Negara dan Keadilan最新文献

{"title":"PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MALANG DALAM PENCEGAHAN BENCANA BANJIR","authors":"M. Muhibbin, Umar Said Sugiharto, Budi Parmono","doi":"10.33474/HUKUM.V9I2.9284","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/HUKUM.V9I2.9284","url":null,"abstract":"AbstrakPeristiwa banjir yang terjadi di wilayah di kota Malang Jawa Timur mengakibatkan di beberapa  ruas jalan protocol dan rumah warga  di kota Malang terendam air. Peristiwa banjir seperti ini akan terus terjadi setiap tahun, apabila penyebab utamanya tidak segera dibenahi secara terencana.  Karena itu, identifikasi penyebab banjir perlu dicari dan dirumuskan solusinya secara riil. Secara umum, penyebab utama banjir yang terjadi di  kota Malang, selain curah hujan yang tinggi, maraknya perumahan baru (real estat), pusat perbelanjaan modern dan rumah toko (Rukoh) di Kota Malang, dangkalnya saluran pembuangan air (drainase) juga akibat rusaknya hutan- hutan di daerah hulu yang kemudian membawa air bah ke kawasan hilir yang lebih rendah, serta banyaknya lokasi yang seharusnya manjadi ruang terbuka hijau sebagai tempat resapan air  justru ditempati bangunan permanen. Terkait dengan hal itu perlu adanya pengkajian ulang terhadap kebijakan yang sudah ada yang dapat mengatasi masalah banjir di kota Malang dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara terorganisasi untuk dapat mengambil tindakan awal dalam penanggulangan banjir..Kata kunci: Banjir, bangunan permanen dan partisipasi masyarakatAbstractFloods that occurred in the city of Malang, East Java, resulted in several protocol roads and residents' houses in the city of Malang being flooded. Floods like this will continue to occur every year, if the main cause is not addressed in a planned manner. Therefore, it is necessary to identify the causes of flooding and formulate a solution in real terms. In general, the main causes of flooding that occur in the city of Malang, apart from high rainfall, the rise of new housing (real estate), modern shopping centers and shop houses (Rukoh) in Malang City, shallow drains are also due to forest destruction. - forests in the upstream areas which then carry flood waters to lower downstream areas, and many locations that should be green open spaces as water infiltration areas are occupied by permanent buildings. Related to this, it is necessary to re-examine existing policies that can overcome the flood problem in Malang and optimize community participation in an organized manner to be able to take initial actions in flood prevention.Keywords: Flood, permanent building and community participation","PeriodicalId":206434,"journal":{"name":"Negara dan Keadilan","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134327552","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PASURUAN","authors":"Sri Hariyani","doi":"10.33474/HUKUM.V9I1.7492","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/HUKUM.V9I1.7492","url":null,"abstract":" Pengadilan Agama Pasuruan telah melakukan beberapa upaya dalam mengefektifkan mediasi mulai dari ditetapkannya beberapa hakim mediator dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan, serta mengupayakan dengan menyediakan ruang khusus mediasi dan papan nama-nama mediator yang memudahkan para pihak yang bersengketa dalam memilih mediator. Bahwasanya mediasi masih kurang begitu efektif dalam menyelesaikan masalah perceraian. Penyebab paling utama dalam hal ini adalah kelemahan kesadaran, egoisme dan tidak adanya kemauan kuat untuk damai. Dualisme fungsi mediator yang juga berperan sebagai Hakim memberikan pengaruh bagi mediasi yang dilakukannya. Diperlukan adanya mediator non Hakim ataupun mediator bersertifikat yang lebih berpengalaman untuk dapat lebih meningkatkan keberhasilan proses mediasi. Keberhasilan mediasi yang hanya sepuluh persen tersebut dikarenakan beberapa hal, yaitu kemampuan membawa suasana saat mediasi yang terkadang di selingi dengan gurauan kecil agar suasana tidak kaku. Selanjutnya yaitu kesabaran mediator yang mana hal ini merupakan poin utama dalam mediasi, sebab pihak berperkara dengan keadaan psikologi mereka yang berselisih tentunya akan membuat suasana menjadi kurang nyamanKata kunci: Mediasi, perkara, perceraianThe Pasuruan religious court has made several efforts in effective mediation ranging from the establishment of several judges to the mediator with the issuance of decree by the Chairman of the Court, and sought by providing a special space of mediation and the name Board of the mediator that facilitates the parties who dispute in selecting a mediator. The mediation is still less effective in resolving divorce problems. The main cause in this case is the weakness of consciousness, selfishness and lack of strong will for peace. Dualism functions of mediators who also act as judges influence the mediation he does. It is necessary for a non-professional mediator or a more experienced certified mediator to further enhance the success of the mediation process. The success of mediation is only ten percent due to several things, which is the ability to bring the atmosphere when mediation is sometimes interspersed with small jokes so that the atmosphere is not stiff. Furthermore, the patience mediator which is the main point in the mediation, because the parties litigated with the psychological state of the dispute will certainly make the atmosphere becomes less comfortableKeywords: mediation, matters, divorce","PeriodicalId":206434,"journal":{"name":"Negara dan Keadilan","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-11-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126140654","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROSEDUR EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA","authors":"Martono Martono","doi":"10.33474/HUKUM.V9I2.7389","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/HUKUM.V9I2.7389","url":null,"abstract":" Salah satu aspek penting dalam dunia perbankkan yang berkaitan dengan menjalankan aktifitasnya adalah soal jaminan. Pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit Bank BPR Bumi Rinjani Syariah Kepanjen Malang, dilakukan melalui mekanisme lain yang menyimpangi ketentuan yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara membuat Surat Kuasa Jual atas Obyek Jaminan Fidusia, Manfaat secara yuridis terhadap Surat Kuasa Jual Atas Obyek Jaminan Fidusia yang telah di waarmerking oleh Notaris, adalah bahwa bagi pihak Bank BPR akan semakin meneguhkan kedudukan Bank BPR sebagai kreditur untuk bisa menjual benda jaminan, meski tanpa mendaftarkan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia.Kata kunci: jaminan, fidusia, norma, eksekusi One important aspect in the banking world related to carrying out its activities is the matter of collateral. The implementation of fiduciary guarantees in the credit agreement of BPR Bumi Rinjani Syariah Kepanjen Bank Malang, is carried out through other mechanisms that deviate from normative juridical provisions, which is done by making a Power of Attorney to sell the Fiduciary Guarantee Object, a juridical benefit to the Power of Attorney for the Fiduciary Guarantee Object that has been on the waarmerking by the Notary, is that for the BPR Bank will further strengthen the position of the BPR Bank as a creditor to be able to sell collateral, even without registering fiduciary collateral at the Fiduciary Registration Office. Keywords: guarantee, fiduciary, norm, execution","PeriodicalId":206434,"journal":{"name":"Negara dan Keadilan","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127069437","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN KECELAKAAN PENERBANGAN DALAM MEMPEROLEH GANTI RUGI","authors":"M.Usman Syahrul A","doi":"10.33474/hukum.v8i2.4639","DOIUrl":"https://doi.org/10.33474/hukum.v8i2.4639","url":null,"abstract":"Dalam setiap kegiatan penyelenggaraan penerbangan akan memiliki risiko munculnya kerugian akibat cacat produk. Penumpang sebagai Konsumen yang menderita kerugian dalam kecelakaan pesawat udara akibat cacat produk dapat menuntut ganti kerugian terhadap pihak yang dianggap bertanggungjawab. Penyelesaian ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, luka-luka atau cacat akibat kecelakaan pesawat udara tersebut sebagai salah satu tanggungjawab hukum dalam penyelenggara penerbangan. Namun persoalan penyelesaian ganti kerugian yang berkaitan dengan tanggungjawab produk (Product Liability) dalam penyelenggaraan  penerbangan ini pada praktek seringkali belum sepenuhnya dapat diselesaikan, karena peraturan perundang-undangan  yang ada masih belum mengaturnya, baik hukum nasional maupun aturan hukum internasional.Kata Kunci: kecelakaan penerbangan, prinsip-prinsip tanggungjawab, korban, perlindungan, hukum dan ganti rugi.In each flight management activity, there is a risk of loss due to product defects. Passengers as Consumers who suffer losses in airplane accidents due to product defects can claim compensation for those who are considered responsible. Completion of compensation for passengers who have died, injuries or defects caused by aircraft accidents is one of the legal responsibilities in the flight operator. However, the problem of settlement of compensation related to product liability in the administration of this flight in practice is often not completely resolved, because the existing laws and regulations still do not regulate it, both national law and international law. Keywords: aviation accidents, principles of responsibility, victims, protection, law and compensation.","PeriodicalId":206434,"journal":{"name":"Negara dan Keadilan","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127759442","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}