Gemeente Semarang 1906 – 1942: Sebuah Riwayat Tata Kota Kolonial

Sebelum menjadi gemeente, kondisi sosial, ekonomi, tata kelola air, dan sebagainya berada di bawah kontrol langsung dari pemerintah koloni dengan model yang sama seperti kota-kota di Eropa. Namun semenjak desentralisasi diterapkan, Semarang berubah secara cepat, menjadi kota dengan fasilitas yang memadai dan dengan infrastruktur yang berkesinmabungan. Permasalahan yang dibahas dalam riset ini adalah bagaimana pemerintah Hindia-Belanda mengatur kota semarang yang tadinya sangat Eropa-sentris, menjadi kota yang disesuaikan bagi penduduk pribumi. Urgensi / tujuan penulisan artikel ini ialah untuk mengungkap kronologi dan proses awal pengesahan Gemeente Semarang hingga pembangunan berbagai fasilitas publik di sebagian besar bidang, yaitu artitektur kota, dinamika pelabuhan, eksistensi pasar, “kampongverbetering” (perbaikan kampung) dan dinamika Burgerlijke Openbare Werken di Kota semarang dalam merekonstruksi kota ini dalam bentuk Gemeente. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan sejarah yang meliputi empat tahap: Heuristik, Verifikasi, Interpretasi, Historiografi. Hasil yang didapat adalah bahwa dilakukan sebuah “verbetering” atau perbaikan terhadap kampung-kampung di kota Semarang. Sementara dari segi pelabuhan, Semarang pada masa seelum desentralisasi telah dilakukan sebuah modernisasi oleh rezim Daendels.Dari segi arsitektur kota, sebelum dilakukan desentralisasi, model kota semarang hampir sama dengan Batavia yang mana, sungai merupakan urat nadi penting perekonomian masyarakat.