Jurnal AdhikariPub Date : 2023-06-29DOI: 10.53968/ja.v2i4.91
Rio Yosiko
{"title":"PROSES PENGANGGARAN DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI SUMATERA SELATAN","authors":"Rio Yosiko","doi":"10.53968/ja.v2i4.91","DOIUrl":"https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.91","url":null,"abstract":"Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana proses penganggaran dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, apa faktor pendukung dan faktor penghambatnya, dan apa strategi untuk meningkatkan penganggarannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Penelitian dalam memperoleh informan menggunakan non probability sampling dengan menggunakan teknik purpose sampling. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diperoleh hasil penelitian bahwa dalam proses penganggaran urusan pemerintahan umum pada badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Sumatera Selatan ditemukan masih terdapat perbedaan persepsi dan penafsiran dan keragu-raguan antara penyelenggara pemerintah daerah terhadap transisional pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yang seharusnya dibiayai oleh APBD sebagaimana peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Beberapa yang menjadi faktor pendukung yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan yang cukup besar, kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya dan hankam yang relatif kondusif, perkembangan teknologi informasi yang semakin mutakhir. Faktor Penghambat yaitu banyaknya personil atau SDM yang dipindahtugaskan atau mutasi, peraturan yang dibuat di lingkungan Badan Kesbangpol masih terdapat kekurangan, di mana tidak adanya hukuman dan hadiah untuk karyawannya, Peraturan Pelaksana Urusan pemerintahan umum yang belum disahkan. Oleh karena itu perlu startegi untuk meningkatkan alokasi anggaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui; ketersedian data dan informasi; membangun pola hubungan kerja antar lembaga pemerintah, peningkatan sdm, sinkronisasi program anggaran; dan optimalisasi peran forum-forum Kesbangpol dan tokoh masyarakat.","PeriodicalId":195737,"journal":{"name":"Jurnal Adhikari","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126991748","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AdhikariPub Date : 2023-06-29DOI: 10.53968/ja.v2i4.89
Syauyiid Alamsyah, Deni Angela
{"title":"DINAMIKA POLITIK DALAM GERAKAN MASYARAKAT SIPIL MENOLAK PRIVATISASI PENGELOLAAN AIR DI JAKARTA","authors":"Syauyiid Alamsyah, Deni Angela","doi":"10.53968/ja.v2i4.89","DOIUrl":"https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.89","url":null,"abstract":"Berakhirnya privatisasi dalam pengelolaan air di Jakarta pada awal tahun 2023 yang diharapkan oleh masyarakat untuk dikelola secara mandiri kembali menuai polemik. Dalam proses pengalihan kekuasaan di dalam pengelolaan air yang telah 25 tahun dikuasai oleh swasta yakni dengan Palyja dan Aetra minim transparansi. Penyediaan pelayan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dan momentum berakhirnya kontrak dengan swasta terkait pengelolaan air untuk dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masuk ke babak baru dalam privatisasi. Masyarakat sipil menilai bahwa penyelenggaraan dalam tata kelola air di Jakarta masih belum cukup memadai selama dibawah penguasaan swasta, pengelolaan air menjadi sektor yang penting dan harus diambil alih oleh negara dalam pengelolaannya. Dinamika politik dalam artikel ini melihat bahwa ketidakmampuan negara dalam pengelolaan air setelah berakhirnya kontrak dengan swasta memunculkan model privatisasi baru. Hal ini terlihat dari keputusan dan kebijakan pemerintah Jakarta yang menjalin kerjasama dengan PT Moya sampai tahun 2030. Diakhir artikel ini, menggunakan pendekatan politik lingkungan dengan melihat penerapan privatisasi dalam masa peralihan dan permasalahan tata kelola air yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukannya peran masyarakat sipil dalam mengawasi dinamika politik yang terjadi terutama dalam praktek-praktek yang kaitannya dengan sumber daya dan kebutuhan masyarakat.","PeriodicalId":195737,"journal":{"name":"Jurnal Adhikari","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133733164","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AdhikariPub Date : 2023-06-29DOI: 10.53968/ja.v2i4.88
Yohanes Oci, Heru Wahyudi, Zakaria Habib Al-Ra’zie, Kata Kunci, Akuntabilitas, Desa, Dan Desa
{"title":"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KARANGPATRI, KECAMATAN PEBAYURAN, KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT","authors":"Yohanes Oci, Heru Wahyudi, Zakaria Habib Al-Ra’zie, Kata Kunci, Akuntabilitas, Desa, Dan Desa","doi":"10.53968/ja.v2i4.88","DOIUrl":"https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.88","url":null,"abstract":"Pemerintah terus mengupayakan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh pelosok negeri yaitu dengan menghadirkan program dana desa dengan skala prioritas pada sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Skala prioritas itu didasari landasan hukum pada pasal 19 ayat (2) PP No. 22 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Skala prioritas tersebut dengan mengacu pada RPJM Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, penelitian ini lebih kepada pendekatan akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dilihat dari besaran alokasi anggaran untuk sektor pembangunan dan sektor pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip akuntabilitas Kepala Desa Karangpatri dalam pengeloaan dana desa dengan mengacu pada skala prioritas pasal 29 PP No. 22 Tahun 2022 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN, yaitu dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disajikan dalam bentuk pertanyaan bagaimana, hambatannya, dan upaya kepala Desa Karangpatri untuk mengatasi hambatan yang terjadi yang berefek pada prinsip akuntabilitas. Masalah dalam penelitian ini adalah terkait dengan kurangnya transparansi anggaran dana desa sehingga masyarakat sulit untuk mengakses baik Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maupun dalam bentuk dokumen yang lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi sementara analisis data dengan cara mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelolah, mengsintesiskan, mecari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Penentuan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling diantaranya Kepala Desa Karangpatri, BPD Desa Karangpatri, dan Tokoh Masyarakat di Desa Karangpatri. Sementara teknis analisis data yaitu dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber baik dari wawancara maupun pengamatan yang sudah dilakukan dalam bentuk catatan lapangan, dokumen resmi, gambar, foto, dan dokumen pribadi.","PeriodicalId":195737,"journal":{"name":"Jurnal Adhikari","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133442173","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AdhikariPub Date : 2023-06-29DOI: 10.53968/ja.v2i4.87
Citra Pendamping Desa, Dalam Mendorong, Perubahan Di Desa, Kata Kunci, Citra Diri, Citra Pendamping, D. Mendorong, Perubahan Di Desa, luasnya agar bisa, memanfaatkan potensi, ataupun nilai-nilai, kearifan lokalnya, dikembangkan untuk kehidupan, Y. baik, Kehadiran tenaga Pendamping Desa
{"title":"CITRA PENDAMPING DESA DALAM MENDORONG PERUBAHAN DI DESA","authors":"Citra Pendamping Desa, Dalam Mendorong, Perubahan Di Desa, Kata Kunci, Citra Diri, Citra Pendamping, D. Mendorong, Perubahan Di Desa, luasnya agar bisa, memanfaatkan potensi, ataupun nilai-nilai, kearifan lokalnya, dikembangkan untuk kehidupan, Y. baik, Kehadiran tenaga Pendamping Desa","doi":"10.53968/ja.v2i4.87","DOIUrl":"https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.87","url":null,"abstract":"Kehadiran tenaga Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)-dibaca pendamping desa, yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) difungsikan sebagai salah satu instrumen menjadi untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat desa. Pendamping desa menjadi bagian dari masyarakat desa. Mereka harus mampu menjadi fasilitator/pendamping dalam pengembangan informasi maupun pengetahuan, termasuk mendorong pengawasan siklus pembangunan desa. Kehadiran pendamping desa diharapkan mampu menjawab minimnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di desa yang sampai sekarang masih menjadi persoalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan studi literatur. Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Transfer pengetahuan konsep citra pendamping desa oleh Kemendes PDTT dalam setiap pelatihan peningkatan kapasitas pendamping desa sepanjang dua tahun belakangan ini (2021 dan 2022), diorientasikan pada peningkatan kualitas kompetensi dan kinerja. Tujuan besarnya adalah bagaimana para pendamping desa mendorong sebuah perubahan sebagai representasi kehadiran negara/pemerintah. Namun yang tak kalah penting, para pendamping desa mampu menjalankan tugas-tugas pokoknya yaitu melakukan pendampingan masyarakat desa.","PeriodicalId":195737,"journal":{"name":"Jurnal Adhikari","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130139979","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AdhikariPub Date : 2023-06-29DOI: 10.53968/ja.v2i4.90
Mulya Sarmono, Kata Kunci, Pembaharuan, Masyarakat Hukum Pidana, Hukum Adat, Perpu Kehutanan, Cipta Kerja, Sarmono, Mulya. Pembaharuan, Kehutanan Terhadap, E. masyarakat
{"title":"PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA","authors":"Mulya Sarmono, Kata Kunci, Pembaharuan, Masyarakat Hukum Pidana, Hukum Adat, Perpu Kehutanan, Cipta Kerja, Sarmono, Mulya. Pembaharuan, Kehutanan Terhadap, E. masyarakat","doi":"10.53968/ja.v2i4.90","DOIUrl":"https://doi.org/10.53968/ja.v2i4.90","url":null,"abstract":"Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Pada awalnya, Masyarakat Hukum Adat tidak bisa secara bebas mengakses sumber daya alam di kawasan hutan adatnya, karena negara membatasi pengelolaan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Padahal, Masyarakat Hukum Adat secara turun-temurun menggantungkan kehidupan komunitasnya pada hutan adat. Jika terdapat warga di komunitas yang melanggar, maka akan diadili di pengadilan dengan anggapan telah merusak hutan. Dalam perkembangannya, perubahan pada kedua regulasi tersebut dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mengubah sanksi pidana menjadi sanksi administratif jika yang didakwa merusak hutan, hidup di sekitaran hutan minimal 5 tahun. Meski demikian, bukan berarti Masyarakat Hukum Adat terlepas dari ancaman hukuman apabila tetap memanfaatkan hasil hutan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan menelaah bagaimana konsep eksistensi Masyarakat Hukum Adat terhadap kawasan hutan? Serta bagaimana pembaharuan hukum pidana kehutanan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, bersifat deskriptif, analisis data secara kualitatif dan menggunakan logika deduktif.","PeriodicalId":195737,"journal":{"name":"Jurnal Adhikari","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126224929","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AdhikariPub Date : 2023-01-29DOI: 10.53968/ja.v2i3.80
Anggi Anggraeni Kusumoningtyas
{"title":"NEXUS PENGAWASAN SIBER SEBAGAI INSTRUMEN KEAMANAN NASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI: PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA","authors":"Anggi Anggraeni Kusumoningtyas","doi":"10.53968/ja.v2i3.80","DOIUrl":"https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.80","url":null,"abstract":"Beberapa tingkat pengawasan dan kerahasiaan negara diperlukan untuk melindungi dari ancaman keamanan nasional. Akan tetapi, pengawasan siber dengan transparansi minimal mengancam hak-hak politik yang melekat pada nilai-nilai demokrasi jika tidak dilakukan sesuai dengan kriteria yang ketat. Penelitian ini berfokus pada perdebatan nexus pengawasan siber sebagai instrumen keamanan nasional dan relevansinya dengan demokrasi. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, peneliti menggunakan metode kualitatif yang datanya dikumpulkan melalui studi pustaka dan analisis bukti dokumen. Adapun teori yang digunakan ialah teori dan infrastruktur pengawasan siber Lawrence Lessig, serta Jack Balkin dan Sanford Levinson dengan fenomena national surveillance state-nya. Kemudian peneliti juga menggunakan konsep demokrasi dan konsep keamanan nasional untuk mengkaji penggunaan pengawasan siber dalam kaca mata demokrasi sehingga menghasilkan perdebatan di antara keduanya. Dari hasil penelitian ini ditemukan hal-hal sebagai berikut: Pertama, komponen utama dari debat pengawasan siber dan demokrasi adalah kompetisi teknologi. Kedua, keseimbangan dalam praktik pengawasan siber dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dihasilkan oleh demokrasi. \u0000Kata Kunci : Pengawasan Siber, Demokrasi, Keamanan Nasional, Teknologi Siber.","PeriodicalId":195737,"journal":{"name":"Jurnal Adhikari","volume":"26 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115443573","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AdhikariPub Date : 2023-01-29DOI: 10.53968/ja.v2i3.77
Ahmad Syauqi, Tomi Riyadi
{"title":"PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN","authors":"Ahmad Syauqi, Tomi Riyadi","doi":"10.53968/ja.v2i3.77","DOIUrl":"https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.77","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Banten. (2) pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Banten. (3) pengaruh budaya organisasi dan motivasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang Banten. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dengan analisis regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Motivasi Kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan penilaian responden terhadap variabel Motivasi Kerja diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,9%. 2) Budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan penilaian responden terhadap variabel Budaya Organisasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 78,9%. 3) Motivasi kerja dan budaya organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tangerang. Secara keseluruhan penilaian responden terhadap variabel kinerja pegawai diperoleh nilai rata-rata sebesar 83,3%. \u0000Kata Kunci : budaya organisasi; motivasi kerja; kinerja pegawai","PeriodicalId":195737,"journal":{"name":"Jurnal Adhikari","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132750659","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AdhikariPub Date : 2023-01-29DOI: 10.53968/ja.v2i3.79
Awaludin Marwan, Amalia Syauket
{"title":"PENGEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN RINTISAN DIGITAL","authors":"Awaludin Marwan, Amalia Syauket","doi":"10.53968/ja.v2i3.79","DOIUrl":"https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.79","url":null,"abstract":"Pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang meningkat pesat. Perusahaan rintisan digital bermunculan, sebagian menjadi raksasa perusahaan teknologi dan dijadikan rujukan regional dan internasional. Namun ada satu elemen yang banyak terlupakan dalam pembangunan ekosistem perusahaan rintisan digital ini. Perusaan Modal Ventura (PMV) sebagai satu elemen kunci perlu mendapatkan perhatian besar. Tanpa PMV ini, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia sulit bisa dimaksimalkan. Tulisan ini akan membahas posisi hukum PMV saat ini dan rekomendasi pembaharuannya di masa depan. Berkaitan dengan stimulasi peningkatan jumlah PMV yang terdaftar di otoritas, norma penyertaan dan permodalan, insentif pajak, termasuk memilih pasangan usaha (perusahaan rintisan digital) ini perlu terus dikembangkan. Apa dan bagaimana sejarahnya hukum PMV di Indonesia juga dibahas dalam tulisan ini. \u0000Kata Kunci: Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Rintisan Digital","PeriodicalId":195737,"journal":{"name":"Jurnal Adhikari","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122706981","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AdhikariPub Date : 2023-01-29DOI: 10.53968/ja.v2i3.78
Syauyiid Alamsyah, Nurdin
{"title":"LEMBAGA REPRESENTATIF PUBLIK: RELASI KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF PERBANDINGAN SISTEM PRESIDENSIAL VS SISTEM PARLEMENTER STUDI KASUS INDONESIA DENGAN INGGRIS","authors":"Syauyiid Alamsyah, Nurdin","doi":"10.53968/ja.v2i3.78","DOIUrl":"https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78","url":null,"abstract":"Studi komparatif sistem pemerintahan antara Indonesia dan Inggris, menjadi sesuatu yang menarik jika disandingkan keduanya. Berlatar belakang sistem yang berbeda, yakni presidensial dan parlementer menjadikan penerapan kedua sistem ini di dua negara tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang dapat diketahui. Indonesia dengan sistem presidensial dan multi partainya, dan Inggris sebagai pelopor atau ibu dari sistem parlementer di dunia, memperlihatkan bagaimana pembagiaan kekuasaan dijalankan dengan konsep demokrasi yang menjadi pedoman bagi negara demokrasi lainnya. Metode penelitian menggunakan data literature review dan data studi pustaka yang dapat mendukung analisis penelitian dengan relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan presidensialisme di Indonesia dikombinasikan dengan sistem multi partai, hal ini dikarenakan tingkat kemajemukan masyarakat yang sangat tinggi dan pluralitas sosial yang kompleks. Sedangkan, Inggris dengan sistem parlementernya dikenal dengan sistem dwi partainya dengan pemerintahan mayoritas satu partai yang kuat dan kerap mengalami pertukaran kekuasaan antara kubu Konservatif dan Buruh. Dalam konsep demokrasi, relasi kekuasaan lembaga representatif publik mengalami berbagai dinamika politik dan konflik politik. Demokrasi yang menitipkan aspirasi rakyat direpresentasikan ke dalam suatu lembaga yakni parlementer, membuat dalam sistem presidensial dan parlementer memiliki kekuataan lebih dalam proses perumusan kebijakan. Relasi kekuasaan tersebut bahkan bisa terjadi deadlock dalam sistem presidensial karena tidak adanya kata sepakat dan dukungan terhadap kebijakan yang pemerintah ambil. Sedangkan dalam lembaga parlemen, relasi kekuasaan antara eksekutif dan legislatif dapat berakhir pada proses mosi tidak percaya dan parlemen dapat menjatuhkan putusan mengganti perdana menteri. Demikian relasi antar kedua konsep menjalankan sistem pemerintahan, baik presidensial maupun parlementer. Keduanya memiliki esensi yang sama yakni, membawa kepentingan publik ke dalam perumusan kebijakan publik. \u0000Kata Kunci: Sistem Pemerintahan, Sistem Presidensil, Sistem Parlementer","PeriodicalId":195737,"journal":{"name":"Jurnal Adhikari","volume":"13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126154307","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Jurnal AdhikariPub Date : 2023-01-29DOI: 10.53968/ja.v2i3.76
Muhammad Saifullah, Isabella
{"title":"THE NEGOTIATION OF KEY ACTORS TOWARDS PETE-PETE (MINIBUS PUBLIC TRANSPORT) INTEGRATION IN MAMMINASATA BRT","authors":"Muhammad Saifullah, Isabella","doi":"10.53968/ja.v2i3.76","DOIUrl":"https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.76","url":null,"abstract":"Trans Mamminasata BRT in South Sulawesi is one of the national priority transportation program to solve traffic congestion in the region. The BRT operation will have a challenge since it is impacted the existing minibus public transport (Pete-pete). Many drivers have done several demonstrations against the BRT operation. Therefore, the negotiation strategy is need to be designed and implemented to realize this BRT program as all stakeholder’s goals. The objective of this study that used literature review method is to find out the most appropriate scheme options for Pete-pete’s actors (drivers and owners) to be integrated with Trans Mamminasata BRT system based on lessons learned from previous cases that occurred in DKI Jakarta Province and Semarang City through a negotiation process between dispute parties. For further studies, we suggest doing research to gain an existing players perspective on the BRT transition and testing the transition package as part of the negotiation. \u0000Key words: BRT, negotiation, transportation, bus reform, Mamminasata","PeriodicalId":195737,"journal":{"name":"Jurnal Adhikari","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-01-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123691265","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}