Vol. 14 No. 2, Juni 2023最新文献

{"title":"STRATEGI SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA CINTARATU KABUPATEN PANGANDARAN","authors":"Regan Vaughan, Soma Gantika","doi":"10.23969/kebijakan.v14i2.8649","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.8649","url":null,"abstract":"Strategi sumber daya manusia pemerintah desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran masih belum optimal dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan strategi aparatur pemerintah desa dalam meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran. Metode yang di gunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dengan cara penelitian observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan atraksi wisata terkait prasarana dapat diketahui bahwa prasarana dalam menunjang meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran sudah cukup memadai, walaupun masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Fasilitas destinasi fasilitas yang ada di Desa Cintaratu belum memadai, karena masih kurangnya tempat penginapan untuk para wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Akses destinasi Pemerintah Desa Cintaratu sedang melakukan pelebaran jalan dan setelah itu akan melakukan perbaikan jalan agar tidak adanya jalan berlubang menuju tempat lokasi wisata Desa Cintaratu. Hasil dari analisis data penelitian dapat di simpulkan bahwa Faktor penghambat dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di desa faktor penghambat dalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran yaitu tidak adanya dana desa untuk meningkatkan pengembangan pariwisata Desa Cintaratu Kabupaten Pangandaran.","PeriodicalId":128832,"journal":{"name":"Vol. 14 No. 2, Juni 2023","volume":"112 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129688868","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIDAKCUKUPAN KEBIJAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG PUSAT KE DAERAH DALAM BIDANG TRANSPORTASI","authors":"Susanti Susanti, Mani Festati Broto, Ridho Harta, Indra Pratama Putra Salmon","doi":"10.23969/kebijakan.v14i2.6249","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6249","url":null,"abstract":"Urgensi studi ini adalah belum optimalnya sistem pelimpahan kewenangan yang turut diikuti oleh kinerja kebijakan tata kelola bus antar kota yang masih belum tertata secara optimal oleh bidang perhubungan. Dampak negatif yang paling nyata berupa ketidaknyamanan pengguna layanan transportasi darat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model kecukupan kebijakan Dunn. Pengambilan data diterapkan melalui wawancara, studi dokumen, dan focus grup discussion (FGD) dengan melibatkan sembilan informan. Teknik triangulasi diterapkan untuk memvalidasi data penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ketidakcukupan (inadequacy) dilihat dari konteks pemerintah dan masyarakat. Pada konteks pemerintah, faktor-faktor yang mempengaruhi di antaranya ketertiban pemerintahan, sistem administrasi, campur tangan politik, regulasi keuangan, hukum, konteks pendidikan, konteks teknis, dan lingkungan politis. Sedangkan pada masyarakat antara lain aspek komersial, keamanan publik, nilai-nilai sosial budaya, sosial ekonomi dan makro ekonomi. Temuan sekaligus kebaruan dari penelitian ini menyatakan bahwa perubahan efektifitas berbanding lurus dengan perubahan harga serta berdampak pada pengelolaan terminal, yang mana temuan tersebut menjadi sebuah konsekuensi dan landasan dalam pengendalian kebijakan yang ada. Implikasi kebijakan yang muncul berupa peluang penarikan sebagian kewenangan daerah ke pusat di bidang perhubungan pada kondisi-kondisi tertentu.","PeriodicalId":128832,"journal":{"name":"Vol. 14 No. 2, Juni 2023","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127702328","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"INOVASI PELAYANAN PUBLIK BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 DI DESA BAKBAKAN KECAMATAN GIANYAR","authors":"I. Wayan, Arya Sugiarta, Nyoman Suargita, Made Artayasa","doi":"10.23969/kebijakan.v14i2.6294","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6294","url":null,"abstract":"BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa untuk mendukung perekonomian desa serta mengembangkan potensi ekonomi, kelembagaan dan seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui inovasi pelayanan publik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Bakbakan Kabupaten Gianyar dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat inovasi pelayanan publik desa Badan Usaha Milik Negara (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19. di Desa Bakbakan, Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori inovasi menurut Suryani (2008:305) menjelaskan indikator inovasi yaitu karakteristik inovasi (produk), saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Desa Bakbakan Kabupaten Gianyar belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis menggunakan Teori Inovasi menurut Suryani (2008:305) yang menunjukkan bahwa BUMDes Laba Desa memiliki empat program inovasi pelayanan publik yaitu jogging track dan wisata alam Air Terjun Taman Sari, wisata spiritual yaitu Beji Taman Sari , inovasi keuangan seperti bisnis dan warung dan sektor kesejahteraan melalui Pamsimas. Dari empat program inovasi pelayanan publik, hanya program inovasi pelayanan publik melalui Pamsimas yang dapat dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sedangkan tiga program inovasi lainnya tidak dapat dilaksanakan karena pembatasan massa dan penutupan sementara untuk mematuhi peraturan pemerintah terkait pencegahan penyebaran penyakit. Covid19. Faktor pendukung inovasi pelayanan publik BUMDes adalah kerjasama dengan pemerintah dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kurangnya fasilitas pelayanan publik seperti komputer.","PeriodicalId":128832,"journal":{"name":"Vol. 14 No. 2, Juni 2023","volume":"27 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127483731","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INOVASI DAERAH DALAM PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI","authors":"Ira Haira Zulfia, Gus Endrawan, Citra Rosika, Syamsi Syamsi, Aldri Frinaldi","doi":"10.23969/kebijakan.v14i2.6666","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6666","url":null,"abstract":"Kebijakan merupakan kegiatan yang diusulkan dalam menyelesaikan masalah demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat melayani secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik merupakan keputusan pada tataran strategis yang dibuat oleh pemegang otoritas publik yakni pimpinan tertinggi dari sebuah organisasi daerah. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik salah salah satunya melalui peningkatan kreativitas organisasi, pegawai/aparat baik dari level pimpinan sampai kepada level staf demi mewujudkan pemerintahan yang cerdas, melalui peningkatan kinerja organisasi dengan mengeluarkan kebijakan inovasi. Dimana kebijakan inovasi ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Kota Padang juga telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Inovasi Daerah. Peraturan mengenai inovasi sebelumnya telah ada, namun masih banyak perlu penyempurnaan sejalan telah dilaksanakan peraturan sebelumnya. Namun pelaksanaan inovasi ini tentunya dibutuhkan perjuangan yang besar serta keseriusan pimpinan, pegawai serta pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu pelaksanaan inovasi juga perlu dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan inovasi juga dukungan anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia. Pelaksanaan inovasi daerah ini juga bertujuan meningkatkan sumber daya manusia yaitu pegawai/aparat serta meningkatkan tata kelola pemerintahan Kota Padang agar meningkatnya kinerja dan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini memberikan gambaran implementasi kebijakan inovasi daerah sudah berjalan cukup baik namun dibutuhkan keseriusan dari berbagai pihak baik dari Walikota, Sekda dan pimpinan OPD dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan inovasi demi meningkatkan kinerja organisasi. Dengan hasil penelitian ini diharapkan kepada seluruh pimpinan agar dapat memberikan perhatian serius, komitmen dan menyediakan dukungan anggaran untuk dapat melaksanakan kebijakan ini agar meningkatkan kinerja oragnisasi.","PeriodicalId":128832,"journal":{"name":"Vol. 14 No. 2, Juni 2023","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128470297","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI SEKTOR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN (MBLB) DI KABUPATEN KARANGASEM.","authors":"I. K. Dede Junaedy Dede, I. G. N. Kompiang Purnama Sujana","doi":"10.23969/kebijakan.v14i2.6311","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6311","url":null,"abstract":"Kabupaten Karangasem sebagai daerah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Bali, dalam hal ini pemerintah kabupaten karangasem dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mengelola keuangan daerahnya terlebih untuk keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. PAD Kabupaten Karangasem sebagian besar bersumber dari pajak Galian C dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Karangasem. Luas wilayah Kabupaten Karangasem 839,54 km atau 14,90% dari Luas Provinsi Bali (5.632,86 km). Namun pada tahun 2015-2019 penerimaan pajak galian C mengalami penurunan Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penerlitian ini bahwa perlu adanya peningkatan terhadap sosialisasi dan pengawasan serta menerapkan sistem pemungutan pajak secara online. Penyederhanaan Proses Administrasi dan Penyempurnaan Sistem Pelayanan Pajak Daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menerafkan E-Faktur dalam proses pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan khususnya di sektor Pajak Galian C. Dengan Diterapkan E-Faktur yang diharapkan dapat meminimalisir kebocoran yang selama ini terjadi di pos-pos jaga pemungutan pajak galian C.","PeriodicalId":128832,"journal":{"name":"Vol. 14 No. 2, Juni 2023","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126125707","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PENGAWASAN PENGELOLAAN USAHA TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN KARANGASEM","authors":"Nyoman Sumawidayani, I. M. Sumada","doi":"10.23969/kebijakan.v14i2.6319","DOIUrl":"https://doi.org/10.23969/kebijakan.v14i2.6319","url":null,"abstract":"Salah satu wewenang, hak dan kewajiban yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaannya. Kabupaten Karangasem merupakan salah satu Pemerintah daerah di Provinsi Bali yang melakukan pengelolaan sumber daya alam yaitu berupa hasil bumi yaitu pasir dan batuan yang berasal dari hasil tambang. Sebagai daerah penghasil tambang galian C terbesar di Provinsi Bali Kabupaten Karangasem memerlukan pengelolaan yang baik, untuk mengatur pengelolaan usaha tambang Galian C di Kabupaten Karangasem diatur dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Batuan.Pertambangan Galian C memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karangasem, sumber PAD Kabupaten Karangasem didominasi oleh penerimaan pajak galian c. Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan galian C di Kabupaten Karangasem, yaitu terjadi kebocoran pajak galian c Tahun 2021 dari 1.800-2.000 truk pembawa pasir yang membayar pajak hanya 1.200 truk (https://radarbali.jawapos.com). Serta tidak terealisasikannya target penerimaan pajak Galian C dimana pada tahun 2022 ditagertkan penerimaan pajak galian c sebesar 75.670.000 sedangkan hanya terealisasi sebesar 43,41 %. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengawasan terhadap penerimaan Pajak Galian C oleh BPKAD dan Satpol PP Kabupaten Karangassem, belum dilaksanakan secara optimal dan belum mampu mempertebal rasa tanggungjawab dari sopir truk pembeli pasir untuk membayar faktur pajak serta dari pengusaha Galian C untuk membuat ijin usaha.","PeriodicalId":128832,"journal":{"name":"Vol. 14 No. 2, Juni 2023","volume":"145 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116109769","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}