Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah最新文献

{"title":"Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian","authors":"Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari","doi":"10.58824/mediasas.v4i2.290","DOIUrl":"https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.290","url":null,"abstract":"    Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate E-court is a court instrument as a form of service to the community in terms of online case registration, online payment, sending trial documents (answers, replicates, duplicates and conclusions) and online summons, the e-court application is expected to improve services in its function of receiving online case registration where the public will save time and money when registering a case.This study aims to answer questions from the formulation of the problem: \"how is the application of the e-court system in divorce cases at the Cirebon City Religious Court\", \"What is the impact of the application of the e-court system in the Religious Court of Cirebon City for the community seeking justice\"          The research methodology uses a qualitative research methodology, namely research methods based on original data sources, both textually and non-textually.The results of this study: the application of the use of the e-court application in divorce cases, namely after the plaintiff received an electronic call, then an electronic trial was carried out in the trial of the plaintiff and the defendant agreed to conduct an electronic trial by filling in the principal agreement, so the parties could do it according to e-summons to The trial schedule has been integrated with the SIPP trial postponement, for the control mechanism (receiving, checking and forwarding) of all uploaded documents as long as they have not been verified by the judge the parties cannot download the documents sent. The e-court system brings smoothness, convenience and success to its users because with the e-court application, parties do not need to come to the court so that it does not incur transportation costs and it can be more efficient in time spent. Effectiveness of divorce case e-court, Religious Court","PeriodicalId":171112,"journal":{"name":"Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah","volume":"369 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-24","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133939961","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh","authors":"Muhd Farabi Dinata","doi":"10.58824/mediasas.v4i2.316","DOIUrl":"https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i2.316","url":null,"abstract":"    Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate  Perkawinan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia, karena manusiadiciptakan berpasang-pasangan. Dalam proses perkawinan melalui tahapan di mulai dari ta’aruf, kemudian lamaran, akad dan resepsi pernikahan. Ada perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan karena setiap daerah memiliki adat dan tradisi yang berbeda. Oleh karena itu bagaimana pelaksanaan adat istiadat dalam prosesi pernikahan di desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil? Dan bagaimana sanksi bagi orang yang tidak menjalankan walimah sesuai adat desa Rimo? Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum adat terhadap sanksi, serta ketetapan pemangku adat bagi laki-laki yang enggan mengikuti prosesi adat.  Penelitian lapangan ini adalah hasil obesrvasi dan wawancara di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh.  Hasil penelitian yang ditemukan, bahwa terdapat penerapan unsur-unsur adat perkawinan, sebelum pelaksanaan walimatul ursy ditemukan kegiatan-kegiatan seperti hinai menangko, yaitu proses memakai hinai bagi pengantin tanpa diketahui sintua (mukim atau gecik), selanjutnya hinai Sintua diawali dengan mengantarkan Nakan Gersing (nasi kunyit/ nasi tumpeng) ketempat sintua agar bersedia mendatangi walimatul ursy untuk melakukan tepung tawar (pesejuk), mengarakyaitu sebelum pengantin laki-laki diantarkan di kediaman pengantin wanita “anak dara” maka diadakan acara makan bersama “makan adat” dengan keluarga dekat yang dilakukan oleh mempule dirumahnya, dan sandingyaitu pengantin laki-laki disandingkan dengan pengantin perempuan “tandek” dipelaminan. bagi yang melanggar dikenakan sanksi adat dengan membayar  210.000 rupiah.","PeriodicalId":171112,"journal":{"name":"Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130586011","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAK GHARIM DALAM PEMBAGIAN ZAKAT","authors":"Abi Hasan","doi":"10.58824/mediasas.v4i1.360","DOIUrl":"https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.360","url":null,"abstract":"Salah satu golongan yang berhak menerima zakat adalah Gharim. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis cara penetapan Hak Gharim dalam pembagian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil 2) Untuk menganalisis ketentuan Hukum Islam mengenai persyaratan gharimdalam pembagaian zakat di Kampong Rimo Kec. Gunung Meriah Kab. Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dengan dua sumber yakni data primer dan data sekunder, selanjutnya data tersebut divalidasi maka pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian menjelaskan, Pentapan Gharim sebagai penerima Zakat di Kampong Rimo ditentukan berdasarkan hasil observasi dan hasil musyawarah yang dilakukan dengan melihat ketentuan syariat Islam. Golongan Gharim diberi bagian zakat untuk membayar utangnya dengan beberapa syarat. Syarat pertama , ia memiliki kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat digunakan untuk membayar utangnya. Syarat keduayaitu, orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau mengerjakan sesuatu hal yang diperbolehkan agama. Syarat ketiga adalah hutangnya harus dibayar pada waktu itu juga atau disegerakan membayar pada waktunya . Syarat keempat , keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang dapat ditahannya, sehingga hutang tersebut beralih ke anaknya atau dari beralih ke orang tuanya atau hutang pada orang yang mengalami kesulitan.","PeriodicalId":171112,"journal":{"name":"Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah","volume":"49 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124934092","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PRAKTIK JUAL BELI ZAKAT FITRAH DI MASJID ANTARA MUZAKKI DAN AMIL DI DESA TANAH MERAH ACEH","authors":"Muhd Farabi Dinata","doi":"10.58824/mediasas.v4i1.317","DOIUrl":"https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.317","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":171112,"journal":{"name":"Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130604607","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERTANGGUNG JAWAB WALI TERHADAP ANAK YATIM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah Daerah Aceh Singkil)","authors":"Zakirun Pohan","doi":"10.58824/mediasas.v4i1.264","DOIUrl":"https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.264","url":null,"abstract":"Panti Asuhan Putri ‘Aisyiyah menerima anak-anak yatim atau fakir miskin dengan syarat memiliki surat keterangan dari Kepala kampong masing-masing dimana mereka bertempat tinggal (domisili) yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak yatim atau fakir miskin. Kebanyakan orang tuan menitipkan anaknya karena ketidak mampuannya utuk mengurus dan menyekolahkannya. Penelitian ini akan menemukan sebuah hasil terkait pertanggungjawaban wali terhadap anak yatim. Metode Penelitian yang digunakan yakni penelitian lapangan selain itu juga penulis menggunakan penetian pustaka. Hasil penelitian, kurang perhatiannya wali terhadap anak yang telah dititipkan di panti Asuhan. Seharusnya setiap orang tua terus berupaya demi bisa bersama anak perwaliannya dan mengasuh dengan sebaik-baiknya..","PeriodicalId":171112,"journal":{"name":"Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114843967","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ISTERI DALAM KASUS CERAI GUGAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna)","authors":"Hanik Harianti, M. Mansari, R. Rizkal","doi":"10.58824/mediasas.v4i1.263","DOIUrl":"https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.263","url":null,"abstract":"Pasca lahirnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.137/K/AG/2007 memberikan warna baru terhadap hak isteri pasca cerai gugat.Yakni isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut’ah dari bekas suami.Namun fakta empiris membuktikanaturan tersebut belum terwujud dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor. 157/Pdt.G/2020/MS.Bna.Oleh karena itu dibutuhkan sensitivitas dan kepekaan seorang hakim terhadap perlindungan hak-hak isteri pasca perceraian.Adanya aturan tersebut merupaan bentuk perlindungan terhadap hak-hak isteri pasca percerain.Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui sensitivitas hakim terhadap hak isteri dalam kasus cerai gugat serta mengetahui alasan hakim tidak memberikan nafkah tersebut.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris dengan jenis data primer dan data sekunder.Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi kepustakaan.Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwahakim di Mahkamah Syar’iyahtelah berupaya memiliki nilai sensitivitas terhadap perlindungan perempuan pasca perceraian.Sensitivitas tersebut dinilai menggunaka dua indikator pertama upaya hakim dalam pemenuhan nafkah mut’ah dan iddah terhadap isteri dalam kasus cerai gugat.kedua perealisasian terhadap hak-hak isteri pasca penetapan putusan Mahkamah Syar’iyah. Faktor yang menyebabkan hakim tidak menetapkan nafkah dalam putusan tersebut diantaranya: Hakim masih menggunakan dasar KHI, isteri tidak mengetahui haknya serta hanya meminta akta cerai.","PeriodicalId":171112,"journal":{"name":"Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124715111","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEBIJAKAN KHARAJ PADA MASA RASULULLAH SAW SERTA KAITANNYA DENGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI INDONESIA","authors":"Asnuddin Asmuddin","doi":"10.58824/mediasas.v4i1.268","DOIUrl":"https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.268","url":null,"abstract":"    Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate     Fast traslate Icon translate Dalam Al-Qur’an maupun Sunnah memberikan tekanan pada pembudidayaan tanah secara baik. Islam menganjurkan agar tanah yang kosong digarap menjadi kebun dengan menanaminya tanaman yang baik dan bermanfaat. Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu dapat dibebankan juga kepada umat Islam. Dari sistem kharaj yang diterapkan di masa Rasul ternyata ada nilai-nilai atau konsep yang bisa diterapkan untuk masa sekarang, terutama bila dikaitkan dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan antara kebijakan kharaj pada masa Rasulullah SAW dengan pajak bumi dan bangunan serta mekanisme penerapan nilai-nilai kharaj dalam pajak bumi dan bangunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan mengadakan perbandingan antara realita yang terjadi sekarang dengan aturan yang ada dalam ekonomi Islam serta praktek yang ada di masa Rasulullah SAW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kharaj pada masa Rasulullah SAW berkaitan erat dengan penerapan Pajak Bumi dan Bangunan di masa sekarang. Praktek kharaj yang dimulai di masa Rasul merupakan awal mula dari adanya ketetapan mengenai penarikan pajak untuk masa sekarang. Kharaj lebih berorientasi kepada pembayaran atau iuran yang dikutip dari si pemilik ataupun si penggarap tanah, baik zimmi maupun muslim. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan, objeknya tidak hanya ditujukan terhadap permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman saja, tetapi mencakup juga bangunan yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan Pajak bukan sesuatu yang baru dicetuskan di masa sekarang, tetapi telah dimulai dan diprakarsai jauh sebelum masa sekarang, yaitu di masa Rasulullah SAW, meskipun mekanisme kharaj di masa Rasul baru sekedar pelaksanaannya saja dan belum di atur secara sistematis seperti yang ada di masa kini.","PeriodicalId":171112,"journal":{"name":"Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128719286","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI DI INDONESIA","authors":"Fadli Fadli","doi":"10.58824/mediasas.v4i1.275","DOIUrl":"https://doi.org/10.58824/mediasas.v4i1.275","url":null,"abstract":"Penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil bagi pasangan nikah siri di satu sisi berdampak positif karena semangat memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara. Pada sisi lain, penerbitan tersebut justeru menimbulkan implikasi hukum bagi masyarakat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis terhadap penerbitan KK bagi pasangan nikah siri. Penelian menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena mengkaji dan menganalisis secara normatif pengaturan terkait implikasi hukum sebagai konsekuensi dari penerbitan KK. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari nikah siri. Akan tetapi terobosan tersebut menimbulkan persoalan sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut yaitu dapat memungkinkan suburnya nikah siri di Indonesia, menambah jalur lain dalam pengurusan Buku Nikah yaitu jalur istbat nikah atas dasar putusan Mahkamah Syar’iyah, meningkatkannya permohonan istbat nikah ke Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Agama dan tidak dapat merujuk kepada UU PDKRT dalam hal pasangan suami isteri melakukan kekerasan dalam rumah tangga.","PeriodicalId":171112,"journal":{"name":"Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah","volume":"91 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-06-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122093838","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIKELUARKAN KEPALA KAMPONG SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENETAPKAN AHLI WARIS DI MAHKAMAH SYARI’AH ACEH SINGKIL","authors":"Abi Hasan","doi":"10.58824/mediasas.v3i2.365","DOIUrl":"https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i2.365","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tentang kekuatan hukum surat keterangan ahli waris dari kepala Kampong sebagai alat bukti dalam menetapkan ahli waris. Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat ahli waris sendiri dengan diketahui Lurah dan dikuatkan oleh Camat bertujuan untuk menentuan siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi ahli waris dari si pewaris untuk mencegah sengketa diantara para ahli waris ataupun pihak ketiga dilakukan agar permasalahan warisan merupakan suatu masalah yang amat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan diantara ahli waris ataupun dengan pihak ketiga. Kekuatan hukum Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) sebagai alat bukti dalam menentukan ahli waris memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) c,q.  Dirjen Agraria Nomor. Dpt/12/63/69 tanggal 20 Desember 1969 dikuatkan oleh Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) tanggal Mei 1991 Nomor.MA/ Kundi/I7I/ V/K/1991, tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.","PeriodicalId":171112,"journal":{"name":"Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah","volume":"41 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114700114","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SE-MARGA DI DESA LAE BALNO DANAU PARIS ACEH","authors":"Khairuddin Khairuddin","doi":"10.58824/mediasas.v3i2.322","DOIUrl":"https://doi.org/10.58824/mediasas.v3i2.322","url":null,"abstract":"This study aims to understand and analyze the prohibition on the marriage of the same clan in Lae Balno Aceh Village in the view of Islamic law. This field research uses a qualitative approach. Data collection techniques using observation, interviews, and literature study. The analysis technique uses an interactive model. The results showed that the prohibition of same-clan marriages in the community in Lae Balno was due to, first, customs, second, it was considered as marrying one's own third sibling, semarga marriage resulted in bad offspring, such as disabilities and weak IQ, and for those who violated these rules. will be subject to very strict sanctions by being killed as happened in the past, and those who violate in the present era will be expelled from their hometowns. The views of Lae Balno community leaders vary, some say it is not permissible to marry a woman from the same clan, and on the other hand, some say that it is permissible for the reason that there is no prohibition in Islam. improving Islamic education, both religious leaders, community leaders, preachers provide explanations regarding the law of semarga marriage so that over time an understanding of the correct marriage is embedded in their souls.","PeriodicalId":171112,"journal":{"name":"Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah","volume":"64 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-13","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133924871","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}