Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten

Penelitian ini di latar belakangi oleh KEMENTRIAN KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA, Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah di wilayah Provinsi Banten. Pasal 9 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM provinsi, tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah di Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Banten,upaya meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UKM,adalah bagian dari Pembangunan perekonomian nasional mampu menjadi penggerak utama sebagai pembangunan potensi ekonomi rakyat dan mampu menjadi pembangunan  ekonomi serta ketersediaan lapangan kerja. Metodologi metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mendekati kualitatif teknik analisis, pengumpulan data adalah gabungan (Tringaulasi ).yang dilaksanakan secara terstruktur  dengan penyajian data dan menarik kesimpulan  dari hasil penelitian masih banyak kendala implementasi kebijakan dalam program-program pemberdayaan UKM di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten. Hasil penelitian implementasi kebijakan pemberdayaan UKM belum optimal, ditemukan bahwa masih benyak pelaku UKM yang belum mendapatkan program  akses baik pelatihan maupun akses permodalan sehingga untuk mencapai peningkatan pemberdayaan tidak tepat sasaran, sehingga kurang efisien dalam pelaksanaan kebijakan program, hal ini terlihat dari belum tercapai sesuai standard an tujuan dari kebijakan pemberdayaan UKM, adapun upaya yang telah  di imeplementasikan terkait pemberdayaan UKM melalui progam-program pendukung  masih jauh dari harapan memberikan  sangsi terhadap pelanggar kebijakan,kurang sarana dan prasarana sehingga perlu pemerintah membenahi sarana dan prasaran untuk UKM untuk pendukung, intensifikasi pengawasan serta pendampingan, serta mendorong sosialisasi yang lebih intens terhadap masyarakat,pemerataan pendataan UKM, serta upaya guna meningkatkan ekonomi masyarakat.