Jurnal Ilmiah METADATA最新文献

ANALISIS YURIDIS DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE 通过恢复性司法方法对转送作为解决少年刑事案件的一种形式的司法分析

Jurnal Ilmiah METADATA Pub Date : 2024-02-16 DOI: 10.47652/metadata.v6i1.477

Ali Rahmansyah Putra Piliang, M. Marzuki, Panca Sarjana Putra

{"title":"ANALISIS YURIDIS DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE","authors":"Ali Rahmansyah Putra Piliang, M. Marzuki, Panca Sarjana Putra","doi":"10.47652/metadata.v6i1.477","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.477","url":null,"abstract":"Penerapan prinsip diversi dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restorative justice berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Diversi diterapkan sejak keluarnya Perma No. 04 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukuman tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan pengulangan tindak pidana. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukuman tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan pengulangan tindak pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsep diversi yang ideal dalam penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan restoratif justice adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Proses peradilan harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (ultimum remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"83 11","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140454695","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN 违反工程承包协议的后果

Jurnal Ilmiah METADATA Pub Date : 2024-02-16 DOI: 10.47652/metadata.v6i1.484

M. Lubis

{"title":"AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN","authors":"M. Lubis","doi":"10.47652/metadata.v6i1.484","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.484","url":null,"abstract":"Perjanjian pemborongan pekerjaan pembangunan adalah salah satu bentuk perjanjian yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Perjanjian pemborongan ini diikat oleh suatu kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam bentuk baku yang berisikan hak dan kewajiban para pihak. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah ruang lingkup pekerjaan, dasar pelaksanaan pekerjaan, lokasi pekerjaan, kewajiban-kewajiban, waktu pelaksanaan/penyelesaian, ahli teknis/pengawasan : pekerjaan, ketentuan denda, harga kontrak/borongan, Syarat pembayaran, force majeur, Jaminan pelaksanaan (Performace Bond), Pembatalan/pemutusan surat perjanjian, penyelesaian perselisihan, ketentuan penutup. Akibat hukum jika salah satu pihak wanprestasi dalam perjanjian pemborongan, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Jika terjadi wanprestasi, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika cara musyawarah tidak tercapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"633 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140454135","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

ANALISIS YURIDIS MANFAAT PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BAGI DEBITUR DAN KREDITUR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) 对债务人和债权人实施暂停偿债授权（PKPU）的益处的司法分析（对最高法院第 830 K/Pdt.Sus-Bankruptcy/2020 号判决的研究）

Jurnal Ilmiah METADATA Pub Date : 2024-02-16 DOI: 10.47652/metadata.v6i1.479

Muhammad Syarief, M. Marzuki, M. Faisal

{"title":"ANALISIS YURIDIS MANFAAT PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BAGI DEBITUR DAN KREDITUR (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020)","authors":"Muhammad Syarief, M. Marzuki, M. Faisal","doi":"10.47652/metadata.v6i1.479","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.479","url":null,"abstract":"PKPU menjadi suatu upaya hukum yang dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. Pengaturan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada dasarnya, peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh para kreditornya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam praktik dapat memberi manfaat untuk menghindari perusahaan dari keadaan pailit. PKPU, karena perdamaian yang dilakukan melalui PKPU akan mengikat kreditur lain di luar PKPU, sehingga debitur dapat melanjutkan restrukturisasi usahanya, tanpa takut dilakukan tagihan-tagihan kreditur-kreditur yang berada di luar PKPU. Kreditur juga terjamin melalui PKPU, karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian tersebut, maka kreditur dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perdamaian kepada Pengadilan Niaga dan debitur akan otomatis dinyatakan pailit. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 adalah syarat rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak adalah quorum, karena 2 (dua) kreditur konkuren secara aklamasi menolak Rencana Perdamaian PT. Yeyeom Design, sehingga debitur PT. Yeyeom Design harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"94 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140454674","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

KLAIM TERTANGGUNG APABILA TERJADI RISIKO KECELAKAAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA TOKIO MARINE INDONESIA 机动车辆保险协议中的事故风险保险索赔

Jurnal Ilmiah METADATA Pub Date : 2024-02-16 DOI: 10.47652/metadata.v6i1.474

Agus Armaini Ry

{"title":"KLAIM TERTANGGUNG APABILA TERJADI RISIKO KECELAKAAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA","authors":"Agus Armaini Ry","doi":"10.47652/metadata.v6i1.474","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.474","url":null,"abstract":"Kerusakan kendaraan bermotor akibat kecelaaan, maka setiap pemilik dan pengendara tidak bisa memastikan hal apa yang akan terjadi suatu saat nanti sehingga diasuransikan. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empris. Prosedur yang ditentukan oleh PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia apabila terjadi risiko kecelakaan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor adalah dengan cara melaporkan kejadian kecelakaan atau kerusakan kendaraan tersebut langsung kepada PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia dimana kendaraan tersebut diasuransikan dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor, telepon atau pun faximile paling lama 3x 24 jam. Pelaporan tersebut akan diproses lebih lanjut oleh pihak asuransi sesuai dengan prosedur umum pengajuan klaim asuransi. Dokumen-dokumen yang diperlukan haruslah dilengkapi oleh tertanggung. Hambatan tertanggung dalam pengajuan klaim apabila terjadi risiko kecelakaan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia adalah polis tidak aktif, kerusakan terjadi sebelum masa asuransi, dokumen tidak lengkap, risiko tidak dijamin dalam polis, melewati batas waktu pengajuan klaim, serta melakukan pelanggaran hukum. Upaya yang dilakukan adalah dengan terlebih dahulu melalukan upaya penyelesaian melalui musyawarah dan jika tidak tercapai kesepakatan diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu disarankan supaya pengaturan hubungan hukum antara PT. Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor sebaiknya informasi mengenai kontrak kerjasamanya dibuat secara terperinci untuk menghindarkan silang sengketa di kemudian hari.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"368 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-16","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140454209","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai) 驾驶员失误造成交通事故并导致 KORBAN 死亡的刑事案件中的执法（实登勿拉盖度假村警察案例研究）

Jurnal Ilmiah METADATA Pub Date : 2024-01-30 DOI: 10.47652/metadata.v6i1.464

Ramadhan Helmi, Danialsyah Danialsyah, Mukidi Mukidi

{"title":"PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT KELALAIAN PENGEMUDI YANG MENYEBABKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai)","authors":"Ramadhan Helmi, Danialsyah Danialsyah, Mukidi Mukidi","doi":"10.47652/metadata.v6i1.464","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.464","url":null,"abstract":"Terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak menimbulkan korban, meninggal dunia karena kealpaan atau kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Penerapan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang kecelakaan lalu lintas di Indonesia, bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang menyebabkan kematian, bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya meurut perundang-undangan yang beraku di Polres Serdang Bedagai yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian adalah adanya unsur kesengajaan yaitu dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan cara berbahaya dan mengancam keselamatan pengguna jalan dapat diterapkan Pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dibuktikan apakah mengendarai dengan baik atau tidak. Upaya penanggulangan yang dilakukan satuan lalu lintas polres Serdang Bedagai terhadap pelanggaran lalu lintas melalui dengan dua cara yaitu preventif dan refresif, upaya preventif dengan melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia, tetap konsisten dengan ketentuan Pasal 76 s.d. Pasal 85 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"14 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140485473","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PRAJURIT TNI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA 从刑事司法系统的角度对肆无忌惮的军人犯下的恐怖主义罪行执法

Jurnal Ilmiah METADATA Pub Date : 2024-01-30 DOI: 10.47652/metadata.v6i1.466

Miyas Miyas, M. Marzuki, Mustamam Mustamam

引用次数: 0

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPAKTIF UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK 从 2009 年关于麻醉品的第 35 号法律和 2012 年关于儿童刑事司法系统的第 11 号法律的角度，为滥用麻醉品犯罪行为的儿童提供法律保护。

Jurnal Ilmiah METADATA Pub Date : 2024-01-30 DOI: 10.47652/metadata.v6i1.462

M. Muliadi, M. Marzuki, Mukidi Mukidi

引用次数: 0

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KONSERVASI HAYATI DAN EKOSISTEM MENYIMPAN DAN MEMILIKI KULIT SATWA UNTUK MELINDUNGI SATWA LINDUNG DI INDONESIA 分析法官在对印度尼西亚为保护受保护动物而储存和持有动物皮毛的生物和生态系统保护罪行的犯罪者实施制裁时的考虑因素。

Jurnal Ilmiah METADATA Pub Date : 2024-01-30 DOI: 10.47652/metadata.v6i1.463

Miftahuda Dizha Fezuono, Adil Akhyar, Mukidi Mukidi

{"title":"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KONSERVASI HAYATI DAN EKOSISTEM MENYIMPAN DAN MEMILIKI KULIT SATWA UNTUK MELINDUNGI SATWA LINDUNG DI INDONESIA","authors":"Miftahuda Dizha Fezuono, Adil Akhyar, Mukidi Mukidi","doi":"10.47652/metadata.v6i1.463","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.463","url":null,"abstract":"Kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan satwa liar yang dilarang oleh hukum. Saat ini, kejahatan terhadap satwa liar merupakan salah satu industri kriminal terbesar di dunia. Terdapat bukti kuat bahwa kejahatan terhadap satwa liar meningkat seiring dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Salah satu tindak pidana yang berkembang dalam masyarakat adalah menyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi. Perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dapat dipidana terhadap pelakunya. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan sanksi kumulatif penjara dan denda dalam tindak pidana penyimpan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi dalam putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan atau memiliki kulit satwa yang dilindungi.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"37 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140481539","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 42/Pid.B/2022/PN Kis) 通过恢复性司法解决轻微刑事犯罪）（对基萨兰地区法院第 42/Pid.B/2022/PN Kis 号判决的研究）

Jurnal Ilmiah METADATA Pub Date : 2024-01-30 DOI: 10.47652/metadata.v6i1.485

Yayuda Ibnu Asri, Mustamam Mustamam, P. Putra

{"title":"PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 42/Pid.B/2022/PN Kis)","authors":"Yayuda Ibnu Asri, Mustamam Mustamam, P. Putra","doi":"10.47652/metadata.v6i1.485","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.485","url":null,"abstract":"Tindak pidana ringan akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan dalam proses peradilan pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan sebagai tindak lanjut dari PERMA telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH.-07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor :KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor:B/39/X/2012, Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice). Penyelesaian tindak pidana ringan dalam proses peradilan pidana perspektif Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 belum menjamin ditegakannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis yang memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan sudah tepat sebab Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 362 KUHP yang didalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa dengan tindak pidana pencurian rokok sebanyak 6 (enam) slop rokok dengan berbagai merk, namun didalam uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum tidak menjelaskan atau menguraikan secara detail atau rinci rokok apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa dan berapa harga dari setiap rokok yang diambil oleh Terdakwa tersebut.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"43 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140480993","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN PROPAGANDA TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL 对通过社交媒体传播恐怖主义犯罪行为的人进行执法

Jurnal Ilmiah METADATA Pub Date : 2024-01-30 DOI: 10.47652/metadata.v6i1.472

Cut Nurita

{"title":"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEBARAN PROPAGANDA TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI MEDIA SOSIAL","authors":"Cut Nurita","doi":"10.47652/metadata.v6i1.472","DOIUrl":"https://doi.org/10.47652/metadata.v6i1.472","url":null,"abstract":"Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan. Penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial adalah dengan menjatuhkan sanksi yang berat sehingga menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial adalah dengan upaya preemptif, preventif dan represif. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku propaganda melakukan tindak pidana terorisme melalui media sosial adalah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya mencakup penyebar, bukan pembuat informasi propaganda dan dukungan terhadap terorisme. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan patroli siber guna mencegah penyebarluasan konten-konten mengandung muatan radikalisme. Tindak pidana terorisme menjadi perhatian dunia, karena sifatnya yang melakukan teror dengan menggunakan perangkat komputer dalam melakukan aksi tindak pidana terorismenya tentunya teknologi memudahkan kejahatan terorisme dalam ruang maya bergerak leluasa disebabkan jangkauan sasaran dan objek yang dituju bersifat tanpa batas sehingga hukuman yang berat terhadap pelakunya dapat mencegah terjadinya terorisme.","PeriodicalId":164982,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah METADATA","volume":"11 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140485474","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0