Jurnal Politique最新文献

筛选

英文中文

Dampak Presidential Thresold Terhadap Pencalonan Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024 总统任期届满对 2024 年大选总统提名的影响

Jurnal Politique Pub Date : 2024-01-30 DOI: 10.15642/politique.2024.4.1.61-84

Muhammad Faishal Rizqullah, Putri Aliyya Nurhasanah, Muhammad Luthfi Permana, Nurlaili Rahmawati

{"title":"Dampak Presidential Thresold Terhadap Pencalonan Presiden Dalam Pemilu Tahun 2024","authors":"Muhammad Faishal Rizqullah, Putri Aliyya Nurhasanah, Muhammad Luthfi Permana, Nurlaili Rahmawati","doi":"10.15642/politique.2024.4.1.61-84","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/politique.2024.4.1.61-84","url":null,"abstract":"Pemilihan presiden di Indonesia telah lama menjadi sorotan utama dalam sistem politik demokratis negara ini. Salah satu aspek penting dalam pemilihan presiden adalah Presidential Threshold, yaitu persyaratan jumlah dukungan dari partai politik atau calon legislatif yang diperlukan bagi seorang calon presiden agar dapat mengikuti pemilihan presiden. Pada Pemilu tahun 2019, Presidential Threshold telah mengalami perubahan signifikan dengan peningkatan persentase dukungan yang diperlukan dari sebelumnya. Jurnal ini bertujuan untuk menyelidiki dampak perubahan Presidential Threshold terhadap pencalonan presiden dalam Pemilu tahun 2024 di Indonesia dan implikasinya terhadap dinamika politik dan partisipasi dalam pemilihan presiden. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Presidential Threshold telah mempengaruhi strategi calon presiden dan partai politik dalam menghadapi pemilu. Calon presiden diharuskan untuk menggandeng lebih banyak partai politik atau mencari dukungan lebih luas dari calon legislatif untuk memenuhi syarat. Implikasi dari perubahan ini adalah munculnya koalisi yang lebih besar dan kompleks dalam perebutan kekuasaan presiden. Jurnal ini akan membahas lebih lanjut hasil penelitian ini dan menyajikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk menjaga keseimbangan antara persyaratan yang ketat dan partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden di masa depan.\u0000 ","PeriodicalId":518327,"journal":{"name":"Jurnal Politique","volume":"79 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140529148","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Persiapan Kandidat Legislatif Merancang Strategi Menuju Kursi Parlemen 为立法机构候选人制定议会席位战略做准备

Jurnal Politique Pub Date : 2024-01-30 DOI: 10.15642/politique.2024.4.1.47-60

Rizka Lestari Budianto

引用次数: 0

Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menurut Gaya Nusantara 根据 Nusantara 风格起草的《消除性暴力法草案》中弱势群体的权力关系

Jurnal Politique Pub Date : 2020-05-19 DOI: 10.15642/politique.2021.1.1.1-17

Nita Novita Sekar Putri

{"title":"Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menurut Gaya Nusantara","authors":"Nita Novita Sekar Putri","doi":"10.15642/politique.2021.1.1.1-17","DOIUrl":"https://doi.org/10.15642/politique.2021.1.1.1-17","url":null,"abstract":"Artikel ini berupaya untuk menjelaskan dua hal penting. Pertama, bagaimana perlindungan kelompok rentan dalam Rancangan Undang-Undang Peghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam pandangan GAYa Nusantara, sebuah organisasi yang memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kelompok gay. Kedua, mengetahui bagaimana relasi kuasa menjadi unsur yang mendapat pengaruh dari kekuasaan pelaku tindak kekerasan atas ketidakberdayaan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling didasarkan pada kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan adalah perspektif hak asasi manusia dan arkeologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Hasil penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, perlindungan dan hak-hak kelompok rentan kekerasan seksual menurut GAYa Nusantara telah diakomodir dengan adanya RUU PKS. Kedua, relasi kuasa yang terbangun dalam RUU PKS menjelaskan bahwa kekuasaan bersifat divergen, tidak sebatas pada kekuasaan hierarkis dan makropis. Kekuasaan yang didapatkan pelaku kekerasan berasal dari pengetahuan akan dirinya dan pengetahuan tentang korban, yang mengakibatkan korban kehilangan otoritas tubuhnya. Namun, kekuasaan dalam makna lain tidak semuanya berarti negatif, seperti yang disebutkan Foucault melalui arkeologi pengetahuan dalam bentuk RUU PKS korban dapat menggunakan kekuasannya untuk melindungi diri dan memperjuangkan haknya.","PeriodicalId":518327,"journal":{"name":"Jurnal Politique","volume":"52 13","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-05-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"141204326","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0