Perspektif Hukum最新文献

筛选

英文中文

Memadukan Budaya Hukum dan Diplomasi Hukum untuk Mencegah Sengketa Antar Negara: Kekosongan Hukum yang Terabaikan 将法律文化与法律外交相结合，预防国家间争端：被忽视的法律真空

Perspektif Hukum Pub Date : 2024-07-23 DOI: 10.30649/ph.v24i1.286

Dita Birahayu

引用次数: 0

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace 对市场买卖交易中欺诈行为受害者的法律保护

Perspektif Hukum Pub Date : 2024-05-22 DOI: 10.30649/ph.v24i1.263

Erlyna Yunita, Muridah Isnawati

引用次数: 0

Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum 土地黑手党犯罪对合法土地保有权的威胁

Perspektif Hukum Pub Date : 2024-04-08 DOI: 10.30649/ph.v24i1.250

Iwan Permadi

{"title":"Kejahatan Mafia Tanah sebagai Ancaman Penguasaan Tanah yang Berkepastian Hukum","authors":"Iwan Permadi","doi":"10.30649/ph.v24i1.250","DOIUrl":"https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.250","url":null,"abstract":"Penelitian ini mengkaji mengenai tindak kejahatan pertanahan yang dilakukan oleh mafia tanah. Terancamnya penguasaan tanah yang berkepastian hukum akibat adanya keterlibatan oknum pejabat BPN, oknum Notaris/PPAT, oknum perangkat desa serta masyarakat sendiri menjadikan kejahatan mafia tanah berjalan terencana dan sistemastis. Selain itu, lemahnya integritas profesionalitas didalam internal pejabat yang berkenaan dengan pertanahan serta sikap jujur, amanah dan lemah secara kecerdasan spiritual membuat kejahatan ini sulit teratasi. Tujuan dari penelitian ini ialah mengidentifikasi bentuk praktik kejahatan mafia tanah dan bentuk perlindungan hukum bagi korbannya. Penelitian ini dengan metode normatif. Hasil kajian menunjukkan perlunya tindakan penegakan hukum yang baik, secara preventif (melalui perbaikan regulasi) maupun represif (penyelesaian hukum secara adil berupa sanksi dan hukuman) dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban akibat kejahatan mafia tanah. Selain itu pengawasan perlu ditingkatkan dalam internal penyelenggara program pertanahan yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat tanah serta ruang lingkupnya harus secara jelas dan tegas. Pemerintah harus berani mengambil tindakan yang tegas dan terukur bagi pejabat yang melakukan perbuatan melawan hukum baik secara pidana maunpun secara administratif, sehingga kepastian dan perlindungan hukum dapat terwujud sebagaimana mestinya.","PeriodicalId":513044,"journal":{"name":"Perspektif Hukum","volume":"50 16","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-04-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140731694","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

引用次数: 0