{"title":"RESTRUKTURISASI NOMENKLATUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN SINJAI","authors":"A. Aljurida","doi":"10.36090/JIPE.V1I1.189","DOIUrl":"https://doi.org/10.36090/JIPE.V1I1.189","url":null,"abstract":"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan penataan pemerintah daerah sehingga perlu disempurnakan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, restrukturisasi perangkat daerah dikabupaten Sinjai dilakukan refungsionalisasi untuk memberikan struktur organisasi yang lebih efektif dan e Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan penataan pemerintah daerah sehingga perlu disempurnakan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, restrukturisasi perangkat daerah dikabupaten Sinjai dilakukan refungsionalisasi untuk memberikan struktur organisasi yang lebih efektif dan efisien, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative. Hasil penelitian menunjukkan restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sinjai melalui berbagai tahapan diantaranya, a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. susunan perangkat daerah ini juga melalui ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, setelah mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri. efisien, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normative. Hasil penelitian menunjukkan restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sinjai melalui berbagai tahapan diantaranya, a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. fleksibilitas. susunan perangkat daerah ini juga melalui ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, setelah mendapatkan persetujuan dari menteri dalam negeri.","PeriodicalId":150632,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Pranata Edu","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125159681","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF NEW PUBLICK SERVICE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR","authors":"Nani Harlinda Nurdin","doi":"10.36090/JIPE.V1I1.188","DOIUrl":"https://doi.org/10.36090/JIPE.V1I1.188","url":null,"abstract":"ABSTRACT \u0000Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan daerah Kota Makassar dalam melaksanakan pelayanan publik khususnya dalam pemberian perizinan reklame dalam perspekktif New Public Service. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip New Public Service utamanya pada prinsip Seeks The Public Interest dan Value Citizenship over Entrepreneurship serta pada prinsip Value People, Not Just Productivity, karena masih terjadi perbedaan antara pelayanan yang diberkan pada perizinan reklame yang berbayar dengan perizinan reklame yang tidak berbayar, sedangkan keduanya mempunyai tujuan untuk kepentingan publik.Sehingga perlu membuat strategi untuk merumuskan sasaran yang hendak dicapai dan cara–cara untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang tepat merupakan acuan untuk melakukan pengawasan atas kinerja dan hasil kerja yang secara spesifik dapat diukur, relevan dan jelas pelayanan serta pengurusannya sehingga mampu mewujudkan kepuasan bagi pengguna jasa dalam kaitannya dengan optimalisasi pelayanan perizinan reklame dalam perspektif New Public Service dan hal–hal yang berperan dalam menentukan kualitas pelayanan tersebut.","PeriodicalId":150632,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Pranata Edu","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-04-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130903269","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}