Jurnal Meta-Yuridis最新文献_第4页

KAJIAN HUKUM HAK PENCIPTA TERHADAP DESAIN GRAFIS GRATIS YANG DIPERGUNAKAN KEDALAM PRODUK PENJUALAN DI INDONESIA 创作者法律对免费平面设计的研究被应用到印尼的销售产品中

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2021-09-02 DOI: 10.26877/JM-Y.V4I2.8167

Hari Sutra Disemadi, Hanifah Ghafila Romadona

{"title":"KAJIAN HUKUM HAK PENCIPTA TERHADAP DESAIN GRAFIS GRATIS YANG DIPERGUNAKAN KEDALAM PRODUK PENJUALAN DI INDONESIA","authors":"Hari Sutra Disemadi, Hanifah Ghafila Romadona","doi":"10.26877/JM-Y.V4I2.8167","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/JM-Y.V4I2.8167","url":null,"abstract":"Perlindungan Hak Cipta di perlukan untuk mencegah pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta. Hak Cipta merupakan hak yang hasil karyanya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Ciptanya berdasarkan UU Hak Cipta adalah Desain Grafis. Desain Grafis merupakan bentuk hasil karya manusia yang berbentuk gambar, tulisan yang didalamnya memiliki makna tersendiri. Adanya UU Hak Cipta tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia patuh akan perlindungan Hak Cipta. Masih sering terjadi penggunaan dan penggandaan Desain Grafis tanpa memperoleh izin dari Pencipta. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hak pencipta terhadap Desain Grafis yang digunakan dalam produk penjualan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu preventif dan represif, dan memberikan sosialisasi pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan HKI kepada masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap karya intelektualnya, pencipta dapap melakukan pendaftaran atau pencatatan atas Desain Grafisnya. Apabila pencipta dirugikan haknya, maka pencipta dapat mengajukan gugatan sebagaimana telah disebutkan di dalam UU Hak Cipta.","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115692530","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAYA PEREDARAN CABAI MERAH PALSU DI TENGAH PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2021-09-02 DOI: 10.26877/JM-Y.V4I2.8029

Try Astuti, Margo Hadi Pura

引用次数: 0

Pelaksanaan Dasar Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dalam Peralihan Jual Beli Pasca Surat Edaran Nomor 970/135/S.Edar/BAPENDA/IV/2019 在出售界标970/135/S后，通过征收土地和建筑所有权的基础法案进行交换。Edar BAPENDA / IV - 2019

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2021-09-02 DOI: 10.26877/JM-Y.V4I2.8420

Putri Lestari Syam

引用次数: 0

MEREFLEKSIKAN ENVIROMENTAL ACCOUNTING DALAM PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSBILITY SEKTOR PERTAMBANGAN

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2021-09-02 DOI: 10.26877/m-y.v4i2.8449

Fifink Praiseda Alviolita, Roni Sulistyanto Luhukay

引用次数: 0

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIY (DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA) 消费者对没有药品和食品监督大厅的化妆品保护的有效性(从刑法角度来看)

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2021-03-21 DOI: 10.26877/JM-Y.V4I1.6765

Hartanto Hartanto, Cut Wilda Meutia Syafiina

引用次数: 0

ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2021-03-21 DOI: 10.26877/JM-Y.V4I1.7990

Eko Primananda, Wukir Ragil, D. Simatupang

{"title":"ANALISIS PENERAPAN SISTEM AHU ONLINE PADA DITJEN AHU, KEMENKUMHAM REPUBLIK INDONESIA: SUATU KAJIAN YURIDIS NORMATIF","authors":"Eko Primananda, Wukir Ragil, D. Simatupang","doi":"10.26877/JM-Y.V4I1.7990","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/JM-Y.V4I1.7990","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan AHU (Administrasi Hukum Umum) Online dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi di Ditjen AHU. Penerapan AHU Online diteliti melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam hal pelayanan jasa hukum secara manual dan pasca diterapkannya AHU Online. Adanya pengurusan dalam pelayanan jasa hukum yang lamban, berbiaya tinggi, hingga indikasi dugaan praktik suap, pungli, menjadi permasalahan utama dalam birokrasi di Ditjen AHU sebelum diterapkannya AHU Online ini. Dengan penerapan AHU Online sebagai suatu terobosan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik oleh Ditjen AHU, persoalan tersebut dapat diatasi sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat. Disain pengaturan hukum terkait AHU Online baik berupa pelayanan di bidang Fidusia, pendaftaran Wasiat, pelayanan Badan Hukum maupun kenotariatan diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengurusan secara full online guna memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien dan bebas pungli","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"12 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125543102","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN HASIL TAMBAK (STUDI KASUS PETANI TAMBAK BANTENG PUTIH KARANGGENENG LAMONGAN) 伊斯兰法律禁止买卖养鱼

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2021-03-21 DOI: 10.26877/JM-Y.V4I1.7043

Siti Mu'afatin

引用次数: 0

MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DIBIDANG PERKAWINAN BERDASAR NILAI KEARIFAN LOKAL: STUDI PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI KUDUS 建立基于当地智慧价值的婚姻法:对神圣的三心婚姻传统的研究

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2021-03-21 DOI: 10.26877/JM-Y.V4I1.6747

D. Hartanto

{"title":"MEMBANGUN HUKUM NASIONAL DIBIDANG PERKAWINAN BERDASAR NILAI KEARIFAN LOKAL: STUDI PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SAMIN (SEDULUR SIKEP) DI KUDUS","authors":"D. Hartanto","doi":"10.26877/JM-Y.V4I1.6747","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/JM-Y.V4I1.6747","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi perkawinan pada masyarakat Samin (Sedulur Sikep) sebagai nilai kearifan lokal yang dapat digunakan untuk pembangunan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisa data menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Samin (Sedulur Sikep) tidak mengenal adanya perceraian, dikarenakan adat atau tradisi perkawinannya yang merupakan kearifan lokal mereka, tidak mengenal adanya perceraian dan berprinsip pada ajaran “siji lan kanggo selawase”, yang berarti satu pasangan suami isteri dan untuk selamanya (tidak mengenal perceraian). Asas ini sejalan dengan asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu asas monogami (terbuka) dan kekal, sehingga untuk mengimplementasikan nilai kearifan lokal ini dalam rangka pembangunan hukum nasional dibidang perkawinan, dapat ditambahkan pada alasan perceraian, bahwa harus ada persetujuan kedua belah bihak suami dan isteri untuk bercerai.","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132574104","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENGHAPUSAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN USAHA DALAM UNDANG UNDANG OMNIBUS LAW CIPTA KERJA 取消拟议法中所有商业活动的环境许可

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2021-03-21 DOI: 10.26877/JM-Y.V4I1.7827

R. Luhukay

引用次数: 3

KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI KAIN TAPIS LAMPUNG 地方政府在保护楠榜面料方面的贡献

Jurnal Meta-Yuridis Pub Date : 2021-03-21 DOI: 10.26877/JM-Y.V4I1.6789

Nenny Dwi Ariani

{"title":"KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH DALAM MELINDUNGI KAIN TAPIS LAMPUNG","authors":"Nenny Dwi Ariani","doi":"10.26877/JM-Y.V4I1.6789","DOIUrl":"https://doi.org/10.26877/JM-Y.V4I1.6789","url":null,"abstract":"Penelitian ini menggunakan pendekatan utama yang bersifat yuridis normatif, yaitu meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang digunakan untuk mempelajari Kontribusi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi Kain Tapis masyarakat adat Lampung Kontribusi Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung dalam melindungi Kain Tapis masyarakat adat Lampung dilakukan secara hukum yang diwujudkan dengan cara: 1) Membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung; 2) Menjadikan motif kain Tapis dan Siger sebagai unsur dekoratif dan elemen bangunan gedung berornamen Lampung, 3) Membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Masyarakat Lampung. Selain itu pemerintah juga mengadakan berbagai acara untuk mempromosikan kain Tapis ke masyarakat luas. Kontribusi ideal yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melindunngi kain Tapis melalui pembentukan aturan hukum tertulis yaitu peraturan daerah terkait ekspresi budaya tradisional. Nantinya, dalam perda tersebut, setidaknya harus mengatur hal-hal sebagai berikut: pengertian, lingkup perlindungan, kepemilikan ekspresi budaya tradisional, pemanfaatan, bentuk perlindungan, terakhir larangan dan sanksi.","PeriodicalId":167603,"journal":{"name":"Jurnal Meta-Yuridis","volume":"139 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-03-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131878681","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0