Jurnal Hukum De'Rechtsstaat最新文献

{"title":"NON LITIGATION AS A SETTLEMENT IN THE JUSTICE MODEL OF HANDLING CHILDREN AS VICTIMS","authors":"Surya Nita Surya, Rahul Ardian Fikri Fikri","doi":"10.30997/jhd.v9i2.6792","DOIUrl":"https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.6792","url":null,"abstract":"Justice of the peace is a peaceful effort or solving criminal cases outside the court used by law enforcement to realize the purpose of law for victims and accused of criminal acts. Justice of the peace is not regulated in the Criminal Procedure Code, but this rule has been regulated in the police, the prosecutor's office and the juvenile criminal justice system. Need to do a first analysis of how the legal basis of Justice of the peace by law enforcement in an effort to provide a sense of justice for victims in the Criminal Procedure Law system in Indonesia?. Second, How does justice of the peace as an effort to provide a sense of justice for victims of child abuse case study in Medan Polrestabes?. The research method is normative juridical by analyzing the rule of law related to restorative justice and case studies of child abuse in Medan Polrestabes. That the regulated Justice of the peace has fulfilled the legal purpose and legal basis of restorative justice in the police with “Perpol No. 8 of 2021 in the settlement of criminal cases in the handling of investigations, the Indonesian prosecutor's regulation in the termination of prosecutions, the Supreme Court issued rules in terms of guidance on using non-litigation settlement from the investigation stage, prosecution to the trial process. That analyze restorative justice case study of child abuse in Medan Polrestabes the peace process is an agreement taken for the benefit of the victim, not the interests of the perpetrator in order to meet the legal objectives of certainty, justice and benefit for the victim.","PeriodicalId":474670,"journal":{"name":"Jurnal Hukum De'Rechtsstaat","volume":"9 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135722403","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PENGGUNAAN LAYANAN SISTEM HAK TANGGUNGAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK","authors":"Poppy Poppy Pujiono, None Yuhelson, Jelly Nasseri","doi":"10.30997/jhd.v9i2.6810","DOIUrl":"https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.6810","url":null,"abstract":"Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dikenal istilah Sistem Hak Tanggungan Elektronik (Sistem HT-el). Lalu apakah dengan adanya Sistem HT-el ini dapat membantu mengatasi persoalan yang dihadapi dalam pembebanan Hak Tanggungan atau justru hal ini akan menjadi semakin sulit. Oleh karenanya, maka perlu dilakukan penelitian dan dikaji lebih lanjut, agar dapat dicarikan jalan keluar/solusi dari persoalan-persoalan yang timbul dalam penggunaan SHT-el ini. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, makalah, serta pendapat-pendapat dari para ahli hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam SHT-el ialah dengan mendaftarkan APHT ke kantor Badan Pertanahan dimana APHT tersebut dibuat, sehingga terdapat kepastian hukum di dalamnya dan dan para pihak memiliki perlindungan hukum atas hak tanggungan tersebut. Sementara hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam SHT-el yaitu ketika debitur sudah melaksanakan kewajiban dalam melunasi hutangnya kepada kreditur, debitur tidak serta merta mendapatkan haknya karena adanya ketidaksesuaian database yang dimiliki oleh BPN dengan data fisik yang tertera di Sertipikat, sehingga membutuhkan waktu untuk memasang roya tersebut. Selanjutnya ketidaktahuan para pihak mengenai cara penggunaan SHT-el juga menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur terutama jika krediturnya bukan badan hukum (perseorangan), hal ini seringkali menimbulkan persoalan yang merugikan debitur dan jika terjadi kesalahan setelah SHT-el terbit maka tidak dapat diubah atau diperbaiki.
 
 
","PeriodicalId":474670,"journal":{"name":"Jurnal Hukum De'Rechtsstaat","volume":"51 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135722404","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"DIVISION OF INHERITANCE OF INDONESIAN CITIZEN CHILDREN ADOPTED BY FOREIGNERS ACCORDING TO INDONESIAN CIVIL INHERITANCE LAW PEMBAGIAN WARISAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIADOPSI WARGA NEGARA ASING MENURUT HUKUM WARIS PERDATA INDONESIA","authors":"Davina Dewi, Handar Subhandi Bakhtiar","doi":"10.30997/jhd.v9i2.8535","DOIUrl":"https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8535","url":null,"abstract":"ABSTRACT
 Not all married couples are immediately given children from their relationship. Therefore, many couples choose to adopt children, because they do not get offspring. Child adoption in Indonesia consists of two types, namely, child adoption between Indonesian citizens and child adoption between Indonesian citizens and foreigners. The requirements and procedures for the adoption of Indonesian children by foreigners are regulated in Government Regulation No. 54/2007 on the Implementation of Child Adoption and Minister of Social Affairs Regulation No. 110/2009 on Child Adoption Requirements. Like biological children, adopted children also have the opportunity to inherit from their adoptive parents. The Civil Code recognizes the term testament or will. The purpose of this writing is to understand the requirements that must be met by foreigners when they want to adopt Indonesian children and analyze how the distribution related to the inheritance rights of Indonesian children who have been adopted by foreigners based on Civil Inheritance law. The type of research used in this research is normative juridical with a Statute Approach and Conceptual Approach. The result of this research is that foreigners can adopt Indonesian children as a last resort but must fulfill the conditions regulated by Indonesian law. Foreign adoptive parents can provide testamentary grants addressed to their adopted children. So that one day the adopted child can receive inheritance when the adoptive parent has passed away. However, this testamentary grant must not reduce the absolute rights or Legitime Portie of the biological child.
 Keywords: Adoption, Child, Foreigner, Inheritance, Civil Law. 
 ABSTRAK
 Pengadopsian anak di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, pengadopsian anak antar WNI dan pengadopsian anak antara WNI dengan WNA. Syarat-syarat dan cara pengadopsian anak WNI oleh WNA telah diatur dalam PP Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Dalam KUHPerdata mengenal istilah testament atau surat wasiat. Jenis penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah WNA bisa mengadopsi anak WNI sebagai upaya terakhir tetapi harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur pada peraturan Indonesia . Orang tua angkat WNA dapat memberikan hibah wasiat yang ditujukan untuk anak angkatnya. Agar kelak anak angkatnya dapat menerima warisan ketika orang tua angkatnya telah meninggal dunia. Namun hibah wasiat ini tidak boleh mengurangi hak mutlak atau Legitime Portie sang anak kandung dan ahli waris keturunan garis lurus sang pewaris.
 Kata Kunci: Adopsi, Anak, WNA, Waris, Hukum Perdata.","PeriodicalId":474670,"journal":{"name":"Jurnal Hukum De'Rechtsstaat","volume":"65 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135722409","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TANDA TERIMAKASIH YANG DAPAT BERUJUNG TINDAK PIDANA KORUPSI JENIS GRATIFIKASI","authors":"Vira Nurliza, Dadang Suprijatna, Juan Ishaq Sentosa, Anggi Muhammad AFF","doi":"10.30997/jhd.v9i2.8560","DOIUrl":"https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8560","url":null,"abstract":"Korupsi dikelompokkan menjadi 7(tujuh) jenis, salah satunya adalah gratifikasi. Dimana gratifikasi adalah sebuah pemberian atau hadiah dalam arti luas baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri. Perilaku masyarakat yang tidak enakan sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan oleh beberapa oknum dan dapat menimbulkan tindak pidana korupsi jenis gratifikasi. Sebenarnya terdapat dua jenis gratifikasi yaitu gratifikasi yang terlarang dan gratifikasi yang boleh diterima.","PeriodicalId":474670,"journal":{"name":"Jurnal Hukum De'Rechtsstaat","volume":"72 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135722405","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 31/G/2011/PTUN-PBR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA","authors":"None Kevin Fausta Zahran, None Siftiana Sariyatul Arzaqiyah, None Revo Handhika Juang","doi":"10.30997/jhd.v9i2.8484","DOIUrl":"https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8484","url":null,"abstract":"This article will discuss the results of the judge's decision at the State Administrative Court Number 31/G/2011/PTUN-Pbr based on the perspective of state financial law. Administrative Court is a judicial institution that specifically handles legal disputes and relates to Administrative Court between the government and individuals or rechtspersoon. If there is a problem related to state finances, the Administrative Court tries to ensure that the dispute is resolved when a lawsuit is brought to the Administrative Court. The aim of this research is to find out the legal provisions related to the filing of a lawsuit in a state financial case to the Administrative Court and to understand the analysis related to the decision of the PTUN judge No. 31/G/2011/PTUN-Pbr based on the perspective of state financial law. This research is a normative legal research using a case approach and statutory approach. Sources of data were obtained through document and literature studies by collecting data and research sources through articles, journals and various other documents. The results of the study show that the decision Number: 31/G/2011/PTUN-Pbr is a disputed case decision regarding the TUN decision letter, which is also related to state finances.","PeriodicalId":474670,"journal":{"name":"Jurnal Hukum De'Rechtsstaat","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135722410","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PROTECTION AND MANAGEMENT OF PEAT ECOSYSTEMS FOR FOREST AND LAND FIRE PREVENTION IN WEST KALIMANTAN","authors":"Ahmad Khairul Fajri Ahmad, Rio Jitu Manangan, Nanda Elok Juwita, Reyden Fide Armanda","doi":"10.30997/jhd.v9i2.8589","DOIUrl":"https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.8589","url":null,"abstract":"Abstract: Environmental law plays an important role in the protection and management of peat ecosystems. The Peat Ecosystem has a very important function to prevent climate change, natural disasters, and to support the community's economy. The impact of peat damage that is of most concern is that it can cause forest and land fires (karhutla), including in West Kalimantan itself, which in particular has become an annual routine for forest and land fires (karhutla), especially in the summer. This makes researchers interested in examining what factors cause forest and land fires to occur, whether natural factors or human factors occur. This study uses a sociological juridical approach. The data collected in this study is secondary data through data collection techniques sourced from library research. The data analysis technique that the writer uses is descriptive analysis technique. From the research results it can be seen that the form of protection and management of the peat ecosystem itself has been applied through regulations issued by the government, which hint at restoring, protecting and preserving peatlands. Even so, in the process of protection and management there are factors that become obstacles and obstacles, thus the collaboration of all legal subjects, both the government and the community, is needed to support the implementation of a harmony in efforts to control forest and land fires (karhutla) itself through ecosystem protection and management. peat in West Kalimantan.","PeriodicalId":474670,"journal":{"name":"Jurnal Hukum De'Rechtsstaat","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135722408","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GORONTALO NOMOR 209/PID.SUS/2021 BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN PEMUFAKATAN JAHAT","authors":"Muhammad Rachmad Tahir, Maryam Baruadi","doi":"10.30997/jhd.v9i2.10116","DOIUrl":"https://doi.org/10.30997/jhd.v9i2.10116","url":null,"abstract":"In providing health services, narcotics have an important role because they are used for medical and research purposes, so their availability needs to be guaranteed through production and import activities. Evil conspiracy is an act of preparation. Many law enforcement officers in Indonesia apply Article 132 paragraph 1. For example, two people have been arrested and charged for purchasing, carrying and subsequently using these narcotics. This research aims to analyze the judge's decision regarding criminal acts involving malicious conspiracy. The approach method uses primary data by conducting observations and interviews with related parties. Based on the facts, the author concludes: Narcotics crime with malicious intent because the defendant when committing the act was in good physical and mental health and there was no reason to expunge the crime and fulfilled the elements in Article 114 paragraph 2 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Judges imposed a prison sentence of 8 years and a fine of IDR 2,000,000,000.00, with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by a prison sentence of 3 months","PeriodicalId":474670,"journal":{"name":"Jurnal Hukum De'Rechtsstaat","volume":"20 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-09-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"135722407","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}