Analisis Kebijakan Penanganan Kemacetan Kota Malang Dalam Sudut Pandang Sound Governance

Kemacetan merupakan problematikan yang kerapkali terjadi dikota-kota besar, kota malang sebagai salah satu kota dengan jumlah penduduk terpadat ke dua di jawa timur tidak lepad dari problematika kemacetan ini. Dalam menghadapi kemacetan pemerintah telah menerapkan kebijakan-kebijakan seperti pengadaan bus sekolah, rekayasa lalulintas, dan penataan lahan parkir. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan pemerintah kota malang dalam menangani kemacetan dalam sudut pandang Sound Governance dengan mengedepankan lima dimensi terkait yakni proses, struktur, organisasi dan institusi, kebijakan, dan internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, sehingga ditemuakan hasil bahwasanya kebijakan penguraian kemacetan di kota malang belum sepenuhnya mengedepankan konsep sound governance yang Dimana dari kelima dimensi terdapat dimensi internasional yang belum terpenuhi sehingga diperlukan kolaborasi lebih lanjut dari berbagai sektor guna mendapatkan hasil yang sesuai harapan.