{"title":"Penetapan Spesifikasi Laptop untuk Kebutuhan Administrasi Perkantoran dengan Pendekatan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah","authors":"Sastyo Aji Darmawan","doi":"10.59034/jpi.v1i2.8","DOIUrl":"https://doi.org/10.59034/jpi.v1i2.8","url":null,"abstract":"Penggunaan laptop terus meningkat seiring berjalannya waktu. Kecenderungan meningkatnya penggunaan laptop tentunya dialami oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan pertimbangan yang sama dan memperhatikan volume dan nilai pengadaan laptop ASN yang cukup besar dan kebutuhan spesifikasi yang cenderung seragam serta dibarengi dengan semangat peningkatan penggunaan produk dalam negeri, LKPP telah melaksanakan Paket Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2022. Akan tetapi proses penetapan spesifikasi teknis laptop administrasi perkantoran pada paket konsolidasi tersebut yang terkesan prematur. Oleh karena itu akuntabilitas penetapan spesifikasi laptop tersebut perlu dikaji lebih dalam. Terlepas dari hal tersebut, Penulis meyakini bahwa laptop administrasi perkantoran adalah salah satu BMN/BMD yang dapat ditetapkan SBSK-nya selain Bangunan Gedung Negara atau Alat Angkutan Darat Bermotor. Jika SBSK untuk laptop administrasi perkantoran ditetapkan, maka perencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan laptop tersebut akan mengacu pada SBSK. Sehingga pendekatan SBSK memiliki potensi untuk digunakan dalam upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya pengadaan laptop untuk administrasi perkantoran pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerahi.","PeriodicalId":366752,"journal":{"name":"Jurnal Pengadaan Indonesia","volume":"156 7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"128763585","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Identifikasi Risiko dalam Aktivitas Pengadaan Barang di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika","authors":"Rohdamei Lady Clara Sihotang","doi":"10.59034/jpi.v1i2.6","DOIUrl":"https://doi.org/10.59034/jpi.v1i2.6","url":null,"abstract":"Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika mengadakan peralatan operasional meteorologi klimatologi dan geofisika secara rutin untuk menghasilkan data yang akurat bagi masyarakat. Pada proses pengadaan barang/jasa di BMKG, khususnya pada pengadaan barang, terdapat potensi-potensi risiko yang dapat mempengaruhi hasil pengadaan. Potensi risiko tersebut berdampak langsung kepada pihak pengguna barang, pihak penyedia barang, dan secara tidak langsung berdampak pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang muncul dalam pengadaan barang di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Risiko-risiko yang sering muncul diidentifikasi melalui studi literatur dan wawancara dengan para pelaku pengadaan barang dan jasa. Setelah itu tingkat risikonya dianalisis dari data kuesioner. Dari penelitian ini, diidentifikasi dua puluh tiga risiko baik di tahapan perencanaan/ persiapan pengadaan, pemilihan maupun pelaksanaan kontrak. Setengah dari perentase total risiko berkategori risiko tinggi yang memerlukan pengelolaan risiko lebih lanjut, agar kegiatan pengadaan barang di instansi tidak terhambat. Tahapan perencanaan/ persiapan pengadaan memiliki persentase risiko tinggi paling besar, dengan nilai tertinggi terkait penyusunan HPS dan kompetensi pengelola PBJ. Risiko pada tahapan pemilihan dan pelaksanaan adalah risiko tinggi dan menengah, dengan identifikasi risiko urutan teratas terdapat pada tahapan pemilihan yaitu dokumen pemilihan yang tidak jelas/ bias.","PeriodicalId":366752,"journal":{"name":"Jurnal Pengadaan Indonesia","volume":"2014 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127571339","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Pengukuran Kinerja Penyedia menggunakan 9 Box Matrix by McKinsey","authors":"Riski Syandri Pratama","doi":"10.59034/jpi.v1i2.9","DOIUrl":"https://doi.org/10.59034/jpi.v1i2.9","url":null,"abstract":"Perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia dewasa ini sangat komprehensif, dimana bukan hanya mengharapkan harga termurah namun pencapaian Value for Money pengadaan menjadi tujuan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia. Pencapaian Value for Money Pengadaan terdiri atas ketepatan pada kualitas, kuantitas, biaya, waktu, lokasi, dan penyedia. Untuk mencapai Value for Money dalam hal ketepatan penyedia perlu dilakukan pengukuran atas kinerja penyedia agar dalam keberlangsungan pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dapat tercapai secara optimal. Pendekatan untuk mengukur kinerja disampaikan oleh McKinsey dalam teori 9 Box Matriks, dimana dalam matrix tersebut dilakukan pengukuran pada Potensi dan Kinerja dari sebuah objek yang akan dipetakan matriks kinerjanya. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di instansi pemerintah yang dijadikan sampel Tahun Anggaran xxxx terdapat 74 (tujuh puluh empat) penyedia yang ikut serta dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan pengukuran potensi dan kinerja dengan 9 Box Matriks terdapat 52 (lima puluh dua) penyedia yang masuk kuadran star merupakan penyedia yang layak masuk dalam daftar penyedia mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.","PeriodicalId":366752,"journal":{"name":"Jurnal Pengadaan Indonesia","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125313839","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kepatuhan Terhadap Norma, Standar, Peraturan dan Manual dalam Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah","authors":"Ramli","doi":"10.59034/jpi.v1i2.7","DOIUrl":"https://doi.org/10.59034/jpi.v1i2.7","url":null,"abstract":"Perencanaan pengadaan adalah tahap awal dalam melakukan kegiatan pengadan, kepatuhan perencanaan terhadap NSPM memberikan dampak pada kualitas pengadaan disisi lain berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan keuangan yaitu kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berdampak pada penilaian kinerja keuangan. Pada umumnya satuan kerja pada umumnya sering melakukan Revisi DIPA, selain itu penyerapan anggaran yang kurang optimal terlihat dari belanja barang dan belanja modal dilaksanakan dipertengahan bahkan diakhir-akhir tahun anggaran hal ini dipengaruhi oleh perencanaan yang kurang optimal. Langkah-langkah peningkatan akan kepatuhan terhadap NSPM dalam mendukung kinerja instansi yang berujung pada capaian sasaran kinerja anggaran serta kualitas pengadaan barang/jasa. Rendahnya kecermatan perencanaan dan konsistensi serta ketidakpahaman terhadap ketentuan dan Kebijakan dan Regulasi Perencanaan yang belum diatur dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi kendala utama ketidakpatuhan terhadap NSPM dalam penyusunan perencanaan pengadaan, hal tersebut menjadi permasalahan yang harus segera dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan sebagai langkah mitigasi serta mengusulkan rumusan kebijakan kepada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam menetapkan SOP penyusunan perencanaan pengadaan yang nantinya dijadikan dasar oleh seluruh satuan kerja.","PeriodicalId":366752,"journal":{"name":"Jurnal Pengadaan Indonesia","volume":"24 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-10-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132700085","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
