Grounds and Mechanisms for Judicial Review of Civil Cases in Indonesia: A Starting Point for Legal Clarity and Efficiency

Abstract. This research aims to examine how judicial review serves as a crucial instrument supporting the principles of justice and transparency in the Indonesian judicial system. Despite its intricate and legally nuanced processes, judicial review provides disputing parties with an avenue to advocate for their rights, ensuring that court decisions are grounded in truth and fairness. However, the flexibility inherent in the judicial system, particularly regarding the timeframe for filing judicial review, raises questions about the system’s effectiveness and efficiency. Ethical concerns surrounding the rights of eligible parties to file judicial review underscore the importance of safeguarding justice and upholding human rights within the judicial system. The research methodology employs a normative and juridical approach with descriptive analysis as the analytical technique. The findings delineate the legal framework underpinning judicial review in the context of civil cases in Indonesia. The filing and examination processes of judicial review cases, encompassing formal aspects and supplementary examination mechanisms, are scrutinized in detail. The research indicates that the civil judicial review system provides a legal foundation for involved parties. Nevertheless, the existence of a protracted timeframe and procedural complexities prompts considerations for enhancing legal clarity and effectiveness. In conclusion, the research emphasizes the urgency of clarifying regulations related to the deadline for submitting judicial review case files and the potential benefits of shortening this timeframe as a practical incentive. The implications of this research offer new perspectives on challenges and potential improvements within the civil judicial review system in Indonesia. Keywords: Judicial review, Indonesian judicial system, Legal framework, Civil cases, Legal clarity Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana judicial review menjadi instrumen penting yang mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem peradilan Indonesia. Meskipun prosesnya berbelit-belit dan bernuansa hukum, peninjauan kembali memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan advokasi atas hak-hak mereka, memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Namun, fleksibilitas yang melekat dalam sistem peradilan, khususnya mengenai jangka waktu pengajuan peninjauan kembali, menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi sistem tersebut. Kekhawatiran etis seputar hak pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk mengajukan peninjauan kembali menggarisbawahi pentingnya menjaga keadilan dan menegakkan hak asasi manusia dalam sistem peradilan. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan normatif dan yuridis dengan teknik analisis deskriptif. Temuan-temuan ini menggambarkan kerangka hukum yang mendasari peninjauan kembali dalam konteks perkara perdata di Indonesia. Proses pengajuan dan pemeriksaan perkara peninjauan kembali, baik aspek formal maupun mekanisme pemeriksaan penunjang, dicermati secara detail. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem judicial review memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Namun demikian, adanya jangka waktu yang berlarut-larut dan prosedur yang rumit mendorong pertimbangan untuk meningkatkan kejelasan dan efektivitas hukum. Kesimpulannya, penelitian ini menekankan pentingnya memperjelas peraturan terkait batas waktu penyerahan berkas perkara peninjauan kembali dan potensi manfaat dari memperpendek jangka waktu tersebut sebagai insentif praktis. Implikasi dari penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai tantangan dan potensi perbaikan dalam sistem peninjauan kembali secara perdata di Indonesia. Kata kunci: Judicial review, Sistem peradilan Indonesia, Kerangka hukum, Perkara perdata, Kejelasan hukum