{"title":"EKSISTENSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYAR‘ĪYAH","authors":"Dara Lidia","doi":"10.22373/PETITA.V3I2.4026","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/PETITA.V3I2.4026","url":null,"abstract":"Berdasarkan sejarah, alat pembayaran dari masa ke masa telah mengalami evolusi, pada saat ini terdapat sebuah fenomena yaitu fenomena Bitcoin yang diklaim oleh para penggunanya sebagai alat pembayaran masa depan yang telah banyak menyita perhatian orang mulai dari kalangan pengusaha hingga mahasiswa. Bitcoin memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan alat pembayaran yang biasa digunakan, di antaranya yaitu sifatnya yang desentralisasi sehingga tidak ada pengendali pusat yang akan ikut campur di dalamnya. Sedangkan pada kebiasaannya, alat pembayaran di suatu wilayah berada di bawah pengawasan pemerintah karena alat pembayaran tergolong kepada kebutuhan primer yang menyangkut kesejahteraan umum. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana eksistensi Bitcoin sebagai alat tukar dan bagaimana keberadaan Bitcoin sebagai alat tukar berdasarkan maqāṣid al-syar‘īyah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan maqāṣidī dengan menerapkan metode tarjih maslahat. Keberadaan Bitoin sebagai alat tukar dianggap sah karena terdapat pengakuan secara ‘urf. Akan tetapi status sah tersebut perlu mendapatkan pengesahan pemerintah karena terkait dengan al- maslahat al-‘āmmah, nilai mafsadat pada Bitcoin lebih dominan jika dibandingkan dengan nilai maslahatnya. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa keberadaan Bitcoin sah sebagai alat tukar, namun penggunaannya merupakan sesuatu yang harus dibatasi karena probabilitas mafsadatnya lebih dominan yang berada pada tingkat ḍarūriyyāt.. Hal ini sesuai dengan kaidah “menolak mafsadat di dahulukan dari pada mewujudkan maslahat.”","PeriodicalId":230574,"journal":{"name":"Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124700148","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"TATACARA PENETAPAN BATAS TANAH DIKALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN BAKONGAN TIMUR DITINJAU MENURUT KONSEP MAL ‘UQAR","authors":"Elida Gusmira","doi":"10.22373/petita.v3i2.4028","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v3i2.4028","url":null,"abstract":"Permasalahan penetapan batas tanah merupakan penunjukan batas-batas bidang tanah yang ditetapkan oleh pribadi (pemilik tanah itu sendiri) sebelum dilaksanakan pengukuran atas bidang tanah pemilik tanah harusmemasang patok pada setiap titik-titik sudut batas yang akan diukur oleh pihak yang telah ditentukan. Disaksikan oleh kepala desa, aparatur-aparatur desa, dan para pihak yang berbatasan tanah. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian bahwa penetapan tanda batas tidak diikutsertai oleh kepala desa dan para pihak yang berbatasan tanah, akan tetapi pihak pribadi tanah mendirikan tanda batas dengan sendirinya. Seperti halnya yang terjadi lahan perkebunan oleh pemilik A yang berdekatan dengan pemilik B yang asal mula tidak ada tanda batas pada saat pemasangan tanda batas tidak disertai pemilik B dan telah melewati tanah pemilik B. Dalam penulisan ini penulis mengkaji bagaimana prosedur penetapan batas tanah dikalangan masyarakat Bakongan Timur serta bagaimana analisis Mal ‘Uqar dalam penetapan batas tanah dikalangan masyarakat Bakongan Timur yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa segala bentuk permasalahan batas tanah ada yang belum terselesaikan dikarenakan ketidak inginan masyarakat untuk melaporkan kepada pihak berwajib, prosedur penetapan pengukuran tanah dengan cara memberi patok terlebih dahulu pada batas tanah yang akan diukur oleh pihak penanggung jawab dengan beberapa saksi dan antara kedua belah pihak yang berbatasan disertai kepala desa, dalam hal pengendalian permasalahan batas tanah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak merugikan diri sendiri dan pihak lain.","PeriodicalId":230574,"journal":{"name":"Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah","volume":"479 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"132496499","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PELELANGAN OBJEK JAMINAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH MELALUI KANTOR PELELANGAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DALAM PERSPEKTIF BAI’ AL-MUZAYYADAH","authors":"Reza Fahmi","doi":"10.22373/PETITA.V3I1.4016","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/PETITA.V3I1.4016","url":null,"abstract":"Penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank Bsm harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan pertanggungan risiko termasuk wanprestasi. Salah satu bentuk sistem proteksi adalah dengan mengeksekusi dan melelang jaminan milik nasabah debitur. Setelah jaminan di eksekusi, pihak Bank Bsm menyerahkannya kepada KPKNL untuk dilelang sesuai dengan harga limit yang ditetapkan oleh bank, namun sering sekali proses pelelangan tersebut menimbulkan masalah bagi debitur, dalam penelitian ini yang menjadi fokus riset adalah bagaimana penguasaan objek jaminan oleh Bank Bsm dalam pembiayaan murabahah, bagaimana sistem penawaran dan penetapan harga limit pada pelelangan objek jaminan, bagaimana tinjauan bai’ al-muzayyadah terhadap pelelangan objek jaminan yang dilakukan oleh KPKNL. Metode penilitian digunakan dengan jenis deskriptif analisis dan pengumpulan data dilakukan dengan library research dan field research, dengan teknik interview dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data bahwa pihak manajemen Bank Bsm menguasai seluruh jaminan yang diagunkan oleh nasabah debitur yang telah melakukan wanprestasi demi memproteksi kepentingan dari tindakan wanprestasi, penguasaan tersebut dilakukan untuk memudahkan proses pelelangan untuk mengembalikan semua hak bank yang menjadi kewajiban nasabah debitur. Estimasi harga lelang agunan didasarkan pada harga real nilai objek jaminan namun harga yang ditetapkan pada proses pelelangan di bawah harga rata-rata mekanisme pasar, dengan tujuan untuk mendapatkan penawaran dalam jumlah banyak sehingga diperoleh harga yang fariatif. menurut tinjaun bai’ al-muzayyadah sistem pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL terhadap objek jaminan nasabah debitur Bank Bsm telah terpenuhi syaratnya, namun pada rukun akadnya, pihak Bank Bsm tidak boleh menetapkan harga limit secara sepihak karena objek jaminan tersebut tetap milik nasabah sehingga harus seizin pemiliknya untuk menghindari tindakan ilegal yang dapat menyebabkan transaksi jual beli lelang tersebut menjadi fasid.","PeriodicalId":230574,"journal":{"name":"Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah","volume":"3 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127894376","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Tes DNA Sebagai Alat Bukti Pengganti Empat Orang Saksi (Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah)","authors":"Era Fadli","doi":"10.22373/PETITA.V3I1.4012","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/PETITA.V3I1.4012","url":null,"abstract":"Terdapat dua alat bukti zina yang telah disepakati oleh ulama, yaitu pengakuan dan empat orang saksi. Dewasa ini, terdapat alat bukti lain yang dipandang akurat menetapkan seseorang berbuat zina, yaitu bukti test DNA. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah memasukkan test DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi. Pertanyaan yang timbul adalah: (1) Bagaimana latar belakang pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah? (2) Bagaimana penggunaan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah? (3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Tes DNA sebagai alat bukti pengganti empat orang saksi? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka dengan metode analisis-yuridis. Hasil penelitian ini ada tiga: (1) Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu masyarakat Aceh menginginkan adanya aturan yang jelas dan konstitusional tentang penegakan hukum, sebagai tindak lanjut dari keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam menegakkan syari’at Islam khususnya di bidang penegakan hukum, terakhir sebagai representasi dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahah Aceh. (2) Penggunakan test DNA sebagai alat bukti dalam Qanun Jinayah ditetapkan dalam Pasal 44. Pasal ini menyebutkan seorang wanita hamil sebab zina yang menyebutkan nama pasangan zinanya tidak dapat menghadirkan empat orang saksi dapat membuktikan tuduhannya dengan test DNA. Hasil test DNA tersebut bisa menjadi alat bukti untuk menggantikan empat orang saksi. (3) Menurut Hukum Islam pembuktian zina dapat dilakukan dengan dua alat bukti yaitu iqrār dan syahadah. Kedua alat bukti ini bersifat alternatif. Sementara test DNA tidak disebutkan secara pasti dalam Alquran dan hadis serta pendapat ulama. Test DNA dalam hukum Islam bisa masuk dalam jenis alat bukti pendukung dan tambahan seperti halnya kehamilan dan kelahiran anak di luar batas minimal kehamilan. Alat bukti pendukung dan tambahan seperti hasil test DNA tidak bisa menggantikan empat orang saksi.","PeriodicalId":230574,"journal":{"name":"Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah","volume":"36 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124976282","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERTANGGUNGAN RISIKO TERHADAP SEJUMLAH MINYAK YANG SUSUT DALAM MASA PENGANGKUTAN (Studi Kasus pada PT.Citra Bintang Familindo)","authors":"Mayliza Mayliza","doi":"10.22373/PETITA.V3I1.4014","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/PETITA.V3I1.4014","url":null,"abstract":"Pertanggungan merupakan menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan apabila terjadi suatu wanprestasi. Kontrak perjanjian pengangkutan dalam hal sewa menyewa truk tangki minyak sering dibuat dalam bentuk kontrak standar, di mana suatu kontrak telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak yang lainnya hanya dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penilitian ini, pertanggungan sewa-menyewa yang disepakati oleh PT. Pertamina dan PT. Citra Bintang Familindo dalam masa pengangkutan dari depot pengisian ke spbu menjadi tanggungjawab pihak supir. Dimana menurut konsep yad-amānah dan yad-ḍamānah dalam Ijarah bi al-‘amal pertanggungan pengangkutan termasuk kedalam maslahat adanya unsur kesengajaan dan efek mudarat yang pasti, serta mafsadat tanpa adanya unsur kesengajaan dan mudarat tidak pasti. Dalam penilitian skripsi ini penulis menggunakan penilitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan mempergunakan metode penilitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pertanggungan risiko penyusutan pengangkutan BBM dari tempat pengisian sampai dengan lokasi tujuan memang dapat terjadi penyusutan volume BBM yang ada di dalam tangki karena perubahan suhu dingin pada malam hari dan panas pada siang hari di lokasi pembongkaran. Untuk hal ini memang telah disepakati antara para pihak yang melakukan perjanjian, bahwa dalam hal terjadinya penyusutan BBM sesuai dengan batasan toleransi yang ditentukan maka pihak pengangkut tidak dikenakan ganti rugi. Akan tetapi jika penyusutan volume BBM melebihi batasan toleransi penyusutan maka pihak pengangkut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.","PeriodicalId":230574,"journal":{"name":"Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126087193","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kedudukan Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh","authors":"Qonita Royani Salpina","doi":"10.22373/petita.v3i1.4015","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.4015","url":null,"abstract":"MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM bertujuan untuk menyelesaian konflik Aceh secara damai. Pada poin perjanjian MoU Helsinki diamanatakan untuk membentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan diharapkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat mengakomodir isi perjanjian tersebut. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan MoU Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta apakah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan MoU Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan untuk mengetahui apakah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statuate aprroach) dengan memahami hierarki peraturan perundang-undangan, serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah melalui kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data yang bersifat perspektif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan MoU Helsinki pada pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan cikal bakal dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagaimana telah diamanatkan pada poin perjanjian MoU Helsinki. Sebahagian ketentuan perjanjian telah diakomodir dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, namun ada beberapa ketentuan MoU Helsinki yang tidak diakomodir atau tidak tegas diatur dalam UUPA. Secara teori seharusnya dalam konsideran memuat latar belakang dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan, dan konsideran haruslah memuat landasan sosiologis sebagai salah satu landasan yang mutlak dan seharusnya ada dalam setiap undang-undang. Mengenai teknis pembentukan undang-undang, maka pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.","PeriodicalId":230574,"journal":{"name":"Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"130278068","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Sistem Perlindungan Pemkab Aceh Besar Terhadap Pertambangan Batuan Dalam Perspektif Milk Al-Daulah (Penelitian pada Tambang Batuan di Kecamatan Indrapuri)","authors":"Siti Rohaya","doi":"10.22373/PETITA.V3I1.4019","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/PETITA.V3I1.4019","url":null,"abstract":"Perlindungan terhadap semua sektor dalam wilayah kedaulatan menjadi tanggung jawab negara. Karena peran negara dalam pemanfaatan harta milik negara (milk al-daulah) adalah untuk mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam konsep milk al-daulah, negara punya tugas untuk menentukan arah dan menyerahkan pengelolaan harta tersebut kepada golongan tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berlaku. Pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri masih terdapat banyak permasalahan terutama masalah perizinan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Minerba No. 4 Tahun 2009. Dalam pelaksanaanya banyak pertambangan batuan yang melakukan kegiatan tanpa perizinan (ilegal) dari pihak yang berwenang. Sehingga dibutuhkan perlindungan yang ketat dari pemerintah daerah untuk mengatasi pertambangan ilegal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan dan dampaknya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap pertambangan batuan , dan bagaimana ketentuan konsep milk al-daulah terhadap pertambangan batuan di Kecamatan Indrapuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sedangkan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengamatan, penyebaran angket dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mereduksi tingkat pertambangan ilegal, perlindungan yang dilakukan masih terdapat kelemahan, terutama karena pertambangan batuan ilegal masih beroperasi walaupun jumlahnya sudah berkurang. Berdasarkan konsep milk al-daulah, harta milik umum menjadi tanggungan negara untuk mengelolanya, karena negara sebagai institusi kekhalifahan Allah di muka bumi yang bertugas untuk mengemban amanah masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan fungsinya untuk melindungi tambang batuan sesuai dengan amanah Undang-Undang negara dan hukum Islam, akan tetapi perlindungan yang dilakukan belum maksimal sehingga belum mampu mengatasi seluruh pertambangan batuan ilegal yang ada di Kecamatan Indrapuri.","PeriodicalId":230574,"journal":{"name":"Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"129590969","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DITINJAU DARI DARI UU N0. 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN ( Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Bener Meriah )","authors":"Ali Abu Bakar","doi":"10.22373/petita.v3i1.4017","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.4017","url":null,"abstract":"Hutan lindung Paya Rebol merupakan kawasan hutan yang menjadi sistem penyangga sumber mata air bagi masyarakat di beberapa kecamatan yang berada di sekitar kawasan hutan, seperti kecamatan Bener Kelipah, Bandar dan Syah utama, kegiatan perambahan dan pengrusakan hutan (illegal logging) dengan merubah dan mengalihfungsikan hutan lindung menjadi lahan pertanian hortikultura (budidaya tanaman) secara tidak sah, sampai saat ini masih marak terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol walaupun sebelumnya Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh bekerja sama dengan pihak kepolisian telah menindak lanjuti kasus perambahan di hutan lindung tersebut, yang terbukti melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Yang menjadi fokus permasalahan adalah apa faktor penyebab, masih maraknya kegiatan illegal logging yang mengalih fungsikan hutan lindung, bagaimana modus operandi dan vevendi terjadinya kegiatan illegal logging, bagaimana sistem penerapan sanksi tindak pidana illegal logging yang terjadi di kawasan hutan lindung Paya Rebol, bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana illegal logging di kawasan hutan lindung Paya Rebol. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Diskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis empiris, yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat serta mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap kasus illegal logging tersebut. Hasil penelitian menujukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas lingkungan Hidup dan kehutanan Aceh belum efektif sehingga tindak pidana illegal logging masih terjadi yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi, kurangnya Personel aparat pengawas hutan, kebiasaan masyarakat adat, ketidak jelasan tapal batas kawasan hutan. Saran yang direkomendasikan hendakanya pihak pejabat terkait dapat mengkombinasikan dan memaksimalkan upaya-upaya preventif,upaya represif dan deteksi dini, yang diharapkan dapat terus menekan terjadinya kasus perambahan dan perusakan pada kawasan hutan lindung Paya Rebol.","PeriodicalId":230574,"journal":{"name":"Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah","volume":"37 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114526457","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"SISTEM JAMINAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN BENGKEL LAS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Kecamatan Tanah Jambo Aye)","authors":"Lilis Diatana","doi":"10.22373/petita.v3i1.4013","DOIUrl":"https://doi.org/10.22373/petita.v3i1.4013","url":null,"abstract":"Keselamatan pekerja Merupakan Tanggung jawab perusahaan yang sering diabaikan oleh perusahaan, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya perusahaan dalam menyelenggarakan upaya keselamatan bagi karyawannya. Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelasan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Selain itu Keselamatan Kerja juga merupakan hak yang harus diperoleh pekerja yang sudah tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Jaminan keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye. Dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan keselamatan Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye dalam Melaksanakan Jaminan Keselamatan Kerja kurang Maksimal dan belum berjalan dengan baik karena Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye belum sempurna dalam menyediakan alat-alat pelindung diri untuk keselamatan kerja Seperti: alat pelindung tangan, masker, sepatu, topi pelindung, alat pelindung wajah. Dan Bentuk Risiko yang terjadi dalam melakukan pekerjaan atau kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan para pekerja cacat ataau luka-luka, semua itu tidak di tanggung penuh oleh Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye. Hal ini kurang sesuai dengan konsep Islam, sebagaimana yang dimaksud dalam Maqashid Syari’ah dengan memelihara Al-umur al-dharuriyah yaitu memelihara jiwa, agama, akal, keturunan dan harta sehingga dapat terjamin keselamatan dunia dan akhirat.","PeriodicalId":230574,"journal":{"name":"Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah","volume":"82 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2018-12-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126264818","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}