{"title":"Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Mengatasi dan Menindak Pelanggaran Pemilihan Umum: Tinjauan Hukum dan Praktik","authors":"Okvita Sekar Fadhilah","doi":"10.56593/khuluqiyya.v6i1.124","DOIUrl":"https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.124","url":null,"abstract":"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengatasi dan menindak pelanggaran pemilu dengan pendekatan 2 yang menyeluruh dari sudut pandang hukum dan praktik lapangan. Pertama, dari sudut pandang hukum, artikel ini menganalisis peran Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pemilu sesuai dengan kerangka hukum yang mengaturnya. Kedua, dari perspektif praktik lapangan, artikel ini mengevaluasi bagaimana Bawaslu menjalankan perannya dalam menindak pelanggaran pemilu melalui pengamatan lapangan dan studi kasus. Selanjutnya, artikel ini mengidentifikasi hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan perannya, termasuk kendala institusional, politik, dan teknis. Terakhir, efektivitas upaya yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mengatasi dan menindak pelanggaran pemilu dievaluasi baik dari segi hukum maupun praktik lapangan untuk menyimpulkan tentang keberhasilan dan perluasan strategi yang diperlukan. Dengan memadukan tinjauan hukum dan praktik lapangan, artikel ini memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran Bawaslu dalam memastikan integritas pemilu dan memperkuat demokrasi.","PeriodicalId":120092,"journal":{"name":"Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam","volume":" 8","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141834080","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Review of Islamic Law on the Practice of Early Marriage in Limpakuwus Village, Sumbang, Banyumas","authors":"Imam Punomo Aji","doi":"10.56593/khuluqiyya.v6i1.125","DOIUrl":"https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.125","url":null,"abstract":"Early marriage is still a problem in Limpakuwus Village, Sumbang, Banyumas, especially with 9 couples out of a total of 38 who are married. This village has a belief that getting married before the age of 20 is considered taboo or \"ora ilok\" by the local community. Field research was conducted to understand the practice of early marriage in this village. This research method involves qualitative descriptive analysis with data collection through interviews and documentation. Primary data is in the form of direct interviews, supported by secondary data from books, journals, theses, texts and articles. The factors that encourage early marriage in this village are low education, beliefs/traditions, self-will, and pregnancy outside of marriage. Of the nine couples, belief or tradition factors dominate. Even though according to Islamic and positive law early marriage is recognized as legal, this practice in Limpakuwus Village, Sumbang, Banyumas is considered legal because it is in accordance with Islamic law and has a marriage dispensation in accordance with Indonesian laws and regulations.","PeriodicalId":120092,"journal":{"name":"Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam","volume":"117 18","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-07-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141666955","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS PUTUSAN VERSTEK KUMULASI ISBAT NIKAH DAN CERAI GUGAT (Studi Perkara Nomor: 135/Pdt.G/2022/PA.Pbg)","authors":"Misbahul Huda, Muhamad Nurhidayattulloh","doi":"10.56593/khuluqiyya.v6i1.122","DOIUrl":"https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.122","url":null,"abstract":"Salah satu problem dalam hukum perkawinan adalah perceraian yang didahului praktik nikah siri. Putusan dengan nomor: 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg menarik untuk diteliti karena merupakan putusan verstek kumulasi isbat nikah dan cerai gugat pertama di Pengadilan Agama Purbalingga. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara kumulasi isbat nikah dan cerai gugat dalam Putusan Nomor : 135/Pdt.G/2022/Pa.Pbg dan bagaimana tinjauan yuridis normatifnya. Penelitian termasuk penelitian lapangan, bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, dokumentasi dan interview. Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim menyatakan sah perkawinan antara penggugat dan tergugat karena telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta menjatuhkan talak ba’in sughra tergugat kepada penggugat kerena tergugat telah meninggalkan penggugat dalam kurun waktu 4 tahun 9 bulan. Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor : 135/pdt.g/2022/Pa.Pbg telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam.","PeriodicalId":120092,"journal":{"name":"Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam","volume":"20 5","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-05-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141014419","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Muhammad Abduh's Perspective on Polygamy in the Indonesian Social Context","authors":"Nurul Husnah, Ahmad Fauzi","doi":"10.56593/khuluqiyya.v6i1.115","DOIUrl":"https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v6i1.115","url":null,"abstract":"This article aims to delve into Muhammad Abduh's views on polygamy, evaluate its relevance in the social context of Indonesian society, and offer a broader understanding and potential solutions for Indonesian society to perceive the practice of polygamy. The research method employed is a qualitative approach focusing on literature review. This approach is designed to comprehend and analyze Muhammad Abduh's perspectives and thoughts regarding the practice of polygamy, especially within the Islamic teachings and its impact on social dynamics in Indonesia. The research findings indicate that Muhammad Abduh consistently displayed a critical stance towards polygamy. He consistently highlighted the importance of justice, equality, and well-being for all parties involved in such contexts. The relevance of Muhammad Abduh's thoughts in the Indonesian context, which encompasses a diverse society, lies in the urgency of recognizing the values of humanity and justice in applying Islamic teachings, particularly in sensitive issues like polygamy. Essentially, Abduh's viewpoints offer a perspective that considers the welfare and protection of individual rights in interpreting Islamic teachings, aligning with the social diversity present in Indonesia. Amir and Rahma argue that Tasir Al-manar has a significant and enduring influence on the formation and development of modern Islam in Indonesia.","PeriodicalId":120092,"journal":{"name":"Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam","volume":"80 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-03-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140366528","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Status Khuntsa Musykil Sebagai Ahli Waris (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah)","authors":"Chaula Luthfia","doi":"10.56593/khuluqiyya.v1i1.14","DOIUrl":"https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v1i1.14","url":null,"abstract":"Allah Swt menciptakan manusia hanya dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Masing-masing jenisnya memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda. Tetapi kenyataannya, terdapat seseorang yang tidak mempunyai status yang jelas, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Orang dengan ketidakjelasan status jenis kelaminnya ini disebut khuntsa, dalam dunia medis dikenal dengan istilah Hermaphrodite. Salah satu permasalahan khuntsa adalah dalam hal menentukan hak waris, serta bagian warisannya. Dalam Al-Qur’an jelas dikemukakan secara detail mengenai hukum kewarisan. Tapi belum ditemukan dalam Al-Qur’an mengenai hukum waris bagi khuntsa. Tulisan ini akan membahas serta menganalisis pendapat Imam Abu Hanifah dalam menentukan status dan bagian warisan yang diterima khuntsa musykil. \u0000Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan filosofis yaitu pendekatan yang didasarkan atas norma hukum dan konsep syarî’ah. Hasil penelitian ini mengemukakan ada dua sebab dalam melatar belakangi kewarisan khuntsa musykil menurut Imam Abu Hanifah. Pertama, orang yang mewaris tidak bisa mendapat hak warisnya, kecuali dengan ketentuan yang pasti dan meyakinkan tanpa adanya keragu-raguan di dalamnya. Kedua, pada dasarnya semua hukum itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan yakin begitu pula mengenai ketentuan hukum waris tersebut haruslah dengan yakin. ","PeriodicalId":120092,"journal":{"name":"Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam","volume":"78 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-08-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115929266","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"”Laknat Ziyarah Qubur Bagi Perempuan” (Studi Takhrij Hadis)","authors":"M. Maryono, Riza Riza Hadikusuma","doi":"10.56593/khuluqiyya.v4i2.89","DOIUrl":"https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.89","url":null,"abstract":"This article was written with the intention of knowing the quality of the hadith that curses women who make pilgrimages to the grave. The focus of his writing leads to the research of the hadith sanad which has several lines of narration, namely from the companions of Abu Hurairah, Ibn Abbas, and Hassan bin Sabit. The conclusion is that in terms of the sanad of the hadith, the quality is authentic. Meanwhile, from the point of view, it can be concluded that the prohibition should not make pilgrimages because the hadith of the prophet means for women who often carry out pilgrimages to the grave because the hadith uses sighot or the form of mubalaghoh (zawwarot).","PeriodicalId":120092,"journal":{"name":"Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam","volume":"113 13 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128023796","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kontradiksi, Preferensi Dan Rekonsiliasi (Al-Ta'arud Wa Al-Tarjih Wa Al-Jam')","authors":"M. S. A. Amri","doi":"10.56593/khuluqiyya.v4i2.88","DOIUrl":"https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.88","url":null,"abstract":"Usul Fiqh is a scientific discipline that describes the methodology used by mujtahid priests in exploring and establishing a syar'i law that is sourced from the texts (AlQur'an or As-Sunnah). And in practice, in looking for the right legal basis to determine the law of a problem, it is often found that several arguments are contradictory to one another or known as Ta'arud al-adillah (contradiction). This study discusses the problem of how to find a way out if there is a contradiction in the propositions externally or textually. The ushuliyyin then formulated ways to solve this problem in several ways: (1) compromising conflicting arguments (al-jam'uwa altaufiq/reconciliation) or (2) conducting tarjih (selecting stronger arguments/preferences) through study Nasikh mansukh, or by canceling the contradictory arguments (tasaqut ad-dalilain).","PeriodicalId":120092,"journal":{"name":"Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam","volume":"1 3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131277618","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Konsep Metafisika Dalam Islam Sebagai Kritik Terhadap Epistemologi Barat","authors":"Afifi Hasbunallah Afifi","doi":"10.56593/khuluqiyya.v4i2.90","DOIUrl":"https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.90","url":null,"abstract":"Science in the modern era has separated from ethical principles and moral-spiritual (metaphysical) aspects, creating a dilemma between science and wisdom or science and moral-spiritual perfection. To understand this dilemma, it is necessary to reexamine the history of Western thought which nevertheless has a positive side in the development of science, even though in the end its epistemological foundation eliminates the universality of science itself. furthermore, it is also necessary to understand how the concept of Islamic thought in the development of science, in general, is based on an epistemology that accepts the ontological status of metaphysics as truth. For that, the most important thing to do is to accept the status of metaphysics as part of science. Because after all, the search for metaphysical reality can be considered a complement to physical science..","PeriodicalId":120092,"journal":{"name":"Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam","volume":"62 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-09","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126698135","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi","authors":"Navirta Ayu","doi":"10.56593/khuluqiyya.v4i2.86","DOIUrl":"https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.86","url":null,"abstract":"This research is a doctrinal research, or often also referred to as normative research, which is a study of the law that is conceptualized and developed on the basis of the doctrine adopted by the conceptor and or its development and form of implementation. In the doctrine of positivism, law is conceptualized as a rule of law. Therefore, doctrinal legal research in the positivism tradition is focused on written law, in this case laws and regulations, especially legislation relating to the optimization of human rights and gender law after the issuance of Permenristekdikti Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Violence. Sexuality in College Environment. In addition to criticizing the laws and regulations, they also look at how the implementation of these laws and regulations are and see what are the obstacles in realizing justice regarding the prevention and handling of sexual violence in universities. The result of this study is that sexual violence is targeted at vulnerable groups. Most of the victims were women and children. Women and children are part of a vulnerable group of people and are entitled to special treatment and protection under human rights laws and regulations because of their vulnerability. Special precautions relating to the protection of women and children who are victims of sexual violence are very important. Higher education as an institution of access to education which is a constitutional right of citizens is obliged to become a safe space for the entire academic community from sexual violence; tertiary institutions are required to guarantee the rights of the academic community in studying and working in an effort to protect against sexual violence, including the protection and guarantee of academic rights","PeriodicalId":120092,"journal":{"name":"Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125455936","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Metode Penerjemahan Al-Qur‟an Dan Kritik Muhammad Thalib Terhadap Q.S An-Nisaa: 34 Versi Departemen Agama","authors":"Rooby Pangestu Hari Mulyo","doi":"10.56593/khuluqiyya.v4i2.87","DOIUrl":"https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.87","url":null,"abstract":"Abstract The Qur'an is a divine kalam revealed to the Prophet Muhammad pbuh, which is a mandatory handle for its adherents. In its development, many scholars interpreted the content of the Qur'an, not to be missed, the State of Indonesia as a country with the majority of Muslims also participated in interpreting the Qur'an carried out by the government which was carried out by the Ministry of Agriculture. The emergence of the Qur'an Translation from the Ministry of Agriculture caused a reaction from the Indonesian Mujahideen Council (MMI). Muhammad Talib, who created a work entitled Al-Qur'anul Karim: Tarjamah Tafsiriyah 'understanding the Meaning of the Qur'an more Easily, Quickly and Precisely', is a form of criticism of the government. One of the translations of the criticized verse is the letter an-nisaa: 34. Muhammad Talib in translating the Qur'an, namely by the Tafsiriyah method.","PeriodicalId":120092,"journal":{"name":"Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam","volume":"58 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127111124","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}