Jurnal Yusthima最新文献

筛选
英文 中文
KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN SUBYEK HUKUM NOTARIS DAN PPAT 检察官印度尼西亚共和国处理腐败刑事案件的权力与公证法律和PPAT的主题
Jurnal Yusthima Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2983
I Made Agus Mahendra Iswara, Putu Angga Pratama Su
{"title":"KEWENANGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN SUBYEK HUKUM NOTARIS DAN PPAT","authors":"I Made Agus Mahendra Iswara, Putu Angga Pratama Su","doi":"10.36733/yusthima.v1i01.2983","DOIUrl":"https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2983","url":null,"abstract":"One of the powers of the Prosecutor's Office in the realm of criminal law is to handle cases of Corruption Crimes. The phenomenon of Corruption is epidemic in nature touching all segments of life in society, where the potential can be carried out by all levels of society, including Notaries and PPAT. The purpose of this research is to analyze the potential for Notaries and PPAT to be involved in corruption crimes and to analyze the authority of the Prosecutor's Office in handling corruption cases. This legal research is classified as a type of normative legal research that focuses on written regulations related to the Notary Position. The articles that have the potential to ensnare Notaries and PPATs in carrying out their duties are Article 2 paragraph (1), Article 3, Article 5 letters a, b, Article 10 letters a, b, c, Article 12 letter h, and Article 13 of the Law Corruption Eradication. \u0000  \u0000Kewenangan Kejaksaan dalam ranah hukum pidana salah satunya melaksanakan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi. Fenomena Korupsi sudah bersifat epidemik menyentuh seluruh segmen kehidupan dalam masyarakat, dimana potensi dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk Notaris dan PPAT. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui menganalisis potensi Notaris dan PPAT terjerat tindak pidana korupsi dan menganalisis kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Penelitian hukum ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang terfokus pada peraturan yang tertulis terkait dengan Jabatan Notaris. Adapun pasal-pasal yang berpotensi menjerat Notaris dan PPAT dalam pelaksanaan tugasnya adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5 huruf a, b, Pasal 10 huruf a, b, c, Pasal 12 huruf h, dan Pasal 13 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.","PeriodicalId":290898,"journal":{"name":"Jurnal Yusthima","volume":"30 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"121404246","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN CYBER CRIME YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI BALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI 巴厘岛发生网络犯罪的因素从犯罪学的角度来看
Jurnal Yusthima Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2984
Made Wisnu A. S., I Wayan Gde Wiryawan, Kt. Sukawati Lanang P. P.
{"title":"FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN CYBER CRIME YANG DILAKUKAN OLEH ORANG ASING DI BALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI","authors":"Made Wisnu A. S., I Wayan Gde Wiryawan, Kt. Sukawati Lanang P. P.","doi":"10.36733/yusthima.v1i01.2984","DOIUrl":"https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2984","url":null,"abstract":"One of the negative impacts of the development of tourism in Bali triggers the development of criminal acts committed by foreigners. The purpose of this study is to find out (1) the factors causing the occurrence of cyber crimes committed by foreigners in Bali; and (2) efforts to overcome cyber crimes committed by foreigners in Bali. The research method used is a type of normative legal research. The results of the research show (1) The factors causing the occurrence of cyber crimes committed by foreigners in Bali have three elements: an act that is against the law; carried out by the foreigner and carried out for personal and/or group gain while on the other hand harming the other party either directly or indirectly. Pressure is generally caused by individual behavior that causes them to commit crimes. Another cause of crime is the opportunity (opportunity). The opportunity is wide open for foreigners in Bali to commit crimes including cyber crime; (2) Efforts to overcome cyber crimes committed by foreigners in Bali can be carried out by implementing cyber law or legal policies in the cyber field. However, the legal system in Indonesia has not specifically regulated cybercrime. \u0000  \u0000Salah satu dampak negatif dari perkembangan pariwisata di Bali memicu berkembangnya tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang asing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) faktor penyebab terjadinya kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali; dan (2) upaya penanggulangan kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali memiliki tiga unsur: adanya perbuatan yang melawan hukum; dilakukan oleh orang asing tersebut dan dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau kelompok sementara di lain pihak merugikan pihak lain baik langsung maupun tidak langsung. Tekanan (pressure) umumnya disebabkan karena perilaku individual yang menyebabkannya melakukan kejahatan. Penyebab kejahatan lainnya adanya kesempatan (oppurtunity).Kesempatan itu terbuka lebar bagi orang asing di Bali untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan cyber crime; (2) Upaya penanggulangan kejahatan cyber crime yang dilakukan oleh orang asing di Bali dapat dilakukan dengan penerapan cyber law atau kebijakan hukum di bidang cyber. Namun demikian, sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai cybercrime.","PeriodicalId":290898,"journal":{"name":"Jurnal Yusthima","volume":"6 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125499239","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
HARMONISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF RUU KUHP 当地解决刑事案件的权谋与刑法法案观点相协调
Jurnal Yusthima Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2982
I Wayan Wahyu Wira Udytama, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, I Gusti Ngurah Anom
{"title":"HARMONISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF RUU KUHP","authors":"I Wayan Wahyu Wira Udytama, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, I Gusti Ngurah Anom","doi":"10.36733/yusthima.v1i01.2982","DOIUrl":"https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2982","url":null,"abstract":"\u0000 \u0000 \u0000 \u0000Indonesia is a legal state with Pancasila as the basis of the state, the very dynamic legal developments in Indonesia encourage the creation of a new Criminal Code, considering that the current Criminal Code is very old, so that reforms are needed from all sides to meet the needs of the people. sense of justice and the development of the times, in the Draft Criminal Code there is respect for local wisdom which is reflected in the settlement of cases taking into account the customs in each region, of course this will result in the diversity of procedures for enforcing criminal law in Indonesia. In the criminal system, of course, a person cannot be sentenced to more than one legal system, the purpose of the punishment itself is nothing but deterrence or a deterrent effect on the perpetrator so as not to repeat his crime again, while customary law is more about restoring balance and harmony between human beings, the environment and the environment. divine pattern. \u0000  \u0000  \u0000Indonesia merupakan negara hukum dengan pancasila sebagai dasar negara, perkembagan hukum di Indonesia yang sangat dinamis mendorong terciptanya Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru, mengingat Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini sudah berumur sangat lama, sehingga diperlukan pembaharuan dari segala sisi guna memenuhi rasa keadilan dan perkembangan jaman, di dalam RUU KUHP terdapat penghormatan terhadap kearifan lokal yang tercermin dalam penyelesaian perkara mempertimbangkan adat istiadat di masing masing daerah, tentunya hal ini akan mengakibatkan keberagaman tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem pemidanaan tentunya seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman lebih dari satu sistem hukum, tujuan dari pemidanaan sendiri tidak lain adalah penjeraan atau memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi kejahatanya kembali, sedangkan hukum adat lebih kepada pengembalian keseimbangan dan keharmonisan baik sesama manusia, lingkungan dan pola ketuhanan. \u0000  \u0000 \u0000 \u0000 \u0000","PeriodicalId":290898,"journal":{"name":"Jurnal Yusthima","volume":"57 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130982779","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ELECTRONIC INDONESIA PUBLIC OFFERING (E-IPO) MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
Jurnal Yusthima Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2971
Unmas Denpasar, Nyoman Gede Antaguna, Kata Kunci, kehidupan dapat membantu
{"title":"ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA ELECTRONIC INDONESIA PUBLIC OFFERING (E-IPO) MELALUI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA","authors":"Unmas Denpasar, Nyoman Gede Antaguna, Kata Kunci, kehidupan dapat membantu","doi":"10.36733/yusthima.v1i01.2971","DOIUrl":"https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2971","url":null,"abstract":"Regulatory instruments for investment development vary widely with different business application methods according to the type of business, company’s financial performance, market trends and company’s internal capital conditions. Optimizing the use of technology in various fields of life can help realize effectiveness and efficiency so as to facilitate human life. One application of technology that is very important is in the economic field, or what is known as financial technology or FinTech. Financial Technology (FinTech) as a collaboration between technology and financial features or can also be interpreted as renewal in the financial sector with a touch of technology. One type of financial technology is Equity Crowdfunding, which in Indonesia conceptually should be equated with Electronic Indonesia Public Offering (e-IPO) in Capital Market law. E-IPO is a web-based electronic means provided by public offering system operators such as the Indonesia Stock Exchange to support the initial public offering process to the public, such as providing information related to the Initial Public Offering (IPO) and as well as ordering IPO shares from issuers who are conducting public offerings through the e-IPO system. Resolution of e-IPO disputes is carried out through the Indonesian National Arbitration Board (BANI), although the regulation of the Financial Services Authority (OJK) has not determined that. Issues that examined in this research are: (i) e-IPO regulation based on the regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 41/POJK.04/2020 concerning Electronic Public Offering of Equity, Debt Securities, and/or Sukuk Securities, and (ii) Settlement of e-IPO disputes through the Indonesian National Arbitration Board (BANI). This research uses normative legal research methods, with a statutory approach and legal concept analysis. The theory used in examining the problems in this research is the theory of economic law, the theory of state sovereignty and the conception of law as a policy process.Through this research, it can be determined the e-IPO procedure according to the regulation of the Financial Services Authority (OJK) No. 41/POJK.04/2020 and the e-IPO dispute resolution engagement clausul through BANI. \u0000  \u0000  \u0000Instrumen pengaturan pengembangan investasi sangat bervariasi dengan metode aplikasi bisnis yang berbeda-beda sesuai dengan jenis usaha, kinerja keuangan perusahaan, trend pasar dan kondisi permodalan internal perusahaan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang kehidupan dapat membantu terwujudnya efektivitas dan efisiensi sehingga memudahkan manusia dalam kehidupannya. Salah satu penerapan teknologi yang sangat penting adalah di bidang perekonomian, atau yang dikenal dengan financial technology atau FinTech. Financial Technology (FinTech) sebagai suatu kolaborasi antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan sebagai pembaharuan dalam sektor finansial dengan sentuhan teknologi. Salah satu tipe fin","PeriodicalId":290898,"journal":{"name":"Jurnal Yusthima","volume":"39 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127308864","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI BIDANG AGRARIA
Jurnal Yusthima Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2972
Luh Putu Swandewi Antari
{"title":"UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI BIDANG AGRARIA","authors":"Luh Putu Swandewi Antari","doi":"10.36733/yusthima.v1i01.2972","DOIUrl":"https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2972","url":null,"abstract":"To realize the Indonesian state which has economic strength, investment is needed. In Indonesia, investment experiences several obstacles because it is influenced by overlapping regulations, causing policy conflicts between one department and another. To overcome this policy conflict, harmonization of the rules must be carried out, one way to realize this harmonization is to implement the omnibus law. \u0000Untuk mewujudkan negara Indonesia yang memiliki kekuatan ekonomi maka diperlukan adanya investasi. Di Indonesia investasi mengalami beberapa hambatan karena dipengaruhi oleh tumpang tindihnya aturan sehingga menimbulkan konflik kebijakan antara departemen yang satu dengan departemen yg lainnya. Untuk mengatasi konflik kebijakan tersebut maka harus dilakukan harmonisasi terhadap aturannya, salah satu cara untuk mewujudkan harmonisasi itu adalah dengan melaksanakan omnibus law.","PeriodicalId":290898,"journal":{"name":"Jurnal Yusthima","volume":"21 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132811671","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX (VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA 印尼正法律从积极的角度来看,罪犯和性电话活动(VCS)的受害者责任
Jurnal Yusthima Pub Date : 2021-09-30 DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2980
Ida Bagus Gede Subawa, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A.A. KT Sudiana, Dewa Gede Edi Praditha
{"title":"PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU DAN KORBAN SEKSTORSI KEGIATAN VIDEO CALL SEX (VCS) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA","authors":"Ida Bagus Gede Subawa, Ni Putu Sekarwangi Saraswati, A.A. KT Sudiana, Dewa Gede Edi Praditha","doi":"10.36733/yusthima.v1i01.2980","DOIUrl":"https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2980","url":null,"abstract":"The issue of sex cannot be separated from human life, now days in the era of globalization, sex is not only fulfilling the needs of the desire to make out between individuals intimately or sex parties that are carried out directly. The existence of an online network that could connects a long distances allows for online sexual behavior (VCS) which performing sex scenes with tools or other part of the body by showing intimate parts of the body in front of the camera with an agreement in both way. It is not uncommon for one party to record the activity and use it as material to blackmail the other party by distributing or even selling the screen recording to online sites. This study aims to analyze the Criminal Liability perpetrators and victims considering that sex video calls were made based on an agreement in terms of Indonesian positive law, using the normative juridical method. \u0000  \u0000Persoalan seks tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, di Era Globalisasi seperti sekarang ini seks bukan hanya pemenuhan kebutuhan hasrat bercumbu yang dilakukan secara langsung baik individu antar individu secara intim ataupun pesta seks yang dilakukan secara berkelompok. Adanya jaringan online yang menghubungkan bahkan jarak yang sangat jauh memungkinkan terjadinya perilaku seksual secara online (VCS) yaitu kegiatan telanjang ataupun melakukan adegan seks dengan alat bantu atau organ luar tubuh lainya dengan menunjukan bagian-bagian intim tubuh di hapadapan kamera dengan kesepakatan satu sama lain. Tidak jarang perilaku usil salah satu pihak merekam kegiatan tersebut dan menjadikanya bahan untuk memeras pihak lainya dengan mengancam menyebarkan atau bahkan menjual rekaman layar tersebut kepada situs online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku dan korban sekstorsi mengingat video call sex dilakukan atas kesepakatan ditinjau dari hukum positif indonesia, dengan menggunakan metode yuridis normative.","PeriodicalId":290898,"journal":{"name":"Jurnal Yusthima","volume":"19 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-09-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124723033","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
相关产品
×
本文献相关产品
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信
小红书