254","url":null,"abstract":"Jakarta Smart City diluncurkan untuk menciptakan DKI Jakarta menjadi kota yang lebih baik, inovatif, dan kreatif. Smart Governance adalah salah satu program dari Jakarta Smart City dalam mengelola dan mengatasi permasalahan dengan menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi, berkolaborasi dan terintegrasi pada pelayanan publik. Namun, pada awal pelaksanaan Jakarta Smart City masih mengalami berbagai kendala seperti tingkat partisipasi masyarakat masih terbilang rendah dan sistem yang belum berjalan baik yang menyebabkan implementasi yang kurang maksimal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi Jakarta Smart City dalam mewujudkan Smart Governance pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, implikasi Jakarta Smart City dalam mewujudkan Smart Governance pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, dan faktor penghambat serta faktor pendorong dalam mewujudkan Smart Governance pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Jakarta Smart City dalam mewujudkan Smart Governance sudah terlaksana dengan baik. Keenam variabel faktor keberhasilan implementasi terpenuhi dan berjalan baik. Tetapi, masih ditemui beberapa faktor penghambat yang menjadi evaluasi dan faktor pendorong yang dapat terus ditingkatkan oleh Unit Pengelola Jakarta Smart City.","PeriodicalId":207698,"journal":{"name":"Unnes Political Science Journal","volume":"116 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127999371","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Strategi Pemenangan Pemilihan Kepala Desa Berbasis Kearifan Lokal Madura Perantauan di Desa Sukadanau Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Tahun 2018","authors":"Eka Arief Wibowo, Erisandi Ardithama","doi":"10.15294/upsj.v6i2.59544","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.59544","url":null,"abstract":"Pemilihan kepala desa merupakan suatu representasi dari demokrasi lokal yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Pemilihan kepala desa yang ada di Desa Sukadanau merupakan salah satu contoh dari demokrasi lokal tersebut. Dalam penelitian ini berupaya untuk menganalisis terkait bagaimana peran masyarakat Madura perantauan dalam membantu proses pemenangan pemilihan kepala desa di Desa Sukadanau. Terkait hal ini peneliti juga berupaya menganalisis terkait dengan bagaiamana strategi yang dilakukan untuk pemenangan pemilihan kepala desa berbasis kearifan lokal masyarakat Madura di Desa Sukadanau pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang memfokuskan penelitian pada situasi yang terjadi dilapangan berdasarkan data yang dimiliki oleh narasumber sehingga penelitian ini mampu menggambarkan kondisi dilapangan dengan lebih realistis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang meliputi teknik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data Hasil penelitian ini menunjukan terkait peran dan strategi pemenangan pemilihan kepala desa berbasis kearifan lokal masyarakat Madura di Desa Sukadanau. Dalam penelitian ini berfokus pada strategi yang digunakan oleh salah satu calon kepala desa yang melakukan pendekatan melalui nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Madura yang di Desa Sukadanau, hal ini dilakukan karena masyarakat Madura merupakan suatu kumpulan masyarakat yang suaranya tidak bisa dibeli oleh hanya dengan uang tetapi juga membutuhkan kedekatan emosional sehingga strategi pendekatan melalui nilai kearifan lokalnya menjadi salah satu upaya untuk mendapatkan hati masyarakat Madura.Saran dalam penelitian ini diharapkan, bahwa pendekatan berdasarkan analisis kearifan lokal masyarakat bisa digunakan dengan efisien pada proses demokrasi seperti pada pemilihan kepala desa, hal ini  dikarenakan politik bukan hanya perihal uang saja melainkan pembentukan karakter yang baik serta pola komunikasi yang berkelanjutan menjadi kunci dalam memenangkan hati masyarakat. Hal ini termasuk pada strategi pemenangan yang dilakukan kepada masyarakat Madura di Desa Sukadanau yang aslinya bukan warga lokal namun karena populasi yang cukup dominan mampu memiliki andil dalam proses demokrasi ini.","PeriodicalId":207698,"journal":{"name":"Unnes Political Science Journal","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122656395","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Efektivitas Kebijakan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam Pengembangan Potensi Lokal Melalui Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2019","authors":"Rochmah Dianingratri, M. A. Munandar","doi":"10.15294/upsj.v6i2.42007","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/upsj.v6i2.42007","url":null,"abstract":"Hasto Wardhoyo menjabat sebagai Bupati Kulon Progo sejak tahun 2012 menjadikan potensi lokal Kulon Progo mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk lebih dikembangkan. Inovasi kebijakan publik Bupati Kulon Progo melalui kebijakan Bela dan Beli Kulon Progo mendorong pengembangan potensi lokal untuk melindungi produk lokal Koperasi dan UMKM Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah 1) Efektivitas pelaksanaan kebijakan Publik Bupati Kulon Progo dalam pengembangan potensi lokal yang dapat dilihat dari ketepatan kebijakan yaitu Perda Perda Kabupaten Kulon Progo No 5 tahun 2016 tentang Potensi Lokal dan Perda Nomor 16 tahun 2016 tentang Perlindungan Koperasi dan UMKM, kebijakan yang dibuat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Kulon Progo, ketepatan pelaksanaan yaitu pelatihan pengemasan produk, perizinan HKI, bantuan permodalan dengan bekerjasama dengan perbankan, BUMD, BUMN melalui pinjaman kredit, pemasaran produk melalui Tomira, ketepatan target yaitu untuk target dapat tercapai koperasikabupaten Kulon Progo telah melakukan takeover pada 19 toko modern menjadi Tomira dengan anggota UMKM penyetok, dan ketepatan lingkungan baik Pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, pelaku Koperasi dan UMKM serta masyrarakat memberikan dukungan. 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan yaitu jiwa entrepreneurship dan skill masyarakat yang masih rendah, faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan yaitu komitmen dari para pelaku usaha Koperasi dan UMKM. \u0000 ","PeriodicalId":207698,"journal":{"name":"Unnes Political Science Journal","volume":"360 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134409879","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Religious Bodies as Catalyst For National Development in Africa: The Case of The Living Faith Church","authors":"O. Omodunbi, O. Akinrinde, Richard A. Ige, Oluwadamilare Olawole","doi":"10.15294/upsj.v5i2.47061","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/upsj.v5i2.47061","url":null,"abstract":"Politics and religion overtime have become two sides of a coin. This is particularly through of Africa, Nigeria inclusive, due to the nature of colonialism that accompanied introduction of Christian religion.  No matter how conceived, the activities of the various missionary bodies that came with colonialism brought about development to Nigeria in all spheres of live especially in the education sector. This can be attested to by many schools set up by the Christian missionaries that provided quality education for many generations during and after colonial rule in the country. This paper attempts to investigate the activities of the Living Faith church (Winners Chapel) in bringing development through education. The paper found that the Living Faith church have invested vigorously in the education sector as manifested in the establishment of two Universities and chains of Secondary and Primary schools across the country that have continued to train scores of Nigerians and in turn contributing to the development of the country. Although it has been argued that the type of education provided by this church is too expensive and targeted at the elites when compared to the education provided by the early Christian missionaries. The paper concludes that since governmental authorities at various levels have continued to neglect the education sector in spite of the teeming yearning of Nigerians for  quality education, the cost of ignorance cannot be compared to the services rendered by the Living faith church in the education sector and thereby contributing its own quota to the development of Nigeria. \u0000Keywords: Religion, Church, Development, Winners Chapel, Education","PeriodicalId":207698,"journal":{"name":"Unnes Political Science Journal","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124324347","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pola Kaderisasi Organisasi Ekstra Kampus: Studi Kasus Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FISIP UIN Syarif Hidayatullah","authors":"Anggian Nurtanto, Aris Munandar","doi":"10.15294/upsj.v5i2.50418","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/upsj.v5i2.50418","url":null,"abstract":"Kaderisasi merupakan hal penting dalam organisasi, terutama organisasi perkaderan seperti HMI. Kaderisasi merupakan proses penurunan nilai dari senior ke junior dan menandakan adanya sebuah keberlanjutan dalam sebuah organisasi. Himpuan mahasiswa Islam Komfisip UIN Syarif Hidayatullah dianggap merupakan salah satu komisariat terbaik yang melakukan kaderisasi dan menghasilkan kader-kader berkualitas. Baik dalam prestasi akademik, non akademik maupunn gerakan politik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pola kaderisasi HMI Komfisip UIN Syarif Hidayatullah Cabang Ciputat? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa pola kaderisasi organisasi HMI Komfisip UIN Syarif Hidayatullah terdiri dari 3 fase, yaitu: fase pengenalan, pembentukan dan pengabdian. Dalam fase pengenalan berisi agenda pengenalan ideologi HMI dan rekrutmen anggota, fase pembentukan berisi kegiatan kaderisasi formal, non formal dan informal. Kaderisasi formal memiliki kegiatan terstruktur, sistematis dan berjenjang. Diawali dengan MAPERCA dan Latihan Kader 1 kemudian dilanjut dengan follow up dan upgrading. Kaderisasi non formal terdiri dari kegiatan minat bakat seperti pelatihan menulis, debat, sekolah kepemimpinan, diskusi (study club), akademi insan cita serta rekreasi dan olahraga. Sedangkan kaderisasi informal bersifat pembangunan kualitas SDM berdasarkan rasa kekeluargaan disertai dengan manajemen organisasi. Fase pengabdian dilakukan oleh alumni HMI yang tergabung dalam KAHMI. Metode yang sering dilakukan dalam proses kaderisasi adalah ceramah dan diskusi.","PeriodicalId":207698,"journal":{"name":"Unnes Political Science Journal","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124387315","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangduwur dalam Pengembangan Potensi Wisata Pantai Menganti Kabupaten Kebumen","authors":"Praba Wandira, P. Lestari","doi":"10.15294/upsj.v5i2.46948","DOIUrl":"https://doi.org/10.15294/upsj.v5i2.46948","url":null,"abstract":"Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan potensi wisata Pantai Menganti Kebumen dan untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sejak awal penerencanaan pembangunan. Pemberdayaan dilakukan berdasarkan tujuh tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pengkajian (assessment), tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap performalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. (2) Pemberdayaan dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah Desa Karangduwur dengan LMDH selaku pengelola objek wisata Pantai Menganti. Bentuk kerjasama tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Penerapan kebijakan ini dinilai berdasarkan 5 variabel yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik.","PeriodicalId":207698,"journal":{"name":"Unnes Political Science Journal","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123122670","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}