{"title":"政治生态学视角下的原住民森林管理在卡廷安地区中下层社区的经济发展中的作用","authors":"Ainun Jariah, Ariyadi Ariyadi, Nova Riyanti","doi":"10.35931/aq.v17i6.2867","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Hutan adat di Kalimantan Tengah sebagai penyangga perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Perkembangan ekonomi masyarakat semakin dinamis dan terus melaju, sehingga berbanding lurus dengan ekologi politik masyarakat kelas menengah ke bawah. Riset ini bertujuan untuk menginvestigasi ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Katingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hukum adat yang diberlakukan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang telah diubah mejadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pemanfaatan Hutan Adat sampai dengan saat ini dirasa belum maksimal mengingat masih belum terlaksana dengan baik peraturan daerah tentang kelembagaan adat tersebut. Perlu membentuk kebijakan khusus dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat serta pola permodelan terkait pengelolaan hutan adat untuk peningktan ekonomi belum ada seperti koperasi yang berada di bawah dewan adat.","PeriodicalId":503873,"journal":{"name":"Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan","volume":"9 ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-11-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Pengelolaan Hutan Adat pada Perspektif Ekologi Politik dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Katingan\",\"authors\":\"Ainun Jariah, Ariyadi Ariyadi, Nova Riyanti\",\"doi\":\"10.35931/aq.v17i6.2867\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Hutan adat di Kalimantan Tengah sebagai penyangga perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Perkembangan ekonomi masyarakat semakin dinamis dan terus melaju, sehingga berbanding lurus dengan ekologi politik masyarakat kelas menengah ke bawah. Riset ini bertujuan untuk menginvestigasi ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Katingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hukum adat yang diberlakukan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang telah diubah mejadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pemanfaatan Hutan Adat sampai dengan saat ini dirasa belum maksimal mengingat masih belum terlaksana dengan baik peraturan daerah tentang kelembagaan adat tersebut. Perlu membentuk kebijakan khusus dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat serta pola permodelan terkait pengelolaan hutan adat untuk peningktan ekonomi belum ada seperti koperasi yang berada di bawah dewan adat.\",\"PeriodicalId\":503873,\"journal\":{\"name\":\"Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan\",\"volume\":\"9 \",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-11-23\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2867\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35931/aq.v17i6.2867","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Pengelolaan Hutan Adat pada Perspektif Ekologi Politik dalam Pembangunan Perekonomian Masyarakat Menengah ke Bawah di Kabupaten Katingan
Hutan adat di Kalimantan Tengah sebagai penyangga perekonomian masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Perkembangan ekonomi masyarakat semakin dinamis dan terus melaju, sehingga berbanding lurus dengan ekologi politik masyarakat kelas menengah ke bawah. Riset ini bertujuan untuk menginvestigasi ekologi politik dalam pembangunan perekonomian masyarakat menengah ke bawah di Kabupaten Katingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hukum adat yang diberlakukan didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang telah diubah mejadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Pemanfaatan Hutan Adat sampai dengan saat ini dirasa belum maksimal mengingat masih belum terlaksana dengan baik peraturan daerah tentang kelembagaan adat tersebut. Perlu membentuk kebijakan khusus dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat serta pola permodelan terkait pengelolaan hutan adat untuk peningktan ekonomi belum ada seperti koperasi yang berada di bawah dewan adat.