{"title":"Tinjauan Terkait Penilaian Barang Milik Negara Maupun Tujuan Lainnya","authors":"Galuh Ajeng Eko Putri, Salwa Ilhanah, Zahra Rudhiya, Signorita Maharanie Setiawan Putri","doi":"10.31092/jaa.v3i1.1990","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jaa.v3i1.1990","url":null,"abstract":"There are many discrepancies between the value of BMN on the balance sheet and its fair value (Rosiana & Solovida, 2018). For this reason, BMN revaluation activities are needed, as happened in 2017-2018 (Nurbiyanto, 2020). In carrying out the revaluation, an assessment technique is needed that adapts to the needs and conditions in the implementation of the revaluation. The research method used is a qualitative research method using secondary data through literature studies. In 2018, the total BMN that was revalued consisted of 13% of land, 40% of roads, bridges and waterworks, and 47% of buildings (2017-2018 BMN Reassessment Report). Based on a literature study, there are three BMN valuation techniques, including full valuation, desktop valuation, and market-appeal robustity matrix (Nurbiyanto, 2020; Ahyati, Firmansyah & Kausar, 2020). \u0000Terjadi banyak ketimpangan antara nilai BMN di neraca dengan nilai wajarnya (Rosiana & Solovida, 2018). Untuk itu, diperlukan kegiatan revaluasi BMN, seperti terjadi pada tahun 2017-2018 (Nurbiyanto, 2020). Dalam melaksanakan revaluasi tersebut, diperlukan teknik penilaian yang menyesuaikan kebutuhan dan kondisi dalam pelaksanaan revaluasi. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi literatur. Pada tahun 2018, jumlah BMN yang direvaluasi terdiri atas 13% tanah, 40% jalan jembatan, dan bangunan air, serta 47% bangunan gedung (Laporan Penilaian Kembali BMN 2017-2018). Berdasarkan studi literatur, terdapat tiga teknik penilaian BMN, antara lain full valuation, desktop valuation, dan market-appeal robusticity matrix (Nurbiyanto, 2020; Ahyati, Firmansyah & Kausar, 2020).","PeriodicalId":196131,"journal":{"name":"JURNAL ACITYA ARDANA","volume":"2015 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128051302","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"IMPLEMENTASI PERPAJAKAN DALAM USAHA JASA KONSTRUKSI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN","authors":"Atika Ira Mahera","doi":"10.31092/jaa.v2i2.1342","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1342","url":null,"abstract":"Usaha jasa konstruksi adalah suatu layanan jasa konsultansiperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi.Pengusaha jasa konstruksi mempunyai perbedaan tarif pajak denganmelihat pekerjaan yang dilakukan. Pelaku usaha jasa konstruksi danpeneliti pajak seringkali merasakan kebingungan dalam menghitungpajak usaha jasa konstruksi. Penelitian ini bertujuan meluruskanperbedaan pasal yang sering dianggap membingungkan. Metode dalampenulisan adalah metode kuantitatif dengan melakukan studikepustakaan dan menggunakan data sekunder. Alasan dari penggunaandata sekunder adalah data yang lebih mudah didapatkan serta datatertulis biasanya melalui banyak riset seleksi sehingga dalampenulisannya sudah pasti dapat dipercaya dan minim fraud. Hasilpenelitian menunjukan perbedaan pada sistem perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan dalam usaha jasa konstruksi melibatkankeadaan perusahaan yang memiliki SIUJK dan SBU atau yang tidakmemiliki SIUJK dan SBU sehingga pajak pada masing-masing kegiatanmendapatkan perlakuan tarif berbeda. Penulisan diharapkan menjadireferensi pelajar yang ingin mengetahui jasa konstruksi dan pajaknya.Penulisan juga diharapkan menjadi referensi bagi calon pengusaha jasakonstruksi yang baru mau merintis untuk mengetahui masalah danpengenaan pajak yang akan dihadapi dalam usahanya agar sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku.","PeriodicalId":196131,"journal":{"name":"JURNAL ACITYA ARDANA","volume":"215 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133680811","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap Obat","authors":"Sri Mulyani","doi":"10.31092/jaa.v2i2.1641","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1641","url":null,"abstract":"Value Added Tax (VAT) is an important for Indonesia. The imposition of VAT on medicine as BKP can increase the purchase price of the medicine. However, medicine is a very important and basic need for public health. So, it’s availability cannot be ignored. The purpose of this study is to review the government's policy on the imposition of VAT on medicine and identify the best treatment and the impact that can be caused by the imposition of VAT on medicine. The author uses a qualitative method with data retrived from a literature study on regulations about VAT on medicine delivery and uses data from interviews with several sources. The conclusion of this study is found that a difference in the imposition of VAT on pharmaceutical installations for medicine delivery, for outpatients are still subject to a 10% tariff, while inpatients are not subject to VAT because they are part of health services which are non taxable. The imposition of VAT on medicine has the potential to increase selling prices and reduce the level of access and utilization by the public. However, if VAT on medicine is abolished or reduced, there will be potential crimes by irresponsible parties.","PeriodicalId":196131,"journal":{"name":"JURNAL ACITYA ARDANA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134235411","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tinjauan Atas Pemanfaatan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Masa Pandemi di KPP Pratama Pare","authors":"Fadlilah Umi Salimatul Husna","doi":"10.31092/jaa.v2i2.1640","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1640","url":null,"abstract":"Akibat terjadinya Covid-19 termasuk di Indonesia, pemerintah memberikan berbagai kebijakan dalam perekonomian salah satunya Insentif Pajak Pertambahan Nilai. Insentif Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan dipandang kurang dimanfaatkan dengan optimal sehingga penelitian dilakukan pada salah satu KPP Pratama untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait insentif dan seberapa optimal pemanfaatan insentif Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaksanakan. Penelitian dilaksanakan dengan dua metode yaitu Studi Pustaka dan Wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya penyampaian informasi telah dilaksanakan dengan baik melalui berbagai media yang dapat menjangkau masyarakat dalam wilayah kerjanya namun dalam pelaksanannya terdapat beberapa kendala yang seringkali dihadapi. Pemanfaatan insentif PPN telah berjalan baik namun masih kurang optimal dibuktikan dengan sedikitnya jumlah KLU yang memanfaatkan dibandingkan dengan banyaknya KLU yang dapat memanfaatkan Insentif PPN dan dalam pemanfaatan insentif PPN terdapat kendala yang dihadapi oleh wajib pajak sehingga pemanfaatan Insentif PPN kurang optimal.","PeriodicalId":196131,"journal":{"name":"JURNAL ACITYA ARDANA","volume":"38 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124359572","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"DAMPAK PEMBANGUNAN SENTRA IKM MENGGUNAKAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BANYAKNYA INDUSTRI KECIL MENENGAH DI INDONESIA","authors":"Ellita Rahardyan Maharani, R. Riyanto","doi":"10.31092/jaa.v2i2.1836","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1836","url":null,"abstract":"Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (Sentra IKM) merupakan salah satu program kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk pengembangan dan penumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) baru serta untuk percepatan pemerataan pemerataan industri di seluruh Indonesia. Pembangunan Sentra IKM ini dilakukan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak program pembangunan Sentra IKM tahun 2016-2019 terhadap peningkatan banyaknya Industri Kecil Menengah di Indonesia dengan menggunakan Data Industri Mikro Kecil, Data Industri Besar Sedang serta Data Status Operasional Sentra IKM dan menggunakan metode fixed effect difference in difference (FE-DID). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa operasional Sentra IKM di kabupaten/kota di Pulau Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku dan Papua memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan banyaknya IKM pada jenis industri pangan, kerajinan dan alat angkut. Namun dampak tersebut berbeda pada jenis industri logam dan alat mesin pertanian di Pulau Jawa dan Sumatera akibat adanya perbedaan kondisi wilayah dan manfaat produktivitas pada masing-masing jenis industri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Pembangunan Sentra IKM efektif dalam menumbuhkan IKM baru di luar Pulau Jawa dan Sumatera pada jenis industri padat karya","PeriodicalId":196131,"journal":{"name":"JURNAL ACITYA ARDANA","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127246566","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"BER-“SATU (Sistem Aplikasi Terintegrasi UMKM)†PERKUAT UMKM MENUJU INDONESIA MAJU","authors":"Zakia Mega Fatmala, Fadhilah Lanang, Iqlima Zahra","doi":"10.31092/jaa.v2i2.1728","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jaa.v2i2.1728","url":null,"abstract":"The Covid-19 pandemic was a non-natural national disaster that has hit the whole world, including Indonesia. The Covid-19 pandemic has resulted in problems not only in the health sector but also in the economic sector, especially the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. MSMEs have an important role in absorbing Indonesian workers, but until now MSME actors are still having trouble getting business capital, as well as to conduct transactions with customers (customers). In addition, due to the Covid-19 pandemic, the income of MSME actors has decreased, due to the limited space for the community to carry out economic activities. This certainly affects Indonesia's economic growth, which is currently recovering due to Covid-19. Therefore, it is necessary to have a new system for MSMEs to facilitate their access to capital and transactions. With the SATU application, it is hoped that it can help the government help MSME actors from adversity due to Covid-19. The results of the effectiveness of the application can be seen from MSME actors, who are getting easier at getting business capital and making transactions easier. Thus, the income of MSME actors will increase, and the Indonesian economy could experience a significant recovery. In compiling this paper, the author uses a literature study research method.","PeriodicalId":196131,"journal":{"name":"JURNAL ACITYA ARDANA","volume":"1247 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131733176","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"EVALUASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KABUPATEN GIANYAR","authors":"Sang Ayu Made Regitha Megaartha","doi":"10.31092/jaa.v2i1.1714","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1714","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan menganalisis Program Keluarga Harapan sehubungan dengan arah kebijakan, evaluasi pelaksanaan dengan peraturan terkait, perbedaan penyaluran sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, dan kendala penyalurannya di Kabupaten Gianyar, Bali. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan mengobservasi secara langsung Dinas Sosial Kabupaten Gianyar. Wawancara dilakukan dengan melibatkan tiga pihak yaitu 3 (tiga) orang dari Dinas Sosial Kabupaten Gianyar (Sekretaris Dinas, Supervisor Aplikasi SIKS-NG, dan Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan); 1 (satu) orang akademisi yang mengamati perkembangan Program Keluarga Harapan di Bali; dan 10 (sepuluh) orang keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gianyar. Hasil menunjukkan bahwa tren jumlah keluarga penerima manfaat cenderung meningkat secara signifikan pada periode tertentu. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyaluran Program Keluarga Harapan yang baik harus memenuhi persyaratan 6 T Kementerian Sosial. Dalam hal ini, penyaluran Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar sudah memenuhi 5 dari 6 kaidah. \u0000 ","PeriodicalId":196131,"journal":{"name":"JURNAL ACITYA ARDANA","volume":"32 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126094947","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TINJAUAN MEKANISME PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI DIGITAL GAME ONLINE","authors":"Viky Bayu Setyo Aji","doi":"10.31092/jaa.v2i1.1643","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1643","url":null,"abstract":"Penelitian ini membahas mengenai pengenaan pajak atas transaksi dalam game online yang dilatarbelakangi dengan besarnya perkembangan transaksi melalui sistem elektronik yang ada di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi mekanisme pemajakan atas transaksi digital game online, mengidentifikasi hal-hal yang menjadi tantangan pemajakan game online, dan mengidentifikasi mekanisme pengawasan yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian dianalisis dengan teknik analisis konten. Teknik ini menggunakan berbagai jenis dokumen sebagai konten yang akan dianalisis seperti buku, jurnal ilmiah, media elektronik, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dan konten virtual. Hasil penelitian ini yaitu pengenaan pajak pertambahan nilai atas transaksi digital dalam game online memiliki karakteristik yang sama dengan pengenaan PPN terhadap barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak lainnya sehingga tidak ada aturan yang mengatur secara khusus terkait pemajakan game online.","PeriodicalId":196131,"journal":{"name":"JURNAL ACITYA ARDANA","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131104582","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA PT BLUE BIRD TBK BERDASARKAN PSAK 16","authors":"Nurma Gupita Ayuningtyas","doi":"10.31092/jaa.v2i1.1347","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1347","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan di Indonesia mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. PT Blue Bird Tbk merupakan pionir dalam industri taksi di Indonesia yang resmi go public di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 November 2014. Oleh sebab itu, laporan keuangan PT Blue Bird Tbk semestinya disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia. Aktiva tetap merupakan satu dari beberapa komponen yang terdapat di laporan keuangan, khususnya dalam laporan posisi keuangan. Karena memiliki peranan yang penting, entitas harus menentukan kebijakan pengelolaan aset tetap yang tepat dan memadai. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan akuntansi aset tetap pada PT Blue Bird Tbk berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16, mulai dari perolehan hingga penyajian serta pengungkapan dalam laporan keuangan untuk laporan keuangan PT Blue Bird Tbk tahun 2019 (audited). Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang berupa metode kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, PT Blue Bird Tbk menerapkan PSAK 16 tentang Aset Tetap dengan cukup baik dan telah memadai.","PeriodicalId":196131,"journal":{"name":"JURNAL ACITYA ARDANA","volume":"281 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134102968","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"OPTIMALISASI UMKM MENGGUNAKAN PENDEKATAN TRIPLE-HELIX TERHADAP UPAYA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA COVID-19","authors":"Bangkit Ayatullah Datupalinge, Arda Geby Ayu Salsa, Ripda Alifa","doi":"10.31092/jaa.v2i1.1731","DOIUrl":"https://doi.org/10.31092/jaa.v2i1.1731","url":null,"abstract":"Pasca Pandemi Covid-19 Pemerintah Indonesia meluncurkan salah satu program yang dikenal dengan sebutan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau yang disingkat program PEN. Program PEN ini sebuah kegiatan yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Oleh karena itu, UMKM menjadi sektor khusus yang menjadi perhatian pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional. Para pelaku UMKM semestinya memaksimalkan penggunaaan program PEN dalam memulihkan kondisi usahanya pasca pandemi. Namun, pada kenyataannya banyak UMKM yang tidak memanfaatkan program PEN tersebut. Tak sedikit dari pelaku UMKM yang bahkan tidak mengetahui sama sekali terkait adanya program yang disediakan pemerintah tersebut, sehingga program tersebut bisa dikatakan tidak berjalan secara maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan optimalisasi program tersebut terhadap UMKM agar pemulihan ekonomi nasional dapat mencapai titik optimal. Adapun metode yang dapat digunakan pada proses optimalisasi tersebut yaitu dengan menggunakan pendekatan Triple-Helix. Model pendekatan Triple-Helix ini melibatkan tiga (3) aktor, yaitu pemerintah, perguruan tinggi dan swasta.","PeriodicalId":196131,"journal":{"name":"JURNAL ACITYA ARDANA","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-11-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122237320","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}