Sitinur Febby Pattimahu, Mega Anjely Adzania Dony Putri, Gede Ngurah Darma Suputra, Dinar Ayu Wardani, Dwinova Rahma Amelia, Mia Rosmiawati
{"title":"Menelisik Efektivitas Konstitusi : Independensi Lembaga KPK Pasca Putusan MK No.36 Tahun 2017 Sebagai Anomali Hukum","authors":"Sitinur Febby Pattimahu, Mega Anjely Adzania Dony Putri, Gede Ngurah Darma Suputra, Dinar Ayu Wardani, Dwinova Rahma Amelia, Mia Rosmiawati","doi":"10.19184/j.kk.v3i1.39118","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39118","url":null,"abstract":"Abstrak:
 Indonesia menganut sistem presidensial yang saling berkaitan dengan pemisahan kekuasaan (separation power) yang dapat dilihat dari trias politika yang dipisah menjadi tiga kekuasaan yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Adanya pemisahan kekuasaan itu diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan sistem Checks and balances dapat berjalan dengan baik. Dimana fungsi dari sistem tersebut untuk saling mengawasi antar lembaga satu dengan lainnya, agar tidak timbul terjadinya perilaku-perilaku yang hegemonic, tiranik, dan sentralisasi kekuasaan, akan tetapi saat ini ditemukan adanya tumpang tindih peraturan yang ada mengenai perubahan kedudukan Lembaga KPK menjadi Lembaga eksekutif di bawah naungan presiden. Hal tersebut berpotensi menimbulkan intervensi dari kekuasaan berbagai pihak. Dengan demikian Adanya pemberlakuan dari putusan MK No.36/puu-XV/2017, tentang diubahnya kedudukan lembaga KPK tersebut akan mengganggu independensi KPK dalam menjalankan tugasnya, atas perubahan kedudukan tersebut dikhawatirkan tidak akan mandiri dan bebas. Jadi, diperlukan adanya suatu perbaikan mendasar terkait dengan kedudukan lembaga KPK itu sendiri dimana lembaga KPK dijamin akan kebebasan sebagai lembaga independen tanpa adanya intervensi dari badan eksekutif diatasnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui status quo konstitusi di Indonesia, dan independensi KPK akibat dari berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi NO.36/puu-XV/2017. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan.
 Kata Kunci: konstitusi; anomaly; KPK; independensi
 
 Abstract:
 Indonesia adheres to a presidential system that is interrelated with the separation of powers (separation of powers) which can be seen from the trias politica which is divided into three powers namely legislative power, executive power, and judicial power. The existence of this separation of powers is expected to be able to make the implementation of the checks and balances system run well. Where the function of the system is to supervise one another between institutions, so that hegemonic, tyrannical, and centralized power does not arise, but currently there is an overlapping of existing regulations regarding the change in the position of the KPK Institution to become an executive agency in under the auspices of the president. This has the potential to cause intervention from the power of various parties. Thus the enactment of the Constitutional Court decision No.36/puu-XV/2017, concerning changing the position of the KPK institution will interfere with the independence of the KPK in carrying out its duties, it is feared that this change in position will not be independent and free. So, there is a need for a fundamental improvement related to the position of the KPK institution itself where the KPK institution is guaranteed freedom as an independent institution wit","PeriodicalId":487212,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135860657","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital","authors":"Azkiyah Rahmita Fauziah, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, Yuhana Erni Pertiwi","doi":"10.19184/j.kk.v3i1.39022","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022","url":null,"abstract":"Holding elections in a democratic country like Indonesia is an implementation of people's sovereignty and is used to elect executive and legislative leaders and form a new government to improve people's welfare. Utilization of digital technology, especially social media, is important in holding simultaneous elections in 2024 to expedite the election process as well as a medium of communication and information to the public or voters. This paper aims to examine the extent of the role of digital technology in facilitating the 2024 simultaneous election stages and encouraging increased public participation. Based on the results of the study it is known that digital technology is used in the election stages by organizers and plays a role in helping the process of organizing election stages to be more efficient, fast, accurate and transparent. On the other hand, improving the skills and expertise of election organizers also needs to be done to increase professionalism and prevent mistakes.","PeriodicalId":487212,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"66 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135860861","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Igam Arya Wada, Felix Alexander Kurniawan, Agnes Sinta
{"title":"Ius Constituendum Kewenangan Judicial Preview Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia","authors":"Igam Arya Wada, Felix Alexander Kurniawan, Agnes Sinta","doi":"10.19184/j.kk.v3i1.37917","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.37917","url":null,"abstract":"Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang salah satunya menguji konstitusionalitas undang-undang atau judicial review. Akan tetapi, buruknya kualitas legislasi dan intensitas perkara judicial review yang tinggi tidak diimbangi dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang memadai. Dalam kapasitasnya sebagai negative legislator, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak diperlengkapi dengan wewenang untuk menguji konstitusionalitas rancangan undang-undang atau judicial preview sebagaimana yang ada dalam negara Perancis, Jerman, Austria, Hungaria, dan lain-lain. Diadopsinya kewenangan judicial preview dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan upaya preventif kelemahan-kelemahan dari judicial review. Eksistensinya dapat meminimalisir undang-undang yang berkualitas buruk, meningkatkan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, mengantisipasi undang-undang berumur pendek, mencegah ketidakpastian hukum, meminimalisir penundaan perkara di Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang memiliki relevansi dengan undang-undang yang sedang diujikan ke Mahkamah Konstitusi, mengantisipasi pembangkangan (constitutional disobedience) Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga adressat putusan Mahkamah Konstitusi, serta mengakomodir partisipasi publik. Hasil penelitian menunjukkan urgensi amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 24C ayat (1), serta perubahan keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.","PeriodicalId":487212,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"42 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135860859","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Konstitusi Menurut Peraturan Perundang-undangan","authors":"Junesvan Purba, Hendri Goklas Pasaribu","doi":"10.19184/j.kk.v3i1.39521","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39521","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami prsoses pengangkatan sebagai hakim konstitusi yang dilakukan oleh ketiga Lembaga penyelenggaraan kekuasaan negara, Sebagaimana yang dijelaskan didalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 24c Ayat (3). memang didalam pengajuan sebagai hakim konstitusi, proses seleksi yang dilakukan oleh ketiga lembaga tersebut secara praktiknya tidak ada kesamaan di dalam melakukan prosedur pencalonan untuk menentukan calon hakim konstitusi karena ini menjadi urusan dari masing-masing Lembaga yang mengaturnya. Hal ini tentunya sangat berpengaruh untuk menentukan kandidat hakim yang benar-benar memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi yang memiliki kompetensi dibidangnya. Tak hanya itu pertimbangan etika moral dalam memilh sebagai hakim konstitusi perlu juga untuk dilihat. begitu juga terkait dengan mekanisme pemberhentian sebagai hakim konstitusi. Apakah yang menyebabkan seorang hakim konstitusi dapat di berhentikan dari jabatanya. apakah karena meninggal dunia atau karena melakukan pelanggaran yang mencoreng nama baik institusi. Namun bila melihat di dalam pasal 23 ayat (2) huruf g seorang hakim konstitusi dapat di berhentikan apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi. Ketentuan ini memiliki makna yang kurang jelas karena tidak adanya penjelasan terkait tidak lagi memenuhi syarat. Hal ini dapat digunakan oleh segelintir kepentingan untuk mempolitisi seorang hakim konstitusi apabila tidak sejalan oleh Lembaga yang mengajukan sebagai hakim konstitusi. Dalam melakukan penelitian ini, guna menjawab dan menjelaskan persoalan ini maka peneliti menggunakan bahan dokumen seperti, buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta sumber-sumber bahan lainnya. Kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dilakukan analisis supaya tecapai kejelasan yang akan di bahas. selanjutnya mengenai pengangkatan sebagai hakim konstitusi sebaiknya agar di atur didalam peraturan perundang-undangan tentang kesamaan didalam proses rekrutmen yang di lakukan oleh Lembaga supaya adanya kepastian dan kejelasan di dalam proses rekrutmen calon hakim konstitusi.
 Kata Kunci: mekanisme pengangkatan dan pemberhentian, Hakim Konstitusi, peraturan perundang-undangan","PeriodicalId":487212,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135860860","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Friksi Masyarakat Dalam Inkompabilitas Pemilu Dan Demokrasi Indonesia","authors":"Megawati Atiyatunnajah, Wari Syatul Amna","doi":"10.19184/j.kk.v3i1.38545","DOIUrl":"https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.38545","url":null,"abstract":"General elections began in Indonesia in 1955 and several general elections were held both for the election of members of the legislature and for the election of the President and Vice President and now there are developments with the election of regional heads starting from the provincial level, namely the election of the Governor and Deputy Governor, then in At the district and city levels, there are elections for regents and deputy regents as well as mayors and deputy mayors, right down to the village or hamlet which are directly elected. Today, not a few of us see many contradictions, even to the point of division. General elections as a form of reform should make these differences as unity, not create divisions and ongoing conflict, for example, differences in presidential candidates, starting from the 2014 election until now, there are still divisions that undermine and disturb the unity and integrity of the nation. The motto of Bhinneka Tunggal Ika is just a motto but there is no application of it in the life of the nation and homeland anymore. A few rumors and rumors can undermine the solid building of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The purpose of this writing is to identify and pay attention to how the impacts in society are related to friction in election and democracy incompatibilities and to find smart solutions to these problems.
 KEYWORDS: Friction, Politics, Elections, Democracy","PeriodicalId":487212,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Konstitusi","volume":"44 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-06-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135860862","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}