As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam最新文献

筛选
英文 中文
Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010 根据宪法法院裁决第46号/ pu /Viii/2010年,对纳萨布私生子权利的分析
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.51729/sakinah11132
Asep Lukman Daris Salam
{"title":"Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010","authors":"Asep Lukman Daris Salam","doi":"10.51729/sakinah11132","DOIUrl":"https://doi.org/10.51729/sakinah11132","url":null,"abstract":"Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Nasab Anak di Luar Nikah banyak menimbulkan berbagai pandangan yang berbeda-beda tak terkecuali tokoh agama yang ada di Kota Sukabumi. Adapun yang menjadi permasalahan pada peneliitan ini adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum nasab  anak di luar nikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana respon tokoh agama Kota Sukabumi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data didapat melalui pengumpulan data primer yang dihasilkan dari wawancara kepada tokoh agama Kota Sukabumi dan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan mengutif buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan cara editing, coding, dan rekontruksi bahan, kemudian melakukan sistematis bahan hukum. Selanjutnya dianalisis secara yuridis empiris dengan metode induktif, sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan guna menjawab  setiap permasalahan yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anak di luar nikah menurut peraturan perundangundangan di Indonesia adalah sah dalam pandangan agama, yaitu sah secara materil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di Kantor Catatan Sipil, maka tidak sah secara formil. Namun sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-IIIV/2010 tentang Nasab Anak di luar nikah yang menyatakan bahwa anak di luar nikah perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain, maka anak yang dihasilkan di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya disamping itu dalam merespon putusan Mahkamah Konstitusi tentang nasab anak di luar nikah, tokoh agama Kota Sukabumi terbagi menjadi 2 pendapat ada yang sepakat dan tidak sepakat. Pendapat yang sepakat mengatakan bahwa putusan MK merupakan merupakan suatu terobosan hukum progresif yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada isteri dan anak dari suatu pernikahan sirri, selama ini anak yang dihasilkan dari perkawinan sirri sering terabaikan sehingga hak-hak anak tidak dapat terpenuhi. Sedangkan pendapat yang tidak sepakat dengan adannya putusan MK tersebut bahwa akan mengancam kesucian lembaga perkawinan seolah-olah melegalisasi perkawinan sirri, kumpul kebo (samen laven), dan perzinahan.","PeriodicalId":415355,"journal":{"name":"As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121545785","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.51729/sakinah11130
Mochamad Nurdin
{"title":"Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian Orang Tua di Kecamatan Cikembar","authors":"Mochamad Nurdin","doi":"10.51729/sakinah11130","DOIUrl":"https://doi.org/10.51729/sakinah11130","url":null,"abstract":"Perceraian di Kecamatan Cikembar kerapkali menimbulkan ekses-ekses masalah pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua. Banyak hambatan utama yang menjadi penyebab terbengkalainya pemenuhan hak-hak anak. Salah satunya adalah faktor kelalaian orang tua, sehingga banyak anak-anak korban perceraian dititipkan/dialihkan hak pengasuhannya kepada kerabat terdekat entah kakek atau nenek. Selain itu, dampak yang ditimbulkan karena tidak terpenuhinya hak-hak anak dapat dilihat dari psikologi anak sehari-hari, entah itu minder, kurang berinteraksi, prestasi menurun dan lain sebagainya. Sikap-sikap inilah yang acapkali muncul pada diri anak ketika hak-haknya ditelantarkan oleh orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua di Kecamatan Cikembar, dengan sub fokus mencakup: (1) pemenuhan hak-hak anak, (2) hambatan orang tua dalam memenuhi hak-hak anak, (3) implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan editing atau reduksi data, klasifikasi (classifying), Analisis (analizing), kesimpulan (concluding). Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan pengecekan (member checks). Memperpanjang kehadiran peneliti di lokasi penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah para orang tua pelaku perceraian, anak korban perceraian, tokoh agama dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pola pemenuhan hak-hak anak oleh orang tua dalam memenuhi hak-hak anaknya selama ini masih jauh kesesuaiannya dengan ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa hakikat yang sesungguhnya adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hambatan dalam memenuhi hak-hak anak pasca perceraian di Kecamatan Cikembar adalah keterbatasan ekonomi orang tua, kelalaian orang tua, rendahnya pendidikan orang tua, kurangnya kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang tua. Implikasi tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian orang tua terhadap kehidupan anak di Kecamatan Cikembar adalah anak menjadi minder, konflik bathin, prestasi menurun, malas, kurang berinteraksi, nakal, kurang bisa beradaptasi, melawan/membantah orang tua.","PeriodicalId":415355,"journal":{"name":"As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125470999","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Prinsip Asasi Hukum Qadzaf Dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.51729/sakinah11129
Irfan Abdurahman
{"title":"Prinsip Asasi Hukum Qadzaf Dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam","authors":"Irfan Abdurahman","doi":"10.51729/sakinah11129","DOIUrl":"https://doi.org/10.51729/sakinah11129","url":null,"abstract":"Agama Islam  memandang zina merupakan perbuatan keji dan munkar  dan termasuk salah satu dosa besar. Maka sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut Islam menjatuhkan hukuman (had) rajam bagi pelaku zina mukhsan dan hukuman dera 100 (seratus kali) bagi pelaku zina ghairu mukhsan. Sebagai penyeimbang terhadap beratnya sanksi hukum zina maka menuduh laki-laki atau wanita baik-baik melakukan zina adalah fitnah yang keji, karena jika tuduhan itu diikuti, tentunya tertuduh akan terkena konsekuensi hukum zina, dan memunculkan anggapan bahwa tertuduh adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang keji. Qadzaf adalah menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas maupun menyatakan anak seseorang bukan keturunan ayahnya. Perbuatan ini termasuk dosa besar. Syarat seorang qadhif jika ingin selamat (dari hukuman dera) maka ia harus menghadirkan empat orang saksi laki-laki yang adil; jika tidak mampu maka hukuman (had) baginya adalah di dera sebanyak 80 (delapan puluh kali); tidak diterima kesaksiannya untuk selamanya dan termasuk golongan orang fasik.Di Indonesia belum ada ketentuan hukum khusus yang mengatur tentang hukuman bagi penuduh zina (qadzaf). Namun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dijelaskan suami yang menuduh istrinya berbuat zina, dan atau mengingkari anak yang dikandung istrinya dan atau anak yang telah dilahirkan istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau mengingkari hal tersebut maka keduanya dapat melakukan sumpah di depan majlis hakim. Akibat hukum dari sumpah ini adalah status perkawinan keduanya yang terputus untuk selamanya.","PeriodicalId":415355,"journal":{"name":"As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125813044","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Persfektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam 婚姻法分析使用伊斯兰法律的监护人和伊斯兰法律的汇编
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.51729/sakinah11133
Solahudin
{"title":"Analisis Hukum Pernikahan Menggunakan Wali Hakim Persfektif Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam","authors":"Solahudin","doi":"10.51729/sakinah11133","DOIUrl":"https://doi.org/10.51729/sakinah11133","url":null,"abstract":"Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib, adhal atau enggan. Khusus untuk wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama. Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2005 tentang wali hakim dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan ‚Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan di tunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini‛. Dan ‚Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota di beri kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya. Sifat penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa mengenai wali hakim yaitu wali penganti dari wali nasab, sedangkan mengenai syarat-syarat menikah dengan wali hakim yaitu apabila wali nasabnya sudah habis, tidak diketahui tempat tinggalnya dan enggan menikahkan .Kesimpulan terhadap pernikahan dengan wali hakim yaitu bahwa seharussnya wali hakim didapatkan dari proses putusan Pengadilan Agama.","PeriodicalId":415355,"journal":{"name":"As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"2 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116538868","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.51729/sakinah11119
Dede Nuryayi Taufik, Wa Karmila
{"title":"Penerapan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Batas Usia Perkawinan","authors":"Dede Nuryayi Taufik, Wa Karmila","doi":"10.51729/sakinah11119","DOIUrl":"https://doi.org/10.51729/sakinah11119","url":null,"abstract":"Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batas usia perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan law in action (hukum dalam tindakan) terhadap suatu penelitian yang diaktualisasikan dengan mengkaji keefektivitasan hukum yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan fakta dan penomena serta berkembangnya perubahan zaman, bahwa banyaknya perkawinan di bawah umur menyebabkan beberapa persoalan di masyarakat khususnya akibat perkawianan muda. Menurut temuan artikel ini bahwa  ketentuan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pasal 7 ayat 1 yang menganulir usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita berdampak pada peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin ke pengadilan, khususnya pengadilan agama perlu terus dievaluasi. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan bisa dikatakan efektif jika dibandingkan sebelum adanya undang-undang. Namun jika ditinjau dari berlakunya Undang-undang sampai dengan sekarang maka aturan tersebut belumlah efektif.","PeriodicalId":415355,"journal":{"name":"As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126185733","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Metode Penerapan Dan Pengembangan Qowa`id Al-Ahkam 卡迈因•阿赫甘(Qowa id Al-Ahkam)的应用与发展方法
As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam Pub Date : 2023-05-31 DOI: 10.51729/sakinah11137
Endin Lidinillah
{"title":"Metode Penerapan Dan Pengembangan Qowa`id Al-Ahkam","authors":"Endin Lidinillah","doi":"10.51729/sakinah11137","DOIUrl":"https://doi.org/10.51729/sakinah11137","url":null,"abstract":"Walaupun sudah ada pengembangan dalam berbagai hal terkait hukum Islam, namun dalam bidang qawa`id al-ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam)  pengembangan  itu belum begitu tampak. Padahal pengembangan kaidah fikih yang belum mapan sangat diperlukan. Apalagi kalau kaidah fiqh itu didudukan sebagai bagian dari epistemologi hukum Islam yang membahasa bagaimana cara pembentukan dan perolehan hukum Islam, maka pengembangannya merupakan keniscayaan, karena akan sangat menentukan kemampuan hukum Islam sebagai produknya dalam merespon perubahan sosial yang sangat pesat akibat kemajuan teknologi saat ini. Penelitian pustaka (library research) ini menelusuri permasalahan metode penerapan dan pengembangan qawa`id al-ahkam tersebut.  Hasil penelitian ini  menyimpulkan bahwa dalam menerapkan qawa`idul ahkam, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan agar tepat penggunaannya. Ketiga hal tersebut adalah: (1) kehati-hatian dalam penggunaannya; (2) ketelitian dalam mengamati masalah-masalah yang ada di luar kaidah yang digunakan;  dan (3) memerhatikan sejauh mana kaidah yang di¬gunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Adapun qawa`id al-ahkam  yang perlu dikembangkan dan dikaji ulang mencakup: (1) kaidah-kaidah fikih yang masih diikhtilaf¬kan di kalangan para ulama, yaitu kaidah-kaidah fikih yang masih diper¬debatkan baik substansinya maupun formulasinya, apakah akan men¬jadi kaidah fikih yang mapan atau akan hilang dalam kesejarahan dan keilmuan Islam; (2) kaidah yang sudah ada dan bisa diterima oleh mayoritas ulama, akan tetapi masih mungkin dikritisi untuk penyem¬purnaannya, baik kaidah umumnya, kaidah khususnya, atau kaidah tafshiliyah-nya; (3) memunculkan kaidah-kaidah fikih yang baru karena kebutuhan masyarakat telah jauh berkembang.","PeriodicalId":415355,"journal":{"name":"As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam","volume":"35 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124313458","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书