RPJMDES sebagai Acuan Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Anak Putus Sekolah

Meskipun pemerintah telah mencanangkan berbagai program yang meringankan biaya sekolah baik berupa dana BOS, BSM, KIP dan masih banyak lagi bantuan pemerintah lainnya dibidang pendidikan, namun hal tersebut tidak mengurangi jumlah anak putus sekolah di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Dalam UU No.6 tahun 2014 pemerintah desa diberikan tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta berperan penuh dalam pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. RPJMDes hendaknya disusun untuk menjadi kerangka berpikir dalam menghadapi seluruh permasalahan di desa. Sehingga pemerintahan desa diharapkan dapat menyelesaikan segala permasalahan warga, meningkatkan kesejahteraan, serta dapat membangun tata pemerintahan desa yang demokratis, adil dan transparan. Penyusunan RPJMDes harus berdasarkan data yang real dan valid sehingga seluruh program dapat terlaksana dan tepat sasaran. Analisis dan interpretasi sangat penting dilakukan untuk memperoleh data yang real dan valid tersebut. Fokus penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyusunan, dan fungsi RPJMDes sebagai Dokumen Kebijakan Pembangunan di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam mengatasi masalah anak putus sekolah di desa tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan RPJMDes-Bandung kecamatan Mayong kabupaten Jepara sesuai prosedur yaitu terbuka dan melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunannya meskipun masih ada kekurangan dalam sisi kecermatan dan keaktifan masyarakat dalam menyampaikan kritik. Namun  masyarakat desa Bandung masih ragu-ragu dalam menilai RPJMDes-Bandung dapat mengentaskan masalah anak putus yang terjadi didesa tersebut. dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya RPJMDes-Bandung yang dibuat sebagai acuan atau pedoman dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyelesaikan masalah masyarakat khususnya dalam mengentaskan masalah anak putus sekolah belum berjalan secara optimal. Kata kunci: RPJMDes, dan anak putus sekolah.