ANALISIS KELEMBAGAAN LOKAL PENGELOLAAN CALON KAWASAN KONSERVASI TAMAN PULAU KOLEPOM KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA

Kelembagaan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan suatu Kawasan konservasi. Tumpang tindih kewenangan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dapat mengganggu efektifitas dan efisiensi pengelolaan kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai lembaga dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan pengisian kuisioner serta diskusi pakar. Analisis data menggunakan metode (Interpretative Structural Modelling (ISM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder yang berperan dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman Pulau Kolepom, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Papua, Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Pemerintahan Kampung, Pemerintahan Distrik, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) wilayah Tabonji, Waan dan Kimaam, dan Lembaga Keagamaan (Gereja) sebagai elemen lembaga kunci dalam pengelolaan Calon Kawasan Konservasi Taman berkelanjutan.Institutional is one of the essential aspects in the management of a conservation area. The overlapping authority can create a potential conflict of interest that can disrupt the conservation area management's effectiveness and efficiency. This study aimed to identify stakeholders as the institution in the direction of the Kolepom Island Park Conservation Proposed Area. Data were collected using interview methods and filling out questionnaires as well as expert discussions—data analysis used with the Interpretative Structural Modeling (ISM) method. The results of the study indicate that the stakeholders who play a role in the management of the Prospective Conservation Area of the Kolepom Island Coastal Park, namely the Development Planning Agency at Sub-National Level Papua Province, Technical Unit of Marine and Coastal Resources Management at Sorong, Ministry of Marine Affairs and the Fisheries Republic of Indonesia, Marine and fisheries services Papua Province, Village Government, District Government, Indigenous Peoples Institutions (Tabonji, Waan & Kimaam) and Religious Institutions (Churches) as some key institutional elements in the sustainable management of the Prospective Park-Conservation Area.