{"title":"KEWAJIBAN PERUSAHAAN DALAM MENJAMIN HAK AMAN PARA PEKERJA: PANDANGAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)","authors":"Faizal Dicky Hermansyah","doi":"10.59246/aladalah.v1i4.497","DOIUrl":"https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.497","url":null,"abstract":"The company to ensure right workers, including those relating to health and safety work (k3) , an important aspect in maintaining welfare and protection of workers.This study provides perspective on the role and responsibility of the business world in ensuring a safe and healthy work environment to workers.Company has a legal obligation and ethics to provide a safe and healthy work environment, prevent accidents work, and protecting workers health.The pencegahannya covering identification of risk, the application of safety procedures, and training and monitoring stages.Active participation in the implementation of the policy management k3 and ensuring adherence to regulations be key to achieve this aim.Government roles in monitoring and regulating the k3 is also important to make sure the companies to comply with regulations.Synergies between business and government to create ling.","PeriodicalId":475674,"journal":{"name":"ALADALAH Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora","volume":"15 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135587516","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS YURIDIS JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)","authors":"Prati Dina Nur Aini Hanum","doi":"10.59246/aladalah.v1i4.490","DOIUrl":"https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.490","url":null,"abstract":"Indonesia sebagai negara hukum tentunya didasarkan oleh peraturan-peraturan yang ketat dan tegas. Peraturan tersebut juga termasuk yang mengatur mengenai jual beli. Jual beli yang dimaksud adalah jual beli kendaraan bermotor dengan tidak dilengkapinya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam kepemilikan kendaraan motor yang sah haruslah dilengkapi dengan BPKB agar tidak dikatagorikan sebagai kendaraan yang bodong karena tidak bisa membayar pajak kendaraan. Dalam prakteknya di Masyarakat masih banyak sekali oknum-oknum yang melakukan jual beli kendaraan bodong ini karena harga yang ditawarkan cukup murah sehingga banyak sekali peminatnya. Hal tersebut tentunya menjadi paradigma yang harus dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana status hukum dari kendaraan bermotor yang dijual tanpa BPKB dan aspek pidana yang dapat terjadi akibat jual beli tersebut","PeriodicalId":475674,"journal":{"name":"ALADALAH Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora","volume":"98 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135721039","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERATURAN PERPAJAKAN SEBAGAI ALAT PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA DAN DEMOKRASI INDONESIA","authors":"Amanda Aulia Rahma","doi":"10.59246/aladalah.v1i4.492","DOIUrl":"https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.492","url":null,"abstract":"Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap individu dengan pemberian dari tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia tidak diberikan oleh siapapun, termasuk negara. HAM tentunya sangat memiliki keterkaitan terhadap demokrasi, hal ini dikarenakan jika sebuah sistem tersebut berdasarkan prinsip yang demokratis, tentunya dalam penerapannya akan mengedepankan penegakkan Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh demokrasi dan penjaminan dari HAM secara ideal, diperlukannya sebuah alat yang dijadikan modal untuk menggencarkan berjalannya kegiatan-kegiatan yang mengedepankan demokrasi dan penjaminan Hak Asasi Manusia. Hal ini adalah dengan adanya kewajiban membayar pajak oleh Masyarakat Indonesia sebagai modal untuk menjalankan kegiatan-kegiatan penjaminan HAM dan demokrasi. Dala penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan dua pembahasan masalah, pertama, bagaimanakah Hak Asasi Manusia berkorelasi dengan Demokrasi dan bagaimana pajak dapat berkonstelasi dengan HAM dan Demokrasi.","PeriodicalId":475674,"journal":{"name":"ALADALAH Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135721044","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"AFFILIATOR JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA","authors":"Hafida Aristya Arditha","doi":"10.59246/aladalah.v1i3.496","DOIUrl":"https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i3.496","url":null,"abstract":"Kemajuan teknologi informasi di Indonesia terbilang sangat cepat. Dengan cepatnya kemajuan tersebut, tidak diimbangi dengan kemajuan terhadap pengetahuan dan mental dari Masyarakat, dan kemajuan yang sangat signifikan ini digunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan bisnis yang merusak, yakni bisnis perjudian online. Judi online sendiri merupakan sebuah permasalahan di Masyarakat yang dibilang sangat berpengaruh negatif dan harus segera ditindak lanjuti dengan seksama. Maka peraturan mengenai pembuatan situs-situs judi dan orang yang mempromosikan situs tersebut di media sudah diatur dalam perundang-undangnya, yakni Undang-undang ITE. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan, yang menghasilkan bahwa judi online membawa efek yang negatif dalam berbagai macam nilai sosial, dan pelaku yang melakukan promosi judi online dapat dikenakan pidana.","PeriodicalId":475674,"journal":{"name":"ALADALAH Jurnal Politik Sosial Hukum dan Humaniora","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135866961","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}