Jurist-Diction最新文献

{"title":"Kedudukan Hukum antara Pengguna Jasa dan Financial Planner dalam IKD Financial Planner","authors":"Duhita Pramesi Tyaskinasih","doi":"10.20473/jd.v6i3.46386","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.46386","url":null,"abstract":"AbstractDigital Financial Innovation or IKD (a new name for fintech by the Financial Services Authority/OJK) is an activity to innovate business processes, business models, and financial instruments that can provide new added value in the financial services sector and in its implementation in-volves the digital ecosystem. IKD Financial Planner is one of IKD’s groups based on a digital financial planning business model by accredited financial planners who offer their services through a digital platform. This study will discuss regarding an agreement of Finansialku, one of the IKD Financial Planner platforms authorized by the OJK. In the transaction, the main binding agreement between the Finansialku team and its service users is the Application User Agreement. This study aims to identify the legal standing between users and financial planners on IKD Financial Planner Finansialku ecosystems. This study concludes that in the main agreement the legal subjects who are bound and have legal standing are Members (service users) and IKD (service providers, in the form of limited liability company), without the involvement of financial planners.Keywords: Digital Financial Innovation; Fintech; Financial Planner, Digital Financial Planner. AbstrakInovasi Keuangan Digital atau IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang dapat memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dan dalam penyelenggaraannya melibatkan ekosistem digital. Penelitian ini membahas perjanjian dari Finansialku, salah satu plat-form IKD Financial Planner yang diakui oleh OJK. Dalam transaksinya, perjanjian utama yang mengikat antara tim Finansialku dan pengguna jasanya adalah Perjanjian Pengguna Aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum antara pengguna jasa dan financial planner dalam ekosistem IKD Financial Planner Finansialku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perjanjian utamanya subyek-subyek hukum yang terikat dan memiliki kedudukan hukum adalah Ang-gota (pengguna jasa) dan IKD (pemberi jasa, berbentuk Perseroan Terbatas), tanpa melibatnya perencana keuangan.Kata Kunci: Inovasi Keuangan Digital; Fintech; Perencana Keuangan; Perencana Keuangan Digital","PeriodicalId":477136,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135805579","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Tanggungjawab Pelaku Kejahatan Terorganisasi Yang Melakukan Match Fixing","authors":"Ivandita Satrio Hartawan","doi":"10.20473/jd.v6i3.46387","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.46387","url":null,"abstract":"AbstractFootball as a sport has a basic function as a learning tool related to the values contained in it. However, the values have been injured by the case of Match-Fixing. The legal issues raised in this research are whether Match-Fixing can qualify as a crime; and how is the criminal responsibility of organizational actors in Match-Fixing of a match. This type of of research is normative juridical, with a problem approach, namely the statutory approach and concept approach and case studies. The result of the study indicate that not all Match-Fixing can be subject to criminal sanctions. If the Match-Fixing, can harm other parties, it can be qualified as a criminal act of bribery because it fulfills the elements of prohibited acts and is subject to criminal penalties based on Law no.11 of 1980 concerning The crime of Bribery. Keywords: Match Fixing; Bribery; Organized Crime. AbstrakSepakbola sebagai salah satu cabang olahraga, mempunyai fungsi sebagai alat pembelajaran terkait nilai-nilai yang ada di dalamnya. Namun nilai-nilai tersebut telah dicederai dengan adanya kasus pengaturan skor dengan menggunakan suap. Isu hukum yang diajukan dalam peneltian ini adalah apakah pengaturan skor dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana; dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku organisasi dalam pengaturan skor pertandingan sepak bola. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan tidak semua pengaturan skor dapat dikenakan sanksi pidana. Jika pengaturan skor pada pertandingan sepakbola, dapat merugikan pihak lain maka dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana suap karena memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan diancam pidana berdasarkan UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Seharusnya sanksi pidana tidak hanya dikenakan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengaturan skor, tetapi juga dapat dikenakan kepada pelaku organisasi yang telah melakukan pengaturan skor dengan suap. Kata Kunci: Pengaturan Skor; Tindak Pidana Suap; Pelaku Organisasi.","PeriodicalId":477136,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"16 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135805585","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pengaturan Hukum bagi Orang Asing yang Tinggal di Indonesia","authors":"Indah Permata Sari, M. Syaprin Zahidi Permata","doi":"10.20473/jd.v6i3.42240","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v6i3.42240","url":null,"abstract":"AbstractThis research was conducted to determine the legal arrangements regarding foreigners living in Indonesia, especially foreign workers and children with dual citizenship. This research uses a normative juridical method with qualitative descriptive approach. For data collection needs, researchers collected primary data and secondary data. The primary data in this study are related to laws and regulations. To support this research, researchers collected secondary data with case studies at the Immigration Office Class I Non-TPI Tangerang. Secondary data was obtained by observation techniques and in analyzing the data, researchers used data reduction, data display, and concluding. The results of this research indicate that children with dual citizenship has two options, namely making an Indonesian passport, or get Affidavits to children who have foreign passports. Meanwhile, laws and regulations have provided legal provisions for foreign workers to stay in Indonesia.Keywords: Dual Nationality; Foreign workers; Stay Permit. AbstrakPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai orang asing yang tinggal di Indonesia, khususnya tenaga kerja asing dan anak berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Untuk mendukung penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yakni studi kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Tangerang. Data sekunder diperoleh dengan teknik observasi dan dalam menganalisis data digunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah memberikan ketentuan hukum bagi Tenaga Kerja Asing untuk tinggal di Indonesia yaitu dengan adanya izin tinggal. Sedangkan untuk anak berkewarganegaraan ganda, Indonesia menyediakan dua opsi, yaitu pembuatan paspor Indonesia, atau pemberian Affidavit bagi anak yang memiliki paspor asing.Kata Kunci: Anak Berkewarganegaraan Ganda; Tenaga Kerja Asing; Izin Tinggal","PeriodicalId":477136,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135805914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Implementasi Demokrasi Ekonomi Sejak Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi UU","authors":"Aini Shalihah, Lian Fawahan","doi":"10.20473/jd.v6i2.42353","DOIUrl":"https://doi.org/10.20473/jd.v6i2.42353","url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to determine and analyze the legitimacy of actions the presence of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation cannot yet be said to be a solution to stabilize economic democracy in Indonesia. In terms of substance, the law contains several economic contents such as workers' wages and others. This is because there is still opposition from the public regarding this policy and the government, in the process of making the mechanism for this policy, is considered to have injured the Law on the Formation of Legislation, namely in terms of community participation. So then, the application or implementation of economic democracy in the field is still far from optimal. Because in this case the government often makes policies that do not involve public participation. So public participation in Law No. 6 of 2023 proves that economic democracy is currently still not resolved. Keywords: Democracy; Economy; Indonesia; Determination of Job Creation Perppu. AbstrakUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja masih belum bisa dikatakan sebagai solusi untuk menstabilkan demokrasi ekonomi di Indonesia. UU tersebut dalam hal substansi mengandung beberapa muatan-muatan ekonomi seperti halnya upah pekerja maupun yang lain. Hal ini disebabkan karena masih ada pertentangan dari masyarakat terkait kebijakan ini serta pemerintah dalam proses mekanisme pembuatan dari kebijakan ini dianggap menciderai UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni dalam hal partisipasi masyarakat. Sehingga kemudian, penerapan ataupun pelaksanaan demokrasi ekonomi di lapangan masih jauh dari kata maksimal. Dikarenakan dalam hal ini pemerintah sering membuat kebijakan yang belum melibatkan partisipasi publik. Jadi public participation dalam UU No.6 Tahun 2023 membuktikan bahwa demokrasi ekonomi saat ini masih belum teratasi. Kata Kunci: Demokrasi; Ekonomi; Indonesia; Penetapan Perppu Cipta Kerja.","PeriodicalId":477136,"journal":{"name":"Jurist-Diction","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-04-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135771513","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}