Winda Fitri, Shelvi Rusdiana, Windi Regina Anggia Putri
{"title":"PERMASALAHAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: STUDI KOMPARATIF","authors":"Winda Fitri, Shelvi Rusdiana, Windi Regina Anggia Putri","doi":"10.30999/mjn.v14i1.2938","DOIUrl":"https://doi.org/10.30999/mjn.v14i1.2938","url":null,"abstract":"Over time, there has been a surge in interfaith marriages between men and women, which has led to a number of social and legal challenges. The Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) registered 1,655 interfaith weddings from July 19, 2023, and 2005. The year 2023 has drawn significant attention, particularly after the South Jakarta District Court approved interfaith marriages by referring to Article 35, Letter A of Law No. 23 of 2006. Supreme Court Circular Letter No. 2 of 2023, which offers guidance for judges in making decisions pertaining to the registration of marriages between people of various faiths and beliefs, was issued by the Supreme Court in response to this circumstance.Keywords : Marriage; Different Religion; Supreme Court","PeriodicalId":216121,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA","volume":"74 7","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-10","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140459273","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA","authors":"Eunike Aryaningrum Christanto, Yuyut Prayuti Yuyut Prayuti, Arman Lany Arman Lany","doi":"10.30999/mjn.v14i1.2975","DOIUrl":"https://doi.org/10.30999/mjn.v14i1.2975","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab layanan Kesehatan atau RS terhadap pasien korban malpraktek medis, perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis, dan perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa di bidang pelayanan medis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau hokum kepustakaan (library research). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber penelitian sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa 1) Bentuk pengaturan terhadap tenaga medis yang melakukan malapraktik diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang membahas ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan; 2) Bentuk bentuk penyimpangan perjanjian antara dokter dengan pasien yang dapat merugikan pasien adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh dokter. Kerugian yang diderita pasien dapat berupa kerugian materiil maupun inmateriil; dan 3) Pertanggung jawaban perdata terhadap tenaga medis yaitu harus dari perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan tanggung jawab RS terkait vicarious liability ketentuan pasal 1367 KUHPerdata.","PeriodicalId":216121,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA","volume":"105 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140460421","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Efektivitas Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Mikroplastik Oleh Produsen Air Mineral di Batam","authors":"Winda Fitri, Eko Nurisman, Ayu Yulia Mutiara","doi":"10.30999/mjn.v14i1.2937","DOIUrl":"https://doi.org/10.30999/mjn.v14i1.2937","url":null,"abstract":"The use of mineral gallons in Indonesia is something that is often found. Mineral water companies are also competing to innovate their products, both in terms of the composition of the existing mineral water and in terms of the product packaging itself. Then, a new innovation emerged, namely the use of GSP. Even though it is considered efficient enough to use, this innovation actually adds to the threat to the environment. That is why this research aims to find out the effectiveness and ineffectiveness of the enactment of environmental pollution legal regulations which discuss the activity of business actors in minimizing environmental pollution in Batam City. The type of research used in this writing is empirical research or what is usually called empirical legal research. Where secondary data is initial data as a data collection technique and primary data is complementary data obtained directly from the field. Environmental pollution caused by microplastics due to the use of single-use gallons does have a bad impact because plastic is waste that cannot simply be decomposed by natural processes, but this comes back to public awareness and firm decision making by legal stakeholders.","PeriodicalId":216121,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA","volume":"111 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140461820","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyalahguna Narkotika pada Tahap Penuntutan","authors":"Tari Damayanti, Eka Nanda Ravizki","doi":"10.30999/mjn.v14i1.2729","DOIUrl":"https://doi.org/10.30999/mjn.v14i1.2729","url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkotika pada proses penuntutan dalam rangka melihat perwujudan teori efektivitas hukum. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo, serta studi Kepustakaan. Analisa data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya pada dasarnya telah sesuai dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Namun adanya konsep keadilan restoratif yang belum tegas hingga ditemuinya kendala-kendala pada implementasi menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik.","PeriodicalId":216121,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA","volume":"33 4","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-02-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140462210","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"ANALISIS YURIDIS JUAL BELI TANAH DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI YANG DIDAHULUI DENGAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 317 K/PDT/2020)","authors":"Sandy Nirmansyah, Yuyut Prayuti Yuyut Prayuti, Arman Lany Arman Lany","doi":"10.30999/mjn.v14i1.2965","DOIUrl":"https://doi.org/10.30999/mjn.v14i1.2965","url":null,"abstract":"Tujuan dari penulisan ini dalah untuk mengetahui dan menganalisis jual beli tanah dengan hak untuk membeli kembali dan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 317 K/Pdt/2020, yang mengakui jual beli dengan hak membeli kembali yang didahului dengan pinjam meminjam secara lisan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah metode penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A. Dari hasil penelitian ini didapat bahwa Jual beli tanah dengan hak membeli kembali yang didahului oleh pinjam meminjam, dilarang dalam praktik peradilan. Adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 317 K/Pdt/2020, tanggal 26 Maret 2020, yang mengabulkan gugatan Penggugat, sekaligus melegitimasi jual beli dengan hak membeli kembali, merupakan putusan yang kurang pertimbangan hukumnya, termasuk ke dalam kategori putusan Onvoldoende Gemotiveerd, karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum lainnya, seperti adanya pengakuan Penggugat bahwa Akta PPJB No. 1064/2018, tanggal 18 April 2016 dibuat atas dasar adanya pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat.","PeriodicalId":216121,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA","volume":"77 2","pages":""},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2024-01-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"140501635","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)","authors":"Dwi Putra Pratiesya Wibisono","doi":"10.30999/mjn.v12i1.2062","DOIUrl":"https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":216121,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123094874","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Alternative Dispute Resolution Terhadap Kasus Penipuan Dan Atau Penggelapan Pada Tingkat Penyidikan","authors":"Teguh Eko Putra","doi":"10.30999/mjn.v12i1.2057","DOIUrl":"https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2057","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":216121,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA","volume":"295 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"123238618","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubugan Dengan Tindak Pidana Pencurian","authors":"Arief Kurniadi","doi":"10.30999/mjn.v12i1.2060","DOIUrl":"https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2060","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":216121,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"114900803","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice","authors":"I. Mahendra","doi":"10.30999/mjn.v12i1.2061","DOIUrl":"https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2061","url":null,"abstract":"","PeriodicalId":216121,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA","volume":"17 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"126698993","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
{"title":"Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum)","authors":"Kadek Diva Firman Adinata","doi":"10.30999/mjn.v12i1.2059","DOIUrl":"https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2059","url":null,"abstract":"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana lanjut usia dengan menggunakankeadilan restoratif (restorative justice). Sebagai dasar pertimbangan untuk tidakmenjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilandan kemanusiaan, sehingga meski pelaku tindak pidana usia lanjut terbukti bersalah, tidakperlu diputus dengan pidana penjara, bilamana perlu perbuatannya dimaafkan. Permasalahan pokok yang diteliti dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: (1) Apakah prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dapat diterapkan?; (2) Faktor apa yang menjadi kendala bagi Hakim dalam menerapkan prinsip restorative justice terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan doktriner. Dalam penelitian doktriner, peneliti akan melakukan kajian secara doktriner terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif terutama mengenai peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian adalah : (1) Dalam hal kasus tindak pidana yang dilakukan oleh lansia, maka keadilan restoratif setidaknya bertujuan untuk memberikan pelindungan kepada lansia mengingat kelemahan dan keterbatasan yang ada pada mereka. Pelaku tindak pidana lansia memiliki keterbatasan beraktivitas secara fisik, psikis, sosial, dan ekonomi, karenanya perlu pelindungan. Pelaku lansia perlu pemeliharaan kesehatan dan mempersiapkan diri pada kematian. Namun, di sisi lain kepentingan korban dan/atau keluarganya perlu mendapat perhatian, karena menurut prinsip dasar keadilan restoratif korbanlah yang merupakan pihak pertama yang paling dirugikan karena terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini korban berhak memperoleh ganti rugi dari terdakwa/terpidana; (2) Upaya hukum atas permaafan hakim adalah berupa banding. Karena apabila mencermati esensi dari banding adalah berbicara mengenai adanya fakta-fakta hukum (judex faxtie) yang terungkap dipersidangan yang tidak dipertimbangkan atau kesalahan dalam mempertimbangkan fakta hukum yang kemudian dirumuskan menjadi putusan. Selain dari pada itu merujuk pada upaya hukum banding diterapkan untuk putusan pemidanaan, hal ini berarti upaya banding diterapkan untuk terbuktinya suatu tindak pidana. Sehingga merujuk pada tindak pidana yang telah terbukti dalam putusan permaafan, maka upaya hukumnya adalah banding. Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu : (1) Praktek penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia adalah dengan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hendaknya proses penyelesaian perkara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia dengan cara restorative justice (2) Kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh lanjut usia belum diatur dalam KUHAP sekarang ini.","PeriodicalId":216121,"journal":{"name":"JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2022-07-04","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"116434678","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}