JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)最新文献

{"title":"PENERAPAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BERBASIS WEBSITE DI KELURAHAN MARUNDA","authors":"Ummi Zakiyah","doi":"10.52447/gov.v8i1.6649","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/gov.v8i1.6649","url":null,"abstract":"Pelayanan terpada satu pintu merupakan inovasi baru untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan administrasi dari pemerintahan. Kelurahan Marunda adalah satu kelurahan yang sudah merapapkan pelayanan terpadu satu pintu di Jakarta Utara. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pada tingkat kelurahan. Penelitian ini dilakukan pada Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kelurahan Marunda, yaitu Pelayanan PTSP sudah efektif karena masyarakat bisa mengajukan permohonan melalui online, yaitu melalalui web jakevo.jakarta.go.id dan pelayanan.jakarta.go.id. Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan  PTSP di Kelurahan Marunda sudah memadai. Serta Koordinasi antara pimpinan dan bawahan pada Pelayana Terpadu Satu Pintu di Kelurahan Marunda sudah terjalin dengan baik. Keberhasilan Kelurahan Marunda dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menjadi acuan bagi kelurahan yang lainya segera menerapakan pelayanan terpadu juga guna memudahakan masyarakat mendapatkan layanan adminitrasi.","PeriodicalId":328743,"journal":{"name":"JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2023-02-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"122120337","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Pola Rekrutmen Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Di Pemilu 2019","authors":"Dara Ayu Dwiyani, Dejehave Al Jannah","doi":"10.52447/gov.v8i1.6236","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/gov.v8i1.6236","url":null,"abstract":"Jurnal ini menguji pola rekrutmen calon legislatif DPRD DKI Jakarta di Pemilu 2019 pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penelitian ini dilakukan karena terdapat indikasi dari penelitian sebelum nya bahwa, proses rekrutmen yang dilakukan partai politik belum sesuai dengan kaidah standarisasi. Selain itu terdapat dinasti politik dalam proses rekrutmen yang dilakukan, bahkan sebagian partai politik memilih calon legislatif hanya bermodalkan ketenaraan personal. Penelitiаn ini dilаkukаn menggunаkаn metode penelitiаn kuаlitаtif deskriptif. Konsep yang peneliti gunakan yaitu Teori Rekrutmen Politik yang dikemukakan oleh Philip Аlthof dаn Michаel Rush, yaitu seleksi melalui ujiаn аtаu pelаtihаn, penyortirаn, rotаsi аtаu gilirаn, perebutаn kekuаsааn, pаtronаge, memunculkаn pimpinаn-pimpinаn alаmiаh, dan koopsi. Lantas peneliti menemukan bahwa, polа rekrutmen yаng diterаpkаn oleh PDI Perjuаngаn iаlаh polа rekrutmen terbukа. Terbukа dаlаm hаl ini sumber rekrutmen berаsаl dаri internаl dаn eksternаl pаrtаi. Polа rekrutmen PDI Perjuаngаn menerаpkаn sistem “Berjenjаng dаn Kombinаsi”. Berdаsаrkаn konsep penelitian, PDI Perjuangan terkonfirmasi mengunakan seleksi pemilihаn dengаn ujiаn dаn pelаtihаn, penyortiran, rotasi dan giliran, memunculkan pimpinan-pimpinan alamiah dan koopsi. Namun terdapat dua konsep yang tidak diterapkan oleh PDI Perjuangan dalam melakukan rekrutmen yaitu dengan cara perebutаn kekuаsааn, dan pаtronаge. Output yаng dihаsilkаn dаri proses rekrutmen ini ialah DPD PDI Perjuаngаn mengutаmаkаn sikаp loyаlitаs dаn dedikаsi bаgi bаkаl cаlon legislаtif.","PeriodicalId":328743,"journal":{"name":"JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)","volume":"286 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"131676377","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"MANAJEMEN KRISIS : KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM KAMPANYE KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA: STRATEGI DAN PENDUKUNG","authors":"Anang Setiawan, Helen Dian Fridayani, Herlina Muzanah Zain","doi":"10.52447/gov.v8i1.6562","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/gov.v8i1.6562","url":null,"abstract":"Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia di mulai sejak bula Januari 2021 dengan kementerian Kesehatan sebagai stakeholder utama dari program tersebut. Proses kampanye kebijakan vaksinasi covid-19 terdapat startegi dan dukungan. Kampanye kebijakan vaksinasi Covid-19 dilakukan dengan strategi dan dukungan penuh dari berbagai aspek. Dimulai dari aspek komunikasi, aspek perencanaan vaksin, aspek kepemimpinan yang kuat hingga aspek keamanan dan keagamaan. Semua aspek tersebut memiliki kontribusi selama pelaksanaan kampanye Vaksinasi Covid-19. Strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian kesehatan dilakukan dengan penyebaran informasi melalui akun twitter @kemenkesRI, akun sosial media instansi pemerintahan lainnya di Republik Indonesia, pamflet, iklan di saluran televisi nasional dan radio, konferensi pers. dan pemberitahuan di halaman media sosial Kementerian Kesehatan. Perencanaan kampanye vaksinasi covid-19 di Indonesia dilakukan setelah bahan vaksin tiba di Indonesia dan penentuan kebutuhan anggaran untuk vaksin covid-19. Adanya dukungan yang kuat dari pemimpin salah satunya oleh bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia dengan menggunakan akun sosial medianya. Stretegi dan dukungan yang lain dilakukan dengan bentuk tindakan Presiden Jokowi melakukan vaksin covid-19 dan disiarkan langsung melalui media sebagai bentuk meyakinkan masyarakat khususnya pada vaksin yang aman dan kementerian kesehatan bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia melakukan keuji halalan dari vaksin covid-19 sehingga masyarakat dapat percaya terhadap keberadaan vaksin yang aman dan hala","PeriodicalId":328743,"journal":{"name":"JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)","volume":"47 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133042962","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA SUAK PUNTONG","authors":"Reva Dwi Insari, Yulanda Arasih, Nodi Marefanda","doi":"10.52447/gov.v8i1.5971","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/gov.v8i1.5971","url":null,"abstract":"Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam pembangunan pendidikan desa berkualitas merupakan salah satu tujuan SDGs yang ke empat, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta memberikan kesempatan dan dorongan bagi semua kalangan untuk dapat terus belajar sepanjang hayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat desa Suak Puntong untuk mewujudkan tujuan dari SDGs. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan data), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada maksud serta tujuan yang akan dicapai. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di desa Suak Puntong masih  tergolong rendah hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya minat dari anak-anak untuk melanjutkan pendidikan serta kurangnya dorongan dari orang tua untuk memotivasi anaknya. Disamping itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum optimal dikarenakan masih ditemukan beberapa kendala dan kekurangan, sehingga desa Suak Puntong belum mampu untuk mencapai tujuan dari SDGs yakni pembangunan pendidikan desa berkualitas.","PeriodicalId":328743,"journal":{"name":"JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)","volume":"59 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129382017","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Dinas Sosial Kabupaten Nagan","authors":"Suriati Suriati, C. Husna","doi":"10.52447/gov.v8i1.6437","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/gov.v8i1.6437","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan terkait kualitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang dilakukan menggunakan data primer dan data skunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya dilihat dari indikator sebagai berikut: Pertama, Tangible: (buktifisik) memberikan kemudahan sesuai kebutuhan dan sudah memadai. Kedua, Reability (keandalan) kemampuan dalam memberikan kualitas pelayanan dengan cepat dan dapat meningkatkan ekonomi. Ketiga, Responsivenes (respon) petugas merespon menangani keluhan masyarakat dengan cepat. Keempat, Empaty (empati) rasa kepedulian petugas kepada disabilitas karena sudah memberikan pelatihan pada program. Kelima, Assurance (jaminan) memberikan sikap sopan sehingga terciptanya kenyamanan dalam program tersebut. Adanya faktor penghambat yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam program penyandang disabilitas yaitu belum tersediannya bibit ikan di daerah sehingga harus dipesan, transportasi tidak ada karena kurang anggaran, dan terdapat Faktor pendukung dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan seperti pembuatan kolam sudah tersedia, saat panen ikan di ambil ke tempat, menjaga kualitas air.","PeriodicalId":328743,"journal":{"name":"JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)","volume":"28 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-12-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133001307","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERENCANAAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA STUDI KASUS DESA WUKIRSARI, IMOGIRI, BANTUL, DIY","authors":"S. Hidayat, D. Nurhidayatullah, Herlina Muzanah Zain","doi":"10.52447/gov.v7i2.6116","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/gov.v7i2.6116","url":null,"abstract":"Bergulirnya alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan angin segar terhadap desa di Indonesia. Tujuan pemberian dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan  berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu amanat dari Undang-Undang Desa, dibutuhkan kebijakan yang mendukung proses pembangunan masyarakat. Adanya dana desa memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan dari pemerintah desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif dan efisien. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perencanaan pengelolaan kebijakan dana desa, strategi kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, dan dampak dari pengelolaan dana desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi lapangan. Informan pada penelitian ini adalah pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis perencanaan dan kebijakan ini difokuskan pada pengelolaan dana desa. Hasil dari penelitan ini menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan dana desa di Desa Wukirsari telah sesuai dengan regulasi yaitu Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, mulai dari proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, pemerintah desa membuat perencanaan kebijakan melalui program-program yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya. Perencanaan kebijakan ini berpedoman pada regulasi dalam Permendes PDTT yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa. Sedangkan dampak kesejahteraan dari pengelolaan dana desa ini telah dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, dukungan produk unggulan desa, serta penguatan ekonomi masyarakat miskin.","PeriodicalId":328743,"journal":{"name":"JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)","volume":"56 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133881112","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"Analisis Tipelogi Perubahan Kelembagaan Kesbangpol Kabupaten Serang Analysis of Typology of Institutional Changes in Kesbangpol Serang Regency","authors":"A. Hakim","doi":"10.52447/gov.v7i2.5023","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/gov.v7i2.5023","url":null,"abstract":"Government Regulation (PP) No. 18 of 2016 concerning Regional Apparatus technical constraints related to institutional synchronization of Regional Apparatus. One of them is related to the existence of the National and Political Unity institution which is part of the regional secretariat under the coordination of Regional Assistant I Serang Regency which is regulated in detail by Regional Regulation No. 10 of 2018 concerning Amendments to the Regional Regulation of Serang Regency No. 11 of 2016 concerning the Establishment and Composition of the Serang Regency Regional Apparatus. This study is a qualitative descriptive study with the aim of providing an overview of the typology of the Kesbangpol institutional structure in accordance with applicable regulations.The results showed that based on general and technical factor assessments of mapping the intensity of government affairs and determining the workload of the Kesbangpol Government of Serang Regency, a score of 800 was obtained. Thus, Kesbangpol can be used as an Agency with type A with a large workload scale. Based on regional financial considerations and the limited availability of apparatus owned by the Serang Regency Government, the type of Kesbangpol institution can be reduced to a level below it, with type B. 100 - 441 of 2019 concerning the nomenclature of regional apparatus that carries out government affairs in the field of national unity and politics with 3 types of fields, namely: a) The fields of ideology, national insight and economic, socio-cultural, religious resilience; b) Domestic politics and community organizations; c) The field of national awareness and conflict management.","PeriodicalId":328743,"journal":{"name":"JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)","volume":"25 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115413236","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA TAHUN 2021 (Implementasi Program Studi Independen Bersertifikat Sekolah Ekspor)","authors":"Samsul Ode, Yansen Andreas Marajohan Tambun","doi":"10.52447/gov.v7i2.6131","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/gov.v7i2.6131","url":null,"abstract":"Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap warga negara yang harus dan wajib dipenuhi. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan yang merupakan tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke empat. Salah satunya diwujudkan dengan program kampus merdeka yang dibuat oleh pemerintah melalui kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yaitu Studi Independen Bersertifikat (SIB) yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperlengkapi diri dengan kompetensi spesifik dan praktis dari para ahli dibidangnya namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan. Salah satu mitra penyelenggara Studi Independen Bersertifikat adalah Sekolah Ekspor yang merupakan lembaga pelatihan yang berfokus pada pelatihan serta pengembangan eksportir baru. Metode penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi dan dokumentasi dari hasil observasi yang dapat disimpulkan. Secara umum kegiatan dilakukan secara daring namun juga terdapat kegiatan luring yang terbatas pada kegiatan seminar ataupun pameran. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mahasiswa dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan produk baik secara lokal maupun global melalui platform transaksi online. Dari kegiatan ini diharapkan mahasiswa dapat menjalankan kegiatan ekspor.","PeriodicalId":328743,"journal":{"name":"JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)","volume":"68 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123682060","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERUBAHAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) MENJADI ORGANISASI TERORIS OLEH PEMERINTAH INDONESIA: SEBUAH ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HAM","authors":"Ardli Johan Kusuma, M. Setiawan, A. Ilmar, Nurmasari Situmeang","doi":"10.52447/gov.v7i2.6087","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/gov.v7i2.6087","url":null,"abstract":"In dealing with the conflict in Papua, the Indonesian government has made various efforts, one of which is changing the status of the Free Papua Organization (OPM) which was originally defined as an armed criminal group, then changed to a terrorist group. The focus of this research is the change in the status of the OPM to the terrorist organization. This research is analytical with an explanatory approach that explains the reasons behind the policy taken by the Indonesian government to change the status of OPM to a terrorist organization. In collecting data to build arguments in this study using a literature study approach, where data is obtained from various literature sources such as books, journals, documents or reports, and also from internet sources that are considered relevant. The findings of this study can be illustrated that the Indonesian government's policy to change the status of the OPM to a terrorist organization has been motivated by several reasons, including: OPM has met the definitive requirements as a terrorist; expanding the space for the Indonesian government to deal with the OPM, including facilitating the tracking and blocking of funding for the OPM movement; To gain legitimacy from any efforts or steps taken to confront OPM; Using the \"war on terror\" norm to reduce the perception of human rights violations committed by the Indonesian government.","PeriodicalId":328743,"journal":{"name":"JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)","volume":"21 3","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"113955335","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"ANALISIS FUNGSI PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH DALAM UPAYA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN PELABUHAN INTERNASIONAL KIJING DI KABUPATEN MEMPAWAH","authors":"Bima Sujendra, A. Eka","doi":"10.52447/gov.v7i2.6088","DOIUrl":"https://doi.org/10.52447/gov.v7i2.6088","url":null,"abstract":"Penetapan Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing sebagai proyek strategis nasional tentu perlu mendapat dukungan dari semua pihak, terutama pada level pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah Kabupaten Mempawah menjalankan fungsinya, terutama fungsi pelayanan dan fungsi pengaturan dalam mendukung pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah belum maksimal, karena masih banyak masyarakat yang merasa dirugikan. Terutama pada aspek pembebasan lahan dan proses kepindahan dokumen kependudukan ke lokasi yang baru. Sedangkan pada aspek pengaturan atau regulasi, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga belum menunjukan kinerja yang maksimal. Karena sejauh ini, Pemerintah Kabupaten Mempawah belum memiliki aturan turunan untuk mendukung percepatan pembangunan Pelabuhan Kijing, terutama yang mengatur masalah pembebasan lahan dan juga kepastian layanan perpindahan masyarakat terdampak pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing.","PeriodicalId":328743,"journal":{"name":"JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)","volume":"161 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-06-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121509380","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}