{"title":"Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)","authors":"Khairuddin Khairuddin, Djoko Budiarto, Erizal Erizal","doi":"10.37631/widyapranata.v4i1.586","DOIUrl":"https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.586","url":null,"abstract":"Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan ideal, untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun faktanya tidak semua perkawinan berjalan dengan baik sesuai Tujuan undang-undang. Pembatalan perkawinan merupakan fenomena nyata di masyarakat, dan tidam membedakan suku, ras, agama, atau golongan apapun. Berikut ini studi putusan untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974Â dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, pada era saat ini meski hanya terbatas memperspektifkan 3 (tiga) putusan. Diharapkan sampai pada kesimpulan akhir tentang pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap putusan pembatalan perkawinan.","PeriodicalId":141886,"journal":{"name":"Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum","volume":"161 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-02-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114633610","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penanganan intoleransi oleh pemerintah daerah istimewa yogyakarta","authors":"M. Rusdi","doi":"10.37631/WIDYAPRANATA.V3I1.266","DOIUrl":"https://doi.org/10.37631/WIDYAPRANATA.V3I1.266","url":null,"abstract":"ABSTRAKMasalah intoleransi seringkali mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga, masalah semacam ini harus di tangani sedini mungkin agar tidak menyebar dan mempengaruhi kehidupan masyarakt. Maka, Instruksi Gubernur DIY Nomor 1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial, menjadi suatu solusi untuk menangani masalah-masalah Intoleransi yang seringkali terjadi di Yogyakarta. Setidaknya karena dipicu oleh dua hal yaitu: pertama, keberadaan intoleransi masih ada dan seringkali muncul dengan jarak yang berdekatan. Kedua, hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DIY terkait pencegahan potensi konflik sosial. Maka, penelitian ini bertujuan menemukan persoalan yuridis dengan penelitian normatif deskriptif, melaluui pendekatan politik hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).Kata kunci: Intoleransi, Penanganan, dan Konflik SosialABSTRACTThe problem of intolerance oftenly bothers nation-state life, therefore the problem like this must be coped from earliest days, so it doesn't overspread and influence people's lives. Thus, the instruction of Governon of DIY Number 1/INSTR/2019 about Potencial Prevention of Social Conflict is a solution to cope the problems of intolerance which is happened in Yogyakarta oftenly.At least, it's triggered by two things: first, intolerance still exists and appears in a rapid time. Second, it hasn't follow up so far by the instruction of Governon of DIY about Potencial Prevention of Social Conflict.Therefore, the purpose of this research to find the juridical problem by using normative and descriptive research, by legal politic and human right approach.Keyword: intolerance, handling, and Social Conflict.","PeriodicalId":141886,"journal":{"name":"Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-04-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130048725","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 2018 DI BPN KOTA YOGYAKARTA","authors":"Suyikati Suyikati","doi":"10.37631/widyapranata.v1i2.43","DOIUrl":"https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.43","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta. Penelitian Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 di BPN Kota Yogyakarta merupakan penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis oleh Peneliti dengan Metode Deskriptif Analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan di BPN Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 dengan realisai fisik sebanyak 11,959 bidang tanah dan yang berhasil di terbitkan sertifikat sebanyak 856 bidang tanah, selain itu terdapat produk PTSL tahun 2017 yang naik Kluster dari Kluster 3 ke Kluster 1 sebanyak 94 bidang.","PeriodicalId":141886,"journal":{"name":"Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132227282","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL","authors":"Suna Wan","doi":"10.37631/widyapranata.v1i2.42","DOIUrl":"https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.42","url":null,"abstract":"Kabupaten Gunungkidul dikarunia Allah SWT sumber daya alam berupa tempat-tempat wisata yang sangat indah. Pada Tahun 2017 sejumlah 3.236.931. Wisatawan asing (manca negara) pada Tahun 2017 sejumlah 21.082. Bisnis pariwisata memang menggiurkan karena dapat meningkat perekoniam masyarakat. Namun disisi lain kelestaian alam tetap harus dijaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam pembangunan pariwisata yang berwawawasan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam membangun pariwasata adalah Memasang Papan Rambu Lingkungan Hidup di tempat-tempat wisata, Menempatkan petugas kebersihan di obyek-obyek wisata, Ekowisata atau Ekotorisme, Penyusunan AMDAL Kawasan Pariwisata dan Pengelolaan Daya Tampung dan Daya Dukung Daya Tarik Wisata.Kesimpulan penelitian adalah Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gunungkidul sudah mengarah pada pelestarian lingkungan tetapi masih ada kendala dalam implementasinya karena kurangnya koordinasi antar lembaga. dan stakeholder.","PeriodicalId":141886,"journal":{"name":"Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum","volume":"23 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134275805","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENGGUNAAN DAN BATAS DISKRESI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA","authors":"Tri Suhendra Arbani","doi":"10.37631/widyapranata.v1i2.46","DOIUrl":"https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.46","url":null,"abstract":"Regional finance is the most important thing and becomes the pulse in carrying out all regional government affairs. Regulation in the financial sector is important because many regional heads carry out transportation for corruption because they are wrong in managing and making policies that have no legal basis. In this paper, we try to examine problems such as the changing room for discretion and the discretionary limitation in managing regional finances. This type of research used in this paper is normative legal research, that is research conducted or based on written regulations and other legal materials related to secondary data. In this legal research is used to discuss: statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The data analysis technique in writing uses data management in essence the activities to make a system of written legal materials. The results of this paper describe how you should use discretion. This concept of discretion comes in the middle of a weak system of registration of invitations and legal vacuum. In essence, government officials take discretionary measures if they ask for various terms and discussion spaces from the discretion itself that has been regulated in government administration laws. These restrictions on the use of discretion indicate that not everything can be taken as a discretionary measure. Using ermessen freis or discretion basically covers the use of ermessen freis cannot replace with the prevailing legal system (positive legal rules) and the use of ermessen freis is only in the public interest.","PeriodicalId":141886,"journal":{"name":"Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127179289","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KARAKTERISTIK PENERAPAN HUKUM EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN DI INDONESIA","authors":"Hartanto Hartanto","doi":"10.37631/widyapranata.v1i2.45","DOIUrl":"https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.45","url":null,"abstract":"Economic law develops as the background of the rapid growth and development of economic activity in almost all parts of the world . The presence of the main economic law aims to regulate and limit all economic activities for the implementation of economic activity and economic development are not always appropriate and ignore the rights and interests of the wider community . Law of increasing economic development , one example when entering the era of the free market . Objective application of the law in the Indonesian economy is to set the rule of law to be easy in terms of planning related to the economy and pemerataannya for economic policy towards a pro-people . Therefore, it is necessary that every topic of discussion was the economy or technology experts and legal experts are concerned , especially regarding the development of various forms of corporate law in the Indonesian economy to come , which, according to the Working Group for the Economy , Finance and Industry ( Ekuin ) seen as a problem that is still not enough to be touched by the Indonesian Corporate Law . economics that must be addressed in the conceptual , systemic and professional , but also the field of economic law and must be studied in line with the policy direction of the economy.","PeriodicalId":141886,"journal":{"name":"Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129309798","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pengawasan DPRD DIY Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Penggunaan Dana Keistimewaan","authors":"Yulianta Saputra","doi":"10.37631/widyapranata.v1i2.48","DOIUrl":"https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.48","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengawasan yang dilakukan DPRD DIY terhadap Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana Keistimewaan beserta tindak lanjut yang dilakukan DPRD DIY dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. .Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat DPRD DIY dalam melaksanaan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah dalam penggunaan Dana Keistimewaan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY terhadap Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan penggunaan Dana Keistimewaan masih belum bisa dilaksanakan secara optimal. Hal ini karena DPRD DIY kurang mengetahui informasi seputar Dana Keistimewaan yang akan diawasi. Di samping itu, tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan DPRD DIY tersebut juga belum signifikan sebabnya DPRD DIY tidak berani menggunakan hak interpelasinya. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD DIY masih menemui hambatan seperti aspek regulasi, hambatan internal, dan mekanisme penyampaian informasi seputar Dana Keistimewaan oleh pemerintah daerah yang masih kurang. Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut juga diikuti dengan meningkatkan sikap disiplin, taat pada tata tertib dan kode etik serta melakukan komunikasi secara lebih intensif dengan pemerintah daerah.","PeriodicalId":141886,"journal":{"name":"Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum","volume":"96 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133455220","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat)","authors":"E. Ratnawati","doi":"10.37631/widyapranata.v1i2.44","DOIUrl":"https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.44","url":null,"abstract":"Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif atau hak monopoli artinya hak untuk memanfaatkan sendiri nilai komersial dari ciptaanya tersebut, siapapun tidak boleh memanfaatkan nilai komersial kecuali atas ijin pencipta. Namun demikian hak monopoli tersebut dapat hilang karena adanya jual beli putus, sehingga si pencipta tidak lagi mempunyai hak komersial atas ciptaannya.Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan sistem jual beli putus (sold flat) dengan beberapa permasalahan sebagai berikut : Apakah perjanjian jual beli putus dalam hak cipta syah menurut hukum perdata? Dapatkan pembeli hak cipta menjual kembali haknya tersebut ?Apakah dalam jual beli putus hak cipta mengakibatkan peralihan hak miliknya?Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) atau disebut juga penelitian doktrinal (doktrinal research) yang bertujuan mengkaji peraturan perundang-undang terkait dengan jual beli putus pada hak cipta yang bersifat diskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan terkait dengan munculnya fenomena jual beli putus dalam hak cipta yang dalam realitas sering dilakukan oleh para pencipta untuk mendapatkan cash money di awal terhadap hak ekonomi dari ciptaannya. Perjanjian jual beli putus meruakan perjanjian tidak bernama yang dituangkan dalam UUHC yang juga tunduk pada ketentuan KUHPerdata (1319), dengan demikian keabsahan perjanjian jual beli putus tunduk pada asas-asas yang berlaku dalam perjanjian dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Sistem jual putus merupakan suatu consensual overeenkomst antara pencipta selaku penjual dengan pihak pembeli selaku pihak yang ingin mengeksploitasi ciptaan secara komersil. Dalam perjanjian jual beli putus memang terjadi peralihan hak kepemilikan tetapi hanya kepemilikan atas hak ekonomi saja yaitu hak untuk menikmati nilai komersial saja dan tidak mengakibatkan peralihan kepemilikan atas hak moralnya, artinya bahwa ciptaan itu penciptanya tetap di tangan penjual. Artinya bahwa sertifikat hak ciptanya tetap atas nama si penciptanya tidak dapat dialihkan meskipun sudah dijual. Pada dasarnya karena pembeli dalam jual beli putus bukanlah sebagai pemilik maka tidak dimungkinkan apabila pembeli hak cipta menjual kembali pada pihak lain karena pada dasarnya kepemilikan hak moral tetap melekat pada si pencipta. Namun demikian apabila memang disepakati olah para pihak dapat saja hal tersebut terjadi karena memang pencipta mempunyai hak absolut atas ciptaannya sehingga bebas berbuat apapun terhadap bendanya termasuk apabila membolehkan si pembeli untuk menjual kembali.","PeriodicalId":141886,"journal":{"name":"Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-10-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134115338","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat","authors":"M. Rusdi","doi":"10.37631/widyapranata.v1i1.257","DOIUrl":"https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji mengenai dissenting opinion dalam Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, pada saat uji materi . Sehingga perbedaan pendapat tersebut berimplikasi terhadap dua hal, yaitu; pertama, memberikan keleluasaan bagi setiap hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.Kedua, menjadi bahan evaluasi dan kajian bagi masyarakat untuk memetakan putusan-putusan hakim yang memang didasarkan terhadap keadilan prosedural dan keadilan substantif.Dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya berpengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga dengan adanya dissenting opinion paradigma berpikir masyarakat tentang independensi hakim dapat memunculkan putusan yang berkualitas.Penelitian ini menggunakan paradigma interpretatif dengan metode kualitatif deskriptif.Sumber dari penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan Nomor138/PUU-VII/2009) yang dikorelasikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dissenting opinion hakim Mahkamah Konstitusi.Analisis permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan politik hukum dan dua teori, yaitu teori kewenangan dan teori teleologi.","PeriodicalId":141886,"journal":{"name":"Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124096474","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"HAK ATAS AKSESIBILITAS OBAT PATEN BAGI MASYARAKAT","authors":"Lidya Shery Muis","doi":"10.37631/widyapranata.v1i1.259","DOIUrl":"https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.259","url":null,"abstract":"Hak atas aksesibilitas obat paten merupakan hak konstitusional Warga Negara sebagai hak atas kesehatan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI tahun 1945. Namun dalam kaitannya dengan hak atas obat paten yang memberi reward kepada penemunya dalam jangka waktu tertentu untuk memproduksi, mendistribusikan, mengeksploitasi secara ekonomis dan melarang pihak ketiga untuk memproduksinya, telah memberi efek negatif yaitu dibatasinya aksesibilitas publik atas obat paten. Masalah pokok yang akan dikaji adalah bagaimana ratio legis hak atas aksesibilitas obat paten bagi masyarakat dan bagaimana perbandingan hak atas akses obat bagi masyarakat dalam perjanjian Internasional dan Peraturan paten di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa monopoli obat paten mengakibatkan hak atas aksesibilitas obat paten bagi masyarakat semakin tidak terkontrol karena harga obat paten yang sangat mahal, dikarenakan bahwa pada realitanya TRIPs lebih dominan melindungi hak negara maju sebagai pemegang hak atas obat Paten, meskipun ada Deklarasi Doha yang di lahirkan untuk melindungi hak kesehatan masyarakat dikarenakan sulitnya akses obat dan harga obat yang mahal.","PeriodicalId":141886,"journal":{"name":"Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum","volume":"31 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-06-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116025452","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}