Jurnal YUSTITIABELEN最新文献

{"title":"PERAN BHABINKAMTIBMAS UNTUK MEWUJUDKAN TERPELIHARANYA KAMTIBMAS","authors":"S. Eko","doi":"10.36563/yustitiabelen.v7i1.320","DOIUrl":"https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.320","url":null,"abstract":"Abstraksi \u0000Kejahatan merupakan salah satu bentuk gangguan terhadap masyarakat biarpun masih banyak gangguan yang terdapat dalam keamanan yang ada di masyarakat seperti kesenjangan social merupakan salah satu sebab adanya gangguan yang ada di masyarakat oleh karena itu harus adanya bentuk untuk mencegahnya. Dalam pencegahan terhadap gangguan yang ada di masyarakat diperlukan Kerjasama antara apparat penegang hukum dalam hal ini polisi dengan masyarakat setempat, hal ini untuk menjaga di sekitar lingkungan akan lebih baik di lakukan oleh masyarakat itu sendiri seperti adanya polisi masyarakat sedangkan polisi yang terdapat di masyarakat sebagai bhabinkabtibmas hanya dalam pembinaan. Pelaksanaan Program Polri dengan mengoptimalisasi peran Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan Polmas guna meningkatkan partisipasi masyarakatdalam rangka terpeliharanya Kamtibmasbelum maksimal dilaksanakan mengingat keterbatasan jumlah anggota dan cara berfikir (mind set) serta bersikap (culture set) baik anggota Polri maupun masyarakat masih belum meahami dan mengerti arti pentingnya perubahan. Program ini juga merupakan upaya Polres Tulungagung untuk mewujudkan masyarakat dan terbentuknya lagi karakter masyarakat yang santun, tepo seliro saling menghormati / berbudi pekerti, yang dapat memberikan sumbang sih sebagai warga negara Indonesia sebagai warga negara yang berpancasilais untuk menjadikan target pencapaian sasaran strategis Polri. Peran yang diharapkan adalah perilaku yang memenuhi harapan masyarakat, mengikuti norma-norma yang berlaku, dapat mewujudkan perilaku yang menjadi panutan dalam pelaksanaan tugas, mendapatkan penilaian hasil kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dan bersedia menerima sanksi apabila ada tindakan dan perbuatan yang melukai hati masyarakat \u0000  \u0000Kata Kunci : Bhabinkabtibmas, Terpelihara dan Kamtibmas \u0000  \u0000  \u0000  \u0000  \u0000  \u0000THE ROLE OF BHABINKAMTIBMAS TO REALIZE \u0000MAINTENANCE OF KAMTIBMAS \u0000  \u0000Abstract Crime is a form of disturbance to society, even though there are still many disturbances in the security that exist in society such as social inequality is one of the causes of disturbances in society, therefore there must be a form to prevent it. In preventing disturbances in the community, cooperation between law enforcement officials in this case the police and the local community is needed, this is to protect the environment it will be better to be done by the community itself such as the community police while the police in the community as bhabinkabtibmas only under construction. The implementation of the National Police Program by optimizing the role of Bhabinkamtibmas to realize community police in order to increase community participation in the context of maintaining Kamtibmas has not been maximally implemented considering the limited number of members and the way of thinking (mind set) and attitude (culture set) both members of the Police and the community still do not understand and understand the importance of change. This program is als","PeriodicalId":202312,"journal":{"name":"Jurnal YUSTITIABELEN","volume":"40 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"133927677","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PERWAKAFAN","authors":"Surjanti","doi":"10.36563/yustitiabelen.v7i1.318","DOIUrl":"https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.318","url":null,"abstract":"Abstrak. \u0000  \u0000Wakaf merupakan istilah yang yang dikenal dalam Islam yaitu suatu perbuatan hukum seseorang  untuk menyerahkan seluruh atau sebagian hartabenda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk keperluan ibadah. Didalam ajaran Islam dikataakan bahwa” kalau ada seorang meninggal, maka terputuslah  segala amalnya,  kecuali sedekah jariyah (wakaf), ilmu pengetahuan dan doa anaknya. \u0000Adapun tujuan dari penulisa ini adalh untuk mngetahui proses perwakafan dan hambatan perwakafaan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan, antara lain, buku, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisa secara deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan terperinci dan sistematis yang pada akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.Proses perwakafan tanah milik, sebagian besar telah memenuhi UU  No.41 Tahun 2004,  masih adanya anggapan bahwa tanah yang telah dengaan ikhlas diberikan sebagi wakaf  dengan ikrar  wakaf keluarga sudah mempunyai kekuatan hukum \u0000  \u0000Kata Kunci : wakaf, tanah milik \u0000  \u0000IMPLEMENTATION OF REGULATIONS CONCERNING WALKING \u0000  \u0000Abstract. \u0000Waqf is a term known in Islam which is a legal act of a person to surrender all or part of his property to be used forever for worship purposes. In Islamic teachings it is said that \"if someone dies, then all his deeds are cut off, except alms Jariyah (waqf), knowledge and prayers for his child. \u0000The purpose of this paper is to know the process of waqf and barriers to waqf. The research method used is library research, among others, books, and documents related to the problem. From the data collected, it is analyzed descriptively by describing in detail and systematically which in the end a conclusion is drawn. The process of endowment of owned land, most of which have complied with Law No. 41 of 2004, there is still an assumption that land that has been sincerely given as waqf with the pledge of family waqf already has legal force \u0000Keywords: waqf, land owned","PeriodicalId":202312,"journal":{"name":"Jurnal YUSTITIABELEN","volume":"7 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"125475924","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"STRATEGI HAKIM MEDIATOR DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN","authors":"Khoirul Anam","doi":"10.36563/yustitiabelen.v7i1.323","DOIUrl":"https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323","url":null,"abstract":"ABSTRAK \u0000Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, Studi di Pengadilan Agama Tulungagung adalah Judul dari penelitian ini, hal ini menarik di angkat sebagai judul, disebabkan tingginya perceraian setiap  tahunya pada wilayah Kabupaten  Tulungagung, dapat kita lihat pada  tahun 2008 - 2012 dan terakhir bulan Juni 2013 jumlah pemohon meningkat. Hal ini memunculkan dua pertanyaan. Pertanyaan, pertama adalah Faktor apa penyebab timbulnya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung? dan yang Kedua adalah, bagaimana Strategi Hakim Mediator dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung?. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab perceraian pada  Pengadilan Agama Tulungagung serta untuk  menganalisa Strategi Hakim Mediator melakukan pendekatan kepada para pihak agar tidak terjadi perceraian. \u0000Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung ini, di perlukan metode yang mampu untuk menjawab rumusan masalah atau pertanyaan diatas, maka peneliti menggunakan metode kualitatif.  Dengan Pendekatan penelitian tersebut  bertujuan memperoleh data lebih lengkap, sesuai konsep Pendekatan penelitian kualitatif. Sedangakan untuk teknik pengumpulan datanya dengan menggunkan teknik observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. \u0000Dari hasil penelitian tentang Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian, Studi  Di Pengadilan Agama Tulungagung ini adalah, ada beberapa faktor yang menyebabkan orang mengajukan permohonan cerai di antaranya,  faktor  tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, adanya Kekerasan dalam keluarga, tidak adanya keharmonisan di dalam  keluarga, adanya faktor ekonomi atau kurangnya  nafkah kepada istri, Serta adanya gangguan dari luar  (Perempuan atau laki laki lain). Sedangkan untuk strategi  Hakim Mediator dalam melaksanakan mediasi untuk mencegah terjadinya perceraian dengan menggunakan beberapa strategi atau pendekatan, di antaranya adalah  pendekatan agama, pendekatan masa lalu atau mengingat masa-masa romantis, Pendekatan Matematis, dan Pendekatan Keluarga  (anak atau orang tua) serta Pendekatan Psikologis kepada para pihak. \u0000  \u0000  \u0000  \u0000  \u0000Dari  kesimpulan dan temuan diatas, ada beberapa saran khususnya kepada Pengadilan Agama Tulungagung dan Mahkamah Agung yaitu, a)  Pengadilan Agama Tulungagung perlu mendorong kepada Hakim Mediator untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus Mediasi. b) Mahkamah Agung perlu membuat buku saku khusus tentang petunjuk praktis pendekatan Mediasi untuk pegangan Hakim mediator atau mediator. \u0000  \u0000Kata Kunci: Hakim, Perceraian, Mencegah, Mediator. \u0000MEDIATOR JUDGE'S STRATEGY IN PREVENTING DIVORCE \u0000  \u0000ABSTRACTThe Mediator Judge's Strategy in Preventing Divorce, Studies at the Tulungagung Religious Court is the title of this study, it is interesting to be appointed as a title, due to the high divorce rate every year in the Tulungagu","PeriodicalId":202312,"journal":{"name":"Jurnal YUSTITIABELEN","volume":"54 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"134124541","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENERBITAN CEK KOSONG","authors":"M. Agustina","doi":"10.36563/yustitiabelen.v7i1.324","DOIUrl":"https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.324","url":null,"abstract":"Abstrak \u0000Permasalahan yang sangat penting khususnya dalam penerbitan cek kosong  adalah apakah tindakan menerbitkan surat cek kosong merupakan delik atau bukan?Pada saat yang bagaimana tindakan menerbitkan surat cek kosong dapat dikatakan delik ?Sehingga perlu dilaksanakan tinjauan hokum terhadap penerbitan cek kosong yang bertujuan agar mengetahui apakah tindakan tersebut dapat dipidana atau cukup ganti rugi saja, untuk menentukan apakah perbuatan menerbitkan cek kosong merupakan delik atau bukan, maka perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur pidana, yang didalamnya terkandung unsur: penipuan/perkataan bohong atau niat yang tidak baik dari semula sehingga dapat dikenakan pidana yang diatur dalam pasal 378 Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang dikuatkan dengan Yurisprudensi MA RI No. 133 K/Kr/1973 dan Yurisprudensi MA RI No. 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992. Penerbit cek bisa terhindar dari tuduhan menerbitkan cek kosong sebagai perbuatan pidana karena setelah rekeningnya ditutup oleh pihak Bank barulah cek yang bertanggal mundur (post date check) yang melebihi tanggal penutupan rekening gironya, ditunjukkan ke Bank untuk dicairkan, maka dapat dikenakan tuntutan perdata seperti yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. \u0000  \u0000Kata Kunci :Tinjauan Hukum, Cek Kosong , Delik atau bukandelik \u0000  \u0000LEGAL REVIEW OF ISSUANCE OF BLANK CHECK \u0000  \u0000Abstract \u0000A very important issue, especially in the issuance of blank checks, is whether the act of issuing a blank check is a crime or not? At what time can the act of issuing a blank check be considered a crime? So it is necessary to carry out a legal review of the issuance of a blank check with the aim of finding out whether the act is can be punished or just compensation, to determine whether the act of issuing a blank check is an offense or not, then the act must meet the criminal elements, which contain the following elements: fraud / false speech or bad intentions from the beginning so that it can be subject to criminal which is regulated in article 378 of the Criminal Code (KUHP) which is strengthened by the Supreme Court Jurisprudence No. 133 K/Kr/1973 and MA RI Jurisprudence No. 1036 K/Pid/1989 dated August 31, 1992. A check issuer can avoid being accused of issuing a blank check as a criminal act because after the account is closed by the Bank, a post date check that exceeds the closing date of the checking account is shown to the Bank. to be disbursed, it can be subject to civil claims as regulated in Article 1365 of the Civil Code. \u0000  \u0000Keywords: Legal Review, Blank Check, Offense or Non-Delict \u0000 ","PeriodicalId":202312,"journal":{"name":"Jurnal YUSTITIABELEN","volume":"4 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2021-07-19","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127934783","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"TINDAKAN ABORSI DALAM SUDUT PANDANG HUKUM DAN KESEHATAN DI INDONESIA","authors":"Widowati","doi":"10.36563/YUSTITIABELEN.V6I2.243","DOIUrl":"https://doi.org/10.36563/YUSTITIABELEN.V6I2.243","url":null,"abstract":"Aborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan. Di negara Indonesia tindakan tersebut merupakan yang dilarang, dan masuk dalam Bab Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Secara umum, pengguguran kandungan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu: pengguguran tanpa sengaja dan pengguguran disengaja. Aborsi tanpa sengaja adalah pengguguran tidak sengaja yang terjadi tanpa tindakan apapun. Sedangkan aborsi disengaja adalah pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam 2 macam, yaitu aborsi articialis therapicus dan aborsi procatus criminalis. Aborsi articialis therapicus adalah pengguguran yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis yang dilakukan sebagai penyelamatan terhadap jiwa ibu yang terancam bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Sedangkan aborsi provocatus criminalis adalah pengguguran yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis misalnya, aborsi yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks diluar perkawinan atau untuk mengakhiri perkawinan yang tidak dikehendaki. \u0000Kata kunci: Aborsi, Hukum, Kesehatan.","PeriodicalId":202312,"journal":{"name":"Jurnal YUSTITIABELEN","volume":"45 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-12-21","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"124873468","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA PANDEMI VIRUS CORONA","authors":"Retno Sari Dewi","doi":"10.36563/YUSTITIABELEN.V6I1.223","DOIUrl":"https://doi.org/10.36563/YUSTITIABELEN.V6I1.223","url":null,"abstract":"Abstraksi : \u0000Dunia   kini   tengah   menghadapi   pandemi   virus corona    yang   telah   membolak- balikkan perekonomian dunia,  tidak  terkecuali di Indonesia.  Semua  barang-barang yang  diperlukan  sehari-hari menjadi serba  susah  dicari.  Bahan  makanan  seketika melangka,   belum   lagi   perlengkapan-perlengkapan   kesehatan   yang   diperlukan warga seperti masker, hand sanitizer,  bahkan rumah sakit pun kekurangan APD.Permintaan   semakin   meningkat   setiap   harinya   dan   adanya   oknum   yang menimbun barang-barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang sangat mahal itulah  yang  menjadi  alasan  mengapa  barang-barang  tersebut  langka  di  pasaran. Keadaan  finansial sedang  terombang-ambing,  dan  harga  barang-barang  kebutuhan sehari-hari semakin melambung tinggi inilah yang menjadikan konsumen makin kesusahan dan hak-hak konsumen  dilanggar.Permasalahan yang muncul adalah  Bagaimana   perlindungan konsumen di masa pandemic virus corona  di Indonesia dan Apakah  dampak   dari  adanya pandemi   virus corona   di Indonesia terhadap hak-hak konsumen. \u0000  \u0000Kata Kunci: Konsumen, Pandemi Covid-19, Pelanggaran Hak Konsumen \u0000 ","PeriodicalId":202312,"journal":{"name":"Jurnal YUSTITIABELEN","volume":"10 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"115167195","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}

{"title":"PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN BAGI ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR","authors":"Erly Pangestuti","doi":"10.36563/yustitiabelen.v6i1.221","DOIUrl":"https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v6i1.221","url":null,"abstract":"Abstraksi : \u0000Kejahatan perkosaan dapat mengakibatkan terganggunya perkembangan mental dan kehidupan korban dimasa depannya yang akan terbawa seumur hidupnya. Di negara kita sampai pada saat ini belum ada perlindungan hukum yang melindungi secara khusus terhadap korban tindak pidana perkosaan sehingga dalam memberi perlindungan hanya tepancang pada pasal 285 KUHP yang pada saat ini sudah dinilai kurang sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan pada masyarakat kita sehingga perlu adanya perubahan. Mengingat dalam pasal 285 KUHP sanksi yang diberikan dinilai sangat ringan jika dibandingkan dengan penderitaan korban yang ditanggung seumur hidup dan mempengaruhi masa depannya kelak korban dewasa. Pemberian pidana atau hukuman yang ringan pada pelaku perkosaan tidak akan membuat pelaku jera, bahkan bagi mereka yang sudah terbiasa keluar masuk penjara tidak akan menjadi suatu beban. Hal tersebut bisa kita ketahui dengan semakin meningkatnya kasus perkosaan yang terjadi dimana-mana, dan perkosaan sulit diduga sebelumnya karena pelaku biasanya orang yang dekat dengan korban atau yang tidak diketahui sebelumnya bila seseorang mempunyai kelainan dalam seksnya. \u0000  \u0000Kata Kunci : Perkosaan, Korban, Anak-anak.","PeriodicalId":202312,"journal":{"name":"Jurnal YUSTITIABELEN","volume":"389 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2020-07-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"127718732","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}