{"title":"Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Tinjau Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia","authors":"E. B. Rahail, Muhammad Fahri Alamsyah","doi":"10.35724/jrj.v7i2.5782","DOIUrl":"https://doi.org/10.35724/jrj.v7i2.5782","url":null,"abstract":"The aim of this research is to find out how prisoners' rights are implemented in accordance with human rights principles in Merauke class II B prisons. This research is a type of empirical juridical research, using library and field data collection techniques and analyzing data qualitatively-descriptively. The results of the research show that the implementation of the rights of prisoners in the Merauke Class II B prison is carried out based on the provisions of Law Number 12 of 1995 concerning corrections which, when viewed from a human rights perspective, have generally been fulfilled, such as: 1) The right to carry out worship according to religion. or his Trust; 2) The right to receive care, both spiritual and physical; 3) The right to receive education and teaching; 4) The right toobtain reading materials and participate in other mass media broadcasts that are not prohibited; 5) The right to submit complaints; 6) The right to receive wages or premiums for work performed; 7) The right to receive adequate health and food services; 8) The Right to Receive Visits from Family, Legal Counsel, or Certain Other Persons; 9) The right to receive a reduction in criminal period (remission); 10) The right to get the opportunity to assimilate including leave to visit family; and 11) The Right to Obtain Parole.","PeriodicalId":484397,"journal":{"name":"Jurnal restorative justice","volume":"40 3","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138950954","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Isakh Benyamin Manubulu, R. V. Neonbeni, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama
{"title":"Dikotomi Pendekatan Keadilan Restoratif Pada Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia","authors":"Isakh Benyamin Manubulu, R. V. Neonbeni, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama","doi":"10.35724/jrj.v7i2.5778","DOIUrl":"https://doi.org/10.35724/jrj.v7i2.5778","url":null,"abstract":"Kerangka teoritis dari RJ sebagai sebuah ‘konsep terbuka’ memberikan peluang terhadap perluasan tafsir RJ dalam praktik institutional aparat penegak hukum di Indonesia seperti halnya kejaksaan dan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal menyikapi kondisi tersebut, maka ditetapkan PERKAP 8/21 dan PERJA 5/20 yang menjadi sebuah norma injungtif dari pelaksanaan RJ. Namun meskipun demikian terdapat beberapa hal yang patut untuk dianalisis seperti halnya ‘process value’ dari RJ sehingga dengan berfokus pada 2 (dua) rumusan masalah yakni pertama, bagaimana pengaturan RJ pada lembaga kepolisian RI dan Kejaksaan RI serta kedua, Dimana letak dikotomi dari kedua kebijakan tersebut?. Penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis dan konseptual, serta pendekatan perundang-undangan. Dengan demikian, tulisan ini menampilkan hasil bahwa Kepolisian RI memiliki kewenangan untuk melaksanakan RJ dalam PERKAP 8/21 sedangkan Kejaksaan melalui PERJA 5/20. Sedangkan menggunakan ide proses nilai di Ness et.al menunjukan bahwa karakteristik dari RJ telah dipenuhi dari kedua kebijakan tersebut namun tidak spesifik sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap ciri dari RJ yang mempromosikan penguatan dan perbaikan bagi korban dan pelaku serta batasan kewenangan untuk melaksanakan RJ secara informal.","PeriodicalId":484397,"journal":{"name":"Jurnal restorative justice","volume":" 30","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138961952","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Perisai Keadilan Korban Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers","authors":"Faris Helmi Yahya, Frans Simangunsong","doi":"10.35724/jrj.v7i2.5732","DOIUrl":"https://doi.org/10.35724/jrj.v7i2.5732","url":null,"abstract":"The existence of this study is intended to analyze concretely factual problems of restoring the rights of victims of misreporting by the Press in constitutional and constitutional terms and other laws and regulations. This research will be carried out with normative legal research methods accompanied by a statute approach and a conceptual approach (conceptual approach) which of course is based on primary, secondary, and tertiary legal materials that still have relevance to the topic of discussion with legal reasoning techniques. In fact, the media does have the power to have an impact on what it has been informed that can affect the attitudes and behavior of a person or group in the sense of society so that it has views in accordance with the information obtained. The media can influence people's views in forming public opinion and this will cause a lot of losses, where victims who receive these losses experience difficulties in the mechanism to restore their rights that have been harmed because the binding legal basis is still not contained in existing regulations. So it is necessary to carry out preventive efforts as a form of protection and law enforcement by carrying out prevention through regulations in legal products regarding the restoration of the rights of victims of wrong reporting by the press. \u0000Keywords: restorative, press, preaching","PeriodicalId":484397,"journal":{"name":"Jurnal restorative justice","volume":"23 20","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138984650","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Cavin George Ngilawane, Herry Hendri Fernando Mote, R. P. Fenetiruma
{"title":"Pembatasan Nilai Perkara Yang Dapat Diajukan Banding Dan Kasasi Untuk Mewujudkan Asas Peradilan Cepat Sederhana Biaya Ringan","authors":"Cavin George Ngilawane, Herry Hendri Fernando Mote, R. P. Fenetiruma","doi":"10.35724/jrj.v7i2.5737","DOIUrl":"https://doi.org/10.35724/jrj.v7i2.5737","url":null,"abstract":"Pengadilan sebagai sarana yang banyak dipakai oleh warga negara dalam menyelesaikan masalah tentunya diharapkan dapat menjadi lembaga yang dapat memuaskan keinginan dan kehendak dari warga pencari keadilan. Namun dalam praktiknya di pengadilan seringkali ditemukan hal yang mengganjal dalam sistem peradilan yang tidak efektif dan efisien, penyelesaian perkara memakan waktu bertahun-tahun, proses yang lama, dapat diajukan hukum yang berkepanjangan mulai dari banding, kasasi dan peninjauan kembali, setelah berkekuatan hukum tetap, eksekusi dibenturkan lagi hukum verzet. Selain proses yang lama dan biaya mahal, penyelesaian sengketa melalui litigasi juga menimbulkan penumpukan jumlah perkara di pengadilan. Adagium yang menyatakan peradilan cepat, sedehana dan biaya ringan dirasakan tidak efektif bagi para pencari keadilan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari lembaga Makamah Agung untuk mewujudkan asas perdilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penelitian hukum normatif dipilih sebagai jenis penelitian pada penulisan ini dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder menjadi lingkup jenis data yang dikaji. Alat pengumpul data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan dalam analisis data dilakukan pendekatan politik hokum. Analisis data menggunakan metode deduktif yang kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif dalam kesimpulannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengurangi penumpukan perkara perdata di Makamah Agung khusunya yang nilai perkara tertentu (kecil) demi mewujudkan asas peradilan cepat sederhana biaya murah, maka telah dilakukan pembatasan upaya hukum dalam bentuk undang, undang, PERMA dan SEMA, dan MA telah membuat cetak biru untuk melakukan pembatasan nilai perkara yang bisa dilakukan upaya hukum kasasi.","PeriodicalId":484397,"journal":{"name":"Jurnal restorative justice","volume":"23 15","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-12-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"138984219","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
