地方政府旅游公共政策合作治理的机遇与挑战

Andy Arya Maulana Wijaya, L. A. Sa'ban, Nastia Nastia
{"title":"地方政府旅游公共政策合作治理的机遇与挑战","authors":"Andy Arya Maulana Wijaya, L. A. Sa'ban, Nastia Nastia","doi":"10.33509/jan.v29i3.2681","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Kebijakan pariwisata daerah pasca pandemi covid 19 perlu dilakukan penyesuaian sesuai kondisi daerah, guna mengembalikan sumber pendapatan yang dapat diperoleh pada sektor ini. Salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah Collaborative Governance (CG), konsep yang mengedepankan kolaborasi multi stakeholder ini dapat ditinjau sebagai model tata kelola bidang pariwisata maupun dalam membuat keputusan publik di daerah, namun CG seringkali hanya berorientasi pada penjelasan menyangkut peran stakeholder pada sebuah kebijakan, dan belum memberikan konsep yang jelas dalam merumuskan kapasitas masing-masing stakeholder yang terlibat dalam tata kelola bidang pariwisata. Kabupaten Buton Tengah adalah salah satu wilayah di yang mengedepankan kolaborasi dalam tata kelola pariwisatanya mulai dari promosi hingga kegiatan atau event pariwisata daerah lainnya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi eksisting dari stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah, dan melakukan elaborasi terhadap peluang konsep collaborative governance yang dapat diterapkan sebagai desain kebijakan pariwisata daerah. Penelitian dilakukan melalui kaidah penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawacara kepada pemerintah daerah dan stakeholder relevan, selain itu analisis kajian juga dibantu dengan artikel relevan, dokumen, wawancara informan kunci serta penelusuran online yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Buton Tengah dapat menerapkan model collaborative governance melalui pendekatan peran stakeholder menggunakan model pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media). Betapapun demikian konsep ini memiliki beberapa tantangan yang berasal dari political-will pimpinan daerah, kepercayaan kolektif masyarakat, serta standarisasi akubtabilitas bagi stakeholder yang terlibat dalam kebijakan pariwisata daerah.","PeriodicalId":511989,"journal":{"name":"Jurnal Administrasi Negara","volume":"9 32","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-01-03","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN LOCAL GOVERNMENT TOURISM PUBLIC POLICY\",\"authors\":\"Andy Arya Maulana Wijaya, L. A. Sa'ban, Nastia Nastia\",\"doi\":\"10.33509/jan.v29i3.2681\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Kebijakan pariwisata daerah pasca pandemi covid 19 perlu dilakukan penyesuaian sesuai kondisi daerah, guna mengembalikan sumber pendapatan yang dapat diperoleh pada sektor ini. Salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah Collaborative Governance (CG), konsep yang mengedepankan kolaborasi multi stakeholder ini dapat ditinjau sebagai model tata kelola bidang pariwisata maupun dalam membuat keputusan publik di daerah, namun CG seringkali hanya berorientasi pada penjelasan menyangkut peran stakeholder pada sebuah kebijakan, dan belum memberikan konsep yang jelas dalam merumuskan kapasitas masing-masing stakeholder yang terlibat dalam tata kelola bidang pariwisata. Kabupaten Buton Tengah adalah salah satu wilayah di yang mengedepankan kolaborasi dalam tata kelola pariwisatanya mulai dari promosi hingga kegiatan atau event pariwisata daerah lainnya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi eksisting dari stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah, dan melakukan elaborasi terhadap peluang konsep collaborative governance yang dapat diterapkan sebagai desain kebijakan pariwisata daerah. Penelitian dilakukan melalui kaidah penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawacara kepada pemerintah daerah dan stakeholder relevan, selain itu analisis kajian juga dibantu dengan artikel relevan, dokumen, wawancara informan kunci serta penelusuran online yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Buton Tengah dapat menerapkan model collaborative governance melalui pendekatan peran stakeholder menggunakan model pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media). Betapapun demikian konsep ini memiliki beberapa tantangan yang berasal dari political-will pimpinan daerah, kepercayaan kolektif masyarakat, serta standarisasi akubtabilitas bagi stakeholder yang terlibat dalam kebijakan pariwisata daerah.\",\"PeriodicalId\":511989,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Administrasi Negara\",\"volume\":\"9 32\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2024-01-03\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Administrasi Negara\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.33509/jan.v29i3.2681\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Administrasi Negara","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33509/jan.v29i3.2681","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

摘要

Covid 19 大流行后,地区旅游政策需要根据地区条件进行调整,以恢复该行业的收入来源。协作治理(Collaborative Governance,CG)是一个可以应用的概念,这一概念优先考虑多方利益相关者的协作,可以作为旅游部门治理和地区公共决策的一种模式进行审查,但CG通常只着眼于解释利益相关者在政策中的作用,并没有提供一个明确的概念来制定参与旅游治理的各利益相关者的能力。布顿中央行政区是优先考虑旅游管理合作的地区之一,合作范围从宣传推广到其他地区旅游活动或事件。本研究的目的是确定中央布顿行政区参与旅游管理的利益相关者的现有条件,并阐述可作为地区旅游政策设计应用的合作治理概念的机遇。本研究采用定性研究原则,通过与地方政府和相关利益方的访谈收集数据,此外,研究分析还参考了与本研究相符的相关文章、文件、关键信息提供者访谈和在线搜索。本研究的结果表明,中布顿区政府可以通过利益相关者角色方法,利用五螺旋模式(政府、学术界、企业、社区和媒体)实施合作治理模式。然而,这一概念也面临着一些挑战,包括地区领导人的政治意愿、社区的集体信任以及参与地区旅游政策的利益相关者的标准化问责制。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF COLLABORATIVE GOVERNANCE IN LOCAL GOVERNMENT TOURISM PUBLIC POLICY
Kebijakan pariwisata daerah pasca pandemi covid 19 perlu dilakukan penyesuaian sesuai kondisi daerah, guna mengembalikan sumber pendapatan yang dapat diperoleh pada sektor ini. Salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah Collaborative Governance (CG), konsep yang mengedepankan kolaborasi multi stakeholder ini dapat ditinjau sebagai model tata kelola bidang pariwisata maupun dalam membuat keputusan publik di daerah, namun CG seringkali hanya berorientasi pada penjelasan menyangkut peran stakeholder pada sebuah kebijakan, dan belum memberikan konsep yang jelas dalam merumuskan kapasitas masing-masing stakeholder yang terlibat dalam tata kelola bidang pariwisata. Kabupaten Buton Tengah adalah salah satu wilayah di yang mengedepankan kolaborasi dalam tata kelola pariwisatanya mulai dari promosi hingga kegiatan atau event pariwisata daerah lainnya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi eksisting dari stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Buton Tengah, dan melakukan elaborasi terhadap peluang konsep collaborative governance yang dapat diterapkan sebagai desain kebijakan pariwisata daerah. Penelitian dilakukan melalui kaidah penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawacara kepada pemerintah daerah dan stakeholder relevan, selain itu analisis kajian juga dibantu dengan artikel relevan, dokumen, wawancara informan kunci serta penelusuran online yang sesuai dengan kajian penelitian ini. Hasil kajian penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Buton Tengah dapat menerapkan model collaborative governance melalui pendekatan peran stakeholder menggunakan model pentahelix (pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media). Betapapun demikian konsep ini memiliki beberapa tantangan yang berasal dari political-will pimpinan daerah, kepercayaan kolektif masyarakat, serta standarisasi akubtabilitas bagi stakeholder yang terlibat dalam kebijakan pariwisata daerah.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信