{"title":"EKSISTENSI PENGADILAN HAM DALAM PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM","authors":"None Gracesy Prissela Christy, None Edmondus Sadesto Tandungan","doi":"10.51342/plj.v5i1.734","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.734","url":null,"abstract":"The issue of upholding human rights always goes hand in hand with the issue of law enforcement, where this is one of the crucial things that is most often complained about by citizens at the moment. Namely weak law enforcement. The application of law to human rights violations in Indonesia is guided by Law no. 26 of 2000 concerning Human Rights courts, where in this law it is stated about ad hoc courts which are used to try human rights violators in Indonesia. The aim of this research is to find out the role of human rights courts in resolving human rights violations. The method used is a research method using normative legal research methods. The research results show that the Human Rights Court is a tool that can be used to resolve cases of human rights violations, especially serious human rights violations. The Human Rights Court has the authority to examine and decide cases of human rights violations, including settling cases involving compensation, restitution and rehabilitation in accordance with statutory regulations.","PeriodicalId":497464,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"48 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135872164","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"KAJIAN HUKUM KEBERADAAN ORGAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FUNGSI DAN TUJUAN YAYASAN","authors":"Joke Punuhsingon, None Herts Taunaumang, None Jocefina Adelleyda Tendean, None Nopesius Bawembang, None Rinny Ante","doi":"10.51342/plj.v5i1.689","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.689","url":null,"abstract":"Abstrak
 Penelitian ini berjudul Kajian Hukum Keberadaan Organ Pengawas Dalam Mencegah Penyalahgunaan Fungsi Dan Tujuan Yayasan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum Yayasan di Indonesia, dan juga untuk mengetahui bagaimana peran dan tanggungjawab organ pengawas dalam mencegah penyalahgunaan fungsi dan tujuan yayasan. Sebagaimana tujuan dari penelitian ini, metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif atau lazim disebut dengan studi pustaka atau library research.
 Hasil penelitiannya dapat dikemukakan bahwa regulasi yang mengatur terkait dengan yayasan tersebut telah ditata dalam hukum Indonesia malahan sebelum dibentuknya atau diterbitkannya Undang-Undang Yayasan 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, yakni sumbernya berasal dari Yurisprudensi maupun dapat ditelusuri pada pasal-pasal di KUHPerdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pendirian yayasan harus lewat notaris yang akta pendiriannya itu diberikan kepada Kemenkumham lewat Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Undang-undang Yayasan sudah mengatur dengan tegas wewenang serta tanggung jawab bagi tiap organ yayasan sehingga bisa memperkecil ruang gerak terhadap mereka yang mau melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangannya.
 Sebagai saran yang dapat diberikan atara lain, pemerintah hendaknya melakukan kolaborasi yang baik dalam memberi ketegasan terhadap lingkup yayasan. Terkait penegakan hukum maka para penegak hukum hendaknya turut serta dalam menghadapi penyelewengan atau penyalahgunaan terhadap yayasan. Keberadaan organ pengawas yayasan yang berada di bawah pembina yayasan dalam hal ini melalui rapat pembina maupun Anggaran Dasar yayasan sangat menyulitkan organ pengawas dalam menindak atau pun mencegah suatu perbuatan yang menyalahgunakan yayasan demi kepentingan beberapa pihak yang berlaku curang.
 Kata kunci: Organ, Pengawas, Yayasan.","PeriodicalId":497464,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136135042","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERAN INTELIJEN KEPOLISIAN SEBAGAI TINDAKAN PREVENTIF DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA CYBER CRIME","authors":"None Pramawi Nicolas Huliselan","doi":"10.51342/plj.v5i1.733","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.733","url":null,"abstract":"Police Intelligence is one of the areas within the Indonesian National Police which functions as the eyes and ears of the Police organization in preventing and dealing with cyber crimes. The aim of this research is to analyze the role of Police Intelligence in carrying out early detection of cyber crime and to determine the obstacles faced by Police Intelligence in tackling cyber crime. This research uses an empirical normative research type, using primary data and secondary data. Primary data is obtained directly from research in the field, while secondary data consists of primary legal materials and secondary legal materials. The research results show that the role of intelligence and security in preventing the occurrence of Cyber Crime crimes consists of a normative role and a factual role. The normative role is carried out based on provisions in statutory regulations, where in this case Intelkam plays a role in accordance with statutory regulations related to Cyber Crime crimes. Meanwhile, the factual role is carried out by Police Intelligence and Security in dealing with cyber crimes based on the facts of threats that occur in people's lives. The obstacles faced by Intelkam in preventing cyber crime include human resources and infrastructure.","PeriodicalId":497464,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"12 4","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-29","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"136134745","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"POTENSI KORUPSI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024","authors":"None Kelik Endro Suryono, None Hartanto","doi":"10.51342/plj.v5i1.723","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.723","url":null,"abstract":"Perwujudan demokrasi rakyat yaitu pemilihan Kepala Daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2020 telah menampakkan berbagai permasalah yang dapat dianggap menurunkan kualitas perhelatan politik tersebut. Perdebatan terus terjadi mengenai calon kepala daerah, bahkan calon anggota DPR/DPRD yang pernah melakukan korupsi, dan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Tampak terjadi korelasi korupsi dikarenakan kebutuhan dana kampanye terkait pilihan kepala daerah. Ruang lingkup korupsi calon kepala daerah perlu menjadi perhatian dari semua pihak agar maraknya korupsi dalam pelaksanaan Pilkada justru meningkat, dan merusak tujuan demokrasi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan rakyat. Disisi lain partai politik sebagai pintu pertama yang menjaring calon kepala daerah memiliki peran deteksi dini dalam menelusuri track record calon kepala daerah yang akan diusungnya. Rumusan masalah yang akan dikaji adalah bagaimana fenomena/ bayang-bayang korupsi dalam Pilkada Serentak 2024 bercermin dari Pilkada sebelumnya, perilaku politik ini sejenis pula dengan saat adanya pilihan legislatif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, kemudian mengkaji data sekunder Pilkada serentak tahun 2020 diselenggarakan, sebagai pandangan terhadap potensi yang terjadi di Pilkada serentak 2024. Calon kepala daerah yang melakukan korupsi atau terkait tindak pidana korupsi tidak memiliki legitimasi untuk mencalonkan diri atau terpilih menjadi kepala daerah.","PeriodicalId":497464,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135168147","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALAT PENCAPAIAN SUARA KEADILAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA : NO VIRAL NO JUSTICE","authors":"Lu Sudirman, None Antony","doi":"10.51342/plj.v5i1.626","DOIUrl":"https://doi.org/10.51342/plj.v5i1.626","url":null,"abstract":"Fenomena “no viral no justice” yang muncul didalam media sosial merupakan sikap pesimis dari masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat menemukan budaya hukum baru dalam penegakan hukum terutama menjadikan media sosial sebagai alat kontrol sosial (Civil Engagement). Namun, partisipasi masyarakat dalam media sosial justru berdampak negatif akibat dari tidak selarasnya antara kesadaran hukum dan perasaan hukum. Pengunaan terhadap perasaan hukum yang berlebih menciptakan budaya hukum baru yang tidak sehat serta dapat mempengaruhi sistem penegakan hukum. Urgensi penelitian ini dilakukan karena kondisi penegakan hukum di Indonesia yang semakin memprihatikan sehingga munculnya partisipasi dari masyarakat (power people) yang mengarah pada mempengaruhi serta menghambat proses penegakan hukum. Munculnya tekanan-tekanan kepada aparat penegak hukum menimbulkan ketidakpastian hukum dan mencederai keadilan itu sendiri, sehingga pembahasan mengenai peran media sosial sebagai alat pencapaian suara keadilan oleh rakyat dalam penegakan hukum di Indonesia menjadi hal yang penting dan aktual untuk dilakukan pengkajian lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh serta hubungan dari partisipasi masyarakat demokratis melalui media sosial dalam mewujudkan tiga nilai dasar hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio-legal. Penelitian ini menunjukan bahwa partisipasi masyarakat melalui media sosial dalam memonitoring proses penegakan hukum sejatinya merupakan hal yang sangat baik sangat dan dibutuhkan dalam mencapai nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk meminimalisir timbulnya budaya hukum baru (monitoring) yang tidak sehat dalam masyarakat, diperlukan penambahan bobot kesadaran hukum serta melakukan monitoring secara terarah yang berangkat dari hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi.","PeriodicalId":497464,"journal":{"name":"Paulus Law Journal","volume":"4 5","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-10-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135168158","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}